cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewa Gede Sudika Mangku
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Jalan Udayana No. 11 Singaraja - Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pacta Sunt Servanda
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27237435     EISSN : 2807632X     DOI : https://doi.org/10.23887/jpss.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) merupakan jurnal yang memiliki bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) diperuntukkan untuk para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa/ umum yang bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan kajian konseptual. Wilayah dari naskah yang dipublikasi dalam jurnal ini berkaitan dengan penelitian hukum di bidang hukum :Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Internasional; Hukum Islam; Hukum Kesehatan; Hukum Lingkungan; Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Adat; Hukum Hindu. Serta topik-topik lainnya yang terbaru di bidang hukum yang relevan. JLD terbit 6 bulanan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN Estryana, Pasca Puja
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5980

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik analisis bahan hukum berupa teknik deduksi dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik berdasarkan kehendak kedua belah pihak dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama dan sebagai pencipta alat bukti tertulis dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak berdasarkan undang- undang yang berlaku. Selain itu notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama bukan termasuk harta bawaan. Akta notaris mengenai pembagian harta bersama dapat dikatakan sebagai akta otentik yang memiliki legalitas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena memenuhi syarat-syarat akta yang ditentukan Pasal 1868 KUHPerdata yaitu akta harus dibuat oleh (Door) atau dihadapan (Ten overstaan) seorang pejabat umum/pejabat yang berwenang dan akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT Purwendah, Elly Kristiani
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5981

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana terkait pengelolaan sampah, mengetahui dan menganalisis bagaimana peran bank sampah dalam pengelolaan sampah dan mengetahui dan menganalisa bagaimana pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa(1) Sistem pengelolaan sampah merupakan proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu aspek kelembagaan; pembiayaaan; pengaturan; teknik operasional; dan peran serta masyarakat, (2) Bank Sampah dalam pelaksanaanya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di tempat pembuangan akhir (TPA). Sehingga, melalui Bank Sampah menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mengurangi terus meningkatnya volume sampah. (3) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup.
PERAN SERTA DESA ADAT BALI DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMULIHAN PARIWISATA BALI PASCA COVID-19 Mardika, I Nyomang
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5982

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenalisis, peran serta desa adat bali dalam proses pembangunan dan pemulihan pariwisata bali pasca covid-19. Semenjak Pandemi Covid-19 melanda dunia, kinerja ekonomi Bali, yang notabene bergantung pada pariwisata, terus memburuk. Dalam konteks pandemi Covid-19, banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan wisatawan untuk kembali mengunjungi tujuan wisata pilihan mereka. Pengaruh peran serta desa adat bali, telah mampu menempatkan desa adat sebagai subjek hukum dalam pembangunan dan pemulihan nasional, salah satunya di bidang pariwisata. Desa adat Bali juga merupakan pilar penyangga utama kebudayaan Bali dan telah banyak mendukung keberhasilan pembangunan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata. Eksistensi peran serta desa adat bali dalam pembangunan dan pemulihan pariwisataa dan kegiatan ekonomu seperti disebutkan sebelumnya merupakan hal yang sangat positif, karena secara nyata telah memberikan dampak yang signifikan dan dapat membantu mengurangi beban Krama Desa dalam pendanaan kegiatan dan aktivitas desa. Disamping itu juga telah terbukti menunjang kegiatan budaya dan tradisi desa adat, dan sekaligus diharapkan nantinya desa adat itu sendiri bisa mandiri dalam mengelola setiap sektor, secara khusus sektor pariwisata. Apabila hal ini bisa diwujudkan dan diralisasikan semua desa adat yang ada dibali, maka keyakinan bahwa Bali akan bangkit kembali dan akan tetap menjadi provinsi terbaik di Indonesia, karena desa adatnya mampu membantu pembangunan dan pemulihan pariwisata dan ekonomi. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pariwisata budaya Bali akan tetap hidup dan berkembang sepenajang masa.
Reformulation Of Restorative Justice Arragements That Oriented Towards Victim Protection Ma'aruf, Deasy Mariana
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6055

Abstract

The newly enacted Indonesian Criminal Code (KUHP) introduces significant reforms, including the incorporation of restorative justice. This approach prioritizes resolving criminal cases through dialogue involving the offender, victim, families, and community, aiming for relationship restoration and substantive justice. Although its inclusion is a progressive step, the current regulation remains limited particularly in its lack of victim-centered orientation. This normative juridical research explores: (1) the construction of victims' rights in the restorative justice framework under the new KUHP; (2) weaknesses in current restorative justice regulations within Indonesia’s positive law; and (3) reformulation strategies to ensure victim protection. Findings show that restorative justice in the KUHP lacks clear standards for victim protection, such as the right to refuse, to receive consultation, and to obtain legal or psychological support. Its fragmented, sectoral application across institutions causes inconsistencies in interpretation and practice, ultimately hindering the fulfillment of victims’ rights.
THE EXISTENCE OF THE LEGAL POSITION OF OPINION BY STATE ATTORNEY AS A LEGAL SOURCE IN THE FRAMEWORK OF RESOLUTION OF LEGAL PROBLEMS Ristanama, Yoga
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6056

Abstract

The public often relies on legal opinions provided by State Attorneys (JPN) or legal consultants as guidance in dealing with legal issues by using JPN (State Attorney) or legal consultants, where in the prosecutor's office there are also state attorneys who assist in conducting legal studies in resolving legal issues. The research method used by the author is a qualitative research method with a normative juridical approach. The research data was analyzed using content analysis. The results of the study indicate that in preparing a legal opinion, JPN (State Attorney) or a legal consultant must follow the guiding principles. Legal opinions are important for providing legal information based on strong law. The process of creating a legal opinion is carried out using a convergent approach, involving various disciplines to provide a comprehensive picture of the legal aspects of a legal relationship or legal event. Legal opinions have a significant position as a basis for thought that can contribute to legal progress and can take the form of criticism of certain policies. In order to have binding legal force.
RECONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMES: A PROGESIVE LEGAL STUDY AND ITS IMPLICATIONS FOR THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Maruf, Asep Ammarudin
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6057

Abstract

Reconstructing the concept of corporate criminal liability is crucial due to the limitations of traditional approaches that are unable to address the complexity of today's environmental crimes. The reconstruction process includes restructuring basic concepts, adjusting evidentiary methods, developing more innovative sanctions, and implementing principles of environmental justice. The legal impact of this reconstruction is multi- layered, including changes to the criminal justice system, strengthening environmental law enforcement efforts, and adjusting regulations. The development of the concept of corporate criminal liability based on progressive legal theory has resulted in a more flexible and responsive framework. Corporate criminal liability in the environmental context is regulated by Article 116 paragraphs (1), (2), Article 117, and Article 118 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The legal impact of this reconstruction is multi-layered, encompassing changes to the criminal justice system, strengthening environmental law enforcement mechanisms, changes to institutional structures, and regulatory adjustments. The successful implementation of this reconstructed concept depends heavily on the commitment and collaboration of all parties involved in creating a more efficient and equitable environmental law enforcement system. Keywords: Reconstruction, Criminal Liability, Environmental Crimes, Progressive Law of the Criminal Justice System.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT GAME YANG DI BELI MELALUI APLIKASI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Wedananta, Putu Rendra; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha game memenuhi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta (2) perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang membeli games melalui aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran norma hukum yang berlaku serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab pelaku usaha game digital mencakup kewajiban menjamin akses berkelanjutan, kesesuaian konten, keamanan data, serta pemberian kompensasi atas kerugian konsumen. Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memenuhi hak konsumen atas ganti rugi jika produk atau layanan tidak sesuai perjanjian, sehingga tercipta perlindungan hukum, keadilan kontraktual, dan keseimbangan dalam transaksi digital. Serta (2) Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli game melalui aplikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menjamin hak atas informasi, keamanan, kenyamanan, serta kompensasi atas kerugian. Meskipun terdapat kesenjangan normatif dalam mengatur produk digital, UUPK tetap relevan dengan memberikan dasar perlindungan terhadap barang tidak berwujud, menegakkan asas transparansi, dan menjamin keadilan dalam transaksi digital berbasis teknologi.
JURIDICAL REVIEW OF THE GRANTING OF INHERITANCE RIGHTS TO DAUGHTERS IN BALINESE CUSTOMARY LAW BASED ON THE DECISION OF THE THIRD GREAT ASSEMBLY (PESAMUHAN AGUNG III) OF THE MAIN COUNCIL OF PAKRAMAN VILLAGES (MUDP) BALI IN 2010. DECISION NO. 01/KEP/PSM-3MD Manurung, Rajuniper; Adnyani, Ni Ketut Sari; Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to find out the implementation of the Decision of the Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) regarding the distribution of inheritance for Balinese Hindu women and explain the obstacles faced in implementing this decision. The research method that used is a normative juridical approach with a qualitative analysis method, using data collection techniques through primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the research is that the 2010 MUDP Decision is a progressive step that opens opportunities for Balinese Hindu daughters to obtain inheritance rights, although proportionally only half of what male heirs receive and still subject to certain conditions. The legal consequences of granting inheritance rights to women in the Balinese customary law community indicate a significant normative change, although it has not yet been fully realized in practice.

Page 11 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 2 (2021): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 1 (2021): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 1 No 2 (2020): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda More Issue