Journal of Law, Administration, and Social Science
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 3 (2024)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Urgensi Implementasi Laporan Keberlanjutan Pada Sektor Pemerintah ]]>
<![CDATA[Amalia, Rizky]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Amrie]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i3.632
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor Pemerintah Indonesia. Pendekatan scoping review dipilih dalam penelitian ini dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data berasal dari artikel-artikel penelitian, buku, website dan referensi ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan telah diterapkan oleh instansi pemerintah di berbagai negara terutama pada pemerintah daerah. Pelaporan keberlanjutan juga memberikan banyak manfaat. Selain efisiensi anggaran, pengungkapan laporan keberlanjutan adalah wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor pemerintah perlu direncanakan dengan baik terutama oleh Pemerintah sebagai regulator, agar dapat meminimalisasi risiko seperti ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan keberlanjutan tahunan. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa instansi pemerintah dalam bidang pengawasan dan pemeriksa dapat menjadi pionir dalam penerapan pelaporan keberlanjutan di sektor publik. Penelitian ini menyediakan literatur ulasan potensi implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor pemerintahan.]]>
<![CDATA[Menuju Sustainable Fashion: Rencana Aksi Untuk Mengatasi Dampak Negatif Fast Fashion ]]>
<![CDATA[Juliyanto, Dwi]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Amrie]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i3.669
<![CDATA[Fast fashion diduga memiliki dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan yang mencakup polusi udara, air dan kontaminasi tanah karena proses produksinya yang cepat menyebabkan limbah tekstil yang terus meningkat. Selain itu, fast fashion mendorong peningkatan sampah pakaian yang sudah tidak layak pakai yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir. Tujuan penelian ini adalah membahas potensi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya meminimalkan dampak negatif dari fast fashion. Sampai dengan saat ini, kebijakan atas fast fashion masih belum diatur secara spesifik oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh industri fast fashion. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scooping reiew dengan mengidentifikasi artikel junal yang berkaitan dengan dampak dari fast fashion. Selanjutnya, analisis konteks atas artikel-artikel dilakukan untuk mengidentifikasi dampak negatif dari fast fashion dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka menangani dampak negatif dari fast fashion. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam produksi pakaian fast fashion dan penggunaan labeling berkelanjutan perlu diatur oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa label pada pakaian memberikan informasi yang jelas tentang bahan, metode produksi, dan dampak lingkungan produk tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemahaman dampak negatif fast fashion terhadap lingkungan, tenaga kerja dan pentingnya penerapan akuntansi keberlanjutan dalam menghadapi tantangan tersebut.]]>
<![CDATA[Dinamika Pasar Cryptocurrency: Pengaruh Harga Bitcoin, Emas, Minyak Mentah, Dan IHSG Terhadap Ethereum Dan Binance Coin ]]>
<![CDATA[Hertanto, Rus]]>;
<![CDATA[Muchtar, Masruri]]>;
<![CDATA[Sihombing, Pardomuan Robinson]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i3.701
<![CDATA[Mata uang crypto menjadi sangat familiar dan booming dalam beberapa tahun terakhir. Ada yang menganggapnya sebagai mata uang, ada yang menganggapnya sebagai instrumen investasi, ada yang menganggapnya hanya sebuah scam masa kini yang terus diobrolkan di khalayak ramai. Harga crypto memang sangat volatile, untuk itu peneliti ingin mencari faktor-faktor apa saja yang memengaruhi harga crypto, khususnya dari variabel ekonomi makro yang ada. Data dalam penelitian ini diambil dari chart bulanan dari masing-masing variabel, dengan timeframe setiap bulan dari 2019 sampai 2023. Peneliti menggunakan random effect model dalam melakukan uji regresi, dengan hasilnya adalah variabel independen S&P500 dan harga Bitcoin memiliki pengaruh positif terhadap harga Ethereum dan BNB. Sedangkan tiga variabel sisanya yaitu IHSG, harga emas, dan harga minyak mentah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal itu mengindikasikan bahwa variabel ekonomi makro pada dasarnya tidak berpengaruh terhadap harga crypto. Pada akhirnya, yang menggerakkan harga crypto adalah permintaan dan penawaran dari pasar.]]>
<![CDATA[Green Intellectual Capital Dan Green Human Resource Management: Pendekatan Scoping Review ]]>
<![CDATA[Heryana, Dadi]]>;
<![CDATA[Huda , Muchammad Nurul]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Amrie]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i3.741
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengulas implementasi Green Intellectual Capital (GIC) dan Green Human Resource Management (GHRM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan scoping review. Data penelitian berupa artikel jurnal penelitian yang berkaitan dengan GIC dan GHRM diperoleh dari berbagai situs indeksasi penelitian yang selanjutnya dilakukan analisis dengan melakukan sintesis terhadap penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konsep GIC terdiri dari 3 aspek yakni Green Human Capital (GHC), Green Structural Capital (GSC), dan Green Relational Capital (GRC). Sementara itu, konsep GHRM merupakan praktik organisasi yang ramah lingkungan yang dapat dipraktikkan pada beberapa tahapan manajemen SDM seperti proses rekrutmen, proses pelatihan, dan proses manajemen kinerja. GIC memiliki implikasi pada peningkatan kinerja keberlanjutan dan keunggulan kompetitif organisasi, sedangkan GHRM berimplikasi pada terciptanya budaya organisasi hijau yang ramah terhadap lingkungan dan sosial. Penelitian berkontribusi dalam memberikan ringkasan berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait praktik dan implikasi GIC dan GHRM di level internasional.]]>
<![CDATA[Pengaruh Transfer Ke Daerah, Kelahiran, Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Stephanus, Matthew]]>;
<![CDATA[Muchtar, Masruri]]>;
<![CDATA[Robinson, Pardomuan]]>;
<![CDATA[Akhmadi, Muhammad Heru]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i3.763
<![CDATA[Starting in 2004 with the issuance of the Law on Financial Relations between the Central and Regional Governments, the era of Regional Transfers also began. This transfer to the regions is expected to solve many problems of inequality in the regions that have not been reached by the central government. Based on BPS data in 2020, Indonesia's population reached 270 million with the percentage of poor people still in double digits. The pandemic from 2020 to 2022 also contributed to the increase in poverty. The pandemic in that year increased unemployment in the community which also contributed to poverty. In addition, the high birth rate, which according to several studies, is also a contributor to poverty. This research takes secondary panel data sourced from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance, the Ministry of Finance. This study uses the Random-Effect model by taking data for the period 2020 to 2022. The results showed that TKD, Birth, and Unemployment together had a positive impact on poverty. However, it was found that the unemployment variable had no significant effect. With this research, the government is expected to make TKD more targeted and control the birth rate.]]>
<![CDATA[Manajemen Pajak Perusahaan Alih Daya : Studi Kasus pada PT ABC ]]>
<![CDATA[Bangun, Corleone AK]]>;
<![CDATA[Putri, Farah Oktaviani]]>;
<![CDATA[Muna, Jannatul]]>;
<![CDATA[Alya, Audrey]]>;
<![CDATA[Sebastian, Marcellino Ferdinan]]>;
<![CDATA[Anjarwati, Emilia Eni]]>;
<![CDATA[Irawan, Ferry]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i3.776
<![CDATA[Perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak pada umumnya membutuhkan manajemen pajak. Manajemen pajak bermanfaat agar pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi, pembayaran pajak seefisien mungkin, dan menghindari sanksi baik administrasi maupun pidana. Di sisi lain, manajemen pajak juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi. Manajemen pajak juga dilakukan oleh sebagian perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan alih daya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan menggunakan PT ABC sebagai objek penelitian. Hasil penelitian memeroleh beberapa temuan. Pertama, kewajiban perpajakan PT ABC berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPN, dan PPh Badan. Kedua, perusahaan telah melakukan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Strategi Pembelajaran Terintegrasi ]]>
<![CDATA[Basalamah, Anies Said]]>;
<![CDATA[Widiatmanti, Herru]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i3.790
<![CDATA[Kian tahun kian banyak instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang membentuk Corporate University (Corpu). Harapannya adalah agar hasil pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai antara yang diajarkan dengan yang dibutuhkan istansi tersebut. Sayangnya beberapa konsep yang terkait dengan pelaksanaan Corpu tersebut tidak diaplikasikan, terutama pembelajaran terintegirasi. Penelitian deskriptif berbasis studi kepustkaan ini bertujuan untuk menginventarisasikan berbagai hal yang perlu ada dan dilakukan oleh instansi untuk dapat menerapkan pembelajaran terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor yang perlu ada pada instansi tersebut, yaitu komitmen pimpinan, digital learning serta empat aspek yang diebut sebagai lingkungan organisasi internal sebagai faktor pendukung utama. Akan halnya Widyaiswara dan Pusdiklat, meskipun memiliki sendiri kedua komponen tersebut lebih menguntungkan, dalam penelitian ini keduanya dapat di-outsource-kan dengan hasil yang tidak kalah baiknya.]]>
<![CDATA[Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur (Melalui Media Sosial) ]]>
<![CDATA[Hartanto, Hartanto]]>;
<![CDATA[Meliana S, Mitzi Diva]]>;
<![CDATA[Diantono, Amabelle Fellyta]]>;
<![CDATA[Giferi, Luisa Griselda]]>;
<![CDATA[Adiana, Maria Eliza]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i3.793
<![CDATA[Revolusi industri sudah beranjak dari 4.0 mengarah ke 5.0 berbagai dinamika yang diwarnai internet telah kita alami hingga hari ini dan terus berkembang. Budaya dalam masyarakat semakin dinamis dan cepat berubah-ubah.. Disini perliku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya maupun kebutuhan akan sosialisasi menjadi makin berkembang dan terasa mengarah liberal. Banyak konten yang secara sadar atau tidak sadar mengeksploitasi hal tertentu, misalnya anak maupun perbuatan-perbuatan lain yang negatif;; sedangkan media sosial yang digunakan bervariatif, salah satunya media sosial/youtube. Penelitian yang bersifat normative/yuridis normatif dengan permasalahan adalah bagaimana urgensi perlindungan hukum pada eksploitasi anak melalui konten pada sosial media/ youtube. Menyuruh dan atau menggunakan anak untuk membuat konten di sosial media memiliki indikasi/ dapat berakibat sebagai eksploitasi anak secara ekonomi, sosial, bahkan berpotensi eksploitasi seksual tentu terkait jika ada pihak-pihak yang menyalahgunakan dengan niat jahat]]>
<![CDATA[Hotel, Restoran, dan Wisatawan Bertumbuh: Apakah Penerimaan Pajak Daerah Juga Meningkat? ]]>
<![CDATA[Bagaskara, Pius Aji Cakra]]>;
<![CDATA[Wijaya, Suparna]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i3.799
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sektor pariwisata terhadap penerimaan pajak daerah yang tercermin dari pajak hotel dan pajak restoran, adapun sektor pariwisata ini dilihat dari jumlah hotel, restoran, serta wisatawan. Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari DJPK Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistika serta Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sampai 2021, adapun objek yang diteliti adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan regresi linear berganda data panel dengan model random effect. Hasil dari penerlitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial, jumlah hotel berpengaruh signifikan positif, begitu juga setelah dimoderasi dengan jumlah wisatawan. Jumlah restoran sendiri tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, meskipun dimoderasi dengan jumlah wisatawan, tetap tidak berpengaruh. Selanjutnya jumlah wisatawan justru berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan khususnya dalam hal pengumpulan pajak daerah.]]>
<![CDATA[Budaya Hukum Korupsi Hakim Agung Dalam Menangani Sengketa Koperasi Simpan Pinjam Di Mahkamah Agung: Studi Kasus Putusan Nomor 5779 k/Pid.Sus/2023 ]]>
<![CDATA[Kabes, Irianto]]>;
<![CDATA[Sugiyatmo, Agus]]>;
<![CDATA[Jaiheno, Gabriela Andriyani]]>;
<![CDATA[Bustani, Simona]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v4i3.811
<![CDATA[Dalam bidang pengambilan keputusan peradilan, budaya hukum hakim Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam menentukan hasil sengketa korupsi, khususnya dalam konteks koperasi simpan pinjam. Dengan menyoroti tantangan yang dihadapi hakim Mahkamah Agung dalam kasus korupsi di sektor koperasi, penelitian ini berupaya mengungkap kompleksitas yang ada dalam menangani korupsi di lembaga keuangan dan dampak pengambilan keputusan peradilan dalam memberantas malpraktik tersebut. Ketika mengkaji prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman hakim Mahkamah Agung dalam menangani perkara korupsi, terlihat jelas bahwa kerangka peraturan yang komprehensif memainkan peran yang sangat penting. Dalam menangani sengketa korupsi yang melibatkan koperasi simpan pinjam, hakim memainkan peran penting dengan menafsirkan dan menerapkan hukum melalui berbagai kerangka dan pedoman yang dirancang untuk menegakkan integritas dan keadilan dalam sektor keuangan. Pedoman Penafsiran Pengadilan, bersama dengan Pedoman Pelaporan Pengadilan, Kebijakan Etika, dan Perilaku dan Perlindungan di Tempat Kerja, memberikan pendekatan terstruktur bagi hakim untuk menavigasi lanskap hukum yang kompleks, memastikan bahwa keputusan dibuat dengan pemahaman yang jelas tentang maksud hukum dan pertimbangan etis di pengadilan. Tantangan yang dihadapi para hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi di sektor koperasi simpan pinjam, sifat korupsi yang beraneka ragam menghadirkan tantangan yang besar. Korupsi, yang lebih dari sekadar penyuapan hingga mencakup korupsi politik, sangatlah berbahaya karena sifatnya yang luas dan sering kali sulit dipahami. Kompleksitas ini semakin diperparah ketika hakim diminta untuk menavigasi perairan keruh dari pelanggaran etika, yang mencakup serangkaian perilaku mulai dari sikap yang tidak patut hingga kegagalan untuk mendiskualifikasi diri mereka sendiri dalam kasus konflik kepentingan. Permasalahan etika seperti ini tidak hanya melemahkan integritas peradilan namun juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum untuk mengadili kasus korupsi secara adil.]]>
