cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 197 Documents
 16   17   18   19   20 
Keterbatasan Perempuan Suku Sasak dalam Menyuarakan Pendapat Terhadap Tradisi Merariq Perspektif Mubādalah Nurul Aulia; Taufiqurohman Taufiqurohman; Deden Juansa Putra
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v15i1.4846

Abstract

This study examines “the limitations of Sasak women in voicing their opinions on the merariq tradition (Mubādalah perspective)”. The merarik tradition is generally known as a local cultural marriage practice of the Sasak tribe in Lombok, West Nusa Tenggara. In this tradition, men “kidnap or elope” with women (prospective wives) from the supervision of their parents and families before the marriage ceremony is officially held. Although this tradition is considered a symbol of courage and honor for Sasak men, it reveals several phenomena regarding the limitations of women in voicing their opinions. Therefore, the purpose of this study is to analyze the limitations of women in voicing their opinions on the Merariq tradition and to examine this phenomenon from the perspective of Mubādalah. The method used in this study is qualitative, through a literature study and socio-cultural analysis. The results of this study indicate that women's limitations in the Merariq tradition are influenced by the patriarchal social structure of society, an emphasis on culture, and the more dominant role of men in making decisions about marriage. Thus, the Mubdalah perspective offers a mutual approach between men and women in various matters, such as social relations, so that the merariq tradition of the Sasak tribe can be reinterpreted to be more equitable and provide equal space for men and women to voice their opinions and make decisions, especially in the context of the merariq tradition. Penelitian ini mengkaji “keterbatasan perempuan suku Sasak dalam menyuarakan pendapat terhadap tradisi merariq (perspektif Mubādalah)”. Umumnya, tradisi merarik dikenal sebagai praktik pernikahan budaya lokal masyarakat Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada praktik tradisi tersebut, pihak laki-laki melakukan tindakan berupa “menculik atau melarikan” perempuan (calon istri) dari jangkauan pengawasan orang tua dan keluarganya sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan secara resmi. Meski tindakan tradisi ini dinilai sebagai simbol keberanian dan kehormatan bagi laki-laki suku Sasak, yang memperlihatkan beberapa fenomena tentang keterbatasan pihak perempuan dalam menyuarakan pendapatnya. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis keterbatasan perempuan dalam menyuarakan pendapat terhadap tradisi merariq serta mengkaji bagaimana fenomena tersebut melalui perspektif Mubādalah. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini berupa kualitatif melalui pendekatan studi literatur dan analisis sosial budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya keterbatasan perempuan dalam tradisi merariq dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat patriarki, penekanan terhadap budaya, serta peran laki-laki yang lebih dominan dalam mengambil sebuah keputusan perkawinan. Dengan demikian, adanya perspektif Mubdalah menawarkan pendekatan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal, seperti relasi sosial, sehingga tradisi merariq suku Sasak dapat ditafsirkan kembali agar lebih adil dan memberikan ruang yang setara dalam bersuara serta mengambil keputusan antara laki-laki dan perempuan, terlebih lagi pada konteks tradisi merariq
Konstitusi, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia: Menegakkan Konstitusi Menuju Perlindungan HAM di Negara Hukum Indonesia Udiyo Basuki
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v15i1.4977

Abstract

Constitution, rule of law, and human rights are three interrelated pillars in the administration of a democratic state. The constitution serves as the supreme law that limits governmental power while guaranteeing the protection of fundamental rights. This article aims to analyze the dynamics of human rights regulation within the Indonesian Constitution, particularly the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and to examine contemporary challenges in human rights protection and enforcement along with their possible solutions. This study employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches, supported by library research. The findings reveal that the regulation of human rights in the 1945 Constitution has undergone significant development, evolving from limited provisions in the original constitutional text to comprehensive constitutional guarantees through Chapter XA, Articles 28A–28J, following the constitutional amendments. These developments reflect Indonesia’s commitment as a rule of law state to respect, protect, and fulfill human rights. Nevertheless, the implementation of these constitutional guarantees continues to face several challenges, including unresolved cases of past gross human rights violations, weak law enforcement and abuse of power, persistent intolerance and discrimination, and inadequate protection of vulnerable and marginalized groups. Therefore, strategic measures are required, including the resolution of human rights violations, judicial reform, enhancement of human rights literacy, and stronger protection mechanisms for vulnerable groups to realize a just rule-of-law state that upholds human dignity.Konstitusi, negara hukum, dan hak asasi manusia (HAM) merupakan tiga konsep yang memiliki hubungan erat dalam penyelenggaraan negara demokratis. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang membatasi kekuasaan negara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan HAM dalam konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengkaji berbagai problematika aktual dalam perlindungan dan penegakan HAM beserta alternatif solusinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan HAM dalam UUD 1945 mengalami perkembangan signifikan, mulai dari pengaturan yang terbatas pada naskah awal UUD 1945 hingga penguatan jaminan konstitusional melalui Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J pasca-amandemen. Perubahan tersebut mencerminkan komitmen negara hukum Indonesia dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, lemahnya penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan, maraknya intoleransi dan diskriminasi, serta belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan marginal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penyelesaian kasus HAM secara adil, reformasi sistem peradilan, peningkatan literasi HAM, dan penguatan perlindungan bagi kelompok rentan guna mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan menghormati martabat manusia.
Kompetensi Pengadilan Agama dalam Perbaikan Identitas Akta Nikah: Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Dhiyauddin Muhammad; Malik Ibrahim; Dwi Sri Handayani
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v15i1.4058

Abstract

Errors in identity data recorded in marriage certificates frequently create legal and administrative obstacles, particularly in relation to civil registration and public services. This study aims to examine the jurisdiction of the Banjarbaru Religious Court in adjudicating applications for the correction of identity data in marriage certificates and to analyze the legal considerations underlying its decisions. This research employs a normative juridical approach using a statutory, conceptual, and case approach. Primary data consist of decisions of the Banjarbaru Religious Court concerning applications for identity correction, complemented by relevant legislation and legal literature. The findings indicate that the court consistently prioritizes the principle of legal certainty by referring to identity documents issued prior to the marriage certificate, such as birth certificates, educational certificates, population administration documents, and witness testimony regarding the applicant's identity. The court's legal reasoning emphasizes chronological consistency and the authenticity of documentary evidence to ensure conformity between the marriage certificate and other official identity documents. The study concludes that the Religious Court possesses the authority to adjudicate applications for correcting identity data in marriage certificates, with legal considerations primarily grounded in the validity and consistency of pre-existing identity documents, thereby strengthening legal certainty and administrative order.Kesalahan identitas yang tercantum dalam akta nikah berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan administratif, terutama dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan serta pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memeriksa permohonan perbaikan identitas pada akta nikah serta mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai permohonan perbaikan identitas, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru mendasarkan penetapannya pada asas kepastian hukum dengan mengutamakan identitas yang telah diterbitkan sebelum akta nikah, seperti akta kelahiran, ijazah, dokumen administrasi kependudukan, maupun keterangan saksi yang mengetahui identitas pemohon. Pertimbangan hukum tersebut menekankan konsistensi kronologis dan keotentikan alat bukti sehingga tercapai kesesuaian antara akta nikah dan dokumen identitas resmi lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan perbaikan identitas pada akta nikah dengan mendasarkan pertimbangannya pada keabsahan dan konsistensi identitas yang telah ada sebelumnya guna mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi.
Diskresi Fiskal dan Risiko Abuse of Power dalam Penegakan Hukum Pajak Tahun 2026 Proborini Hastuti
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v15i1.5050

Abstract

This study looks at the limits of fiscal discretion in Indonesia's 2026 tax law enforcement policy and explores the risk of abuse of power from the government's push to collect more revenue. It aims to find out if these tax enforcement measures follow the principles of good governance, especially the General Principles of Good Administration (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB), while also balancing fiscal goals with taxpayers' constitutional rights. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The main legal sources are the 1945 Constitution, Law Number 30 of 2014 on Government Administration, Law Number 28 of 2007 on General Tax Provisions and Procedures, and Law Number 19 of 2000 on Tax Collection by Distress Warrant, along with relevant legal doctrines and the Law and Economics perspective. The findings show that fiscal discretion is only justified when it follows the rules of legality, proportionality, legal certainty, and accountability. Relying too much on strict enforcement just to meet fiscal targets can lead to abuse of power, reduce taxpayers' trust, and raise compliance costs. To address this, the study suggests updating regulations, using proportional enforcement, improving oversight, and making administrative procedures more transparent to support sustainable fiscal governance and protect taxpayers' rights.     Penelitian ini mengkaji batasan diskresi fiskal dalam kebijakan penegakan hukum perpajakan Indonesia tahun 2026 serta mengeksplorasi risiko penyalahgunaan wewenang (abuse of power) akibat upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah langkah-langkah penegakan hukum perpajakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sekaligus menyeimbangkan antara target fiskal dan hak-hak konstitusional wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dilengkapi dengan doktrin hukum relevan dan perspektif hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi fiskal hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Ketergantungan yang berlebihan pada penegakan hukum yang ketat semata-mata demi mencapai target fiskal berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, menurunkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak, serta meningkatkan biaya kepatuhan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi, penerapan penegakan hukum secara proporsional, peningkatan pengawasan, dan peningkatan transparansi prosedur administratif guna mendukung tata kelola fiskal yang berkelanjutan sekaligus melindungi hak-hak wajib pajak.
Integritas Laporan Keuangan dalam Perspektif Tata Kelola Perusahaan dan Akuntabilitas Islam: Analisis pada Perusahaan Jakarta Islamic Index 70 Kharisa Rachmi Khoirunisa
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v15i1.5060

Abstract

This study aims to examine the effects of institutional ownership, profitability, and the audit committee on the integrity of financial statements of companies listed in the Jakarta Islamic Index 70 (JII70) during the 2020–2024 period. Financial statement integrity is a crucial aspect of ensuring transparency, accountability, and stakeholders' trust, particularly for companies operating under Sharia principles. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the annual financial statements of the companies. The sample was selected through purposive sampling, resulting in 33 companies with a total of 165 firm-year observations. Data were analyzed using panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) after conducting the required model selection procedures and diagnostic tests. The findings indicate that institutional ownership has a negative and significant effect on the integrity of financial statements. Meanwhile, profitability and the audit committee do not have a significant effect on financial statement integrity. The relatively low Adjusted R-squared value suggests that variations in financial statement integrity are largely explained by other factors beyond the variables included in this study. These findings are expected to provide valuable insights for companies, investors, regulators, and academics in strengthening corporate governance practices and improving the quality of financial reporting in Sharia-based companies. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, dan komite audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 70 (JII70) periode 2020–2024. Integritas laporan keuangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan para pemangku kepentingan, khususnya pada perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 33 perusahaan dengan total 165 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) setelah melalui serangkaian pengujian pemilihan model dan uji asumsi yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu, profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Nilai Adjusted R-squared yang relatif kecil mengindikasikan bahwa variasi integritas laporan keuangan masih lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan, investor, regulator, dan akademisi dalam memperkuat praktik tata kelola perusahaan serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan berbasis syariah.
Paradoks Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Represi Negara dalam Penanganan Demonstrasi Agustus 2025 A Hashfi Luthfi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 15 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v15i2.4934

Abstract

The demonstrations held from August 25 to 31, 2025, in Indonesia highlight a serious paradox in democracy: a country that has ratified international human rights instruments has, in fact, resorted to repressive practices when faced with mass mobilization. This phenomenon is crucial because it reveals the gap between normative commitments to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the reality of violence, information restrictions, and criminalization on the ground. This issue is significant within the broader framework of human rights theory as it underscores the relevance of studies on state responsibility, the spiral model of norm diffusion, and state repression theory, which seek to explain why democratic states continue to maintain repressive practices. This study aims to analyze patterns of human rights violations during the August 2025 demonstrations, focusing on physical violence, media restrictions, and arbitrary arrests. The methodology employed is a qualitative case study approach using media content analysis based on national media sources, verified through the framework of international human rights law to ensure the accuracy and relevance of the analysis. The findings reveal a multi-layered strategy of repression: loss of life due to excessive use of force, restrictions on public discourse through official statements and digital controls, and thousands of mass arrests with procedural flaws. These findings underscore the gap between the state’s rhetoric of compliance and its repressive practices. This study concludes that Indonesian democracy remains confronted with a structural tension between formal commitments to human rights and repressive domestic practices. Recommendations focus on reforming public security governance, strengthening accountability mechanisms, protecting independent journalism, and ensuring civil liberties as prerequisites for substantive democracy.     Demonstrasi 25 - 31 Agustus 2025 di Indonesia menyoroti paradoks serius dalam demokrasi: negara yang telah meratifikasi instrumen HAM internasional justru menampilkan praktik represif ketika menghadapi mobilisasi massa. Fenomena ini krusial karena menyingkap kesenjangan antara komitmen normatif terhadap International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan realitas kekerasan, pembatasan informasi, serta kriminalisasi hukum di lapangan. Isu ini penting dalam peta besar teori HAM karena menegaskan relevansi kajian tentang state responsibility, spiral model of norm diffusion, serta state repression theory yang berupaya menjelaskan mengapa negara demokratis tetap mempertahankan praktik represif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pelanggaran HAM dalam demonstrasi Agustus 2025, dengan fokus pada kekerasan fisik, pembatasan media, dan penangkapan sewenang-wenang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan media content analysis berbasis media nasional, yang diverifikasi melalui kerangka hukum HAM internasional untuk memastikan akurasi dan relevansi analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya strategi represi berlapis: korban jiwa akibat penggunaan kekuatan berlebihan, pembatasan narasi publik melalui edaran resmi dan kontrol digital, serta ribuan penangkapan massal yang bermasalah secara prosedural. Temuan ini menguatkan adanya gap antara retorika kepatuhan dan praktik represif negara. Studi ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada ketegangan struktural antara komitmen formal terhadap HAM dan praktik domestik yang represif. Rekomendasi diarahkan pada reformasi tata kelola keamanan publik, penguatan mekanisme akuntabilitas, perlindungan jurnalisme independen, serta penjaminan kebebasan sipil sebagai prasyarat demokrasi substantif.
Kedudukan dan Perlindungan Hukum Nasabah sebagai Syarik dalam Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah Ahmad Ibrahim Suha; Muhammad Faiq Abdullah
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v15i1.5136

Abstract

This article examines the legal position of customers as syarik and the forms of legal protection available to them under musyarakah contracts in Islamic banking. The research problem arises from the tension between the nature of musyarakah as a partnership-based, profit-sharing contract and contractual practices that may impose an absolute obligation on customers to repay the principal. This study employs normative juridical research using a statutory and case approach. Primary legal materials include Law Number 21 of 2008 on Islamic Banking, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, regulations issued by the Financial Services Authority, and DSN-MUI fatwas concerning musyarakah and guarantees for the return of capital. The findings demonstrate that, normatively, both customers and Islamic banks occupy the position of syarik, with rights and obligations based on the principle of partnership. Profits are distributed according to the agreed ratio, while losses are borne in proportion to the respective capital contributions. However, certain contractual provisions remain imbalanced, particularly those requiring absolute repayment of principal, using collateral as an instrument for repayment, and initiating collection upon breach of contract without distinguishing ordinary business losses from losses resulting from ta‘addi, taqshir, or mukhalafatusy syuruth. Such practices may alter the essential character of musyarakah and weaken the protection of customers’ rights. Therefore, proportional legal protection requires balanced contractual clauses, transparency regarding capital and profit-sharing mechanisms, proportionate allocation of risks, limitations on the function of collateral, and fair mechanisms for complaints and dispute resolution. Artikel ini mengkaji kedudukan nasabah sebagai syarik dan bentuk perlindungan hukumnya dalam akad musyarakah pada perbankan syariah. Persoalan penelitian berangkat dari adanya ketegangan antara karakter musyarakah sebagai akad kemitraan berbasis bagi hasil dan praktik kontraktual yang berpotensi menempatkan nasabah sebagai pihak yang menanggung beban pengembalian modal secara mutlak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta fatwa DSN-MUI terkait musyarakah dan penjaminan pengembalian modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif nasabah dan bank berkedudukan sebagai syarik yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan prinsip kemitraan, dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal. Namun, konstruksi akad tertentu masih menunjukkan ketidakseimbangan melalui klausul pengembalian pokok secara mutlak, penggunaan agunan sebagai instrumen pelunasan, dan penagihan ketika terjadi wanprestasi tanpa membedakan kerugian bisnis dengan kerugian yang disebabkan oleh ta‘addi, taqshir, atau mukhalafatusy syuruth. Kondisi tersebut berpotensi menggeser karakter musyarakah sekaligus melemahkan perlindungan hak nasabah. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui keseimbangan klausul, transparansi modal dan mekanisme bagi hasil, pembebanan risiko secara proporsional, pembatasan fungsi agunan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil.

Page 20 of 20 | Total Record : 197

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2026) Vol. 15 No. 1 (2026) Vol. 14 No. 2 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue