In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 2 (2021)"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Online ]]>
<![CDATA[Ahmad Syaifudin Anwar]]>;
<![CDATA[Fauziah Rahmi]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i2.2923
<![CDATA[Teknologi informasi dan komunikasi dipercaya memberikan keuntungan yang luar biasa di berbagai negara di dunia. Karena peran teknologi dan informasi membantu terhadap pertumbuhan ekonomi di dunia. Salah satunya bisa memberikan kemudahan transaksi bisnis, terutama bisnis keuangan dan bisnis lain-lain. Di dalam hukum perdata-bisnis, kegiatan di dunia Maya terjadi dalam wujud perjanjian online. Perjanjian online dilakukan dengan tidak menghadirkan para pihak secara fisik dan tidaklah memakai tanda tangan asli. Pihak-pihak dalam kontrak online adalah pihak pelaku usaha uang melakukan penawaran atas barang atau jasa dan pihak pengguna dari jasa yang disediakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini adalah proses dalam penelitian hukum untuk menentukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Yakni dalam hal ini bagaimana perlindungan terhadap kreditur dalam perjanjian online. Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak harus memenuhi kewajiban secara timbal balik yaitu pihak yang satu berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Kemudian perlindungan terhadap kreditur dalam perjanjian online. Konsep dari perlindungan hukum terhadap kreditur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan cara menerapkan 5 prinsip dasar sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (kreditur dan debitur).]]>
<![CDATA[Urgensi Pemahaman Bahasa Arab dalam Mempelajari Agama Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Agustini Agustini]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i2.2922
<![CDATA[Arabic is a foreign language in Indonesia, most of those who study Arabic in Indonesia are predominantly Muslim. Arabic is one of the languages of communication and also the language of religion. Some people in Indonesia study Arabic only as a science of language while Arabic is associated with the language of religion because the population in Indonesia is predominantly Muslim, therefore most Muslims in Indonesia learn Arabic to make it easier to understand the contents of the holy book Al-Qur'an 'an and to explore the religious side. The type of research used is descriptive qualitative which will clearly narrate the data obtained in the field. This study aims to determine the importance of understanding the Arabic language for Muslim communities in Indonesia. Learning Arabic requires carefulness and seriousness since the tools of knowledge acquired in Arabic will not be easily understood in a short learning time. The holy book of Islam is the Koran written in Arabic. Therefore, one who wants to understand Islam well is highly recommended to study Arabic seriously as the most impossible thing he can do. That is because by learning Arabic, he will be able to understand every meaning of Islamic teachings contained in the holy book Al-Qur'an which has been written in Arabic. Al-Qur'an and hadith are the main sources of implementing Islamic teachings, Thus, if a Muslim understands Arabic well enough then understanding both Qur'an and hadith will definitely be easier and can also prevent him from misunderstanding or misinterpreting the content. Therefore, in Islamic Education, Arabic language education is very important to be taught. Arabic is not only the language of Muslims but the language that Allah has chosen as the language of the Qur'an. The urgency of learning Arabic is very important in Islamic education in order to be able to understand the teachings contained in Islamic education.]]>
<![CDATA[Pandangan Ormas Islam terhadap Revitalisasi Pancasila di Ruang Publik: Studi Kasus di Surakarta ]]>
<![CDATA[Saifuddin Saifuddin]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i2.2925
<![CDATA[Tulisan menggambarkan pandangan ormas-ormas Islam yang ada di Surakarta mengenai revitalisasi Pancasila di ruang publik. Terdapat beberapa klasifikasi pandangan ormas Islam di Surakarta terhadap resonansi Pancasila di ruang publik yang bisa peneliti kemukakan. Klasifikasi pertama adalah ormas Islam yang dapat menerima Pancasila dan secara sungguh-sungguh menyuarakan urgensi Pancasila di ruang publik sebagai ideologi yang final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Klasifikasi kedua adalah ormas Islam yang sudah bisa menerima Pancasila dan menganggapnya sudah final sebagai ideologi berbangsa dan bernegara tetapi cenderung passif untuk menyuarakan Pancasila di ruang publik dan juga diam menghadapi kelompok-kelompok yang anti Pancasila. Klasifikasi ketiga adalah ormas anti Pancasila. termasuk di dalam klasifikasi ini adalah HTI, FPI, MMI, JAT Surakarta]]>
<![CDATA[Penafsiran Hukum Waris Beda Agama di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mu’tashim Billah]]>;
<![CDATA[Vivi Rahma]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i2.2924
<![CDATA[In classical fiqh studies, most scholars agree that Muslims and non-Muslims do not inherit from each other. Jumhur's opinion is stated implicitly in KHI, which says that heirs must be Muslim. After the 1995 Supreme Court decision regarding obligatory wills for heirs of different religions, differences of opinion began to occur over inheritance from different religions. Some follow this jurisprudence, while others still hold the jumhur opinion in classical fiqh. This article attempts to analyze the different interpretations of the regulations regarding heirs of different religions by using the theory of legal interpretation. This article is qualitative research with a normative juridical approach. The research data was obtained from various literature relevant to the object of this study. This article concludes that, in reading the regulations regarding heirs of different religions, there are three methods of legal interpretation, namely: first, a grammatical interpretation which results in the conclusion that non-Muslim heirs have no rights over the heir's assets; second, an analogical interpretation that can be used to make an analogy of a mandatory will for children or adoptive parents with the status of non-Muslim heirs; third, a sociological or teleological interpretation that functions more flexibly because it can be adapted to the context of social values that grow and develop in society.]]>
<![CDATA[Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia ]]>
<![CDATA[Rifka Anindya]]>;
<![CDATA[Muhammad Ulul Albab Musaffa]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i2.2942
<![CDATA[Senyatanya, Presedensial Threshold telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan kebebasan demokrasi di Indonesia dalam pemilihan Capres dan Cawapres. Akan tetapi terdapat persoalan mengenai persentase minimal yang ditetapkan, akibatnya jumlah pasangan Capres dan Cawapres semakin mengerucut dan secara tidak langsung ruang demokrasi dalam pencalonan semakin sempit bagi rakyat. Artikel ini mengulas bagaimana kondisi serta pengaruhnya terhadap kebebasan demokrasi di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan menggunakan sosio-analitik terhadap dampak kebijakan Presidential Threshold pada masyarakat Indonesia melalui hasil tulisan, diskusi politik, kritik masyarakat dan para pengamat politik. Hasil penelitian ini adalah Presidential Threshold -secara umum- memang efektif dalam menyeleksi pasangan calon yang dianggap layak namun dengan membatasi hak pilih rakyat hanya pada dua atau tiga pasangan calon bukan cara yang terbaik. Di sisi lain penerapan Presidential Threshold dianggap tidak perlu sebab rakyat Indonesia berhak memilih pemimpinnya tanpa perlu dibatasi oleh ketentuan ambang batas. Sebagai catatan Mahkamah Konstitusi perlu melakukan pengujian secara benar berdasarkan asas demokrasi dalam penerapan Presidential Threshold.]]>
<![CDATA[Wacana Hermeneutika: Pengantar Singkat Mengenai Urgensi dan Cakrawala ]]>
<![CDATA[Titis Rosowulan]]>;
<![CDATA[Zaenal Abidin]]>;
<![CDATA[Ahmad Majidun]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i2.2947
<![CDATA[Artikel ini membahas peran penting hermeneutika dan cakupan cakrawalanya dalam memahami teks, baik teks keagamaan maupun yang lain. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode literasi kepustakaan yang digabungkan dengan metode kategorisasi wacana. Artikel ini menemukan bahwa peran penting hermeneutika muncul untuk mengikis hegemoni penafsiran kebenaran (truth claim) yang selalu dijejalkan oleh paradigma natural sciences terhadap social sciences. Sedangkan cakrawala hermeneutika menggambarkan beberapa dimensi dan kecenderungan penafsiran hermeneutika. Dalam tulisan ini, cakrawala hermeneutika secara garis besar akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Hermeneutika yang berpusat pada pengarang atau author-centered hermeneutika, hermeneutika yang berpusat pada pembaca atau reader-centered hermeneutika dan hermeneutika yang berpusat pada dua-duanya atau author cum reader-centered hermeneutika.]]>
<![CDATA[Hukum Pidana Perpajakan: Sanksi Pidana dalam Pajak Penghasilan Pribadi ]]>
<![CDATA[Farrah Syamala Rosyda]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i2.2963
<![CDATA[Tindak pidana perpajakan terdapat dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Tindak pidana perpajakan termasuk dalam hukum pidana khusus. Tata cara penyidikan dan penuntutannya berbeda dengan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan apa saja pelanggaran yang menggunakan sanksi pidana dan mana yang menggunakan sanksi administrasi,Bagaimana penerapan sanksi pidana dan bagaimana tatacara penyidikan dan penuntutannya. Tujuan dirumuskan permasalahan agar mengetahui pelanggaran apa saja yang mendapatkan sanksi pidana dan bagaimana penerapannya serta mengetahui tatacara penyidikan dan penuntutannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.Subyek penelitiannya adalah sanksi pidana dan obyeknya adalah pejabat pajak. Jalannya penelitian yang pertama melakukan ijin penelitian, persiapan kuisoner dan alat pengumpulan data lainnya.Pelaksanaan penelitian adalah wawancara dan pengumpulan data dokumen yang berasal dari buku-buku, Undang-undang dan data yang berasal dari internet.Analisis data menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif analitis. Sanksi pidana dalam pajak penghasilan terdapat dalam Pasal 38-39A UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, meliputi antara lain tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar, tidak mempunyai NPWP, menyalahgunakan NPWP, pemalsuan surat pemberitahuan, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Kekhususan tata cara penyidikan dan penuntutan adalah penyidikan dilakukan oleh penyidik dari pejabat PNS direktori jenderal pajak.]]>
