cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ach. Khoiri
Contact Email
ach.khoiri27@gmail.com
Phone
+6287784884433
Journal Mail Official
voicejustisia@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan Jl. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Islam Madura
ISSN : 25807242     EISSN : 26157144     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun (Maret dan September) dan berisi tulisan Ilmiah tentang Pemikiran Hukum dalam Bentuk Gagasan, Konseptual, Kajian Kepustakaan, Tulisan Praktis dan Hasil Penelitian
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020" : 7 Documents clear
Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Abdul Munib
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.835 KB)

Abstract

Anak-anak sebagai generasi muda adalah potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan aset perkembangan yang akan memelihara, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil perkembangan yang ada. Oleh karena itu anak membutuhkan perlindungan untuk memastikan tumbuh kembang fisik, mental dan sosial yang lengkap, harmonis dan seimbang. Kedudukan menantu sebagai subjek hukum ditentukan oleh bentuk dan sistem anak sebagai suatu kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan hukuman atas kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada tanggung jawab hukum bagi seorang anak pada usia berapapun sampai ia mencapai masa puber, qadhi hanya berhak menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa batasan. baginya itu akan membantu memperbaikinya. dan menghendaki agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.Penelitian tentang batasan usia anak dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti, apalagi selama ini banyak fenomena anak di bawah umur. duduk di bangku dan ditahan seperti penjahat besar hanya karena hal-hal sepele. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk mencoba mendeskripsikan batasan usia anak dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Pendekatan yang digunakan dalam pemecahannya adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendekatan tersebut maka batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam batas usia anak dibawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melanggar hukum, hanya saja kondisi ini dapat mempengaruhi akuntabilitas.
Eksistensi Filsafat Hukum dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional Mushafi Mushafi
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.342 KB)

Abstract

Artikel ini membahas tentang eksistensi filsafat hukum dan kontribusi terhadap hukum nasional. Untuk menjawab pokok persoalan ini, banyak dibahas tentang filsafat hukum dan kontribusinya terhadap system hukum nasional. Proses filsafat hukum yang didalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang cenderung majemuk, yang mana hukum yang diciptakan adalah merupakan rules for the game of life, hukum diciptakan untuk mengatur prilaku anggota masyarakat agar tetap berada pada koridor nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
Menguji Kredibilitas Hakim Berdasarkan Asas “Ius Curia Novit” Terhadap Vonis Penjara Pelaku Pembakaran Bendera Kalimat Tauhid Ribut Baidi
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.828 KB)

Abstract

Putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat, berupa pidana kurungan selama sepuluh hari merupakan putusan yang memberikan kejelasan terhadap semua rakyat Indonesia berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan terhadap kehidupan masyarakat. Putusan tersebut, selain mencerminkan asas legalitas dari penerapan pasal 174 KUHP, juga sebagai bentuk kredibilitas hakim melalui putusan yang baik dan bijaksana. Disamping itu pula, dengan putusan tersebut, Majelis Hakim telah mengaplikasikan asas “Ius Curia Novit” dari ranah abstrak ke ranah konkret (realitas-praktis).
Akibat Hukum Bagi Perusahaan Leasing Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia Dan Melakukan Penarikan Paksakendaraan Jika Pihak Lesse Melakukan Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Leasing (Berdasarkan Putusan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK. Sumriyah Sumriyah
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.229 KB)

Abstract

Seiring pertumbuhan ekonomi leeasing saat ini merupakan perusahaan pembiayaan yang menjadi pilihan solutif bagi masyarakat. Tetapi pertumbuhan perusahaan leasing yang begitu pesat tersebut memunculkan beberapa kendala seperti adanya perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusianya sehingga saat terjadi wanprestasi berupa kredit macet oleh lesse, lessor bertindak sewenang-wenang dan melakukan penarikan paksa kendaraan yang terkadang penarikan paksa tersebut sangat membahayakan pihak lesse. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undanngan. Hasil dari penelitian ini Akibat hukum apabila perusahaan leasing tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia adalah perusahaan leasing tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia karena pembebanan akta jaminan fidusia harus sudah didaftarkan dan memiliki sertifikat fidusia. Jika perusahaan leasing tidak mendaftarakan objek jaminan fidusia maka perusahan leasing atau lessor tidak memiliki hak untuk didahulukan untuk mendapatkan pelunasan kredit oleh lesse dari kendaraan yang dijadikan objek jaminan tersebut.
Analisis Etika Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam Ach. Khoiri
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etika sendiri adalah merupakan landasan suatu profesi sehingga menjadi perhatian bersama karena sering terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi. Munculnya wacana pemikiran tentang kode etik profesi hakim karena berangkat dari realitas para penegak hukum (khususnya hakim) yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Meskipun para pelaku professional (hakim) sudah memilki kode etik profesi hakim sebagai standar moral, ternyata belum memberikan dampak yang positif, terutama belum bisa merubah image masyarakat terhadap wajah peradilan untuk menjadi lebih baik. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi hakim dalam sudut pandang etika hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan, analisa dan penilaian terhadap kode etik profesi hakim dari sudut pandang etika Islam. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi dan pengambil kebijakan bagi penegakan kode etik profesi hukum. Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian pustaka karena menjadikan bahan pustaka sebagai bahan kajian. Dengan pendekatan fhilosofis-Normatif dan analisa kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif, sehingga penelitian ini mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama., Kode etik profesi hakim pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara professional, yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran. Kedua. Etika profesi hakim dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang secara inheren terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari al-Qur'an, sehingga pada dasarnya Kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan pertanggung jawaban
Implikasi Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Hukum Tata Negara Darurat Ja’far Ja’far
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.429 KB)

Abstract

Penetapan Keppres No. 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 merupakan langkah awal secara konstitusional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih meluas. Pasca penetapan keppres tersebut, pemerintah kemudian juga menetapkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dari PP tersebut, pasal 4 aya (1) menjelaskan tentang pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dengan pasal ini, pemeruntah telah membatasi hak-hak sipil warga Negara, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja dan sebagainya. Paradigma pembatasan hak asasi semacam ini merupakan paradigm pelaksanaan Negara dalam keadaan darurat. Dengan demikian, secara de facto Negara telah dilaksanakan dalam keadaan darurat. Namun, bila melihat isi Keppres No. 11 tahun 2020, yang sama sekali tidak mencantumkan pasa 12 UUd 1945 dan perppu No. 23 tahun 1959 tentang keadaan Bahaya, maka secara de jure Negara tidak berada dalam keadaan darurat
Analisis Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Hanafi Hanafi; Mohammad Nurul Huda; Zaini Zaini
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye berisi materi yang meliputi penyampaian visi, misi dan program yang akan dijalankan baik oleh partai politik maupun oleh peserta Pemilu. Kreatifitas dalam ajang promosi diri menjadi beragam dan tergolong unik, baik itu dalam pembuatan alat peraga kampanye, maupun kampanye dalam bentuk orasi. Bahkan sekarang media online-pun menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan kampanye. Penyimpangan dalam kampanye tersebut menambah catatan konflik yang ada di Indonesia. Konflik yang awalnya hidup hanya di kalangan pemerintah dan para pelaku politik saja, menyebar menjadi konflik yang dimotori oleh rakyat itu sendiri (konflik horizontal)

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Maret 2025 Vol 8 No 1 (2024): Maret 2024 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 1 (2023): Maret 2023 Vol 6 No 2 (2022): September 2022 Vol 6 No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5 No 2 (2021): September 2021 Vol 5 No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3 No 2 (2019): September 2019 Vol 3 No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2 No 2 (2018): September 2018 Vol 2 No 1 (2018): Maret 2018 Vol 1 No 2` (2017): September 2017 More Issue