Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Journal of Law, Administration, and Social Science Innovative: Journal Of Social Science Research
Sugiyatmo, Agus
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM DAN BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DAN KURATOR Sugiyatmo, Agus; Ratnawati, Elfrida
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 1 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2458

Abstract

This research aims to analyze legal protection and limits on immunity rights for advocates and curators in Indonesia. This immunity right is given to ensure that both professions can carry out their duties and authorities effectively without the threat of groundless lawsuits. Legal protection for advocates in Indonesia is guaranteed by Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This law gives advocates the privilege of immunity in carrying out their professional duties. This protection includes protection from all civil and criminal cases as long as the advocates have acted in good faith and have no malicious intent. On the other hand, curators are protected by a different law – Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations – which only limits their responsibilities if they carry out their duties with professionalism and prudence. However, keep in mind that this protection does not cover everything as there are certain limitations that must be adhered to. Advocates and curators remain legally responsible if they are proven to have committed an error or intentional negligence. This research uses a normative-qualitative approach and comparative analysis to compare the legal system in Indonesia with other countries, as well as identifying challenges and best practices in protecting and monitoring immunity rights for advocates and curators. The research results show that effective legal protection must be balanced with strict monitoring mechanisms to prevent abuse of immunity rights and ensure the implementation of duties professionally and in accordance with the law.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Penetapan Harga (Price Fixing) Sugiyatmo, Agus; Multiwijaya, Vience Ratna; Suar, Aprima
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16392

Abstract

Penetapan harga / Price Fixing merupakan kejahatan korporasi yang melibatkan kesepakatan antara perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk menetapkan atau menetukan harga pasar pada tingkat tertentu. Penetapan harga akan merugikan pelaku usaha yang baru atau lagi berkembang. Pada Penetapan harga berbeda dengan monopoli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari tindak pidana korporasi yang terkait dengan praktik penetapan harga ilegal atau price fixing. Metode penelitian normatif yang digunakan meliputi studi pustaka dan analisis dokumen. Teori efek jera dan teori keadilan digunakan sebagai landasan untuk memahami dampak hukuman terhadap perusahaan yang terlibat dalam price fixing serta aspek keadilan dalam penegakan hukum korporasi yang tidak merugikan perusahaan kecil khususnya atau masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korporasi dalam konteks penetapan harga ilegal. Dengan membandingan perundangan yang lama dan yang baru, maka akan dapat melihat efektivitas dari perubahan Undang-Undang tersebut.
Perbandingan Hukum Tentang Hukuman Pidana Mati Di Indonesia dengan Republik Rakyat China (Tiongkok) Sugiyatmo, Agus; Sumanto, Listyowati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10279

Abstract

Indonesia dan Republik Rakyat China (Tiongkok) termasuk negara yang masih mengakui kejahatan tertentu dan menerapkan hukuman mati. Pidana mati merupakan pidana perampasan nyawa yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar ketentuan undang-undang. Bagaimana perbandingan hukum tentang hukuman pidana mati di Indonesia dengan Republik Rakyat China (Tiongkok) menjadi permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Analisis data secara kualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 mengatur tentang hukuman mati. Di Tiongkok, Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok secara khusus mengatur hukuman mati, karena hukuman mati hanya berlaku bagi pelaku kejahatan yang sangat kejam. Hukuman mati di Indonesia hanya dilakukan dengan cara regu tembak, sedangkan di Tiongkok terdapat dua cara pelaksanaannya, yaitu dengan menembak atau dengan suntikan mematikan. Di Indonesia, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan arah konstruksi hukuman mati ke masa depan, hukuman mati tidak lagi diterapkan pada hukuman pokok, melainkan pada hukuman khusus dan hukuman alternatif.
Budaya Hukum Korupsi Hakim Agung Dalam Menangani Sengketa Koperasi Simpan Pinjam Di Mahkamah Agung: Studi Kasus Putusan Nomor 5779 k/Pid.Sus/2023 Kabes, Irianto; Sugiyatmo, Agus; Jaiheno, Gabriela Andriyani; Bustani, Simona
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 3 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i3.811

Abstract

Dalam bidang pengambilan keputusan peradilan, budaya hukum hakim Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam menentukan hasil sengketa korupsi, khususnya dalam konteks koperasi simpan pinjam. Dengan menyoroti tantangan yang dihadapi hakim Mahkamah Agung dalam kasus korupsi di sektor koperasi, penelitian ini berupaya mengungkap kompleksitas yang ada dalam menangani korupsi di lembaga keuangan dan dampak pengambilan keputusan peradilan dalam memberantas malpraktik tersebut. Ketika mengkaji prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman hakim Mahkamah Agung dalam menangani perkara korupsi, terlihat jelas bahwa kerangka peraturan yang komprehensif memainkan peran yang sangat penting. Dalam menangani sengketa korupsi yang melibatkan koperasi simpan pinjam, hakim memainkan peran penting dengan menafsirkan dan menerapkan hukum melalui berbagai kerangka dan pedoman yang dirancang untuk menegakkan integritas dan keadilan dalam sektor keuangan. Pedoman Penafsiran Pengadilan, bersama dengan Pedoman Pelaporan Pengadilan, Kebijakan Etika, dan Perilaku dan Perlindungan di Tempat Kerja, memberikan pendekatan terstruktur bagi hakim untuk menavigasi lanskap hukum yang kompleks, memastikan bahwa keputusan dibuat dengan pemahaman yang jelas tentang maksud hukum dan pertimbangan etis di pengadilan. Tantangan yang dihadapi para hakim Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi di sektor koperasi simpan pinjam, sifat korupsi yang beraneka ragam menghadirkan tantangan yang besar. Korupsi, yang lebih dari sekadar penyuapan hingga mencakup korupsi politik, sangatlah berbahaya karena sifatnya yang luas dan sering kali sulit dipahami. Kompleksitas ini semakin diperparah ketika hakim diminta untuk menavigasi perairan keruh dari pelanggaran etika, yang mencakup serangkaian perilaku mulai dari sikap yang tidak patut hingga kegagalan untuk mendiskualifikasi diri mereka sendiri dalam kasus konflik kepentingan. Permasalahan etika seperti ini tidak hanya melemahkan integritas peradilan namun juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum untuk mengadili kasus korupsi secara adil.
Memerangi pencucian uang pejabat korup dengan melakukan perampasan aset dan pembuktian terbalik dalam pembaharuan hukum Sugiyatmo, Agus; Widjajanti, Ermania
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i6.953

Abstract

Pencucian uang yang melibatkan pejabat korup menjadi salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam upaya memerangi praktik ini, strategi yang efektif dan komprehensif diperlukan. Artikel ini mengeksplorasi pendekatan perampasan aset dan pembuktian terbalik sebagai bagian dari pembaruan hukum untuk mengatasi pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat korup. Konsep perampasan aset sebagai mekanisme untuk menghilangkan insentif keuangan bagi pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Teori pembuktian dan legal studi, khususnya konsep praduga tak bersalah, digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan dari pendekatan ini. Menganalisis teori-teori pembuktian dan legal studi yang relevan untuk memahami kerangka konseptual yang mendasari perampasan aset dan pembuktian terbalik. Melalui analisis teoritis dan studi kasus, Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan. Dengan menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi perampasan aset dan pembuktian terbalik, termasuk keterbatasan hukum, kendala bukti, perlindungan hak asasi manusia, serta korupsi dalam penegak hukum. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan potensi besar dari kedua pendekatan ini dalam memberantas pencucian uang pejabat korup jika didukung oleh pembaruan hukum yang tepat dan penguatan kapasitas institusi penegak hukum.
Co-Authors Elfrida Ratnawati Ermania Widjajanti Jaiheno, Gabriela Andriyani Kabes, Irianto Listyowati Sumanto Multiwijaya, Vience Ratna Simona Bustani, Simona Suar, Aprima