Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol 15, No 3 (2024)"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS UNTUK KEMANDIRIAN ]]>
<![CDATA[Nafa Grilda Sagita]]>;
<![CDATA[Lukman Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8480
<![CDATA[Penduduk memainkan peran penting dalam kesuksesan negara dengan memberikan kontribusi pada perkembangan negara melalui beragamnya sumber daya yang dimiliki. Namun, pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mengubah struktur suatu negara dan menjadi masalah serius jika tidak dikelola secara efektif. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk melalui Program Kampung KB yang dikelola oleh BKKBN, untuk meningkatkan kualitas infrastruktur fisik dan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi program Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut George Charles Edward III dalam Sahya Anggara (2014) yang mengidentifikasi implementasi kebijakan kedalam empat faktor. Lokasi penelitian ini di Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan penelusuran dokumen yang kemudian data di konsendasi, disajikan dan disimpulkan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru telah terlaksana dengan baik, tetapi masih diperlukan peningkatan pada aspek sumber daya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Diharapkan, melalui program ini, pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas yang diberikan kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS ]]>
<![CDATA[Haqiq Fadilin]]>;
<![CDATA[Wiro Oktavius Ginting]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8584
<![CDATA[Permasalahan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai menyebabkan pelaku UMKM dan industri tekstil terancam gulung tikar karena kalah saing dengan barang bekas. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian bekas sebagai respons terhadap protes tersebut, namun kebijakan ini belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengawasan kebijakan larangan impor pakaian bekas demi melindungi pelaku UMKM dan industri tekstil di Kota Tanjung Balai. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi literatur sebagai sumber data dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan larangan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai belum optimal karena standar pelaksanaan yang belum memadai, kurangnya transparansi informasi, dan wewenang penindakan yang belum jelas. Untuk meningkatkan pengawasan, disarankan untuk mengatur wewenang pengawasan secara sentral, meningkatkan transparansi informasi, serta memperkuat tenaga, sarana, dan sanksi yang diperlukan.]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA ]]>
<![CDATA[Adelia Br Manalu]]>;
<![CDATA[Tunggul Sihombing]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8533
<![CDATA[Inspektorat memegang peranan penting dalam proses terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang signifikan yaitu terkait independensi, kapasitas dan kapabilitas organisasi serta kasus penyelewengan dana desa di Desa Tanjung Putus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci Akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Langkat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Tanjung Putus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Langkat dan kantor Desa Tanjung Putus. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Jonathan GS Koppell. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Langkat melalui lima dimensi atau indikator akuntabilitas yaitu: Pertama, transparency yang terbatas agar data tidak disalahgunakan. Kedua, liability atau kewajiban yang belum bisa terlaksana karena terhambat jarak antar desa dan Inspektorat yang cukup jauh. Ketiga, controllability atau pengawasan belum memadai karena kuantitas sumber daya manusia Inspektorat yang masih kurang dibandingkan dengan cakupan objek pemeriksaan. Keempat, responsibility atau tanggung jawab harus lebih ditekankan lagi supaya kinerja Inspektorat semakin baik. Kelima, responsiveness atau daya tanggap yang belum optimal karena masih rendahnya tingkat kepedulian perangkat daerah dalam penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dan juga dikarenakan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang menangani tindak lanjut hasil pengawasan tersebut. Oleh karena itu, sangat perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas pegawai Inspektorat Kabupaten Langkat dan perangkat desa.]]>
<![CDATA[PENENTUAN PRIORITAS STRATEGI MARITIM MENGHADAPI KONFLIK ]]>
<![CDATA[W Pramandita]]>;
<![CDATA[A Anondo]]>;
<![CDATA[G Harsono]]>;
<![CDATA[S Arismunandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8620
<![CDATA[Penelitian ini membahas Strategi Maritim Indonesia dalam menghadapi konflik di Laut Cina Selatan (LCS) yang memiliki potensi besar untuk mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kapasitas pertahanan maritim Indonesia serta menentukan prioritas strategi yang harus diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan pendekatan sequential exploratory yang menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi dan analisis AHP untuk pemilihan strategi terbaik. Narasumber dalam penelitian ini adalah praktisi dan akademisi yang berkompeten. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan strategis yang holistik, melibatkan kekuatan militer dan nir-militer, melalui pendekatan strategi kehadiran di laut (presence at sea), pemanfaatan sumber daya kelautan (explore/exploit the sea) dan diplomasi maritim (trust build by sea) yang kuat, sangat penting untuk menjaga stabilitas dan menghindari spill over conflict di wilayah perairan Indonesia. Kesimpulannya, strategi yang terukur dan adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika konflik di LCS.]]>
<![CDATA[E-READINESS AKTOR PELAKSANA DALAM PENERAPAN NING YAONAH ]]>
<![CDATA[Shofwatun Nailul Isti'anah]]>;
<![CDATA[Bagus Nuari Harmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8505
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis e-readiness Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam penerapan NING YAONAH sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas layanan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan desain explanatory sequential. Sampel dalam penelitian ini adalah 35 pegawai yang terlibat langsung dalam pelayanan NING YAONAH yaitu Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan 2 pegawai yang paling mengetahui tentang NING YAONAH. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan model analisis data interaktif. Penelitian ini juga menggunakan pemeringkatan e-government readiness Center for International Development Harvard University (2019) yang terdiri dari empat kategori yaitu belum siap, cukup siap, siap, dan sangat siap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang siap dalam penerapan NING YAONAH, dilihat dari penilaian e-government readiness Al-Osaimi et al menggunakan framework STOPE dengan lima domain penilaian yaitu 1) strategy, e-readiness berkategori siap namun perlu roadmap TIK sebagai petunjuk arah mewujudkan rencana strategis 2) technology, e-readiness berkategori siap namun masih diperlukan sosialiasi secara menyeluruh, software yang ter-upgrade, evaluasi terukur, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 3) organization, e-readiness berkategori siap namun perlu landasan hukum secara khusus mengenai NING YAONAH dan kebijakan manajemen risiko 4) people, e-readiness berkategori siap namun tetap diperlukan peningkatan kemampuan TIK pegawai kedepannya dan mendorong pegawai untuk memperoleh sertifikasi TIK 5) environment, e-readiness berkategori siap namun perlu peningkatan kemampuan berbahasa inggris pegawai dan dibentuknya unit penelitian dan pengembangan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM STIMULAN JAMBAN UNTUK MENJAGA KEBERSIHAN ]]>
<![CDATA[Siti Nur Amanah]]>;
<![CDATA[Lukman Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8474
<![CDATA[Penyediaan akses sanitasi yang mencukupi tepatnya jamban merupakan peran penting untuk menciptakan Desa Open Defecation Free (ODF) dan merupakan langkah untuk mengatasi Buang Air Besar Sembarangan. Banyaknya masyarakat yang melakukan praktik BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di sungai merupakan akibat dari kebiasaan masyarakat yang kurang sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Penelitian ini dilakukan atas dasar fenomena yang ditemukan banyaknya masyarakat yang melakukan praktik BABS di Kabupaten Tuban khususnya di Desa Tingkis yang menduduki desa paling tinggi tingkat BABS per Agustus 2023. Melalui Program Stimulan Jamban pemerintah Kabupaten Tuban berusaha menekan angka BABS tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui proses implementasi serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program stimulan jamban di Desa Tingkis. Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn berdasarkan enam elemen fokus penelitian yaitu standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Stimulan Jamban Sehat di Desa Tingkis, Kabupaten Tuban sudah terlaksana dengan baik namun masih perlu adanya perbaikan dalam pemenuhan standar bangunan jamban dan dari segi anggaran.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUDIDAYA TANAMAN KEDELAI ]]>
<![CDATA[Alhajsyah Husaini]]>;
<![CDATA[Mohammad Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8586
<![CDATA[Budidaya tanaman kedelai dan kelembagaan petani merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan produksi kedelai di tengah besarnya kebutuhan kedelai dalam negeri setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor kedelai Indonesia mencapai 2,32 juta ton pada tahun 2022. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan kedelai lokal setiap tahunnya mengakibatkan besarnya jumlah impor kedelai di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan melalui Budidaya Tanaman Kedelai dan Kelembagaan Petani Dalam Peningkatan Produksi Kedelai di Kecamatan Hinai. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang mengemukakan bahwa terdapat 4 variabel penting yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi yang di lakukan dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai sudah baik karena adanya rapat koordinasi yang selalu terjaga seperti koordinasi yang di lakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai dengan kelompok tani. Kemudian, Sumber daya yang di miliki dalam budidaya tanaman kedelai dan kelembagaan petani di Kecamatan Hinai sudah cukup baik termasuk sumber daya manusia yang dimiliki walaupun masih kurangnya anggota penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan Hinai. Namun pada sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum optimal dikarenakan masih menggunakan alat-alat tradisional. Selanjutnya, disposisi dan komitmen dari Pemerintah dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai sudah baik karena di dukung langsung oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian. Terakhir, struktur birokrasi yang dimiliki oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai dan Kelompok Tani merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai. Namun struktur birokrasi yang dimiliki dalam pembagian tugasnya masih belum optimal seperti satu orang penyuluh pertanian lapangan yang harus menguasai secara teknis seluruh permasalahan tanaman yang ada di wilayah kerjanya. Standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dimiliki Kelompok Tani dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai. Budidaya tanaman kedelai hanya berpedoman dengan intruksi kerja dalam program demplot kedelai.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Ayu Oktavianingrum]]>;
<![CDATA[Agus Widiyarta]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8499
<![CDATA[Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Penanganan Pengaduan “Sambat Nang Cak Eri” dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya yang merupakan salah satu kanal pengaduan yang dibuat dalam perwujudan hak masyarakat sebagai penikmat pelayanan publik. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan adalaha key informan Lurah dan fasilitator program penanganan pengaduan serta informan lain yang masih terkait dengan lingkup kinerja pelayanan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam pencapaian target peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan sesuai dengan 3(tiga) elemen indikator dari David C. Korten, sebagai berikut:1). Elemen program, kesesuaian keseimbangan antara kejelasan strategi yang digunakan kepada warga dalam mencapai tujuan serta harapan dari masyarakat yang tertuang. 2). Elemen pelaksana program, kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana. artinya koordinasi antara tugas yang diberikan dengan kemampuan organisasi dalam melaksanakannya harus semaksimal mungkin dan 3). Elemen kelompok sasaran, tujuan program dan hasil yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana harus selaras agar tujuan program dapat etrcapai. Pengukuran melalui ketiga indikator telah menghasilkan temuan telah adanya kesesuaian ketiga indikator elemen penelitian. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi temuan baru bahwa layanan pengaduan yang diadakan pemerintah yang dapat menjadi satu bentuk komitmen dalam melihat kualitas pelayanan publik yang terjadi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE BERBASIS MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Asaf Khatami Fatwa]]>;
<![CDATA[Ertien Rining Nawangsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8497
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program Smart Village Di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Desa Plumpang beserta Staff Pegawai Desa dan masyarakat Desa Plumpang selaku pengguna program smart village. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif dilakukan secara purposive sampling. Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder berupa dokumen, situs web, artikel, jurnal, berita dan studi literatur lainya. Sedangkan analisis data menggunakan Teori Miles, Huberman dan Saldana (2014), yaitu dengan data collection, data condensation, data display dan conclusion drawing and verification. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi program smart village Di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dapat dikatakan berhasil. Analisis menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn, sebagai berikut : 1) Standard dan Sasaran Kebijakan telah berhasil ter-implementasi, 2) Sumber Daya telah berhasil ter-implementasi, meskipun terdapat kekurangan belum tersedianya APMD. 3) Komunikasi cukup berhasil ter-implementasi, masih ditemukan masyarakat yang belum tau program smart village. 4) Karakteristik Agen Pelaksana telah berhasil ter-implementasi. 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik telah berhasil ter-implementasi, masyarakat mendapat dampak yang positif dari sektor sosial, ekonomi dan politik. 6) Disposisi telah berhasil ter-implementasi.]]>
