cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewa Gede Sudika Mangku
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Jalan Udayana No. 11 Singaraja - Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pacta Sunt Servanda
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27237435     EISSN : 2807632X     DOI : https://doi.org/10.23887/jpss.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) merupakan jurnal yang memiliki bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) diperuntukkan untuk para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa/ umum yang bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan kajian konseptual. Wilayah dari naskah yang dipublikasi dalam jurnal ini berkaitan dengan penelitian hukum di bidang hukum :Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Internasional; Hukum Islam; Hukum Kesehatan; Hukum Lingkungan; Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Adat; Hukum Hindu. Serta topik-topik lainnya yang terbaru di bidang hukum yang relevan. JLD terbit 6 bulanan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 6   7   8   9   10 
PENGUATAN REGULASI PERLINDUNGAN LAHAN HIJAU BERKELANJUTAN DI DENPASAR BERBASIS HUKUM NASIONAL DAN LOKAL Fanany, Nazwa Queena Amelia
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i1.5365

Abstract

Pesatnya pembangunan dan urbanisasi di Kota Denpasar telah memicu alih fungsi lahan hijau, khususnya sawah, menjadi kawasan permukiman dan komersial. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan degradasi ekologis, tetapi juga berdampak sosial dan kultural yang mendalam, terutama bagi masyarakat adat Bali yang kehidupannya sangat erat dengan sistem agraris Subak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan lahan hijau dalam perspektif hukum, serta menawarkan penguatan regulasi daerah yang berlandaskan pada norma hukum nasional dan kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan analisis terhadap berbagai undang-undang, peraturan daerah, serta dokumen perencanaan tata ruang yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi perlindungan lahan hijau di Denpasar masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, dominasi kepentingan ekonomi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan daerah yang tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan ekologis dan pelestarian identitas budaya lokal.
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG: ANTARA KEBUTUHAN REGULASI DAN KEPATUHAN TERHADAP ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN Noviani, Nyoman Ayu Fitri; Handayani, Neti Prahita; Robin, Rosalina Putri; Indrayani, Kadek Dwi Yunita
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i1.5366

Abstract

Fenomena overregulasi dan disharmonisasi dalam sistem hukum Indonesia telah menjadi sorotan serius dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat lebih dari 52.000 peraturan berlaku hingga 2024, menunjukkan kompleksitas dan potensi tumpang tindih antarregulasi. Artikel ini membahas kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam sistem hukum nasional, serta bentuk-bentuk penyimpangan dalam pembentukannya. Peraturan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri memiliki fungsi strategis sebagai pelaksana norma hukum. Namun, sering terjadi penyimpangan seperti overregulasi, disharmonisasi, delegasi kewenangan yang tidak tepat, dan rendahnya partisipasi publik. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam pembentukan peraturan pelaksana berdampak signifikan terhadap efektivitas implementasi undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antar peraturan, evaluasi sistematik, dan pelibatan publik yang bermakna untuk memperkuat kepastian hukum dan efektivitas sistem hukum nasional.
UPAYA BANDING ADMINISTRASI DALAM SENGKETA ANTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DENGAN PEMERINTAH Arintoko, Purnama Sari; Mendrofa, Hana Sybil Vania; Sudiawan, Ni Luh Ayu Diah Wulandari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i1.5373

Abstract

Artikel ini mengkaji mekanisme upaya banding administrasi sebagai langkah penyelesaian sengketa antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pemerintah di Indonesia. Upaya banding administratif merupakan hak bagi PNS yang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menganalisis prosedur pengajuan banding administratif melalui Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), mulai dari tahap pengajuan, tanggapan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan. Artikel juga mengkaji efektivitas mekanisme banding dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi PNS. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi upaya banding administratif masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan informasi, faktor kedekatan struktural, lambatnya proses administratif, dan keterbatasan lembaga independen. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi prosedur, dan peningkatan pemahaman hukum bagi PNS agar mekanisme banding administratif dapat berfungsi secara optimal dalam menjamin keadilan bagi aparatur negara.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK SEWA DALAM KEPEMILIKAN ATAS OBJEK SEWA TANAH YANG BERADA DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Mahottama, Dewa Gede Swamitra
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i1.5374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak sewa dalam kepemilikan atas objek sewa tanah yang berada dalam eksekusi hak tanggungan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun data dan sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap segala sumber hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum pemegang Hak Sewa dalam kepemilikan atas objek sewa yang diakibatkan karena eksekusi Hak Tanggungan berada dalam posisi yang rentan apabila terjadi eksekusi oleh kreditur, karena Hak Tanggungan sebagai hak jaminan kebendaan yang melekat pada hak atas tanah, memberikan kekuatan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi, meskipun objek tersebut telah disewakan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT. Sehingga dapat mengesampingkan hak sewa (lex specialis derogat legi generalis), dimana ketentuan dalam UUHT (hukum khusus) mengesampingkan ketentuan dalam KUHPerdata tentang sewa-menyewa. Penyewa perlu membuat perjanjian sewa yang sah, tertulis, dan telah diberitahukan atau dicatatkan secara hukum, sehingga penyewa memperoleh perlindungan hukum dan hak sewa menjadi dapat dipertahankan terhadap pembeli lelang, setidaknya hingga masa sewa berakhir.
TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN FILIPINA TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR Mahendra, Kadek Krisna
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i1.5375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum Negara Indonessia dengan Negara Filipina untuk (2) mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Negara Indonesia dalam mengoptimalkan pengaturan pertanggungjawaban pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji. Data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan melalui analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa (1) terdapat dua perbandingan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak yaitu Negara Indonesia menerapkan individual liability. Dalam konsep ini, individu yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya dan dikenai hukuman sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan pertanggungjawaban pidana anak di negara Filipina menerapkan konsep vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti. (2) Terdapat upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi peningkatan kasus pelanggaran hukum anak, Negara Indonesia dapat melakukan optimalisasi pengaturan di bidang hukum pidana anak dengan memperluas pertanggungjawaban pidana anak, yaitu mengadopsi pengaturan tanggung jawab bersama orang tua sebagaimana yang telah diterapkan di Negara Filipina dalam pengaturan tanggung jawab orang tua di Negara Filipina.
KAJIAN HUKUM TIDAK TERLAKSANANYA PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI AKSES JALAN Ratmaja, I Gede Sadia Dwi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i1.5376

Abstract

Infrastruktur jalan memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Pengadaan tanah merupakan salah satu tahapan perencanaan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memaparkan kegiatan pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Namun terdapat permasalahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai akses jalan yaitu tidak diberikannya ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak dengan berbagai alasan dari tim persiapan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku mengenai pemberian ganti rugi atas tanah milik masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai akses jalan dengan pendekatan normatif. Tidak diberikannya ganti kerugian kepada masyarakat akan menimbulkan berbagai akibat diantaranya Menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak, Berpotensi adanya penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, tidak terlaksananya Pasal 6 ayat 1 huruf j dan k, Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terkait bentuk ganti kerugian yang seharusnya diperoleh masyarakat dan berpotensi terjadinya pelanggaran hukum jika tidak dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan undang-undang terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
KINTAMANI’S COFFE SHOP CRAZE: PROFITS SOAR, NATURE PAYS THE PRICE Haura, Haura
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i1.5380

Abstract

The Kintamani area, Bali, is one of the leading tourist destinations with high ecological and cultural value. However, in recent years, the area has come under serious pressure due to the rampant construction of coffee shops that are carried out without adequate spatial planning and environmental supervision. This study aims to analyze the problem of weak regulation and supervision of the construction of coffee shops in the Kintamani conservation area, and how it impacts the environment and local culture. The method used is normative legal research, with a legislative approach and literature studies on primary and secondary legal sources, including Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as well as regional regulations related to spatial planning and the environment. The results of the study show that weak regulatory implementation, lack of EIA evaluation, and absence of integrated supervision from local governments are the main causes of environmental degradation, conversion of agricultural land, and loss of local wisdom values. On the other hand, the lack of community participation in the licensing process exacerbates social inequality between investors and local residents. This study suggests the need for a reformulation of spatial policies based on the principles of sustainable development, consistent law enforcement, and strengthening institutional capacity in supervision. With better and sustainable management, the Kintamani area can maintain its ecological function and cultural value without sacrificing the economic potential of the tourism sector.
ILEGAL COASTAL DEVELOPMENT AND ITS ENVIRONMENTAL IMPACTS: POLICY CHALLENGES IN VILLA CONSTRUCTION ALONG DEN CARIK BEACH, BULELENG Holy, Ni Kadek Principia Pristine
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i1.5383

Abstract

The illegal construction of villas along the coastal area of Den Carik Beach, Buleleng Regency, presents a critical challenge in spatial planning, environmental protection, and law enforcement. These unauthorized developments have caused significant ecological degradation, disrupted coastal ecosystems, and restricted public access to coastal spaces. This paper normatively analyzes the legal and policy implications of such unlawful development and examines the regulatory challenges in achieving sustainable coastal management. Employing a normative legal approach through literature-based analysis, this study reviews relevant statutory provisions, including Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning, Law No. 27 of 2007 in conjunction with Law No. 1 of 2014 on the Management of Coastal Areas and Small Islands, and regional regulations applicable in Buleleng Regency. The findings indicate that the lack of legal enforcement, weak regulatory oversight, and overlapping authorities are the main contributing factors to continued violations in coastal zones. This article recommends the reform of the legal and institutional framework, including regulatory harmonization between national and regional laws, strengthening administrative supervision, and increasing accountability in the permitting process. Furthermore, the study underscores the importance of embedding ecological justice and environmental sustainability as fundamental principles in coastal development policies, especially in areas where ecological function intersects with tourism value.
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP LINTAS BATAS NEGARA DEMI MENJALANKAN TRADISI ADAT DI PERBATASAN INDONESIA- TIMOR LESTE Sari, Ni Luh Ita; Fernades , Fanesya Anastasya Meak da Costa
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i2.5448

Abstract

Upacara adat lintas negara antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste, sering menyebabkan pelanggaran batas negara meskipun didorong oleh tradisi yang telah lama berlangsung dan kedekatan budaya kedua negara. Meskipun kegiatan ini dilandasi oleh niat baik untuk menjaga tradisi adat, hal ini berpotensi menimbulkan konflik dengan hukum perbatasan negara yang mengatur pelintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum terkait pelanggaran batas negara yang terjadi dalam konteks tradisi adat lintas negara, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun tradisi adat memiliki nilai sosial yang kuat, pelanggaran batas negara yang terjadi tetap dikenakan sanksi hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia, pengaturan tentang wilayah negara diatur dalam Undang-Undang, sementara di Timor Leste, pengelolaan perbatasan diatur oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam menyeimbangkan penghormatan terhadap tradisi adat dengan penegakan hukum perbatasan dan kedaulatan negara, serta pentingnya pengembangan kebijakan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat di kawasan perbatasan.
PROTECT BALI: THE EVOLUTION OF REGULATIONS IN ADDRESSING CHALLENGE TO OVERTOURISM IN BALI Trisno, Alexandra Kyra
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i2.5449

Abstract

Bali Island is a premier tourist destination known for its natural beauty and rich cultural heritage. However, uncontrolled tourism growth or overtourism has triggered significant environmental, social, and cultural challenges. This research aims to evaluate the effectiveness of existing regulations and examine the urgency of establishing new ones to address the growing complexity of tourism impacts. This study employs a normative legal method using a conceptual approach, comparative analysis, and legislative review. The findings indicate that although national and regional laws, such as Law No. 10 of 2009 and Bali Regional Regulation No. 5 of 2020, promote sustainable tourism, their implementation faces challenges, including weak enforcement and limited community participation. Thus, new, more adaptive regulations are needed that integrate environmental, social, and cultural principles. These measures are essential to safeguard Bali’s identity and ensure the sustainability of its tourism industry amidst globalization and increasing visitor pressure.

Page 8 of 12 | Total Record : 117

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 2 (2021): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 1 (2021): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 1 No 2 (2020): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda More Issue