In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles
181 Documents
<![CDATA[PARTAI KEBEBASAN DAN KEADILAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN MESIR TAHUN 2012 (Studi Produk dan Marketing Politik Perspektif Siyasah Syar’iyyah) ]]>
<![CDATA[Denda Anggia]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v4i1.1279
<![CDATA[Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK) merupakan partai yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin pasca revolusi bergulir. Keikutsertaanya dalam pemilu telah menimbulkan stereotip di hati masyarakat bahwa partai tersebut merupakan langkah Ikhwanul Muslimin untuk mendirikan Negara Islam, bahkan hal itu juga dijadikan peluru serangan oleh lawan-lawan politiknya. Namun segala bentuk usaha Mursi untuk meyakinkan masyarakat bahwa partainya bukan partai Islamis telah berhasil membawanya memenangi pemilihan umum. Yang menjadi pertanyaanya adalah bagaimanakah produk politik PKK?, bagaimana usaha PKK untuk meyakinkan masyarakat supaya memilihnya? dan bagaimanakah siyasahsyar'iyyah memandang kedua hal tersebut? Adapun hasil temuan dari kajian ini menunjukan bahwa, pertama PKK memiliki Produk politik yang dapat menarik perhatian masyarakat baik itu dari platform politiknya, past record serta personal characteristic yang memiliki unique selling proposition sehingga berbeda dari kandidat lainnya. Kedua, PKK berhasil memasarkan produk politiknya kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan media massa secara massif serta menggerakan kader-kader militannya untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat guna mempersentasikan produk politik tersebut. Ketiga setelah dilakukan penganalisisan dari aspek siyasah syar'iyyah maka kedua hal tersebut tidaklah kontradiktif, karena pada dasarnya produk politik PKK serta strategi pemasaran produk politik tersebut tidak bertentangan dengan syara ataupun norma-norma agama.]]>
<![CDATA[Indeks Artikel dan Ucapan Terima Kasih ]]>
<![CDATA[Inright Inright]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i1.1475
<![CDATA[Redaksi Jurnal IN RIGHT dalam edisi terbitan Vol. 6, No. 1, November 2016 ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra bebestari atas kesediaan waktu dan partisipasi aktif mereka dalam prosespembacaan kelayakan naskah-naskah yang masuk kepada redaksi. Mitra bebestari yang dimaksud adalah:1. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A2. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D3. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D4. Dr. Ahmad Patiroy, M.Si5. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag]]>
<![CDATA[PEMIKIRAN S.M. KARTOSOEWIRJO TENTANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Akbarudin AM]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v2i2.1246
<![CDATA[Menurut S.M Kartosoewirjo negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam namun tidak menganut paham yang berdasarkan Islam. Justru langkah yang diambil oleh para founding father’s, khususnya kaum nasionalis sekuler lebih memilih Ideologi Pancasila. Yang sampai saat ini eksistensinya masih dipertanyakan bahkan terkesan ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan alasan penolakan S.M Kartosoewirjo terhadap negara Republik Indonesia adalah Ideologi Islam yang lebih sempurna, pemikiran S.M Kartosoewirjo anti Kolonialisme Barat karena menurutnya sangat jauh menyimpang dari Al-Qur’an dan Hadis. Anggapan bahwa negara Indonesia telah kalah dan menyerah kepada Belanda yang dianggap kurang mampu melindungi rakyat khususnya di daerah Jawa Barat. Konsep negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan yang diusung oleh S.M. Kartosoewirjo sangat relevan jika diterapkan di Indonesia.]]>
<![CDATA[DEKONSTRUKSI PAHAM KEAGAMAAN ISLAM RADIKAL ]]>
<![CDATA[Mansur Mansur]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v5i1.1294
<![CDATA[Radikalisme gerakan keagamaan merupakan patologi sosial-keagamaanyang demikian complicated. Latar belakang kemunculannya juga demikian kompleks dan beragam. Oleh karena itu, harus dipahami secara seksama berbagai faktor pendorong tumbuh-kembangnya sehingga bisa di-mapping dan dicarikan metode yang tepat untuk mereduksi dan menundukkannya. Salah satu faktor munculnya radikalisme gerakan keagamaan adalah adanya tekstualitas dalam memahami ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, upaya merekonstruksi ulang kurikulum, sylabus dan pola pengajaran pendidikan agama di institusi-institusi pendidikan termasuk institusi perguruan tinggi, merupakan sebuah keniscayaan yang harus segera dilakukan. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika benih-benih radikalisme agama (baca: Islam) telah menjamur di institusi pendidikan, terutama sekolah atau perguruan tinggi umum. Kebanyakan para siswa/i dan mahasiswa/i memiliki pemahaman yang parsial terhadap Islam. Kurikulum dan metode pengajaran pendidikan agama selama ini hanya menekankan aspek kognitif-psikomotorik yangjauh dari nilai-nilai keagamaan yang kritis-inklusif-transformatif. Pola pengajaran pendidikan agama selama ini juga sekedar formalitas-dogmatis, lebih mementingkan simbol dan menepikan esensi agama. Model pendidikan semacam ini hanya akan menciptakan out-put kesalehan ritual dan kesadaran magis dan naif serta tidak memiliki sense of humanity.]]>
<![CDATA[Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 ]]>
<![CDATA[Udiyo Basuki]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v1i1.1213
<![CDATA[Sepanjang Orde Lama dan Orde Baru, pelaksanaan UUD 1945 sebagai norma peraturan perundangan tertinggi dan acuan praktis bernegara mengalami penyimpangan dan penyelewengan. Pada masa tersebut, membicarakan pembaruan konstitusi adalah hal yang tabu bahkan dicap sebagai tindakan subversif. Kedua rezim ini melakukan indoktrinasi berupa sakralisasi konstitusi dan tidak mengubah konstitusi. Memasuki era reformasi, terhitung sejak tahun 1999 sampai tahun 2002, UUD 1945 justru mengalami empat kali perubahan (amandemen) yang mempengaruhi struktur ketatanegaraan Indonesia. Tulisan ini menganalisisnya dari perspektif yuridis ketatanegaraan.]]>
<![CDATA[IDEOLOGI POLITIK DILEMATIS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) ANTARA GERAKAN TARBIYAH DAN PRAGMATISME ]]>
<![CDATA[Ach. Basyir]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1263
<![CDATA[Kehidupan partai politik di Indonesia hanya cenderung mengedepankan kepentingan politik praktis semata dan mengenyampingkan pada nilai ideologi. Fenomina ini mulai terlihat jelas pada pemilu 2014 ketika partai-partai politik membuang jauh-jauh persaingan antar partai demi merebut kekuasaan. Partai-partai Islam dan sekuler yang sebelumnya menjadi lawan, kemudian bergabung menjadi kawan. Berbagai partai-partai politik yang awalnya merupakan partai yang memiliki basis ideologi dan beridentitas sebagai partai kader malah bergeser menjadi partai yang pragmatis. Bahkan, kasus koalisi dengan jarak ideologi yang berbeda seperti PDIP sebagai partai nasionalis menjalin koalisi dengan partai PPP dan PKS yang mana kedua partai tersebut menjadikan Islam sebagai basis ideologinya. Selain itu, di beberapa daerah terjadi koalisi yang secara akal sehat sangat bersebrangan antara PKS dengan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang secara formal PDS merupakan partai umat nasrani. Oleh kerena itu, penulis menganggap penting meneliti hal ini lebih lanjut.Penelitian ini menemukan bahwa, partai politik yang memiliki latar belakang ideologi Islam seperti PKS lebih cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis daripada nilai ideologi yangdimilikinya. Sehingga dimana partai tersebut yang pada awalnya berbasis religius (islam) dan merupakan partai doktriner, kini berbalik arah semakin mendekatkan diri dan terbuka pada partai yang berideologi sekuler ataupun nasionalis. Hal itu dilakukan demi kepentingan pragmatis dan upaya mendapatkan meja kekuasaan.]]>
<![CDATA[Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada di Jombang ]]>
<![CDATA[Atiqotul Maula]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i1.1446
<![CDATA[Perempuan merupakan mahluk Tuhan yang diberikan begitu banyak anugrah, merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa. keterlibatannya dalam segala aspek kehidupan mempunyai warna khusus. Seperti halnya keterlibatannya dalam dunia politik adalah sebuah keniscayaan. untuk menggakomodir segala kepentingan perempuan dalam kebijakannya. untuk memberi warna baru bagi dunia politik. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik pada masa sekarang sudah tidak terhindarkan lagi. Hal ini menjadikan wacana dan isu perempuan menjadi isu strategis baik ditingkat internasional,nasional maupun lokal. Hal ini didukung oleh kebebasan perempuan sebagai manusia yang merdeka dan bebas. Adanya kebebasan untuk menentukan pilihan menjadi salah satu pendukung masuknya perempuan dalam dunia politik. Hasil penelitian tentang perempuan dan politik dalam kontestasi Pilkada di Jombang yang dialami oleh Hj Munjidah Wahab didalamya adalah merubah paradigma berfikir kaum laki-laki yang bias gender untuk memberikan ruang kepada perempuan dalam dunia politik, memiliki daya saing yang kuat dan berdaya agar dapat berperan lebih strategis dan optimal. Serta memberikan energi positif didalam relasi politik antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan sebuah Negara maupun daerah yang berkeadaban serta ramah perempuan. Hal ini tidak terlepas dari modal politik Hj. Munjidah Wahab yaitu modal kultural, dan modal simbolik, yang merupakan putri seorang Ulama'besar di Jombang.]]>
<![CDATA[KEKERASAN TERHADAP PENGIKUT ALIRAN YANG DINILAI SESAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi terhadap Ahmadiyah di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Rofiqoh Zuchairiyah]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v1i2.1224
<![CDATA[Berdasarkan hasil penelitian, kekerasan yang dialami oleh anggota Ahmadiyah, kekerasan terjadi disebabkan karena doktrin masyarakat dan kelompok organisasi keagamaan yang menganggap Ahmadiyah telah keluar dari jalur Islam sehingga membuat keyakinan kelompok lain terusik termasuk kelompok keagamaan Islam di Indonesia. Negara wajib melindungi suatu agama yang dianut oleh suatu bangsa/Negara dan akan melindungi hukum-hukum yang ada di dalam agama itu dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus bersikap tegas baik terhadap Ahmadiyah maupun masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri akan melindungi anggota Ahmadiyah dari bentuk kekerasan apapun yang diperoleh dari kelompok tertentu dan masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan bagi anggota Ahmadiyah menurut Fiqh Siyasah dengan cara memberikan hak-hak asasi mereka sebagai manusia yang sama derajatnya dengan manusia yang lain, agar terciptanya suatu kedaulatan, keadilan, persamaan, dan persatuan dalam suatu negara. Islam sendiri memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat baik terhadap yang lain dan melarang praktikpraktik kekerasan yang terjadi di masyarakat. Tujuan Islam sendiri untuk memelihara jiwa, akal, harta, agama, dan keturunan. Islam juga mengajarkan untuk berbuat baik dan hidup damai terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, kekerasan yang dialami oleh anggotaAhmadiyah tidak dibenarkan dalam Islam dengan alasan apapun jugabaik berupa fisik maupun psikis.]]>
<![CDATA[PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA ]]>
<![CDATA[Maulan Syahid]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v4i1.1274
<![CDATA[Mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang kurang fair terhadap perempuan atas laki-laki, khususnya dalam bidang politik. Hal ini salah satunya didasarkan pada penafsiran secara tekstual Qs. An-Nisa ayat 34. Pernyataan tersebut mengundang banyak kritik dari berbagai feminis, salah satunya adalah Siti Musdah Mulia. Dalam gagasannya, Musdah mengharuskan perempuan untuk berperan aktif dalam dunia politik. Tulisan ini ingin mengulas bagaimana paradigma pemikiran Musdah tentang peran politik perempuan dan bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap peran politik perempuan yang digagas Musdah tersebut. Menurut Musdah, peran perempuan dalam dunia politik dapat menempati berbagaikedudukan, antara lain sebagai pemimpin negara, anggota dan pemimpin partai politik, serta dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Peran perempuan dalam politik mutlak dibutuhkan demi terwujudnya negara yang demokratis. Dalam catatan sejarah Islam juga terdapat beberapa nama perempuan yang berperan aktif dalam bidang politik misalnya Ratu Bilqis, dan sejumlah sahabat wanita pada masa Khalifah Rasyidin. Dengan demikian, peran politik dalam pemikiran Musdah dapat berupa keterlibatan aktif perempuan dalam pemilihan umum, partai politik dan pemegang kekuasaan Negara. Pemikiran ini didukung oleh fikih siyasah yang menyatakan bahwa perempuan harus berperan aktif demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.]]>
<![CDATA[Sekapur sirih dan Daftar isi ]]>
<![CDATA[Inright Inright]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v7i1.1470
<![CDATA[Dalam edisi Vol. 7, No. 1, November 2017 ini, IN RIGHT memuat diskursus tentang Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam, Perda Syari’ah, Formulasi Negara Islam, danPolitik Sabdaraja. Tema-tema yang disajikan kepada para pembaca dalam edisi ini tentu layak direspon dan dikembangkan pada edisi terbitan selanjutnya, sehinggamemperluas wawasan dan spektrum kognisi yang pada gilirannya merambah wilayah afeksi dan psikomoterik di tengah masyarakat. Selamat Membaca!!!]]>
