cover
Contact Name
Sofie Yunida Putri
Contact Email
sofie.yunida.ak@upnjatim.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
baj@upnjatim.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, 60294, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Behavioral Accounting Journal
ISSN : -     EISSN : 26157004     DOI : https://doi.org/10.33005/baj.v4i2
An objective of Behavioral Accounting Journal (BAJ) is to publish the high quality articles of behavioral accounting research from various paradigm, both mainstream or non mainstream. Specifically, BAJ accepts the articles of behavioral research in the areas: - Financial Accounting - Taxation - Accounting Information System - Accounting for Public Sector or Non-Profit Organizations - Auditing - Managerial Accounting - Capital Market The audiences of BAJ is not only the academicians, but also the graduate students, practitioners, and others interested in business research. This journal accepts the articles in English and Bahasa Indonesia, and published twice in a year, June and December. The primary criterion for publication in BAJ is the significance of the article’s contribution to the literature in behavioral accounting area. The acceptance decision is made based upon an independent review process that provides critically constructive and prompt evaluations of submitted manuscripts.
Articles 168 Documents
Mengungkap Rahasia Kompetensi dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak dalam Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Harfadhilah, Putri; Firmansyah, Amrie
BAJ: Behavioral Accounting Journal Vol. 7 No. 2 (2024): July-December 2024
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/baj.v7i2.349

Abstract

Efforts to improve the quality of tax audits are a key strategy in optimizing state revenues and encouraging an increase in the tax ratio. This study aims to analyze the effect of competence and professionalism of tax auditors on the quality of audit results, as well as to evaluate the role of the internal control system as a moderating variable. The approach used is quantitative, with primary data obtained from 47 tax auditors assigned to the South Sumatra and Bangka Belitung Islands Regional Offices of the Directorate General of Taxes. The analysis was conducted using the Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach. The results of the study indicate that competence has a positive and significant effect on audit quality, while professionalism does not show a significant effect. In addition, the internal control system was not proven to moderate the relationship between competence and professionalism on audit quality. These findings highlight the importance of improving competence through education, technical training, and practical experience to produce quality tax audits. This study recommends the need for a comprehensive evaluation of the internal control system by the Directorate General of Taxes in order to strengthen the effectiveness of tax audit implementation.   Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan pajak merupakan langkah strategis dalam optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan tax ratio. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan profesionalisme pemeriksa pajak terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan data primer dari 47 pemeriksa pajak di Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Analisis data dilakukan menggunakan teknik Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pemeriksa pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sedangkan profesionalisme tidak memberikan pengaruh signifikan. Selain itu, sistem pengendalian internal tidak memoderasi hubungan antara kompetensi dan profesionalisme dengan kualitas hasil pemeriksaan pajak. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan kompetensi pemeriksa pajak melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktis untuk memastikan kualitas pemeriksaan yang lebih baik. Penelitian ini merekomendasikan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal secara komprehensif guna mendukung proses pemeriksaan yang lebih efektif.
Faktor Non-Ekonomi dalam Pembentukan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi I Made Widyaputra; Sonya Azharani Nugrahani
BAJ: Behavioral Accounting Journal Vol. 7 No. 1 (2024): January-June 2024
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/baj.v7i1.405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil-hasil studi terdahulu yang membahas faktor-faktor non-ekonomi yang memengaruhi kepatuhan pajak melalui pendekatan literature review. Kajian dilakukan dengan menganalisis artikel ilmiah yang diperoleh dari basis data menggunakan kata kunci seperti “kepatuhan pajak”, “faktor non-ekonomi”, dan istilah terkait lainnya. Dari hasil pencarian awal, ditemukan 127 artikel. Artikel tersebut kemudian diseleksi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: terbit di jurnal terindeks Sinta atau Scopus, dapat diakses penuh, membahas faktor non-ekonomi, dan memiliki hasil penelitian yang jelas. Diperoleh 8 jurnal yang dianggap paling relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor non-ekonomi seperti religiusitas, tax morale, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan persepsi etis terhadap tax evasion memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai kerangka teoritis yang dapat menjelaskan keterkaitan antara sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol dengan niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan perpajakan dapat disesuaikan untuk tidak hanya mendorong kepatuhan melalui pendekatan administratif dengan memperhatikan aspek-aspek non-ekonomi ini, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran moral dan etika yang lebih kuat pada wajib pajak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang mendalam dalam pengembangan studi kepatuhan pajak serta menjadi referensi yang berguna dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih berorientasi pada pembentukan kesadaran, tanggung jawab sosial, dan etika perpajakan di kalangan masyarakat.   This  study  aims  to  examine  previous  research  on  non-economic  factors influencing tax compliance using a literature review approach. The review was conducted by analyzing scholarly articles obtained from the database using keywords such as “tax compliance”, “non-economic factors”, and other related terms. The initial search yielded 127 articles. These articles were then filtered based on several criteria, including publication in Sinta- or Scopus-indexed journals, full-text availability, a focus on non-economic factors, and the presence of clear research findings. From this selection process, eight journals were identified as the most relevant for further analysis. The findings indicate that non-economic factors such as religiosity, tax morale, tax knowledge, education  level,  and  ethical  perception  of  tax  evasion  significantly  influence  tax compliance. In addition, the Theory of Planned Behavior (TPB) is used as the theoretical framework to explain the relationship between attitude, subjective norms, and perceived behavioral control with taxpayers’ intention to fulfill their tax obligations. Tax policies should be designed not only to encourage compliance through administrative approaches, but also by fostering stronger moral and ethical awareness among taxpayers. This study is expected to provide a meaningful conceptual contribution to the development of tax compliance literature and serve as a valuable reference for designing tax policies that emphasize awareness-building, social responsibility, and ethical behavior in society.     
Pengungkapan Emisi Karbon, Akuntansi Hijau, dan Kinerja Lingkungan sebagai Penentu Nilai Perusahaan Brian Audika; Nadhira Nuril Maushufi
BAJ: Behavioral Accounting Journal Vol. 7 No. 1 (2024): January-June 2024
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/baj.v7i1.406

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh carbon emission disclosure, green accounting, dan environmental performance terhadap nilai perusahaan menggunakan metode narrative literature review. Environmental performance berperan sebagai moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara pengungkapan emisi karbon dan nilai perusahaan, bergantung pada regulasi dan tekanan pemangku kepentingan. Dengan menganalisis 15 artikel yang diterbitkan antara 2019–2024, hasil menunjukkan bahwa transparansi dalam pengungkapan emisi karbon dan penerapan green accounting dapat meningkatkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan. Namun, dampaknya tidak selalu positif, karena beberapa penelitian mengungkapkan adanya ketidakpastian bagi investor terkait biaya dan manfaat kebijakan keberlanjutan. Keterbatasan penelitian ini yaitu penggunaan pendekatan narrative literature review yang bersifat deskriptif, sehingga tidak menyediakan analisis statistik untuk mengukur kekuatan hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi yang terus berkembang, serta perbedaan industri belum sepenuhnya terakomodasi, yang dapat mempengaruhi hasil analisis dan generalisasi temuan. This study examines the effect of carbon emission disclosure, green accounting, and environmental performance on firm value using the narrative literature review method. Environmental performance plays a moderating role that can strengthen or weaken the relationship between carbon emission disclosure and firm value, depending on regulation and stakeholder pressure. By analyzing 15 articles published between 2019-2024, the results show that transparency in carbon emissions disclosure and green accounting can increase investor confidence and firm value. However, the impact is not always positive, as some studies reveal uncertainty for investors regarding the costs and benefits of sustainability policies. The limitation of this study is the use of a descriptive narrative literature review approach, which does not provide statistical analysis to quantitatively measure the strength of the relationship between variables. In addition, external factors such as economic conditions, evolving regulations, and industry differences have not been fully accommodated, which may affect the results of the analysis and generalization of findings.
Adopsi QRIS: Analisis Perilaku Generasi Z di Era Pembayaran Digital Pratiwi, Yustika; Slamet, Muhammad Ramadhan; Wulandari, Febrina
BAJ: Behavioral Accounting Journal Vol. 8 No. 1 (2025): January-June 2025
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/baj.v8i1.370

Abstract

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi niat Generasi Z untuk menggunakan (NUM) QRIS di Kota Batam. Penelitian ini menganalisis lima variabel kunci: persepsi keamanan (PKM), norma subjektif (NS), inovasi individu (IND), persepsi kemudahan penggunaan (PKP), dan persepsi kegunaan (PKG). Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada 161 responden Generasi Z yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam menggunakan QRIS. Hasil penelitian ini menyatakan  PKP dan NS memengaruhi niat generasi Z dalam menggunakan QRIS. Selain itu, PKG, IND, dan PK tidak memengaruhi niat penggunaan QRIS pada generasi Z. Temuan ini mengimplikasikan bahwa bagi Generasi Z, kemudahan interaksi dan pengaruh lingkungan sosial adalah pendorong utama adopsi QRIS, sementara dari aspek kegunaan, inovasi, dan keamanan mungkin dianggap sebagai suatu hal yang wajib ada. Secara praktis, penelitian ini berkontribusi dengan menyarankan strategi promosi QRIS yang lebih efektif, menekankan pengalaman pengguna dan prevalensi di kalangan komunitas Gen Z. Secara teoritis, studi ini memperkaya literatur penerimaan teknologi dengan wawasan kontekstual tentang faktor adopsi di kalangan digital native untuk teknologi pembayaran yang telah mapan dan menyoroti pergeseran relevansi variabel tradisional dalam ekosistem terkoneksi.   This study investigates the factors influencing Generation Z's intention to use (NUM) QRIS in Batam City. The research examines five key variables: perceived usefulness (PKG), perceived ease of use (PKP), personal innovativeness (IND), subjective norm (NS), and perceived security (PKM). Adopting a quantitative approach, the study collected data through questionnaires distributed to 161 Gen Z respondents who had prior experience using QRIS. This study's findings indicate that both PKP and NS are influential factors in Generation Z's intention to use QRIS. Additionally, PKG, IND, and PK do not influence Generation Z's intention to use QRIS. These findings suggest that for Generation Z, ease of interaction and social influence are the primary drivers of QRIS adoption, while aspects of usefulness, innovation, and security are also considered essential. Practically, this research contributes by suggesting more effective QRIS promotion strategies that emphasize user experience and prevalence among the Gen Z community. Theoretically, this study enriches the literature on technology adoption by providing contextual insights into adoption factors among digital natives for established payment technologies and highlights the shifting relevance of traditional variables in connected ecosystems.
Efektivitas Pengungkapan Anti-Korupsi dalam Meminimalkan Manajemen Laba Khasanah, Putri Dwi Aprilia Nur
BAJ: Behavioral Accounting Journal Vol. 8 No. 2 (2025): July-December 2025
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/baj.v8i2.400

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan praktik manajemen laba dalam penyusunan laporan keuangan dengan tingkat keterbukaan perusahaan terhadap pengungkapan anti-korupsi. Manipulasi informasi keuangan sering kali dijadikan strategi oleh perusahaan guna menciptakan kesan kinerja yang lebih baik. Namun, pengungkapan anti-korupsi secara transparan diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas serta mendorong perilaku keuangan yang lebih etis. Sampel dalam penelitian ini mencakup 349 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Data mengenai pengungkapan anti-korupsi diperoleh melalui analisis isi laporan tahunan, sementara informasi keuangan dikumpulkan dari laporan keuangan yang tersedia untuk publik. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menguji sejauh mana keterbukaan perusahaan terhadap pengungkapan anti-korupsi memengaruhi kecenderungan mereka dalam melakukan manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang secara eksplisit menunjukkan komitmen terhadap pengungkapan anti-korupsi cenderung memiliki tingkat manipulasi laporan keuangan yang lebih rendah. Temuan ini lebih signifikan pada perusahaan berskala kecil dan pada perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya nilai etika dan prinsip transparansi dalam mewujudkan laporan keuangan yang andal dan kredibel.   This research examines the connection between earnings management practices in financial reporting and the magnitude of corporate transparency regarding anti-corruption disclosure. Manipulation of financial information is frequently employed by firms as a strategic tool to portray enhanced performance. Nevertheless, transparent anti-corruption measures are posited to strengthen corporate accountability and foster more ethical financial conduct. The research sample comprises 349 firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) over the period 2021–2023. Anti-corruption disclosure data were collected through content analysis of annual reports, while financial data were derived from publicly accessible financial statements. Utilizing a quantitative research design, this study looks at the influence of corporate openness to anti-corruption policies on the propensity to control earnings. According to the empirical results, businesses demonstrating explicit commitments to anti-corruption initiatives tend to exhibit lower levels of financial reporting manipulation. This relationship is particularly evident among smaller firms and those exhibiting strong financial performance. These findings underscore the importance of ethical values and transparency in promoting the reliability and credibility of financial reporting.
Does Institutional Ownership Reduce Corporate Tax Avoidance? The Moderating Role of Audit Quality Putri Vizandra, Ellyzabeth
BAJ: Behavioral Accounting Journal Vol. 8 No. 2 (2025): July-December 2025
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/baj.v8i2.402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sampel ditentukan melalui metode purposive sampling dan menghasilkan 760 observasi. Analisis statistik yang digunakan adalah moderated regression analysis dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, baik dengan proporsi kepemilikan yang tinggi ataupun rendah. Hasil tersebut diperkuat dengan analisis tambahan yang mendapatkan hasil yang sama ketika penghindaran pajak diukur dengan GAAP ETR. Kualitas audit terbukti memiliki peran moderasi memperkuat pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Namun, kualitas audit tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak ketika kualitas audit diukur dari sisi output, yaitu akrual diskresioner. Hal ini dapat disebabkan karena adanya kelemahan penggunaan pengukuran akrual diskresioner, yaitu bersifat less direct. Penelitian ini memberikan informasi bagi perusahaan bahwa keberadaan kepemilikan institusional tetap harus diikuti oleh kualitas audit untuk memastikan agar penghindaran pajak tidak terjadi.   This study aims to empirically examine the relationship between institutional ownership and corporate tax avoidance, with audit quality serving as a moderating variable. A quantitative approach is employed, focusing on manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample is selected using purposive sampling, resulting in 760 firm-year observations. The analysis is conducted using moderated regression analysis supported by SPSS software. The findings reveal that institutional ownership, whether high or low in proportion, does not significantly influence the extent of tax avoidance practices. This result is further reinforced by additional tests using GAAP ETR as an alternative proxy for tax avoidance, which yield consistent outcomes. However, audit quality is found to strengthen the negative association between institutional ownership and tax avoidance. Conversely, when audit quality is measured using an output-based proxy, namely discretionary accruals, its moderating effect becomes statistically insignificant, possibly due to the less direct nature of this measurement. This study provides information for companies that the presence of institutional ownership must still be accompanied by audit quality to ensure that tax avoidance does not occur.
CEO Characteristics and Financial Distress: The Role of CEO Locality and Age Raharjo, Yulianti; Sari, Nur Afiqoh
BAJ: Behavioral Accounting Journal Vol. 8 No. 2 (2025): July-December 2025
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/baj.v8i2.403

Abstract

Penelitian ini menyelidiki korelasi antara lokalitas CEO dan usia sebagai karakteristik CEO serta kaitannya dengan risiko kesulitan keuangan (financial distress). Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, penelitian ini mengevaluasi hipotesis berdasarkan 1.417 observasi firm-year dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2021 hingga 2023. Hasil penelitian mengungkapkan adanya hubungan positif yang signifikan secara statistik antara CEO lokal dan risiko kesulitan keuangan. Risiko kesulitan keuangan cenderung menurun ketika sebuah perusahaan dipimpin oleh CEO lokal (warga negara Indonesia). Temuan ini mengimplikasikan bahwa keberadaan CEO lokal dapat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya financial distress. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa usia CEO memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan risiko kesulitan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tua usia CEO, semakin tinggi risiko kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam bentuk perluasan upper echelon theory dan place attachment theory dengan mengeksplorasi karakteristik CEO seperti lokalitas dan usia terhadap keputusan strategis perusahaan, khususnya dalam mengelola risiko kesulitan keuangan. Secara praktis, temuan ini memberikan informasi bagi pemegang saham, dewan komisaris, dan regulator dalam mempertimbangkan, memilih, dan mengelola kepemimpinan perusahaan untuk meningkatkan stabilitas dan memitigasi risiko keuangan.   This study investigates the correlation between CEO locality and age as characteristics of CEOs and related financial distress risk. Using multiple linear regression analysis, the study to evaluate hypotheses based on 1,417 firm-year observations from non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) between 2021 and 2023. The findings reveal a statistically significant positive relationship between local CEO and financial distress risk. Financial distress risk tends to decrease when a company is led by a local CEO (an Indonesian citizen). This finding implies that the presence of a local CEO can be an important factor in maintaining corporate financial stability and reducing the likelihood of financial distress. Conversely, the findings reveal that CEO age has a significant negative relationship with financial distress risk. This indicates that the older the CEO, the higher the financial distress risk experienced by the company. This study provides a theoretical contribution in the form of an extension of upper echelon theory and place attachment theory by exploring CEO characteristics such as locality and age of CEO on corporate strategic decisions, especially in managing financial distress risk. Practically, these findings provide information for shareholders, boards of commissioners, and regulators in considering, selecting, and managing corporate leadership to improve stability and mitigate financial risk.
Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan sebagai Bentuk Pencegahan Korupsi pada Perusahaan Publik dalam Perspektif Keberlanjutan Sosial dan SDGs Putri Wiyandari, Rachmanita; Susilowati, Endah
BAJ: Behavioral Accounting Journal Vol. 8 No. 1 (2025): January-June 2025
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/baj.v8i1.404

Abstract

Penelitian ini menelaah peran akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam mencegah praktik korupsi pada perusahaan publik, sekaligus meninjau kontribusinya terhadap keberlanjutan sosial dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Tiga studi kasus digunakan sebagai fokus utama, yaitu PT Indofarma Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Unilever Indonesia Tbk. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis dokumentasi melalui laporan keberlanjutan, laporan keuangan, dan publikasi resmi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal serta absennya mekanisme antikorupsi di PT Indofarma menyebabkan manipulasi laporan keuangan dan kerugian negara, sehingga menghambat pencapaian SDG 3, 9, dan 16. Sebaliknya, PT Pertamina menunjukkan perbaikan tata kelola melalui penerapan ISO 37001 dan penguatan pelaporan keberlanjutan, meskipun masih terdapat risiko korupsi pada proyek strategis. Sementara itu, PT Unilever Indonesia menerapkan tata kelola progresif dengan mengintegrasikan strategi ESG serta merespons tekanan publik secara adaptif, yang mendukung pencapaian SDG 10, 12, 16, dan 17. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi Teori Agensi, Teori Keperilakuan Akuntansi, dan Teori Good Corporate Governance.   This study examines the role of financial accountability and transparency in preventing corruption practices in public companies, while reviewing their contribution to social sustainability within the Sustainable Development Goals (SDGs) framework. The analysis focuses on three case studies: PT Indofarma Tbk, PT Pertamina (Persero), and PT Unilever Indonesia Tbk. A qualitative-descriptive approac, using document analysis of sustainability reports, financial statements, and official corporate publications. The findings reveal that weak internal oversight and the absence of anti-corruption mechanisms at PT Indofarma led to financial statement manipulation and state losses, hindering the achievement of SDG 3, 9, and 16. In contrast, PT Pertamina demonstrates governance improvements through the adoption of ISO 37001 and enhanced sustainability reporting, although corruption risks persist in strategic projects. Meanwhile, PT Unilever Indonesia applies progressive governance by integrating ESG strategies and adapting to public pressure, contributing to SDG 10, 12, 16, and 17. Theoretically, this research reinforces the relevance of Agency Theory, Accounting Behavior Theory, and Good Corporate Governance in analyzing corruption and accountability dynamics in the corporate sector.