cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2023)" : 6 Documents clear
Tradisi Rasulan dalam Masyarakat Muslim di Karangrejek Perspektif Filsafat Nilai Max Scheler Pasca Pandemi Covid-19 Eni Latifah
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i1.2829

Abstract

Tradisi Rasulan diawali sebagai bentuk terima kasih warga masyarakat kepada Dewi Sri (Dewi Kesuburan) atas limpahan panen yang mereka terima. Dengan tradisi itu, masyarakat membuat berbagai macam sesaji, Gunungan, tumpeng dan lain sebagainya. Cara dan sarana prasarana di dalam tradisi ini telah menimbulkan asumsi negatif dan penolakan kaum puritan. Banyak nilai yang terkandung dalam tradisi ini baik secara filosofi atau nilai agamawi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah tradisi rasulan menganut nilai-nilai filosofis, yaitu kenikmatan, kehidupan, kejiwaan dan keagamaan berdasarkan perspektif hirarki nilai Max Scheler. Dan hirarki paling tinggi yang dijunjung tinggi masyarakat di Karangrejek adalah nilai Agama. Nilai-nilai tersebut dapat dirasakan melalui preferensi yang dipengaruhi oleh perasaan cinta dan benci. Hal ini berimplikasi pada sikap masyarakat Karangrejek dalam melaksanakan dan melestarikan tradisi ini walaupun di masa Pandemik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif dan teori hirarkie nilai Max Scheler sebagai pisau Analisa. Dengan penelitian ini akan diketahui sejarah perkembangan dan makna-makna yang terkandung dalam tradisi rasulan bagi masyarakat muslim di Karangrejek khususnya dan masyarakat Gunungkidul pada umumnya. Adapun tahapan nilai-nilai yang di dapatkan dalam tradisi Rasulan dalam perspektif Max Scheler adalah: Pertama, nilai kesenangan tergambar dari antusias masyarakat seperti kebersamaan, kekompakan, menikmati sajian ingkung ayam kampung dan makanan ringan khas Gunungkidul dan hiburan rakyat. Kedua, gotong royong dalam kegiatan tradisi tersebut yang menumbuhkan kebersamaan dalam kepentingan Umum. Ketiga, nilai spiritual pada saat membacakan ijab dan dilanjutkan dengan doa yang diikuti dan diamini oleh masyarakat. Dan keempat nilai kesucian dengan tujuan ingin mendapatkan keberkahan dari Sang Pencipta.
Wabah Pandemi Covid 19 dan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020 dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Malik Ibrahim; Ahmad Pattiroy; Yasin Baidi; Taufiqurohman Taufiqurohman
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i1.2953

Abstract

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan pengaruh wabah pandemi covid 19 terhadap fluktuasi angka perceraian khususnya di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020. penelitian ini menjadi penting mengingat dampak dari pandemi Covid 19 salah satunya adalah menimbulkan kelesuan di bidang perekonomian, bahkan banyak terjadi PHK (pemutusan Hubungan Kerja). Untuk itu terdapat dua hal yang dilihat dalam tulisan ini, yaitu (1) Fluktuasi angka perceraian sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid 19, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya? (2) Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor terjadinya fluktuasi angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Penelian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal terjadinya pandemi sempat mengalami penurunan selama kurang lebih dua bulan pertama sejak pertengahan bulan Maret 2020. Hal tersebut terjadi karena dibatasinya jumlah para pihak yang akan mendaftarkan perkara oleh pihak PA Sleman, maksimal 6 perkara setiap harinya. Selanjutnya secara makro, faktor penyebab terjadinya perceraian tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara sebelum dan pada waktu terjadinya pandemi Covid 19. Terlihat dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang cenderung tidak berbeda, yaitu faktor ekonomi, tidak bertanggungjawab, akhlak, selingkuh dan ketidakcocokan antara suami dan istri.
Kebebasan Beragama dalam Perspektif Deklarasi Universal HAM dan Deklarasi Kairo 1990 Yusdiandra Alfarishy
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i1.2815

Abstract

Abstract: The Universal Declaration of Human Rights and the Cairo Declaration speak of rights and freedoms and place man as noble and dignified. However, there are fundamental differences regarding views, reference materials and the discussion. Universal Declaration of Human Rights is derived from humanistic philosophical thought and departs from the perspective of human interests. At the same time, the Cairo Declaration rests on the view of tawhid and is derived from the texts of Islamic religious teachings. If the Universal Declaration of Human Rights gives a broad understanding of freedom, it is not the case with the Cairo Declaration. Instead of allowing widespread freedom, the Cairo Declaration was intended only to protect Muslims from the threat of incitement to apostasy. The difference is understandable because Universal Declaration of Human Rights makes man his main starting point–where every decision-making process and how to take advantage of freedom is left to (man) as the authoritative rights holder. While on the other hand, the Cairo Declaration views a Muslim as a being who has obligations towards his fellow human beings and the rules of shari'a.Abstrak: Deklarasi Universal HAM dan Deklarasi Kairo bicara soal hak dan kebebasan serta meletakkan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat. Akan tetapi, ada perbedaan mendasar menyangkut pandangan; materi rujukan; serta pembahasannya. DUHAM bersumber dari pemikiran filsafat humanistik serta bertolak dari pandangan kepentingan manusia, sementara Deklarasi Kairo justru bertumpu pada pandangan ketauhidan dan bersumber dari teks-teks ajaran agama Islam. Jika DUHAM memberi pengertian luas terhadap kebebasan, tidak demikian dengan Deklarasi Kairo. Alih-alih memungkinkan kebebasan yang luas, Deklarasi Kairo justru hanya bermaksud melindungi kepentingan umat Islam dari ancaman hasutan kemurtadan. Perbedaan itu dapat dimengerti, sebab DUHAM menjadikan manusia sebagai titik tolak utamanya–dimana dalam tiap proses pengambilan keputusan dan bagaimana cara memanfaatkan kebebasan diserahkan kepada (manusia) selaku pemegang hak yang otoritatif. Sementara Deklarasi Kairo, memandang seorang muslim sebagai subjek yang tidak hanya memiliki kewajiban serta hubungan dengan sesama manusia tetapi juga terhadap aturan-aturan syari’at.
Manusia Silver dan Kebijakan Larangan “Pengemis Jalanan”: Anomali Implementasi Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 di Bantul, Yogyakarta Bustanul Arifien Rusydi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i1.2979

Abstract

Street begging or panhandler is a social issue that has long existed in Indonesia. The local government has paid attention to handling this social issue in the form of local legal policies (Perda). Even so, this social issue has always been an issue that is difficult for local governments to handle, including enforcement of regulations which often experience deadlock. Why does this impasse happen? This study aims to discuss the prohibition of 'begging' in the Yogyakarta area from a juridical perspective. The data in this study were collected by examining the regulations of 'begging' and supplemented by interviews with the Pol PP Unit (local officer) as the executor of law enforcement of local regulations. This research finds that the norm of 'begging' in the Yogyakarta regulation has an imbalance in legal substance where in the regional regulation 'begging' is defined completely, while the 'giver' is not. In addition to this normative imbalance, the law enforcement of this DIY regional regulation must depend on limited personnel and a sense of 'compassion' in society. This has more or less affected law enforcement for panhandler, especially for the givers, who is giving according to good faith
Gerakan As-Sunnah dalam Masyarakat Perkotaan: Studi Terhadap Yayasan Ihya As-Sunnah Labuhan Batu Wulandari Wulandari
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i1.2935

Abstract

Abstract: Before As-Sunnah entered the Ihyaus Sunnah Foundation, some of his followers were members of the Al-Washliyah organization. Tuan Guru H. Rahmat Gufron is a figure who started the renewal movement at the Ihyaus Sunnah Foundation. This article will examine the history of the development of the As-sunnah Movement in Labuhan Batu, the concept and religious practices of the As-Sunnah Movement in Labuhan Batu, and the Community's Response to the As-Sunnah Movement in Labuhan Batu. The method used in this research is field research (Fiel Research) with a qualitative approach. The data were obtained from direct observation by looking at the activities at the Ihyaus Sunnah Foundation, field interviews with informants at the Foundation and documentation. While data analysis was carried out using descriptive analysis which included: data collection, data filtering, data classification, and drawing conclusions. This article concludes that the development of the As-Sunnah Movement first appeared in urban communities due to the splitting of the Al-Washliyah organization. The concept and religious practice of the As-sunnah Movement in Urban Communities at the Ihyaus Sunnah Labuhan Foundation is to apply the concept of Hayatan tayyibatan. The practice of understanding the Religion of the As-sunnah Movement contained in the Ihyaus Sunnah Foundation refers to two doctrines, namely the Sunnah doctrine and the salaf doctrine. Responses to the As-sunnah Movement in the Ihyaus Sunnah Foundation came from various communities around Labuhan Batu and of course they have different opinions.Abstrak: Sebelum masuknya As-Sunnah di Yayasan Ihyaus Sunnah, sebagian pengikutnya merupakan anggota organisasi Al-Washliyah. Tuan Guru H. Rahmat Gufron merupakan tokoh yang mengawali gerakan pembaharuan di Yayasan Ihyaus Sunnah. Artikel ini akan mengkaji sejarah perkembangan Gerakan As-sunnah di Labuhan batu, konsep dan praktek keagamaan Gerakan As-sunnah di Labuhan Batu, dan Respon Masyarkat terhadap Gerakan As-sunnah di Labuhan batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Fiel Research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari observasi langsug dengan melihat aktivitas yang ada pada Yayasan Ihyaus Sunnah, wawancara kelapangan dengan informan yang terdapat pada Yayasan dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu meliputi: pengumpulan data, penyaringan data, pergolongan data, dan penarikan kesimpulan. Artikel ini menyimpulkan bahwa perkembangan Gerakan As-sunnah pertama kali muncul ditengah masyarakat perkotaan karena factor terpecahnya organisasi Al-washliyah. Konsep dan Praktek keagamaan dari Gerakan As-sunnah dalam Masyarakat Perkotaan di Yayasan Ihyaus Sunnah Labuhan siantarnya adalah menerapkan konsep Hayatan tayyibatan. Praktek paham Keagamaan Gerakan As-sunnah yang terdapat di Yayasan Ihyaus Sunnah mengacu dalam dua doktrin, yaitu doktin Sunnah dan doktrin salaf. Respon terhadap Gerakan As-sunnah yang ada di Yayasan Ihyaus Sunnah ini datang dari berbagai pihak masyarakat sekitar Labuhan Batu dan tentunya mereka mempunyai pendapat yang berbeda-beda.
Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik Perspektif Islam: Studi di Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara Putri Nusaibah; Mu’tashim Billah
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i1.2936

Abstract

Abstract: Women's leadership in an Islamic perspective is an issue or problem that is always discussed and interesting to discuss. Along with the times, not a few women carry out activities in the public space, such as politics, economics, social, culture and other fields. This article will examine how women's leadership is in an Islamic perspective and what roles are played by women leaders in Binjai Baru Village, Datuk Tanah Datar District, Batubara Regency. This article is a field research (Field Research), which uses descriptive qualitative methods. Data obtained through interviews, observation and documentation. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. This article finds that according to an Islamic perspective, women are not prohibited from becoming leaders in the public sphere. The text prohibiting women from being leaders must be reinterprate in accordance with the asbab al-wurud and changes in the law's illat. This article also found that female leaders in Binjai Baru village were able to carry out their duties and responsibilities well and their performance was no less when compared to male leaders. There are several things that affect the position of women as public officials, such as social values, social status, communication, education and work experience.Abstrak: Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam menjadi isu atau persoalan yang selalu dibicarakan dan menarik untuk dibahas. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak sedikit perempuan yang menjalankan aktivitas di ruang publik, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang yang lainnya. Artikel ini akan mengkaji bagaimana kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam dan peranan apa yang dimainkan pemimpin perempuan di Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Artikel ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Artikel ini menemukan bahwa menurut perspektif Islam, perempuan tidak dilarang untuk menjadi pemimpin di ruang publik. Nas pelarangan wanita sebagai pemimpin harus dibaca ulang sesuai dengan asbab al-wurud dan perubahan illat hukum. Artikel ini juga menemukan bahwa pemimpin perempuan di desa Binjai Baru mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yang performanya tidak kalah jika dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kedudukan perempuan sebagai pejabat publik, seperti nilai sosial, status sosial, komunikasi, pendidikan dan pengalaman kerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue