cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2021)" : 6 Documents clear
DIFFERENCES PERCEPTION AND INTEREST IN PEATLAND MANAGEMENT POLICY Zulkarnaini Zulkarnaini; Gevisioner Gevisioner
Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.12.2.p.65-72

Abstract

This paper analyzes peatland management policies in Indonesia in general. Contradictions in the regulations and their application will also be an integral part of this discussion. From this contradiction, it is hoped that some general conditions can be understood that are important to underline when looking at the legality of peatland management. The structure of this discussion will begin with an introduction to several regulations related to peat in Indonesia. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The analysis used is policy analysis from a legal perspective. The results of the study indicate that peatland management policies have not achieved the desired goals and objectives in their efforts to protect them from damage and extinction. Peatland management has not been followed by changes in the behavior of the community and other stakeholders to preserve biodiversity and implement sustainable development. This is presumably because there are still differences in vision, interests, and perceptions among stakeholders regarding the existence of the peatlands. 
KEBIJAKAN KLASTER INDUSTRI SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH Mardiana, Mardiana; Tampubolon, Dahlan
Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.12.2.p.55-64

Abstract

The cluster policy is an option for regions to spur regional development. Encouraging strong local industry is an attractive view for actors as a way of concentrating economic activity in the region. If the cluster policy is successful, it can contribute to job creation and the initiation of growth processes in the region. This makes cluster policy an attractive tool for regional economic policy. This article presents a case study from Riau Province as well as some theoretical considerations on the use of cluster policies.The industrial cluster in Riau is mainly for processing agricultural products for export purposes, except for the one in Pelalawan Regency with its Techno Park. The other five industrial clusters still prioritize the food industry group and processed palm oil products. In cases such as Buruk Bakul in Bengkalis Regency and Kuala Enok in Indragiri Hilir Regency, other political instruments are more likely to be the method of choice. Reliable resources are available, reviving through new production centers. In some cases, the efforts of the cluster policy did not achieve the optimal goal. Apart from Kuala Enok and Buruk Bakul, the Techno Park area in Pelalawan Regency is also not optimal, while the Tenayan area in Pekanbaru City has no industry or tenants who rent it.
EFEKTIVITAS PROGRAM RUMAH KHUSUS NELAYAN Safrizal, Safrizal; Mayarni, Mayarni
Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.12.2.p.%p

Abstract

Program rumah khusus nelayan adalah program yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/PRT/M/2017 tentang penyediaan rumah khusus. Rumah khusus nelayan yang dibangun di Kampung Teluk Batil memiliki luas tanah 1,5 hektar dan  dibangun sebanyak 25 unit dikelola oleh pemerintah Kampung Teluk Batil. Dalam rangka menciptakan pelaksanaan program yang efektif maka dibutuhkan proses yang sesuai dengan standar aturan yang ditetapkan. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan program rumah khusus nelayan ini masih terdapat beberapa masalah yaitu adanya masyarakat penerima bantuan yang tidak berprofesi sebagai nelayan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program rumah khusus nelayan di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, serta faktor penghambat dan faktor pendukung dari program rumah khusus nelayan di Kampung Teluk Batil. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah teori efektivitas oleh Mahmudi 2018. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif, dan peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam melakukan teknik pengumpulan data. Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program rumah khusus nelayan di Kampung Teluk Batil belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan dari pencapaian beberapa indikator belum sepenuhnya tercapai.Kata kunci: Efektivitas, Kebijakan, Rumah Khusus Nelayan
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGAWASAN PERUSAHAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY Grece Linda Sihombing
Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.12.2.p.73-80

Abstract

Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam - meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau illegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan  penyelenggara atau pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah kedudukan financial technology sebagai usaha jasa keuangan? Bagaimanakah bentuk pengawasan upaya perlindungan konsumen layanan financial technology di Indonesia ? bagaimanakah upaya konsumen dalam melindungi diri dari praktek financial technology di Indonesia?Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas, yakni : Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah  pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGAWASAN PERUSAHAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA
SYSTEM PROTECTION PATENT THE RESULTS OF INVENTIONS IN THE FIELD OF TECHNOLOGY Zulfikri Zulfikri
Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.12.2.p.87-92

Abstract

Patent is the exclusive right of the inventor to the invention in the field of technology for a certain period of time to carry out himself or give approval to other parties to carry out his invention. It is necessary to provide legal protection for every intellectual work in the form of this patent related to technology, so that the ownership rights of the patent holder are guaranteed. On the other hand, patent protection can provide incentives for inventors to make new innovations through exclusive rights to the inventions they produce. The legal system in Indonesia states that the protection of patents will follow the type of patent. Ordinary Patents will be protected for 20 years from the receipt of the patent application, while Simple Patents will be protected for 10 years from the receipt of the patent application. For companies or industries with patents, companies have strong evidence that all ideas and products produced are original from the company without duplicating products from other parties. This will increase consumer confidence and dedication to the company. Copyrights that protect all forms of ideas and works of the company are also an important asset for the recognition of the company's inventions. Patents are also very legal and become an important asset in the confirmation of inventions.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA HALAL MENUJU EKOSISTEM WISATA RAMAH MUSLIM Muh Sahli
Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.12.2.p.81-86

Abstract

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal diterbitkan untuk mewujudkan ekosistem pariwisata yang ramah muslim. Disamping mengatur pariwisata halal peraturan daerah tersebut juga mengatur pariwisata konvensional dengan menentukan kriteria pokok yang harus dipenuhi. Masih ditemukannya kekurangan dan ketidaksesuaian terutama dalam pemenuhan fasilitas, mendorong untuk melakukan sebuah kajian untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Analisis terhadap faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi sebuah kebijakan dilakukan berdasarkan pada teori George C. Edward III. Penggunaan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitan sebagaimana natural setting dengan data dan fakta yang diperoleh melalui observasi, in-depth interview dan dokumentasi. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan belum sepenuhnya terlaksana disebabkan oleh masih terdapat faktor yang menghambat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 3 (2025) Vol 16, No 2 (2025) Vol 15, No 4 (2024) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 4 (2023) Vol 14, No 3 (2023) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 4 (2022) Vol 13, No 3 (2022) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 7, No 1 (2016) Vol 5, No 3 (2014) Vol 4, No 01 (2013) Vol 4, No 2 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 1, No 01 (2010) Vol 1, No 2 (2010) More Issue