cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 181 Documents
 15   16   17   18   19 
Fiqih Dakwah Ala Ulama Nusantara: Studi Pembelajaran Hukum Berbasis Dakwah dengan Zero Kriminal Ala Gus Iqdam pada Pengajian Rutinan Sabilu Taubah di Kabupaten Blitar Wicaksono, Syafril; Wasilah; M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari; Elisa Dourothun Nafis El Adibah
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i1.3374

Abstract

Penelitan ini membahas dakwa ulama islam nusantara dari sejarah sampai sekarang dengan model dakwa islamnya seperti yang ketahui yaitu Gus Iqdam dengan konsep dakwa zero kriminal atau marjinal yang tranding disosial media saat ini ataupun secara langsung dipengajian rutinan tempat gus iqdam yang setiap jama’ahnya latar belakang yang orang awam disebut suram atau kelam hidupnya dalam suatu kesesatan. Tetapi dengan model  dakwa Zero Kriminal ala Gus Iqdam ini tidak menghakimi dan menakut-nakuti karena tidak memandang latarbelakang seorang sehingga setiap jamaahnya menyukai dakwahnya dan bahkan tercurahkan hati setiap orang yang mendengarkannya dengan model dakwah tersebut, dengan persoalan ini merumuskan masalah Pertama, Bagaimana konsep fiqih dawak zero criminal ala Gus Iqdam? Kedua, Bagaimana implementasi fiqih dawak zero kriminal ala gus iqdam? Ketiga, Apa saja contoh keberhasilan fiqih dakwa zero criminal ala Gus Iqdam?. Dengan penelitian ini menggunakan metode Empiris pendekatan kualitaif deskriptif dan konten data analisysis dan pengumpulan data wawancara. Maka dapat diketahui hasil penelitian ini bahwasannya dengan konsep dakwa ala gus iqdam ini merupakan suatu konsep zero kriminal yang dimaksud tidak memandang latar belakang seorang karena hadirnya dakwa ini untuk membumikan ajaran agama sebagai rahmatan lil alamin setiap umat manusia dan juga setiap jama’ah gus iqdam yang dari latar belakang yang kelam atau telah dijalan kesesatan seperti seorang melakukan maksiat, berzina, membunuh, pelacur, maling, dan lainnya yang mengandung unsur kriminal, bahwa keberhasilan dakwa gus iqdam ini setiap orang selalu mendapatkan rahmat tuhan dengan cara hati setiap orang setelah mengdengarkan dakwah Gus Iqdam
Peran dan Akses Politik Perempuan Dalam Prespektif Qasim Amin Intan Atikah; Noval Halidaziya; Madya Syamsul Maarif
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i1.3511

Abstract

Sejak diserukannya konsep gender, tidak dapat dipungkiri bahwa peran perempuan dalam pembangunan semakin menunjukan kemajuan yang signifikan. Dalam dunia politik yang sering dianggap sebagai ranah laki- laki, aspirasi perempuan mulai mendapatkan perhatian, meskipun belum seluruhnya terwakili. Namun, walaupun di Indonesia peran perempuan dalam pembangunan semakin menunjukan kemajuan yang signifikan, bukan berarti budaya patriaki di Indonesia lenyap begitu saja. Budaya patriarki masih tetap ada sampai sekarang, meskipun berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan telah berupaya keras untuk mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satu hal yang melatar belakangi terjadinya diskriminasi terhadap perempuan adalah “pemahaman agama.” Dalam penelitian ini akan dipaparkan peran dan akses politik perempuan menurut salah satu tokoh dalam agama Islam, yaitu Qasim Amin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Qasim Amin perempuan memiliki kesetaraan dan hak publik yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam masalah politik. Artinya bahwa wanita mempunyai peran dan akses yang sema dengan laki-laki dalam ranah politik.
Prinsip Keadilan dalam Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Indonesia Khairunnisa, Nurul Jihan; Ataka Ni’am Ahmad; Muhammad Raihan; Amsyar Azri; Afif Abdul Fattah
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i1.3527

Abstract

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sebagai perwujudan cita-cita konstitusi negara yang menginginkan pendidikan yang adil dan merata bagi rakyat Indonesia. Namun, tidak sejalan dengan tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai penyimpangan dan ketidakadilan dalam proses pendistribusiannya. Banyak penyelewengan yang muncul sehingga distribusi KIP-K dinilai tidak adil dan memunculkan kekecewaan bagi beberapa pihak. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis prinsip keadilan yang seharusnya ada dalam pendistribusian KIP-K di Indonesia dengan menggunakan teori keadilan yang dibawa oleh John Rawls. Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur yang mana sumber-sumber yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis dengan metode analisis isi sehingga penulis dapat melaporkan hasil temuan yang didapatkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendistribusian KIP-K di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan yang dibawa oleh John Rawls, masih banyak hal yang perlu dibenahi agar tercipta keadilan dalam program KIP-K. Untuk menanggapi hal tersebut, maka dengan adanya artikel ini diharapkan bahwa individu ataupun pemerintah dapat memahami arti keadilan yang seharusnya ada di dalam kehidupan sosial terutama pada sistem pendidikan Indonesia.
Pengkerdilan Tindakan Aparat terhadap KKB Papua: Dilema Penegakan HAM dalam Kasus KKB Papua Irfan, Abdullah; Ramadhanti, Nabila; Irfansyah; Azzahra, Putri Fatimah; Saufi, Muhammad; Firmansyah, Layllan Dzikri
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i1.3574

Abstract

Papua adalah wilayah paling timur Indonesia, terletak di bagian barat pulau Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Wilayah ini meliputi dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Sejarah Papua menjadi bagian dari Indonesia terdapat beberapa peristiwa penting yang berhubungan dengan dekolonisasi, politik internasional dan konflik antara Belanda dan Indonesia. Papua yang dikenal sebagai Nugini Belanda merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda yang dikuasai oleh Belanda. Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan sebagai gerakan separatis yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Papua dari Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan, termasuk aksi-aksi bersenjata. Sejak awal, pemerintah Indonesia telah menganggap OPM sebagai ancaman terhadap integritas nasional dan telah melakukan berbagai operasi militer. Beberapa faksi mendukung perjuangan melalui cara-cara damai, sementara yang lain terus melakukan perlawanan bersenjata. Seiring berjalannya waktu gerakan ini mengalami dinamika internal termasuk perpecahan dan pergantian kepemimpinan. Konflik di Papua masih berlangsung dengan intensitas yang berbeda-beda.
Moderasi Beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Peran Agama dalam Memperkuat Toleransi dan Kesetaraan Santoso, Hidayat Edi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i1.3599

Abstract

Dinamika global yang ditandai oleh keberagaman agama dan budaya, moderasi beragama menjadi pendekatan krusial untuk mengatasi konflik dan mempromosikan toleransi serta kesetaraan. Konflik berbasis agama sering kali menghambat implementasi Hak Asasi Manusia (HAM). seperti kebebasan beragama dan perlakuan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran moderasi beragama dalam memperkuat toleransi dan kesetaraan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap hak asasi manusia. Meskipun terdapat beberapa studi sebelumnya, masih ada kebutuhan besar untuk penelitian yang lebih mendalam. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi pandangan dari berbagai kelompok agama dan sosial. Data dikumpulkan melalui penelitian mendalam dan dianalisis secara tematik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengambil kebijakan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Moderasi beragama dapat menjadi alat efektif untuk mengurangi polarisasi dan memperkuat jaringan sosial, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi.
Ruang Dialog Agama Antara Filsafat dan Mistisisme dari Pemikiran Hans Küng dan Seyyed Hossein Nasr Rico Somala
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i1.3600

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk memaparkan pemikiran Hans Küng dan Seyyed Hossein Nasr. Nasr mencari pengetahuan berdasarkan kepastian, yang akhirnya ia temukan dalam metafisika tradisional. Dia menerima bukan hanya berdasarkan iman, tetapi pada intuisi intelektual sesuai dengan apa yang Al-Qur'an sebut sebagai (' ilm al-yaqin ), Nasr memperkuat imannya dengan wahyu. Seluruh kehidupan Nasr bersandar pada perpaduan antara aktivitas intelektual dengan praktik spiritual. Bagi Küng, pada pendekatan teologis fundamental untuk mengatasi pemikiran baku Neo-Skolastik Abad Pertengahan, yang di dalamnya iman dapat ditunjukkan sebagai bukan sekadar lebih tinggi daripada akal. Dikotomi Barthian Protestan menekankan bahwa iman tidak bertentangan dengan akal dan dikotomi pencerahan modern menekankan bahwa akal tidak bertentangan dengan iman. Bekerja dengan pendekatan ekumenis-kunci ini, Raja mampu mengembangkan apa makna iman kepada Tuhan, khususnya dalam iman Kristiani, di masa sekarang. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan mencari data yang disajikan berupa penyataan dari beberapa sumber literatur yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Metode yang dilakukan deskriptif yaitu data yang telah terkumpul kemudian dilaporkan secara deskriptif dan dianalisis. Kajian ini menemukan bahwa pada prinsipnya, Nasr dan Küng tampaknya tidak memiliki perbedaan pendapat dalam hal hubungan antara Iman dan Akal. Implikasi dari kajian ini adalah dialog antar umat beragama yang sungguh-sungguh mampu menimbulkan pemahaman dan pencerahan kepada umat dalam wadah kerukunan hidup antar umat beragama.   
Pergulatan HAM, Syariah dan Tradisi Lokal dalam Perda Khatam Al Qur`an di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Faiq Tobroni; Raninda Ulya Faiza
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i1.3795

Abstract

Kelahiran Perda Syariah menimbulkan dua sisi paradoks. Satu sisi merupakan strategi melestarikan budaya lokal yang mengandung nilai keagamaan. Sisi lain menyimpan potensi akan mengganggu pelaksanaan hak-hak lain. Hal itu juga tergambar dari Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Khatam Al-Qur'an bagi Peserta Didik Pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar. Setelah melakukan penelitian secara kualitatif dan memanfaatkan data kepustakaan yang tersedia, penelitian ini mengambil kesimpulan sebagai berikut. Perda tersebut merupakan strategi masyarakat Banjar untuk melestarikan tradisi lokal dalam membudayakan baca, tulis dan hafalan Al Qur`an, yakni Batamat Al Qur`an. Perjuangan pelestarian tradisi lokal ini juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi dan dokumen HAM Internasional. Kelahiran Perda merepresentasikan keterlibatan negara memenuhi hak tersebut. Oleh sebab itu, agar Perda tersebut tidak merugikan hak lain, pelaksanaannya harus diperasionalkan secara proporsional.
Prinsip Umum Hukum dalam Perjanjian Internasional Puspitasari, Dyah Rosiana
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i2.3804

Abstract

Kerjasama antar negara sangat dibutuhkan mengingat era globalisasi yang semakin kompleks sehingga kerjasama antar subjek hukum internasional dapat membantu menyelesaikan konflik dan meningkatkan keamanan di tingkat internasional. Hubungan antarnegara menjadi semakin erat dan terjalin melalui berbagai perjanjian internasional. Perjanjian internasional berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengatur berbagai aspek kerjasama antarnegara. Namun, meskipun prinsip-prinsip ini diakui secara luas, implementasinya dalam pelaksanaan perjanjian internasional sering kali menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan interpretasi hukum, perubahan keadaan internasional, serta kepentingan nasional yang berubah dapat mempengaruhi cara negara-negara mengimplementasikan prinsip-prinsip ini. Selain itu, meskipun ada mekanisme penyelesaian sengketa internasional, efektivitasnya sering kali tergantung pada kemauan politik negara-negara yang terlibat  Penelitian ini akan mengangkat prinsip-prinsip umum hukum dalam hukum internasional untuk memastikan bahwa perjanjian-perjanjian ini dilaksanakan dengan baik dan efektif, Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip umum hukum diakui dan diterapkan dalam berbagai perjanjian internasional.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari dua bahan hukum yaitu: bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, perjanjian-perjanjian internasional, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tema perjanjian internasional, dan hukum  internasional, baik cetak maupun elektronik. Jurnal, hasil penelitian, baik dari surat kabar maupun internet yang relevan dengan penelitian. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh akan klasifikasi data disistematiskan, kemudian data yang telah disistematiskan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan
Penguatan Pemahaman Agama sebagai Fondasi Kepemimpinan Inklusif di SMP Negeri 3 Kembang Anandari, Anatansyah Ayomi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i2.3823

Abstract

Penguatan pemahaman agama menjadi sangat penting dalam konteks pendidikan di SMP Negeri 3 Kembang, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan keberagaman di kalangan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi pemahaman agama dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan inklusif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai agama dalam kurikulum dan aktivitas pembelajaran memiliki peran krusial dalam membentuk sikap inklusif siswa serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan kepemimpinan. Pemahaman agama yang diajarkan oleh guru dapat mengembangkan empati, toleransi, dan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Selain itu, peran guru dan kepala sekolah sebagai fasilitator sangat penting dalam memfasilitasi diskusi dan interaksi yang mendukung nilai-nilai inklusif di kelas. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pemahaman agama tidak hanya berkontribusi pada pembentukan karakter positif siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang peka dan responsif terhadap keberagaman dalam masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai pentingnya pendidikan agama dalam mendukung kepemimpinan yang inklusif di sekolah.
Implications of Movement Limitation During the 1965-1966 Tragedy on Indonesian Exiles Citizenship Rights Wahyu Nugroho; Lukman Khakim; Kyra Tasanee Alifah
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v13i2.3887

Abstract

The political turmoil that occurred in 1965-1966 led the government at that time to impose limitation in freedom of movement with the aim of maintaining security and public order. However, these limitation affected the citizenship status of the Indonesian diaspora. This research aims to analyze and elaborate on the extent to which limitations on freedom of movement in the 1965–1966 tragedy can have implications for the citizenship rights of the Indonesian diaspora. The analysis of these problems is carried out through normative legal research methods with a conceptual approach. The results show that the substance of limitation in freedom of movement in international human rights instruments requires clarity on the purpose of limitation and the principle of proportionality and does not negate rights. This contrasts with the limitations on freedom of movement in the 1965–1966 tragedy, which were carried out disproportionately. As a result, many Indonesian diasporas at that time lost their citizenship status and its rights. Those who lost their citizenship status were then referred to as Indonesian exiles.

Page 17 of 19 | Total Record : 181

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue