cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewa Gede Sudika Mangku
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Jalan Udayana No. 11 Singaraja - Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pacta Sunt Servanda
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27237435     EISSN : 2807632X     DOI : https://doi.org/10.23887/jpss.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) merupakan jurnal yang memiliki bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) diperuntukkan untuk para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa/ umum yang bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan kajian konseptual. Wilayah dari naskah yang dipublikasi dalam jurnal ini berkaitan dengan penelitian hukum di bidang hukum :Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Internasional; Hukum Islam; Hukum Kesehatan; Hukum Lingkungan; Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Adat; Hukum Hindu. Serta topik-topik lainnya yang terbaru di bidang hukum yang relevan. JLD terbit 6 bulanan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
ANALISIS PERKEMBANGAN JARINGAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN ANCAMAN GLOBAL AKIBAT PENYEBARAN TERORISME DI INDONESIA Sitanggang, Zivi Silvia
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i2.5473

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perkembangan jaringan terorisme global yang pada akhirnya menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan internasional, termasuk di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Dalam analisanya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan jaringan terorisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi domestik seperti perpaduan sosial dan politik, keterlibatan jaringan internasional, serta aspek budaya. Perkembangan tersebut membawa dampak serius terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor politik, ekonomi, dan sosial.
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 26 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN OLEH PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP WISATAWAN DI KABUPATEN BADUNG Rozak, Haidar Ghazy Septian
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i2.5474

Abstract

Terdapatnya spekulasi subjektif mengenai kesenjangan pelayanan pariwisata di Bali khususnya di Kabupaten Badung dan sekitarnya yang tersiar di berbagai media perlu dibuktikan secara objektif dan nyata, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara objektif dan ilmiah terkait implementasi ketentuan Pasal 26 Huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) oleh pengusaha pariwisata terhadap wisatawan di Kabupaten Badung dan sekitarnya sekaligus mengetahui bentuk upaya penegakan hukum yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode penelitian melalui tiga teknik, yakni, teknik observasi secara langsung dan tidak langsung, serta wawancara kepada 3 pengusaha pariwisata dan masing-masing 5 wisatawan asing dan lokal yang ada sehingga, penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil studi penelitian menunjukkan pelayanan pariwisata di Kabupaten Badung dan sekitarnya memuaskan dan baik. Adapun dalam Pasal 25 UU Kepariwisataan mengamanatkan adanya kewajiban bagi wisatawan untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat serta menjaga ketertiban dan mencegah perbuatan pelanggaran hukum.
PROBLEMATIKA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT Wida, Kadek
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i2.5476

Abstract

Di Indonesia, bantuan hukum dianggap sebagai hak fundamental yang dapat diakses oleh setiap warga negara. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, program bantuan hukum di Indonesia bertujuan untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, program ini berfokus pada pelaksanaan dan pemeliharaan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai wujud tanggung jawab sosial dan kepeduliannya terhadap masyarakat, Peran advokat sangat krusial dalam memberikan bantuan hukum, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Untuk pelaksanaan bantuan hukum ini, Advokat harus memberikan dukungan yang cukup besar berupa tenaga dan dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan hukum. Standardisasi pemeriksaan sah adalah penelitian yang dipimpin dengan melihat peraturan dan Penelitian normatif, atau penelitian doktrinal, berfokus pada analisis dokumen hukum dan bahan pustaka untuk memahami dan menerapkan pedoman hukum yang relevan dengan masalah hukum tertentu. Di antara kendala yang menghalangi advokat menangani kasus gratis adalah yang sering muncul ketika memberikan bantuan hukum gratis, seperti kebutuhan pembayaran subsidi dari klien yang keadaan keuangannya mencegah PERADI menangani kasus untuk menyetujui. Jangan sampai mendapatkan biaya bisnis/transportasi dari pelanggan, mereka bahkan harus bisa mengeluarkan uang mereka sendiri untuk mendukung kasus tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mendukung bantuan hukum gratis (pro bono) sebagai bagian dari jaminan hak asasi warga negara di bidang hukum. Advokat memainkan peran penting dalam setiap proses hukum, setara dengan aparat penegak hukum lainnya.
PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PERUNDINGAN TRIPARTIT TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK Sinambela, Chiquita Bulan Bheatrix; Windari , Ratna Artha; Yasmiati, Ni Luh Wayan
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i2.5522

Abstract

Penelitian ini mengkaji studi hukum empiris mengenai sengketa ketenagakerjaan, dengan fokus khusus pada praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT HM Sampoerna di Denpasar. Dengan menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara dan observasi, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum “das sollen” dan praktik nyata “das sein” dalam konteks perundingan bipartit . Temuan ini menunjukkan adanya penyimpangan prosedural yang signifikan, seperti tidak adanya pemberitahuan sebelumnya dan komunikasi yang tidak memadai selama proses PHK, yang merugikan hak-hak pekerja dan menimbulkan rasa ketidakadilan dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Penelitian ini menyoroti bahwa pekerja sering menghadapi inditimidasi dan penekanan untuk menandatangani perjanjian PHK tanpa pemahaman yang cukup atau dukungan hukum. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya mekanisme mediasi yang lebih baik, dengan menonjolkan peran perundingan mediator dalam menyelesaikan tripartit yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat. rekomendasi yang diajjukan mencakup peningkatan kesadaran hukum di kalangan pekerja, mendorong komunikasi terbuka antara pengusaha dan pekerja, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan guna melindungi hak-hak pekerja. Pada akhirnya, studi ini memberikan kontribusi terhadap diskurusus hubungan industrial di Indonesia dengan menyerukan praktik yang lebih adil dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja yang menghadapi PHK.
STRICT LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA Sari, Ni Komang Tia Purnama; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab atas kerugian konsumen jasa sulam alis di Indonesia serta membandingkan penerapan prinsip strict liability antara sistem hukum Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Dalam analisanya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan semi strict liability di mana pelaku usaha masih dapat menghindari tanggung jawab melalui pembuktian sesuai ketentuan sesuai Pasal 19 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 27 UUPK. Sebaliknya, Belanda menerapkan strict liability secara mutlak di mana produsen langsung dianggap bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa memerlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 190 NBW hingga Pasal 193a NBW. Hal ini menciptakan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi konsumen di Belanda dibandingkan dengan Indonesia.
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM SATUAN PENDIDIKAN OLEH TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SINGARAJA Wahyuni, Kadek Yopi Sri; Yuliartini, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5535

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji efektivitas produk hukum yakni Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 khususnya pasal 25 ayat (2) terkait fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) untuk menangani dan mencegah segala bentuk kekerasan seksual untuk terjadi dalam lingkungan satuan pendidikan. Kekaburan norma yang terjadi dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 menyebabkan penanganan yang dilaksanakan oleh TPPK khususnya di Singaraja menjadi belum optimal. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Sesuai dengan jenis penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan situasi yang tengah diteliti berdasarkan temuan di lapangan. Data yang dibutuhkan, dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa TPPK belum berjalan secara optimal untuk mengimplementasikan pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 dikarenakan Fasilitas yang kurang memadai untuk TPPK menjalankan tugas dan Sumber Daya Manusia (SDM) atau dalam konteks ini adalah para guru dan siswa dimana kurangnya pengetahuan untuk langkah yang diambil dalam mengatasi suatu kekerasan yang terjadi, selain itu nama baik satuan pendidikan juga harus dijaga karena apabila suatu kekerasan terjadi khususnya kekerasan seksual, hal tersebut akan mencoreng nama baik sekolah.
KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TELEKONFERENSI TERHADAP KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Astary, Komang Trisma Berlianthi; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5536

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan hukum Akta Risalah RUPS Telekonferensi terhadap kehadiran pemegang saham serta (2) keabsahan pembuktian tanda tangan elektronik dari Akta Risalah RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi menurut UU ITE. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dalam jenis pendekatan, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori: bahan primer, sekunder, tersier. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 16/2020, akta risalah RUPS melalui telekonferensi sah dan mengikat jika memenuhi persyaratan formal serta materiil. Namun, UUJN No. 2/2014 pasal 16 ayat (1) huruf m belum mengatur pembacaan dan penandatanganan elektronik, sehingga menimbulkan kekosongan regulasi. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan tegas terkait mekanisme elektronik. Dengan demikian, keabsahan akta telekonferensi bergantung pada pemenuhan seluruh syarat formil; kegagalan memenuhi satu saja menjadikannya cacat formil dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan; (2) Berdasarkan ketentuan hukum positif, risalah RUPS yang hanya ditandatangani elektronik belum berstatus akta autentik karena UU ITE Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b mengecualikan dokumen elektronik dari kategori akta otentik. Risalah telekonferensi bermaterai dan bersignature elektronik berstatus akta di bawah tangan. Meskipun konsep notaris siber menggabungkan sertifikasi digital dan tanda tangan elektronik berbasis Certificate Authority menawarkan pembuatan akta virtual, kewajiban kehadiran fisik notaris, pembuat akta, dan saksi menghambatnya. Untuk memperoleh keautentikan, risalah RUPS telekonferensi harus memenuhi persyaratan UU Jabatan Notaris.
PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KESUSASTRAAN BERUPA NASKAH CERITA YANG DIGUNAKAN DALAM PRODUKSI SEBUAH FILM TANPA LISENSI (PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT) Saputra, Muhammad Reza; Ardhya, Si Ngurah; Windari , Ratna Artha
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5537

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap naskah cerita sebagai karya cipta yang digunakan dalam produksi film tanpa lisensi, dengan pendekatan perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Kasus film Soekarno dan grup Warkopi menunjukkan lemahnya penegakan hak cipta di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat melalui Copyright Act dan doktrin fair use memberikan perlindungan yang lebih efektif dan berpihak pada pencipta. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya terhadap naskah film sebagai bagian dari karya sastra.
HUKUMAN MATI DAN HAK ASASI MANUSIA: DILEMA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Rachmawati, Ayu Dewi; Dantes, Komang Febrinayanti; Adnyani, Ni Ketut Sari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5544

Abstract

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya memiliki sistem pemidanaan untuk sebagai bentuk penyelesaian hukum. Pemidanaan diartikan sebagai proses penghukuman. Sehingga mengenal sistem pemidanaa. Bentuk pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang terkait dengan hukuman pidana dan pemidanaan. Dalam pemidanaan dikenal bentuk-bentuk pidana, seperti pidana penjara, pidana mati, dan pidana denda. Pidana mati menjadi salah satu hukuman bagi tindak kejahatan atau tindakan kriminal di Indonesia. Pidana mati menjadi salah satu bentuk hukum positif yang menjadi salah satu pidana pokok. Beberapa tindak kejahatan yang dapat dikenakan hukuman mati adalah tindak pidana kelas berat seperti narkotika, terorisme, korupsi, pemerkosaan, pembunuhan hingga tindakan yang mengancam keamanan negara. Namun pada kenyataanya pidana mati ternyata melanggar penerapan hak asasi manusia karena merenggut hak untuk hidup. Sesungguhnya, hak untuk hidup sebagai hak dasar tidak dapat dihapuskan maupun direnggut atas dasar dan alasan apapun, dan seberat apapun kesalahan yang telah dilakukan oleh individu, baik oleh individu lain bahkan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan deskriptif
PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA MUSIK YANG DIHASILKAN TERKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS Dewi, Ni Komang Ayu Purnia; Ardhya, Si Ngurah; Windari , Ratna Artha
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5545

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaturan serta pemegang hak cipta atas karya cipta musik yang dihasilkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif. Sumber data penelitian ini yakni sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Data ini diperoleh dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pengaturan karya musik oleh Artificial Intelligence (AI) tidak diatur pada hukum hak cipta Indonesia. Tidak secara spesifik diatur oleh Amerika Serikat, namun karya dapat diakui jika pada penciptaannya terdapat kontribusi manusia. Sedangkan Inggris mengakui karya oleh sistem komputer, meski jangka waktu perlindungannya akan lebih singkat, Kemudian, di Indonesia terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan kepemilikan hak cipta untuk karya yang dibuat Artificial Intelligence (AI), sedangkan Amerika Serikat dan Inggris memiliki pendekatan lebih jelas dengan dokrin “Work Made for Hire”, yaitu memberi hak cipta kepada individu ataupun perusahaan yang menggunakan Artificial Intelligence (AI) ketika menciptakan karya musik.

Page 9 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 2 (2021): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 1 (2021): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 1 No 2 (2020): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda More Issue