cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 181 Documents
 15   16   17   18   19 
Budaya dan Infrastruktur Aturan Agama Islam dalam Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Moh Ghaffar Amrullah; Hidayati, Nuzulia Febri
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i2.3991

Abstract

The marriage guidance program is presented as a solution to the rampant conflict of divorce. For this reason, the Ministry of Religious Affairs through the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018 instructs that every prospective couple who will carry out a marriage must first take part in a marriage guidance program as a step in realizing an ideal family. Considering the implementation of the marriage guidance program at the Kayen Sub-district KUA with two different models, the researcher is interested in examining a main problem, namely how is the culture and infrastructure of Islamic religious rules in the marriage guidance program at the Kayen KUA in Pati Regency? This research is a field research with a qualitative type and uses an empirical juridical approach. Data collection techniques in this research are observation, interview, and documentation. This research is sourced from primary and secondary data. Furthermore, the data is described, elaborated, and analyzed descriptively analytically. The results of this study contain several conclusions, 1) There already exists Islamic religious rules, but the obedience of the Muslim community to a rule is still lacking, resulting in the culture of Islamic religious rules in the Kayen District area is still considered to be minimal. The lack of culture is caused by the massive lack of KUA and Muslim community leaders in socializing the rules regarding marriage guidance so that they are actually obeyed, and consider that marriage guidance is a very important thing, 2) Without certain infrastructure or facilities, it is impossible for the enforcement of Islamic religious rules to run smoothly. These facilities include, among others, educated and skilled human resources (human resources/ KUA staff), good organization (KUA), adequate equipment (marriage guidance venues and other facilities), sufficient finances, and so on. Program bimbingan perkawinan hadir menjadi solusi dari maraknya konflik perceraian. Oleh karena itu Kementerian Agama melalui Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 menginstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan, terlebih dahulu harus mengikuti program bimbingan perkawinan sebagai langkah dalam mewujudkan keluarga yang ideal. Melihat pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kayen dengan dua model yang berbeda, peneliti tertarik untuk mengkaji suatu pokok permasalahan yaitu bagaimana budaya dan infrastruktur aturan agama Islam dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kayen Kabupaten Pati? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Selanjutnya, data tersebut digambarkan, diuraikan, dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini mengandung beberapa kesimpulan, 1) Sudah adanya aturan agama Islam, namun ketaatan masyarakat muslim terhadap sebuah aturan masih minim, sehingga mengakibatkan budaya aturan agama Islam di wilayah Kecamatan Kayen masih dianggap minim. Kurangnya budaya tersebut disebabkan oleh tidak masifnya KUA dan para tokoh masyarakat muslim dalam mensosialisasikan aturan mengenai bimbingan perkawinan agar benar-benar ditaati, dan menganggap bahwa bimbingan perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting, 2) Tanpa adanya infrastruktur atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan aturan agama Islam akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (SDM/ Kepegawaian KUA), organisasi yang baik (KUA), peralatan yang memadai (tempat bimbingan perkawinan dan fasilitas yang lain), keuangan yang cukup, dan seterusnya.
Hak Suaka Internasional: Telaah Sadd Al-Dzari'ah Pada Pasal 14 The Universal Declaration of Human Rights Rosyad Syahidin; Tajul Arifin; Ine Fauziyah
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i2.4010

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Pasal 14 UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari dan mendapat perlindungan negara lain dari pengejaran, dan setiap negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 wajib melaksanakan hak tersebut. Adapun negara yang belum melakukan ratifikasi tidak berkewajiban memberikan hak tersebut. Riset ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hak suaka internasional pada pasal 14 UDHR dalam perspektif sadd al-dzari’ah yang merupakan metode penolakan sarana yang mengantarkan pada kerusakan. Penelitian ini menerapakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan teknik studi literatur dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak suaka internasional relevan dengan konsep sadd al-dzari’ah, berupa perlindungan terhadap pencari suaka atau pengungsi atas dasar menjaga jiwa dari bahaya lebih besar dari negara asal. Perlindungan dari negara yang belum melakukan ratifikasi menunjukan penerapan konsep sadd al-dzari’ah. Dan tujuan pemberian hak demi memilahara jiwa selaras dengan maqhashid syari’ah yang menjadi landasan konsep sadd al-dzari’ah.
Fiqih Minoritas: Pemikiran Nadirsyah Hosen Tentang Penyelenggaraan Sholat Jumat Khusnul Amalia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i2.4028

Abstract

Fikih minoritas dikembangkan sebagai sarana membantu Muslim minoritas guna melindungi hak-hak mereka, mencari solusi masalah yang mereka hadapi dengan diproyeksikan berdasarkan prinsip maslahah dan maqashid syariah. Penelitian ini fokus pada pemikiran Prof. Nadir tentang persoalan salat jumat di negara Muslim minortas yang dapat menjadi pilihan pijakan hukum umat Islam minoritas di Australia. Dimana dalam menghadapi situasi di negara Muslim minoritas seorang Muslim diperbolehkan menggabungkan beberapa pendapat mujtahid untuk diaplikasikan bersama guna memberi kemudahan dalam beribadah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan beberapa pendekatan istislahy. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari buku dan artikel dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, sedangkan teknik analisisnya menggukanan teknik yang mengacu pada konsep analisis data kualitatif. Hasil yang dicapai bahwa dalam konteks Muslim minoritas, Prof. Nadir membolehkan umat Muslim untuk bertalfiq. Adanya udzur seorang Muslim diperbolehkan untuk mengambil rukhsoh (keringanan) demi mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam (maqasidus syariah) dan menghindari dalam melalaikan salat Jumat. Keadaan di negara Muslim minoritas dianggap sebagai udzur yang menyebabkan diperbolehkannya penerapan hukum talfiq. Selama tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil pendapat yang ringan-ringan saja dan tidak akan menimbulkan ‘main-main’ di dalam hukum agama maka talfiq diperbolehkan. Talfiq ini dapat menjadi lompatan paradigma yang progresif dan relevan diterapkan di negara Muslim minoritas. Dalam talfiq tidak terdapat fanatisme bermadzhab justru malah menekankan pada inklusivitas, dan akomodasi dari hasil-hasil ijtihad para mujtahid.
Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tinjauan Kemaslahatan dalam Negara Kebhinnekaan Diky Faqih Maulana
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i2.4055

Abstract

Indonesia merupakan negara kebhinnekaan yang berarti warganya memiliki keberagaman agama, kepercayaan, ras, adat istiadat dan berbagai hal yang melekat serta khas pada setiap golongan. Namun konsep halal yang populer dalam agama Islam disahkan menjadi Undang-Undang bahkan terdapat klausul mandatory halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Hal tersebut tentunya melahirkan pro kontra di kalangan masyarakat yang memiliki kemajemukan kepercayaan. Dibuktikan dengan adanya gugatan judicial review terhadap UU Jaminan Produk Halal sebanyak 7 (tujuh) kali ke Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana penerapan regulasi JPH di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan dengan melalui skema kepustakaan dan dianalisis secara deduktif. Maslahat Imam al-Ghazali merupakan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis untuk membedah problem akademik pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa produk yang beredar pasca regulasi JPH tidak ada yang abu-abu, melainkan diketahui kejelasannya oleh konsumen bahwa produk tersebut termasuk produk halal atau non-halal. Dalam konteks halal keIndonesiaan, hal ini memberikan kemaslahatan bagi produsen dan konsumen masyarakat di Indonesia yang memiliki dogma berbeda mengenai konsep halal dan atas diterbitkannya regulasi JPH tetap memiliki hak yang sama. Hal ini termasuk dalam maslahah mulghah yang mana terdapat suatu kemaslahatan yang tidak tertuang di dalam nash bahkan bertentangan dengan nash, namun dalam konteks nation state maka produk non-halal masuk legal untuk diedarkan karena Indonesia memiliki kemajemukan agama. penolakan UU JPH, tidak dapat dikatakan memiliki mafsadat secara kolektif, akan tetapi mafsadat personal yang berdampak kepada sekelompok orang. Imam Ghazali menambahkan bahwa suatu kemaslahatan harus tetap sejalan dengan tujuan syara’ meskipun bertentengan dengan tujuan manusia.
Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights Kuraesin, Siti; Tajul Arifin; Ine Fauzia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v14i1.3946

Abstract

This study examines the protection of the right to privacy from the perspective of Islamic law and Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The right to privacy is a fundamental human right, particularly in the modern era where rapid technological advancement has amplified the risks of data breaches and personal intrusion. The research aims to analyze the Islamic concept of privacy, compare it with international legal standards, and explore their implementation in daily life. Utilizing a qualitative-comparative method, this study reveals both the convergence of values and the divergence in approaches between maqāṣid al-sharīʿah in Islam and the principles of international human rights law. The findings indicate that both legal frameworks uphold privacy as an essential element of human dignity and individual freedom. Islamic law provides spiritual, moral, and legal foundations that align with the intent of Article 12 UDHR, while also emphasizing the social responsibility of respecting others’ privacy. These insights underscore the necessity of cultivating collective awareness of the right to privacy as a means to foster a just, civil, and respectful society.   Abstrak Penelitian ini mengkaji perlindungan hak atas privasi dari perspektif hukum Islam dan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak atas privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental, terutama di era modern saat kemajuan teknologi pesat meningkatkan risiko pelanggaran data dan gangguan terhadap kehidupan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep privasi dalam Islam, membandingkannya dengan standar hukum internasional, serta mengeksplorasi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan metode kualitatif-komparatif, studi ini mengungkapkan adanya kesesuaian nilai dan perbedaan pendekatan antara maqāṣid al-sharīʿah dalam Islam dan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional. Temuan menunjukkan bahwa kedua kerangka hukum tersebut menempatkan privasi sebagai unsur penting dalam martabat manusia dan kebebasan individu. Hukum Islam memberikan landasan spiritual, moral, dan hukum yang sejalan dengan maksud Pasal 12 DUHAM, sekaligus menekankan tanggung jawab sosial untuk menghormati privasi orang lain. Temuan ini menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif terhadap hak atas privasi sebagai sarana mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan saling menghormati
Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Modern: Studi Atas Pembubaran Diskusi Diaspora di Jakarta Selatan Dhika Tabrozi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v14i1.4040

Abstract

This aricle focuses on examining the guarantee of freedom of speech in a modern legal state in diaspora discussions held in Kemang-South Jakarta. The Purpose of this research is to analyze diaspora discussions as a constitutional right of citizens protected by the constitution and human rights. This research reveals the relevance of freedom of opinion and expression through public discussions that must be held peacefully without criminalization from any party as a human right. Article 28 of the 1945 constitution. Article 28E paragraph. Law No. 39 on Human Rights. Article 24 paragraph 1 and Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public provide guarantees to every individual to gather in discussions which are part of human rights protected by the constitution on national legal instruments and international law on the Declaration of Human Rights (UDHR). The discussion of this article uses normative legal research method with statute approach. Primary data used through the rule of law on freedom of speech. Seconday literature uses books and journals that have relevance to the guarantee of freedom of speech in discussions. The data collection carried out in this study with scientific literature in form of books, journals and credible websites from law enforcement that have a correlation as a problem solver studied. The results of the research findings show the low level of public awareness in respecting the rights of others in the discussion room as a citizen’s natural right guaranteed by law, the action of the dissolution of the diaspora discussion in South Jakarta by Unknown Persons (OTK) is not justified by the 1945 Constitution and human rights guarantees. The need for corrective action from the government to identify and prevent the recurrence of the dissolution of public discussions by irresponsible people.   Abstrak Artikel ini fokus mengkaji jaminan kebebasan berpendapat pada negara hukum modern dalam diskusi diaspora yang diselenggarakan di Kemang-Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini menganalisis diskusi diaspora sebagai hak konsitusional warga negara yang dilindungi konstitusi dan HAM. Penelitian ini mengungkap relevansi kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui diskusi publik yang harus terselenggara dengan damai tanpa adanya kriminalisasi dari pihak manapun sebagai hak asasi manusia. Pasal 28 UUD 1945. Pasal 28E ayat. UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum memberikan jaminan kepada setiap individu untuk berkumpul dalam diskusi yang bagian dari Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh konstitusi pada instrument hukum nasional dan hukum internasional pada Declaration of Human Rights (DUHAM). Pembahasan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data primer yang digunakan melalui aturan hukum kebebasan berpendapat. Literatur sekunder menggunakan buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan pada jaminan kebebasan berpendapat dalam diskusi. Adapun pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan literatur ilmiah berupa buku, jurnal dan website kredibel dari penegak hukum yang memiliki korelasi sebagai pemecah masalah yang dikaji. Hasil temuan penelitian menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghormati hak orang lain pada ruang diskusi sebagai hak kodrati warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang, tindakan atas pembubaran diskusi diaspora di Jakarta Selatan oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) tidak dibenarkan oleh UUD 1945 dan jaminan HAM. Perlunya tindakan korektif dari pemerintah untuk mengidentifikasi dan mencegah terulangnya kembali pembubaran diskusi publik oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab
Dinamika Penegakan Hukum Jinayat di Aceh: Harmonisasi antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, dan Hak Asasi Manusia Makhrus Munajat
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v14i1.4059

Abstract

Law enforcement in Aceh Province operates under the Sharia legal system as a manifestation of its special autonomy status. The Mahkamah Syar’iyah (Sharia Court) holds jurisdiction over religious and certain criminal cases involving Muslim individuals. However, in practice, not all jarimah (criminal) cases are processed through the Sharia Court. Some are handled by customary courts or general courts, especially when the offender is a non-Muslim. This overlapping jurisdiction and legal pluralism raise normative challenges regarding justice and human rights protection. This study employs a qualitative method using a juridical-sociological approach through interviews and analysis of Sharia court rulings. The findings reveal that while Mahkamah Syar’iyah possesses formal authority over jinayat cases, enforcement remains suboptimal due to limited legal substance, regulatory gaps, and low public legal awareness. These factors underscore the need to harmonize Islamic legal norms with the national legal system and human rights principles to ensure fairness, legal certainty, and equal treatment before the law.   Abstrak  Penegakan hukum di Provinsi Aceh dilakukan melalui sistem peradilan syariat Islam sebagai manifestasi kekhususan dan otonomi daerah. Mahkamah Syar’iyah menjadi lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam perkara keagamaan dan sebagian perkara pidana bagi subjek hukum Muslim. Namun, dalam praktiknya, penanganan perkara jarimah tidak selalu melalui Mahkamah Syar’iyah. Terdapat kasus-kasus yang ditangani melalui peradilan adat atau peradilan umum, terutama ketika pelaku bukan beragama Islam. Selain itu, terjadi ketidaksinkronan dalam pemilihan jalur hukum dan kewenangan lembaga penegak hukum, yang menimbulkan persoalan normatif terkait prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dan telaah putusan Mahkamah Syar’iyah. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Syar’iyah memiliki kewenangan absolut terhadap perkara jinayat, implementasinya belum optimal karena keterbatasan substansi hukum, kelemahan regulasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum syariat, sistem hukum nasional, dan prinsip-prinsip HAM agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak individu dalam proses peradilan
Muslim Minorities and Political Representation In the 2019 Bali Provincial Regional Representative Council Election Ali Sodiqin; Nurdhin Baroroh
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v14i1.4079

Abstract

This study explored the success of the Balinese Muslim minority in winning the 2019 Regional Representative Council (DPD) election. The primary focus is to identify the factors that influenced this triumph and analyze the strategies employed and the roles played by the actors involved. This study uses a phenomenological approach complemented by Higley and Burton's elite theory. This theory explained the dynamics between actors through two distinct paths, namely "elite settlement" and "elite convergence." The results showed that, first, the reasons underlying the determination of HBS as a DPD candidate from among Muslims are (1) Muslims constitute approximately 10-13% of Bali's population, necessitating representation at the central or national level, (2) HBS's candidacy was determined based on their electability during the candidate screening process, (3) The agreement of Muslim leaders from diverse religious, social organizations, and Islamic political parties in Bali played a crucial role in the nomination. Second, the nomination of HBS through the elite settlement path was successful, as evidenced by the unified support of Muslim elites for a single candidate. However, the elite convergence route encountered challenges, resulting in an unexpected impact on HBS's vote acquisition. The election of HBS shows the ability of the Balinese people, who are multi-cultural and multi-religious, to manage democracy without causing polarization in society.
Literasi Al-Qur’an dalam Pembinaan Iman dan Taqwa (IMTAQ): Studi Living Al-Qur’an di SMAN 9 Yogyakarta Afriyanto, Dwi; Anandari, Anatansyah Ayomi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v14i1.4098

Abstract

Living Al-Qur'an is a research approach that prioritizes active involvement in applying the teachings of the Qur'an in daily life routines. This research aims to reveal how the faith and piety program in the formation of religious character approaches Living Al-Qur'an at SMAN 9 Yogyakarta. This research reflects the importance of Al-Qur'an literacy in strengthening faith and piety as a moral foundation for the younger generation. The research method used is a descriptive qualitative approach to record social phenomena with accuracy and describe them in relevant words. Data collection techniques used purposive sampling and snowball sampling, involving 50 respondents, including 46 students as samples, school principals, and three Islamic Religious Education teachers. The research results show that the program Living The Qur'an is effective in fostering faith and piety, resulting in increased religious character in students and strengthening that Al-Qur'an literacy has a crucial role in forming religious character, while recommendations are suggested to integrate approaches Living Al-Qur'an in Islamic religious education curriculum in similar schools.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana program iman dan taqwa dalam pembentukan karakter keagamaan melalui pendekatan Living Al-Qur'an di SMAN 9 Yogyakarta. Penelitian ini mencerminkan pentingnya literasi Al-Qur'an dalam memperkuat iman dan taqwa sebagai landasan moral bagi generasi muda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk merekam fenomena sosial dengan akurasi dan menggambarkannya dalam kata-kata yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling dan snowball sampling, dengan melibatkan 50 responden, termasuk 46 peserta didik sebagai sampel, kepala sekolah, dan tiga guru Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Living Al-Qur'an efektif dalam membina iman dan taqwa, menghasilkan peningkatan karakter keagamaan pada peserta didik serta menguatkan bahwa literasi Al-Qur'an memiliki peran krusial dalam pembentukan karakter keagamaan, sementara rekomendasi disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan Living Al-Qur'an dalam kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah serupa
Paradoks Regulasi dan Realitas: Kritik atas Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Annas, Gilang Kresnanda; Fatiha, Nilam Amalia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v14i1.4110

Abstract

The ratification of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities also seems to be a breath of fresh air that brings fundamental changes through changes in society's perspective on people with disabilities. However, after that period, the government seems not to be accustomed to this equality so that it often forgets people with disabilities when making legal policies. The translation of lines and legal texts in a policy tends to forget the disability group. This results in people with disabilities having minimal accessibility to legal protection, for example victims of immoral crimes with disabilities. The legal substance in the Criminal Procedure Code has not been able to pay attention to the characteristics of people with disabilities who are positioned as victims, which automatically makes them viewed as subjects who are not legally competent. The phenomenon of discrimination against people with disabilities is certainly a crucial topic that must be addressed immediately. Instead of giving different treatment, the government should be able to provide various supporting services as evidence of equal rights for the community. Therefore, this scientific article will discuss legal protection for children with disabilities who are victims of sexual violence in Indonesia to find out how the implementation of protection for victims with disabilities and what rights need to be accommodated to provide legal protection for victims of immoral acts with disabilities. The research findings indicate that legal protection can be provided through the provision of restitution and compensation, counseling services, medical assistance, legal accompaniment, and the delivery of case-related information to the victim or their family.   Abstrak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga seolah-olah menjadi angin segar yang membawa perubahan fundamental melalui perubahan perspektif masyarakat tentang penyandang disabilitas. Namun setelah masa-masa tersebut, pemerintah kiranya belum terbiasa dengan penyetaraan tersebut sehingga masih sering melupakan penyandang disabilitas ketika proses pembuatan kebijakan hukum. Penerjemahan baris-baris dan teks hukum dalam sebuah kebijakan cenderung melupakan kelompok disabilitas. Hal tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas memiliki aksesbilitas perlindungan hukum yang minim, contohnya korban tindak pidana asusila penyandang disabilitas. Substansi hukum dalam KUHAP belum mampu memperhatikan karakteristik penyandang disabilitas yang berposisi sebagai korban, yang secara otomatis membuat mereka dipandang sebagai subjek yang tidak cakap hukum. Fenomena pendiskriminasian terhadap penyandang difabel tentu menjadi topik krusial yang harus segera dibenahi. Alih-alih memberikan perlakuan yang berbeda, seharusnya pemerintah dapat memberikan berbagai layanan pendukung sebagai bukti pemerataan hak masyarakat. Maka dari itu, artikel ilmiah ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di indonesia untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan korban penyandang disabilitas dan hak-hak apa saja yang perlu diakomodir untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak asusila penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum dapat dilakukan melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pemberian konseling, pelayanan atau bantuan medis, pendampingan hukum, dan pemberian informasi perkembangan perkara yang dialami oleh korban atau keluarganya

Page 18 of 19 | Total Record : 181

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue