cover
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2025)" : 15 Documents clear
Unlocking market share growth: The role of service facilities and financial performance in Islamic Banks Nurfadila, Belinda; Maulana, Agus
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1312

Abstract

Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, reaching 237.6 million people or 86.7% of its total population, presents a unique potential for Islamic banking. However, the market share of Islamic banks remains surprisingly low at only 7.09%. This study aims to analyze the impact of service facilities and financial performance on the market share of Islamic banks in Indonesia. Employing panel data regression analysis with Stata software at a 5% significance level, this research reveals that the number of service offices positively and significantly influences the market share, while the Operating Cost to Operating Income (BOPO) ratio has a significant negative effect. Conversely, variables such as the number of ATMs, Return on Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), and Finance to Deposit Ratio (FDR) show no significant impact. These findings provide valuable insights into the factors shaping the market share of Islamic banks and underline the importance of optimizing service facilities and financial efficiency to enhance their competitive position.
Optimalisasi subsidi pupuk: Mengatasi inefisiensi biaya subsidi dan mekanisme distribusinya Khaq, M Zainul; Biswan, Ali Tafriji
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1322

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam implementasi kebijakan subsidi pupuk di Indonesia dengan fokus pada dua hipotesis utama, yaitu ketidaktepatan regulasi dalam penentuan HPP pupuk yang dapat memberatkan anggaran pemerintah dan mekanisme distribusi subsidi yang sering kali tidak tepat sasaran melalui metode kualitatif dan analisis terhadap regulasi yang ada pada Permentan 28/2020 dan hasil pemeriksaan BPK. Data dikumpulkan dari laporan resmi, regulasi pemerintah, dan penelitian sebelumnya yang relevan dalam periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat biaya yang tidak relevan dalam HPP subsidi pupuk, seperti gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris, yang seharusnya tidak dibebankan kepada anggaran subsidi. Selain itu, tiketidakvalidan data dalam e-RDKK yang menyebabkan alokasi subsidi tidak tepat sasaran, penyaluran pupuk yang sering kali melebihi kuota, serta penyalahgunaan oleh distributor dan pengecer. Selain itu, implementasi sistem digitalisasi, meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, masih menghadapi hambatan teknis dan kurangnya pelatihan di lapangan. Dampak kebijakan ini mencakup peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga menciptakan ketergantungan terhadap pupuk kimia yang berpotensi menurunkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan peninjauan kembali komponen biaya HPP yang terdapat pada Permentan 28/2020, validasi data penerima secara berkala, diversifikasi jenis pupuk yang disubsidi, penguatan implementasi teknologi digital, dan peningkatan pengawasan distribusi untuk memastikan subsidi pupuk mencapai target yang tepat. Dengan reformasi yang terfokus, kebijakan subsidi pupuk diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi petani kecil sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem pertanian.
Local open government issues: Experiences from Jalisco, Mexico Afandi, Syed Agung; Erdayani, Rizki; Afandi, Muslim; Lestari, Reski
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1328

Abstract

This study aims to analyze the main issues of open government in Jalisco, Mexico. Jalisco plays a leading role as the only pilot local government program of Open Government Partnership in the country. A qualitative approach and bibliometric analysis method were used in this study. The research data were obtained from the official website of the Government of Jalisco and sourced from the Google Scholar database. The findings of this study indicate that the study of open government in Jalisco is not popular. The topics that dominate the study of open government in Jalisco include transparency, corruption, citizen participation, accountability, and youth. While the latest and potential topics include transparency portal, health system, regulatory oversight, electoral participation, security, tax collection, and digital party. Jalisco is currently focusing on three main commitments of their open government, which include harmonization, unification, transparency, and corruption control in the Rules of Operation (ROP) of social programs aimed at Civil Society Organizations (CSOs); strengthening and incorporation of new elements in the digital platform for citizen participation in the creation and modification of laws; and preparation of an annex of sentences, with a clear and understandable wording, oriented to priority groups. These commitments have the potential to create a more open Jalisco government.
Analisis efektivitas sistem penanganan sampah di Nusa Tenggara Barat: Tinjauan data sekunder Ratnah, Ratnah; Ibrahim, Ibrahim
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1335

Abstract

Masalah Pengelolaan Sampah Telah Menjadi Perhatian Utama Di Kota-Kota Besar Di Indonesia, Termasuk Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Efektivitas Penanganan Sampah Di Nusa Tenggara Barat Metode Penelitian Menggunakan Analisis Data Sekunder. Sumber informasi didapatkan dari laporan, dokumentasi, buku, serta jurnal ilmiah. Penelitian mengungkapkan bahwa jumlah tertinggi di Lombok Barat pada tahun 2020 mencapai 486,85 ton per hari, sedangkan jumlah terendah di Kota Bima pada tahun 2019 adalah 84,87 ton per hari. Pengelolaan limbah tertinggi terjadi di Kota Mataram: pada tahun 2019, Kota Mataram mencatatkan persentase penanganan sampah tertinggi sebesar 77,61%, dengan total timbulan sampah mencapai 336,31 ton per hari dan penanganan sebanyak 261,00 ton per hari. Di sisi lain, pengelolaan terendah berasal dari Kabupaten Bima: pada tahun 2019, Kabupaten Bima melaporkan persentase penanganan terendah, yaitu 12,23%, dengan jumlah timbulan sampah 374,28 ton per hari dan penanganan hanya 45,78 ton per hari. Pada tahun 2020, persentase ini sedikit mengalami perbaikan menjadi 12,10%, namun tetap menunjukkan kinerja yang sangat rendah dalam pengelolaan limbah.
Implementasi jaminan perorangan dalam hukum Indonesia Cahyono, Wisnu
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jaminan perorangan dalam hukum Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jaminan perorangan masih bersifat umum dan tidak mendetail, yang menyebabkan ketidakpastian hukum di kalangan kreditur, penjamin, dan debitur. Salah satu isu yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman penjamin mengenai risiko yang mereka hadapi dalam perjanjian jaminan perorangan, serta kurangnya transparansi dari lembaga keuangan dalam menjelaskan kewajiban penjamin. Penelitian juga menemukan bahwa proses penyelesaian sengketa terkait jaminan perorangan masih kurang efektif, baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait jaminan perorangan, peningkatan transparansi dalam praktik pemberian jaminan perorangan oleh lembaga keuangan, serta peningkatan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, diharapkan implementasi jaminan perorangan dapat lebih memberikan perlindungan hukum yang adil dan efisien bagi semua pihak yang terlibat.

Page 2 of 2 | Total Record : 15