cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 189 Documents
 4   5   6   7   8 
KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR TERHADAP CHINA TIONGHOA DI INDONESIA Ali Mustajab
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i1.1293

Abstract

Kebijakan seorang pemimpin merupakan senjata dari pemimpin untuk mewujudkan keinginannya demi kesejahteraan rakyatnya. Dalam Islam pun begitu, ketika pemimpin mengeluarkan suatu kebijakan harus melihat kemaslahatan untuk rakyat. Karena tanpa adanya melihat keadaan suatu rakyatnya, maka bisa jadi pemimpin itu hanya mementingkan kepentingan pribadi. Gus Dur merupakan pemimpin yang mampu mengubah keadaan dan mampu mewujudkan keinginan kaum minoritas. Dengan kebijakan yang ia lakukan kepada etnis Tionghoa yang merupakan etnis minoritas di Indonesia. Etnis Tionghoa sudah lama menginginkan kebebasan dalam memeluk agama Konghucu dan merayakan Imlek. Pada masa Soeharto, etnis Tionghoa mendapatkan diskriminasi, karena etnis Tionghoa dicurigai sebagai komunis, bahkan pada waktu itu, hubungan negara Indonesia dan China semakin memburuk dikarenakan negara China pada waktu masa Soeharto dikenal dengan aliran komunis, sehingga Presiden pada waktu itu tidak melakukan hubungan bilateral ditakutkan memupuk pemberontak. Penulis tertarik untuk meneliti kebijakan politik Gus Dur terhadap China Tionghoa ditinjau dari siyasah dan implikasi kebijakan politik Gus Dur terhadap Bangsa Indonesia. Kebijakan Gus Dur tentang etnis Tionghoa merupakan kebijakan yang mampu menghilangkan diskriminasi, karena etnis Tionghoa adalah sebagai warga Indonesia sehingga sama dengan yang lainnya, bahkan agama Konghucu dan perayaan Imlek sudah disahkan dalam negara Indonesia.
Kekerasan Atas Nama Tuhan (Studi Kasus Kekerasan FPI Yogyakarta) Saifuddin Saifuddin
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v1i1.1212

Abstract

Agama yang pada dasarnya berwajah lembut, sejuk, damai, mengandung harapan di tangan sekelompok orang yang mengatasnamakan agama berubah menjadi monster yang menakutkan. Atas nama agama, sekelompok orang dengan menenteng pedang sambil meneriakkan“Allahu Akbar” mengejar orang, memukul, menendang, melukai bahkan hingga membunuh. Kekerasan atas nama apapun termasuk atas nama agama/Tuhan tidak bisa dibenarkan baik dari tinjauan nalar manusia maupun dari ajaran-ajaran agama manapun. Kekerasan atas nama agama/Tuhan justru tidak mempertinggi dan mempermulia kedudukan agama/Tuhan itu sendiri, tetapi justru sebaliknya memberikan citra negatif dan membuat ketakutan, apatis dan tidak simpatik terhadap agama tersebut. Tulisan ini mengulas tentang kekerasan atas nama Tuhan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) Yogyakarta.
KONTRUKSI PEMIMPIN IDEAL UNTUK INDONESIA Ainun Najib, S.Th, I
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v3i1.1262

Abstract

Dalam kurun masa lima tahun sekali rakyat Indonesia dihadapkan dengan pesta demokrasi (pemilu) untuk mencari pemimpin yang bisa mengayomi dan membawa negara lebih maju serta menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. Ketika masa kampanye sudah dibuka, para kandikat atau calon wakil rakyat berlomba-lomba mempromosikan diri ingin memperlihatkan bahwa dirinya lebih layak memperoleh jabatan pemimpin daripada calon-calon yang lain. Tidak heran, kemudian berbagai cara mereka lakukan hanya untuk mendapatkan suara lebih banyak. Oleh karenanya jangan sampai rakyat salah memilih pemimpin. Bagi penulis, pemimpin yang ideal untuk Indonesia plural adalah pemimpin yang memiliki potensi atau talentakepemimpinan sehingga memungkinkan tetap bisa menjaga keutuhan pluralitas Indonesia, bertanggung jawab dan berjiwa semangat jihad yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya, dan tentu tetap menjaga akhlak mulia pada kepribadian diri sendiri.
HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH Ahmad Zainut Tauhid
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v1i2.1223

Abstract

Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan karena mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu hukuman mati masih diterapkan dalam undangundang tentang tindak pidana khusus dan dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya. Terorisme telah menjelma “Prahara Nasional dan Global” yang mengoyak tragedi kemanusiaan, penghinaaan martabat bangsa dan pelucutan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan tercerabut kesucian atau kefitrahan di tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Untuk menghentikan kejahatan ini (terorisme) maka diperlukan suatu hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam hukum positif, yakni UU N0. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme sesuai dengan spirit hukum pidana Islam yang melindungi harta, jiwa, keturunan, akal dan agama. Tindakan terorisme dalam islam dikategorikan sebagai jarimah hudud “hirabah” dikarenakan dampaknya sangat merugikan umat manusia. Oleh karenanya, hukum pidana mati bagi mereka layak diterapkan dengan syarat tertentu.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN NEGARA MADINAH PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW Abdul Mukti Thabrani
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i1.1273

Abstract

Madinah sebagai kekuatan ekonomi, politik, dan negara, merupakan tradisi baru dalam percaturan budaya Arab. Munculnya negara Islam Madinah dengan Muhammad Saw sebagai pemimpin, adalah revolusi model baru dalam konteks spiritual, pemikiran, dan budaya, yang mengantarkan apresiasi dunia untuk mengakui kekuatan moral dan agama sebagai tonggak hubungan relasi antar manusia yang berpandukan akhlak, persamaan, dan keadilan. Madinah telah muncul sebagai prototipe negara modern yang mendominasi dunia dengan semangat moral yang mencengangkan dan menginspirasi. Kejayaannya telah mendobrak sejarah panjang pergumulan hubungan negara dan agama. Sejarah membuktikan bahwa ia telah mewarnai dunia dengan corak idealisme Islam yang berakar pada keilmuan, pemikiran, ekonomi, dan sosial. Landasan ini didasarkan pada upaya reflektif intelektual untuk mencerna pemahaman dan prinsip politik pemerintahan Madinah yang merangkumi sistem ketatanegaraan, undang-undang, peradilan, akidah, syariah, dan hukum. Makalah ini mencoba mendeskripsikan secara detil dan mendalam sistem politik dan tata kelola administrasi pemerintahan Madinah dalam perspektif profetik dan perspektif para pemimpin (khalifah) pascakenabian sehingga terjadi dan terbentuk reformasi sistem pemerintahan secara gradual di Madinah sebagai ibukota negara Islam pertama. Penekanan atau stressing kajian ini terletak pada eksplorasi dimensi sumber daya manusia yang disiapkan Nabi Muhammad Saw untuk menjadi mercusuar peradaban, tradisi, ilmu, dan pengetahuan, sehinggadampaknya bisa kita rasakan sampai sekarang.
Maqasid Syari‟ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda Syahrul Sidiq
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v7i1.1461

Abstract

Maqasid Syariah merupakanberarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum. Dalam perkembangannya, terjadi banyak perubahan dan pergeseran dalam sudut pandang termasuk Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus terhadap studikepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sebuah pergeseran pemikiran tentang Maqasid Syariah menurut pemikiran Jasser Auda yang saat ini dikenal dengan Maqasid Syariah Kontemporer yang lebih menekankan pada pendekatan sistem teori-teori hukum islam yang menghasilkan suatu perlindungan, pengembangan hak asasi manusia dan pembangunan sumber daya manusia.
ISLAM DAN KEADILAN RESTRORATIF PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Ifa Latifa Fitriani, SHI.
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1 (2012)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v2i1.1239

Abstract

Keadilan restoratif berpijak pada penekanan atas proses penyelesaian melalui jalur non penal dengan melibatkan pelaku dan korban.Perdamaian, pemaafan, perbaikan hubungan antara korbanpelakudan menghindari stigma negatif residivis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan restoratif. Mengingat urgensi keberadaan anak, kompleksitas dan manfaat yang ditimbulkan oleh keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), maka semakin banyak kajian dilakukan untuk mengkaji hal tersebut. Tulisan ini berupaya untuk mengkaji hal tersebut darikacamata Islam dan mengelaborasikannya dengan hukum pidana modern.
ISLAM POLITIK DALAM MEDIA MASSA Sebuah Telaah Kritis atas Pemberitaan Ideologi Politik dalam Kasus-kasus Keagamaan Budi Ayani
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i1.1289

Abstract

Istilah Islam politik merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan gejala sosial politik dikalangan aktivis atau sekelompok individu yang mendasarkan gerakan mereka dengan ideologi. Seiring dengan itu, dalam sorotan media massa, wacana Islam politik iu sudah ditentukan oleh hubungan antara; media, wacana Islam politik, serta audiensnya yang dipengaruhi oleh relasi-relasi dibaliknya seperti; kebijakan redaksional media. Tulisan ini mencoba untuk menjawab relasi apa yang melatar belakangi wacana Islam politik dihadirkan di harian Kompas dan harian Republika tentang penyerangan warga Ahmadiyah di Cekeusik, Banten pada 06-02-2001, Penyerangan Gereja di Temanggung, Jawa Tengah 07-02-2011, penyerangan warga Syiah di Sampang, Jawa Timur 28-08-2012, berita partai-partai Islam setelah verifikasi komisi pemilihan umum (KPU) Januari 2013 08-01-2013. Berdasarkan analisis isi yang berparadigma analisis wacana kritis, kedua media nasional ini (harian Kompas dan harian Republika) samasama mampengaruhi pembaca. Bedanya, harian Kompas membingkai wacana ini kedalam dinamika ke-Indonesia-an dalam kerangka kebinekaan dan kesatuan bangsa sedangkan harian Republika membungkus wacana Islam politik kedalam dinamika keislaman. Walaupun demikian kedua media ini sama-sama menekankan arti penting peran pemerintah dalam penanganan kasus Islam politik di Indonesia. Tulisan ini juga bisa dijadikan sebagai bahan kritis dalam pembacaan atas wacana Islam politik di media massa, khususnya di Indonesia.
EKSISTENSI PRINSIP SYURA DALAM KONSTITUSIONAL ISLAM Lukman Santoso, SHI, MH
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v3i1.1256

Abstract

Pola syura (musyawarah) sebagai salah satu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam, oleh para pemikir modern, dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok. Tidak saja karena jelas nasnya dalam Alquran , tetapi juga karena hal ini diperkuat oleh hadis, serta merupakan sunnah atau keteladanan Nabi. Dalam Islam, syura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan pemerintahan. Meskipun ihwal pelaksanaan Syura maupun pelembagaan syura, tidak ada nas Alquran yang memberikan paparan detail tentangnya. Namun pembentukan lembaga syura (legislatif) dalam sistem ketatanegaraan masyarakat muslim adalah sesuatu yang menjamin pencapaian tujuan-tujuan legislatif. Syura merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik.
Elit, Cultural Capital, dan Sabda Raja dalam Sukses Kepemimpinan Keraton dan Gubernur DIY Muhammad Abdul Rahim
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i1.1445

Abstract

Setelah ditandatanganinya perjanjian giyanti, maka sejak itulah kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri. Kasultanan tersebut dipimpin oleh seorang sultan. Pemimpin kasultanan dikukuhkan berdasarkan buadaya patriarki. Sehingga sultan yang memimpin lebih sering seorang laki-laki. Hal yang menjadi polemik saat ini, Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai sultan/raja kesepuluh yang memegang tahta kasultanan tidak memiliki putra mahkota. Tetapi beberapa bulan lalu, Sri Sultan HB X mengukuhkan putri sulungnya sebagai putri mahkota melalui sabda dan dawuh raja. Pengukuhan ini tidak serta merta putri sulungnya mewarisi kedudukan Sultan HB X. Keraton Ngayogyakarta memiliki paugeran yang menjadi dasar cara menentukan siapa penerus tahta Keraton. Paugeran tersebut terbentuk dari adat istiadat dan kebudayaan para leluhur Keraton Ngayogyakarta. Hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti, apakah sabda raja yang dititahkan merupakan bentuk kesepakatan para elit keraton yang berpijak pada culture capital dalam suksesi kepemimpinan dan Bagaimana elit keraton membangun culture capital dalam suksesi kepemimpinan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sabda raja bukan kesepakatan para elit keraton. Sabda raja murni keluar dari pribadi raja sendiri tanpa ada pihak internal yang ikut andil berkaitan dengan keluarnya sabda raja.Sabda raja tersebut bertentangan dengan paugeran Keraton yang selama ini berlaku dalam menentukan penerus tahta Keraton. Dalam paugeran Keraton, penerus raja ditentukan dengan musyawarah terlebih dahulu oleh internal Keraton yang memiliki hak. Sabda raja yang bertentangan dengan paugeran keraton dapat disebut sebagai tindakan kesewenang-wenangan. Culture capital elit Keraton terbangun berdasarkan aturan keraton/paugeran yang sejak dulu ditetapkan dan diwariskan kepada para elit keraton yang sekarang ini. Elit keraton sekarang berusaha untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yangsudah ada. Sabda raja tersebut juga bertentangan dengan kaidah Islam, karena dalam Islam pemimpin ditentukan melalui musyawarah terlebih dahulu oleh anggota masjelis syura / Ahl al-hall wa al-'Aqd sehingga pemimpin yang terpilih memiliki legalitas yang diakui oleh semua orang.

Page 6 of 19 | Total Record : 189

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue