cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 4 (2023): Desember" : 5 Documents clear
Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia Azahrah, Amalia Gustiara
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 4 (2023): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i4.96

Abstract

Hukum Agraria Indonesia memberikan pemahaman bahwa nasionalisme mencegah warga negaraasing untuk memiliki tanah dengan sertifikat, bahkan untuk warga negara Indonesia yang menikahdengan orang asing dengan izin sebelumnya, tanpa pembagian harta dan mereka tidak diperbolehkanmemiliki tanah atas dasar hak sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Perkawinan diIndonesia tentang komposisi properti. Di Indonesia, perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI)dengan warga negara asing (WNA) adalah perkawinan campuran. Perkawinan yang dilakukan antaradua warga negara Indonesia yang berbeda agama tidak dianggap dalam sebagai perkawinancampuran, tetapi perkawinan yang berbeda agama. Penjelasan tentang perkawinan campuran, diIndonesia perkawinan campuran bisa didefinisikan dalam Pasal 57 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974,yang mengatur sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UndangUndang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraanIndonesia.”. LahirnyaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 menyebabkan perubahan besar dalamperaturan mengenai pisah harta, yang dimaksud dari sini yaitu menyebabkan perjanjian pisahkekayaan atau kepemilikan dapat dilaksanakan setelah perkawinan dilakukan. Namun, sebelumterjadinya Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah lahir terlebih dahulu yaitu Penetapan Pengadilantentang perjanjian pisah harta.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Transfer Dana dalam Undang-Undang Transfer Dana Cahyani, Ditta Rizqi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 4 (2023): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i4.285

Abstract

Penelitian ini mengungkap kasus WSA, seorang karyawan Bank Danamon, yang memindahkan dana nasabah dengan surat perintah transfer dana yang dipalsukan. Dana tersebut seharusnya dipindahbukukan ke buku tabungan baru atas nama istri KA, AJ. WSA menggunakan formulir kosong yang ditandatangani AJ dengan alasan pindahbuku dari suami ke istri, padahal sebenarnya untuk melaksanakan transfer dana ke rekening lain. Dengan tanda tangan AJ, WSA dapat melakukan pemindahan dana tanpa sepengetahuan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statue approach dan conceptual approach. Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan ini dapat dipidana berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana.
The Importance of Developing Countries Joining GATT 94 / WTO Sibagariang, Syah Putra
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 4 (2023): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i4.298

Abstract

The establishment of the World Trade Organization (WTO) framework signifies a pivotal milestone in aligning member countries' trading regulations with the WTO's provisions. Developing countries' participation in the WTO fosters equitable competition and contributes to global development. WTO agreements offer flexibility for developing nations to adhere to WTO regulations, providing specialized assistance to the least developed countries (LDCs) and trade concessions in line with GATT regulations. Moreover, the WTO ensures predictability in the business environment, encouraging investment, job creation, and fair competition. Its multilateral trading system fosters peace by facilitating constructive conflict resolution between nations, regulating trade through appropriate mechanisms, and reducing tariffs and non-tariff barriers to enhance affordability.
Perbandingan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Antara Bank BUMN Konvensional dan Bank Swasta Syariah Prisando, Taruna
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 4 (2023): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i4.299

Abstract

Bank menjadi elemen penting dalam dinamika ekonomi modern karena perannya dalam memenuhi kebutuhan finansial dan layanan keuangan masyarakat. Tergantung pada prinsipnya, bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan dalam pendekatan, produk, dan proses kredit atau pembiayaan yang mereka tawarkan. Tulisan ini meneliti perjanjian kredit antara bank BUMN konvensional dan bank swasta syariah, menyoroti perbedaan dalam pertimbangan kelayakan kredit, metode perhitungan keuntungan, pembayaran angsuran, dan penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini menguraikan perbedaan esensial dan persamaan yang mendasari prinsip dan praktik kredit kedua jenis bank. Kesimpulannya, perjanjian kredit dalam bank konvensional dan akad pembiayaan dalam bank syariah hampir memiliki memiliki prinsip yang sama.
Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia Simamora, Afric Stanley
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 4 (2023): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i4.300

Abstract

Artikel ini fokus mengkaji pengaturan pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia. Dengan penelitian normatif bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber hukum. Analisis data kualitatif dilakukan untuk menyoroti keterbatasan pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dan upaya pembaruan melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP dan berbagai ketentuan lainnya memiliki keterbatasan dalam mendefinisikan dan memidana kekerasan seksual, menyebabkan keraguan hukum dan kurangnya perlindungan bagi korban. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang belum diatur dalam KUHP, memberikan kepastian hukum, dan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Perlu dilakukan peninjauan mendalam terhadap peraturan yang ada, penyempurnaan RUU PKS, dan harmonisasi antara undang-undang yang relevan untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): December 2025 Vol 5 No 2 (2025): July Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue