cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewa Gede Sudika Mangku
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Jalan Udayana No. 11 Singaraja - Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pacta Sunt Servanda
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27237435     EISSN : 2807632X     DOI : https://doi.org/10.23887/jpss.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) merupakan jurnal yang memiliki bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) diperuntukkan untuk para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa/ umum yang bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan kajian konseptual. Wilayah dari naskah yang dipublikasi dalam jurnal ini berkaitan dengan penelitian hukum di bidang hukum :Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Internasional; Hukum Islam; Hukum Kesehatan; Hukum Lingkungan; Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Adat; Hukum Hindu. Serta topik-topik lainnya yang terbaru di bidang hukum yang relevan. JLD terbit 6 bulanan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 8   9   10   11   12 
KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT Purwendah, Elly Kristiani
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5981

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana terkait pengelolaan sampah, mengetahui dan menganalisis bagaimana peran bank sampah dalam pengelolaan sampah dan mengetahui dan menganalisa bagaimana pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa(1) Sistem pengelolaan sampah merupakan proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu aspek kelembagaan; pembiayaaan; pengaturan; teknik operasional; dan peran serta masyarakat, (2) Bank Sampah dalam pelaksanaanya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di tempat pembuangan akhir (TPA). Sehingga, melalui Bank Sampah menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mengurangi terus meningkatnya volume sampah. (3) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup.
PERAN SERTA DESA ADAT BALI DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMULIHAN PARIWISATA BALI PASCA COVID-19 Mardika, I Nyomang
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5982

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenalisis, peran serta desa adat bali dalam proses pembangunan dan pemulihan pariwisata bali pasca covid-19. Semenjak Pandemi Covid-19 melanda dunia, kinerja ekonomi Bali, yang notabene bergantung pada pariwisata, terus memburuk. Dalam konteks pandemi Covid-19, banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan wisatawan untuk kembali mengunjungi tujuan wisata pilihan mereka. Pengaruh peran serta desa adat bali, telah mampu menempatkan desa adat sebagai subjek hukum dalam pembangunan dan pemulihan nasional, salah satunya di bidang pariwisata. Desa adat Bali juga merupakan pilar penyangga utama kebudayaan Bali dan telah banyak mendukung keberhasilan pembangunan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata. Eksistensi peran serta desa adat bali dalam pembangunan dan pemulihan pariwisataa dan kegiatan ekonomu seperti disebutkan sebelumnya merupakan hal yang sangat positif, karena secara nyata telah memberikan dampak yang signifikan dan dapat membantu mengurangi beban Krama Desa dalam pendanaan kegiatan dan aktivitas desa. Disamping itu juga telah terbukti menunjang kegiatan budaya dan tradisi desa adat, dan sekaligus diharapkan nantinya desa adat itu sendiri bisa mandiri dalam mengelola setiap sektor, secara khusus sektor pariwisata. Apabila hal ini bisa diwujudkan dan diralisasikan semua desa adat yang ada dibali, maka keyakinan bahwa Bali akan bangkit kembali dan akan tetap menjadi provinsi terbaik di Indonesia, karena desa adatnya mampu membantu pembangunan dan pemulihan pariwisata dan ekonomi. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pariwisata budaya Bali akan tetap hidup dan berkembang sepenajang masa.
Reformulation Of Restorative Justice Arragements That Oriented Towards Victim Protection Ma'aruf, Deasy Mariana
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6055

Abstract

The newly enacted Indonesian Criminal Code (KUHP) introduces significant reforms, including the incorporation of restorative justice. This approach prioritizes resolving criminal cases through dialogue involving the offender, victim, families, and community, aiming for relationship restoration and substantive justice. Although its inclusion is a progressive step, the current regulation remains limited particularly in its lack of victim-centered orientation. This normative juridical research explores: (1) the construction of victims' rights in the restorative justice framework under the new KUHP; (2) weaknesses in current restorative justice regulations within Indonesia’s positive law; and (3) reformulation strategies to ensure victim protection. Findings show that restorative justice in the KUHP lacks clear standards for victim protection, such as the right to refuse, to receive consultation, and to obtain legal or psychological support. Its fragmented, sectoral application across institutions causes inconsistencies in interpretation and practice, ultimately hindering the fulfillment of victims’ rights.
THE EXISTENCE OF THE LEGAL POSITION OF OPINION BY STATE ATTORNEY AS A LEGAL SOURCE IN THE FRAMEWORK OF RESOLUTION OF LEGAL PROBLEMS Ristanama, Yoga
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6056

Abstract

The public often relies on legal opinions provided by State Attorneys (JPN) or legal consultants as guidance in dealing with legal issues by using JPN (State Attorney) or legal consultants, where in the prosecutor's office there are also state attorneys who assist in conducting legal studies in resolving legal issues. The research method used by the author is a qualitative research method with a normative juridical approach. The research data was analyzed using content analysis. The results of the study indicate that in preparing a legal opinion, JPN (State Attorney) or a legal consultant must follow the guiding principles. Legal opinions are important for providing legal information based on strong law. The process of creating a legal opinion is carried out using a convergent approach, involving various disciplines to provide a comprehensive picture of the legal aspects of a legal relationship or legal event. Legal opinions have a significant position as a basis for thought that can contribute to legal progress and can take the form of criticism of certain policies. In order to have binding legal force.
RECONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMES: A PROGESIVE LEGAL STUDY AND ITS IMPLICATIONS FOR THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Maruf, Asep Ammarudin
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6057

Abstract

Reconstructing the concept of corporate criminal liability is crucial due to the limitations of traditional approaches that are unable to address the complexity of today's environmental crimes. The reconstruction process includes restructuring basic concepts, adjusting evidentiary methods, developing more innovative sanctions, and implementing principles of environmental justice. The legal impact of this reconstruction is multi- layered, including changes to the criminal justice system, strengthening environmental law enforcement efforts, and adjusting regulations. The development of the concept of corporate criminal liability based on progressive legal theory has resulted in a more flexible and responsive framework. Corporate criminal liability in the environmental context is regulated by Article 116 paragraphs (1), (2), Article 117, and Article 118 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The legal impact of this reconstruction is multi-layered, encompassing changes to the criminal justice system, strengthening environmental law enforcement mechanisms, changes to institutional structures, and regulatory adjustments. The successful implementation of this reconstructed concept depends heavily on the commitment and collaboration of all parties involved in creating a more efficient and equitable environmental law enforcement system. Keywords: Reconstruction, Criminal Liability, Environmental Crimes, Progressive Law of the Criminal Justice System.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT GAME YANG DI BELI MELALUI APLIKASI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Wedananta, Putu Rendra; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6070

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha game memenuhi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta (2) perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang membeli games melalui aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran norma hukum yang berlaku serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab pelaku usaha game digital mencakup kewajiban menjamin akses berkelanjutan, kesesuaian konten, keamanan data, serta pemberian kompensasi atas kerugian konsumen. Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memenuhi hak konsumen atas ganti rugi jika produk atau layanan tidak sesuai perjanjian, sehingga tercipta perlindungan hukum, keadilan kontraktual, dan keseimbangan dalam transaksi digital. Serta (2) Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli game melalui aplikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menjamin hak atas informasi, keamanan, kenyamanan, serta kompensasi atas kerugian. Meskipun terdapat kesenjangan normatif dalam mengatur produk digital, UUPK tetap relevan dengan memberikan dasar perlindungan terhadap barang tidak berwujud, menegakkan asas transparansi, dan menjamin keadilan dalam transaksi digital berbasis teknologi.
JURIDICAL REVIEW OF THE GRANTING OF INHERITANCE RIGHTS TO DAUGHTERS IN BALINESE CUSTOMARY LAW BASED ON THE DECISION OF THE THIRD GREAT ASSEMBLY (PESAMUHAN AGUNG III) OF THE MAIN COUNCIL OF PAKRAMAN VILLAGES (MUDP) BALI IN 2010. DECISION NO. 01/KEP/PSM-3MD Manurung, Rajuniper; Adnyani, Ni Ketut Sari; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6264

Abstract

The purpose of this study is to find out the implementation of the Decision of the Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) regarding the distribution of inheritance for Balinese Hindu women and explain the obstacles faced in implementing this decision. The research method that used is a normative juridical approach with a qualitative analysis method, using data collection techniques through primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the research is that the 2010 MUDP Decision is a progressive step that opens opportunities for Balinese Hindu daughters to obtain inheritance rights, although proportionally only half of what male heirs receive and still subject to certain conditions. The legal consequences of granting inheritance rights to women in the Balinese customary law community indicate a significant normative change, although it has not yet been fully realized in practice.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN Gunawan, Komang Pebri; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of modern trade practices has encouraged the widespread use of standard contracts as an efficient instrument in transactions between business actors and consumers. However, the unilateral drafting of standard clauses often results in an imbalance of bargaining power that may disadvantage consumers, particularly through the limitation or transfer of business actors’ liability. This condition raises legal issues concerning consumer protection and the limitation of the principle of freedom of contract. This study aims to analyze the regulation of standard clauses in contracts and the forms of consumer legal protection under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the Consumer Protection Law provides strict limitations on the inclusion of unfair standard clauses through prohibitions on their substance, requirements of clarity and transparency, and legal consequences in the form of nullity by law. In addition, both preventive and repressive legal protections are available, including dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Body. Therefore, consumer protection against standard clauses represents a state effort to achieve justice and balance in contractual relationships.
PERAN NOTARIS DAN KETERANGAN AHLI WARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN Fikri, Muhammad Nur; Ardhya, Si Ngurah; Windari , Ratna Artha
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inheritance disputes frequently arise due to uncertainty regarding heirs and inherited assets, necessitating legal instruments that ensure legal certainty and protection for the parties involved. In this context, notaries and certificates of heirs play a strategic role in evidentiary processes and the resolution of inheritance disputes. This study aims to analyze the role and authority of notaries in drafting inheritance-related deeds and to examine the legal standing of certificates of heirs as evidence in inheritance disputes. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review of primary and secondary legal materials. The findings indicate that notaries hold a central authority in producing authentic deeds, such as wills and deeds of heirs’ statements, which possess strong evidentiary value and serve a preventive function in minimizing disputes. Meanwhile, certificates of heirs constitute an important form of written evidence; however, their evidentiary strength is relative and depends on their form, issuing authority, and consistency with other evidence. Therefore, the resolution of inheritance disputes requires an integrated approach involving notarial authority and judicial discretion in evaluating evidence comprehensively.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 21 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA SENGKETA MEREK DI KOTA DENPASAR Rozak, Haidar Ghazy Septian; Windari , Ratna Artha; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 dalam meminimalisir terjadinya sengketa merek di Kota Denpasar serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek di Kota Denpasar sebagai akibat dari adanya “persamaan pada pokoknya”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi pustaka, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Teknik Non-Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian persentase data sebesar 90% menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis masih belum maksimal. Hal ini tercermin atas minimnya kesadaran hukum oleh sebagian besar pelaku usaha dagang makanan yang masih belum memahami terkait ketentuan “persamaan pada pokoknya” disaat hendak memulai usahanya tersebut.

Page 11 of 12 | Total Record : 117

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 2 (2021): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 1 (2021): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 1 No 2 (2020): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda More Issue