cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 14, No 2 (2023)" : 17 Documents clear
PERENCANAAN KOMUNIKASI PEMBEBASAN LAHAN JALAN TOL Thiska Ika Jennisa; Anuar Rasyid; Suyanto Suyanto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8250

Abstract

Pengadaan tanah (pembebasan lahan) bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan oleh pemerintah mana pun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui I. Tahapan perencanaan komunikasi diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dalam pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru–Dumai. II. Mengetahui pelaksanaan dan monitoring yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi untuk menentukan khalayak sasaran komunikasi pada permasalahan pembebasan lahan lokasi pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru–Dumai. III. Mengetahui hasil evaluasi dan pelaporan dalam penyelesaian konflik dari perencanaan komunikasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dalam permasalahan pembebasan lahan lokasi pembangunan jalan tol ruas wilayah Pekanbaru-Dumai. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam  penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Komunikasi Pembangunan dari Rogers (1985) dan menggunakan Konsep Perencanaan Komunikasi dari Canggara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam perencanaan komunikasi Dinas Pekerjaan Umum memiliki 4 tahap yaitu sosialisasi, pendataan, konsultasi publik dan penetapan lokasi. Dalam penentuan khalayak Dinas Pekerjaan Umum menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Melaksanakan sosialisasi, Melaksanakan Pendataan Awal, Melaksanakan Konsultasi Publik, Menyiapkan Penetapan Lokasi dan Mengumumkan Penetapan Lokasi (Penlok).
PERAN LSM DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Zuhriatu Mahmudah; Agus Widiyarta
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8228

Abstract

Kasus kekerasan seksual di Provinsi Jawa Timur cukup tinggi, seperti halnya di Kabupaten Jombang yang mana menempati posisi ke empat dengan kasus kekerasan seksual tertinggi di Jawa Timur. LSM Women Crisis Center merupakan salah satu LSM yang ada di Kabupaten Jombang yang berperan dalam melakukan pendampingan korban kekerasan. Meningkatnya jumlah kasus di kabupaten Jombang dan eksistensi LSM yang masih dinilai kurang masih menjadi pertanyaan dalam usaha penanganan kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Women Crisis Center dalam rangka penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskrptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan WCC berperan dalam penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Jombang. Peran WCC sebagai kekuatan pengimbang dilakukan dengan melakukan advokasi kebijakan regulasi daerah maupun nasional, peran sebagai gerakan pemberdayaana masyarakat dilakukan dengan membentuk komunitas binaan di 5 desa yang tersebar di Kabupaten Jombang, diskusi publik dengan komunitas atau organisasi daerah, serta penyuluhan dan sosialisasi di berbagai lembaga pendidikan, adapun sebagai lembaga perantara yaitu melakukan MoU dengan pemerintah dan kerjasama dengan sesama LSM terkait penanganan kekerasan seksual di kabupaten Jombang.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN BERBASIS INOVASI Didik Noviyanto; Febri Yuliani; Darmanto Darmanto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8255

Abstract

Pelaksanakan pelayanan Permohonan Tanah Pertama Kali dan Peralihan Hak seringkali terlambat dari batas waktu yang telah ditentukan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan telah menetapkan sebuah Pelayanan Inovasi bertajuk “AKASIA” (Antar Kerumah Anda Sertipikat Jika Lama) dalam rangka penyelenggaraan pelayanan  publik dengan sebuah inovasi. AKASIA merupakan terobosan yang datang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sebagai bentuk kompensasi berupa penyerahan sertipikat sampai ke alamat rumah pemohon dengan tetap sesuai prosedur dan syarat pengambilan sertipikat. Konsep teori yang digunakan adalah teori Pelayanan Publik menurut Lovelock (2007). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan AKASIA yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan telah terlaksana dengan baik karena realisasi dan respon masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam hal ini pada layanan AKASIA belum memiliki standar prosedur khusus yang mengatur tentang alur serta proses dalam melaksanakan layanan AKASIA serta salah satu kelemahan internal unit pelayanan pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan adalah kurangnya tenaga SDM berkualitas. Pelaksanaan layanan AKASIA juga masih tergolong belum efektif dilaksanakan, sedangkan permohonan kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali juga banyak yang melewati jatuh tempo berdasarkan keluhan dari pemohon.
KOLABORASI STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN RUANG PUBLIK Verliya Veriyani; Bagas Narendra Parahita; Yosafat Hermawan Trinugraha
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8278

Abstract

Penambahan angka pengangguran yang terjadi di Kota Surakarta sejalan dengan peningkatan angka kemiskinan yang membuat masyarakat berinovasi dengan melakukan aktivitas lain yang menghasilkan. Salah satunya dengan pembentukan ruang publik Taman Sunan Jogo Kali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan stakeholders dalam pembentukan dan pengembangan ruang publik Taman Sunan Jogo Kali dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara spesifik kolaborasi dan perkembangan ruang publik yang dilakukan. Wawancara dan observasi dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, pengolahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan teori Stuktural Fungsional skema AGIL. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pembentukan Taman Sunan Jogo Kali didasari kolaborasi antar masyarakat setempat, swasta, CSR (PLN, Bank Jateng, PMS, Id Express, Bank Solo, Le Mineral) dan pemerintah (Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, DLH, Dinas Pertanian, Kelurahan Pucangsawit). Hasil kolaborasi menghasilkan penambahan fasilitas taman, pembangunan fasilitas (mushola, toilet, lift), dan pengadaan event. Kerja bakti dan komunikasi dilakukan dalam proses adapatasi, memberikan ruang hiburan gratis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar taman merupakan tujuan yang dicapai, integrasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin dan pembuatan peraturan, latensi ditunjukan dengan selalu berkoordinasi antar stakeholders.
KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI SEKTOR PARIWISATA Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda; Frida Fanani Rohma
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi peranan pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata. Peranan ditinjau dari analisis kontribusi dan efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Madura, khususnya pada kabupaten Bangkalan pada tahun 2017-2021. Metode penelitian menggunakan kualitatif interpretif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, verifikasi dan keabsahan data dengan triangulasi informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa analisis kontribusi dan efektivitas pada pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata kabupaten Bangkalan selama tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. Adanya pandemi covid-19 juga turut berdampak terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Mengembangkan sektor parisiwata juga tidak luput dari tantangan dan berbagai upaya yang dilakukan pelaku sektor pariwisata. Pemerintah daerah membutuhkan upaya dan strategi maksimal untuk dapat mengoptimalkan dan me-ningkatkan PAD. Hal ini diperlukan kerjasama dan komitmen antara pemerintah dan masyarakat dalam meng-optimalkan potensial daerah masing-masing.
PERAN FASILITAS KESEHATAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Beatus Tambaip; Alexander Phuk Tjilen; Yosephina Ohoiwutun
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8245

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai peran yang dierikan oleh fasilitas kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari perspektif kebijakan publik. Beberapa permasalahan esensial fasilitas kesehatan di Merauke antara lain terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis,kondisi fasilitas kesehatan yang buruk, biaya yang mahal, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey dimana metode yang digunakan ini untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Lokasi penelitian adalah di seluruh Kampung di Distrik Ngguti Kabupeten Merauke, yang terdiri dari 6 Kampung.  Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli- Agustus 2022. Penentuan informan dalam penelitian ditetapkan secara purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumen. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahawa Fasilitas kesehatan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan. Melalui kebijakan publik, pemerintah dapat mengatur dan memperkuat infrastruktur kesehatan yang ada, meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi medis, serta meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN URBAN FARMING Dzulhijjah Dwi Yanti; Ertien Rining Nawangsari
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8352

Abstract

Ketersediaan lahan pertanian pada saat ini semakin menurun oleh pertumbuhan pembangunan gedung perkotaan, sehingga berakibat bagi berkurangnya lahan pertanian untuk bercocok tanam dan kemungkinan juga berdampak pada kelangsungan lingkungan hidup. Permasalahan tersebut harusnya menjadi nafas dari pola kebijakan oleh pemerintah daerah dan perkotaan untuk membangkitkan pertanian pada kawasan kota (Urban Agriculture), salah satu solusi alternatif yang mudah penerapannya adalah urban farming. Penelitian ini dilakukan di salah satu kampung di Surabaya yakni kampung songo Surabaya. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di Kampung songo Surabaya dikarenakan kampung songo Surabaya menjadi percontohan urban farming di Kota Surabaya karena sukses menerapkan urban farming di wilayahnya, dengan mengubah lahan sempit menjadi lahan produktif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. pengambilan data diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interaktif dengan tahapan; pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Rosmaladewi (2018) dalam (Anggraini, 2021) yang terdiri atas 3 (tiga) peran yaitu peran sebagai regulator, fasilitator, dinamisator. Hasilnya adalah menunjukkan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya telah menjalankan peran dengan cukup baik dalam Pengembangan Urban Farming di Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 4 (2025) Vol 16, No 3 (2025) Vol 16, No 2 (2025) Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 4 (2024) Vol 15, No 3 (2024) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 4 (2023) Vol 14, No 3 (2023) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 4 (2022) Vol 13, No 3 (2022) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 7, No 1 (2016) Vol 5, No 3 (2014) Vol 4, No 01 (2013) Vol 4, No 2 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 1, No 01 (2010) Vol 1, No 2 (2010) More Issue