In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles
181 Documents
<![CDATA[DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU PASCA ERA ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014 ]]>
<![CDATA[Fandy Abdurrahman]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1268
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang dinamika Nahdlatul Wathan Lombok Timur dalam pemilu pasca orde baru sampai pemilu 2014. Nahdlatul Wathan terbagi dalam Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani. Keduanya menggunakan memilih berafiliasi dengan partai politik apapun pada setiap pemilu. Karena dalam menentukan pilihannya, Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani menimbang-nimbang partai politik mana yang lebih memberi manfaat dan membawa kerugian yang minim karena partai politik yang dipilih oleh Nahdlatul Wathan Pancor danNahdlatul Wathan Anjani akan menentukan perkembangan Nahdlatul Wathan ke depan. Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani dalam penyebaran ajarannya sebagai tujuan dari berafiliasi dengan partai politik dan jabatan di pemerintahan eksekutif dan legislatif, tetap menjunjung tinggi nilai syari’at Islam yaitu menggunakan asas keadilan, persamaan, toleransi, solidaritas dan kemerdekaan sesuai dengan konsep mabadi’ syari’ah.]]>
<![CDATA[Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina ]]>
<![CDATA[Nyak Fadhlullah]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v7i1.1456
<![CDATA[Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat merupakan produk fiqh yang dirumuskan menjadi hukum positif untuk diterapkan di wilayah teritorial Provinsi Aceh. Terjadiperdebatan tentang metode dalam merumuskan qanun jinayat, apakah mengikuti metode istimbath dalam bahasan kajian ushul fiqh atau tidak. Tulisan ini ingin melihat bagaimana metode istimbath dalam perumusan qanun jinayat khususnya Pasal 33 tentang Zina dan bagaimana asas serta prinsip yang digunakan didalamnya sehingga Qanun yang diterapkan sekarang di Aceh ini dapat diterima semua kalangan dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam tentunya.]]>
<![CDATA[KONSEP UMMAH DALAM PIAGAM MADINAH ]]>
<![CDATA[Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v2i1.1234
<![CDATA[Piagam Madinah adalah salah satu konstruksi sosial yang pernah terbangun dalam sejarah awal Islam di bawah kontrol Nabi Muhammad Saw. Ia adalah şahifah paling berharga yang menjadi bukti kongkrit praktek politik Islam paling egaliter yang menghargai setiap jenis manusia; suku, ras dan agama untuk hidup bermasyarakat dengan prinsip tanggung jawab dan amanah. Dari şahifah ini kemudian dapat diambil banyak hal tentang bagaimana hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok sosial mesti benar-benar terpelihara. Siapapun dia dan darimanapun dia apabila mentaati perjanjian ini akan mendapat keuntungannya. Begitu pula sebaliknya, siapapun dia dan dari manapun dia bila mengingkarinya tidak akan luput dari konsekuensinya. Kaum Muslim jauh hari telah mampu hidup berdampingan dalam keberagaman dan keberagamaan, tanpa harus mempelajari demokrasi, pluralisme danhumanisme seperti yang akhir-akhir ini dipropagandakan; seolah kaumMuslim tidak demokratis, tidak menghargai adanya pluralitas, dan tidak humanis. Namun demikian, di tengah kompleksitas kesan yang terbangun bagaimana keadaan kaum Muslimin saat ini, sisi optimisme untuk selalu berbuat baik dan berjuang di jalan Allah demi kesejahteraan umat manusia adalah hal yang harus selalu terpatri di benak kaum Muslimin. Dan Piagam Madinah merupakan salah satu cermin berharga bagaimana upaya yang demikian itu selalu menjadi cita-cita kaum Muslimin untuk bisa menjadi payung bagi seluruh lapisan masyarakat dan manusia padaumumnya.]]>
<![CDATA[CITRA KESALEHAN DALAM POLITIK: STUDI TENTANG PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP CAPRES-CAPRES DALAM PILPRES 2014 ]]>
<![CDATA[Rini Ikawati]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v4i2.1284
<![CDATA[Adanya citra kesalehan yang dijadikan strategi dalam kampanye oleh capres-capres dalam pilpres 2014 untuk melahirkan preferensi dari masyarakat Desa Sidoharjo yang mayoritas memeluk agama Islam merupakan latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui citra kesalehan dalam mempengaruhi preferensi dukungan politik masyarakat Desa Sidoharjo terhadap capres-capres dalam pilpres 2014. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik yang dianalisis dengan menggunakan Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response), penyusun menemukan bahwa citra kesalehan tidak efektif dalam memberikan pengaruh preferensi dukungan politik masyarakat Desa Sidoharjo terhadap capres-capres dalam pilpres 2014, meskipun dalam penyajiannya citra kesalehan ini intens ditampilkan dalam media televisi. Citra kesalehan ditampilkan dengan berbagai variasi dan juga diberikan secara berulang-ulang bahkan termasuk didalamnya ada beberapa tokoh yang secara tidak langsung ikut berperan menambah kekuatan stimulus ini. Namun ternyata citra kesalehan ini hanya sebatas stimulus yang dilakukan capres. Karena citra kesalehan ini tidak diterima oleh masyarakat Desa Sidoharjo, sehingga komunikasi tidak dapat berjalan dan bahkan menimbulkan efek yang berbalik arah. Citra diri kelas, citra diri ideologi, citra diri jabatan ideal, dan citra politik menjadi citra yang dominan dalam memberikan pengaruh preferensi dukungan politik masyarakat Desa Sidoharjo terhadap capres-capres pilpres 2014.]]>
<![CDATA[Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ]]>
<![CDATA[Ro'is Alfauzi]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v11i1.2134
<![CDATA[Provinsi Ibu Kota Jakarta Merupakan bagian terpenting dari Negara Indonesia, provinsi ini sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia, sebagai daerah yang mempunyai keistimewaan, jakarta menjadi pusat berbagai bisnis mulai dari skala nasional hingga internasional dan sebagai daerah padat penduduk, Jakarta juga merupakan tujuan utama para perantau untuk mencari pekerjaaan. Sebagai provinsi daerah otonom khusus maka perlu diberikan kekhususan tugas, hak dan kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam konsideran huruf a dan b UU No. 29 Tahun 2007 yang berlaku sebagai hukum positif saat ini. Maka dalam praktik otonomi tersebut DKI Jakarta juga berbeda dalam mengurusi rumah tangganya sehingga Pemimpin daerah/Gubernur juga mempunyai fasilitas khusus seperti dapat menhadiri siding cabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota NKRI.]]>
<![CDATA[SISTEM BIROKRASI DAN KEKUASAAN MASYARAKAT SUKU SASAK ]]>
<![CDATA[Agus Dedi Putrawan]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v2i2.1251
<![CDATA[Penelitian ini membahas sistem birokasi dan kekuasaan suku sasak, di mana tuan guru hingga saat ini mempunyai peran penting dalam perubahan birokrasi dalam masyarakat sasak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa birokrasi dan kekuasaan masyarakat Sasak mengalami perkembangan. Semula birokrasi dan kekuasaan masyarakat sasak patrimornial terpengaruh terpangaruh oleh kekuasaan kerajaan Majapahit, di mana kaum bangsawan (raja) sebagai penguasa penuh. Berkuasanya kerajaan Karang Asem Bali merubah pola kekuasaan dan birokrasi berdasarkan kasta. Hingga kemudian datang kesultanan Makasar dan para mubaligh dari jawa timur yang kemudian membebaskan dari kekuasaan dan birokrasi yang berdasarkan kasta. Di sinilah kemudian hingga kini kekuasaan mubaligh yang kemudian disebut tuan guru mempunyai peran penting dalam merubah sistem birokarsi dan kekuasaan suku sasak dari tradisional menjadi rasional.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Sakban Khusen]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v5i2.1440
<![CDATA[Konsep human rights city adalah sebuah konsep kota hak asasi manusia (HAM) yang diluncurkan pada tahun 1997 oleh People's Movement for Human Rights Education/Learning. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut terutama oleh World Human Rights Cities Forum (WHRCF). Semenjak gerakan global ini mendapatkan pengakuan dan dukungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2013 melalui Resolusi Dewan HAM PBB No. 24 tahun 2013 mengenai peran pemerintah daerah dalam penghormatan dan perlindungan HAM, maka konsep ini mulai dikenalkan di Indonesia yang kemudian diterjemahkan sebagai kabupaten/kota ramah HAM. Kabupaten Wonosobo adalah salah satu kabupaten yang sedang menerapkan konsep human rights city ini. Lalu, apa yang melatarbelakangi Kabupaten Wonosobo menerapkan konseptersebut dalam sebuah kebijakan publik, dan bagaimana kebijakan tersebut bila dipandang dari kacamata siyasah dusturiyyah? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dilatarbelakangi oleh program dari pemerintah pusat seperti RANHAM jilid 3, Permenkumham no. 25 tahun 2013, inspirasi dari Kota Gwangju sebagai human rights city, adanya fitur-fitur kompatibel sebagai modal awal menjadi kabupaten ramah HAM, dan juga dukungan dari WHRCF. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dan kerangka kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. KebijakanKabupaten Wonosobo Ramah HAM ini sangat sejalan dan relevan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara imam dan rakyat. Kewajiban ulil amri melakukan kebijakan sebagai pengaturan bagi rakyatnya/warganya demi terwujudnya kemaslahatan bersama sangat tercermin dalam keseluruhan proses kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Namun, karena kurang meratanya sosialisasi dari pihak Pemda terhadap warga Kabupaten Wonosobo, menyebabkan ketidaktahuan sebagian warga terhadap kebijakan ini, khususnya mereka yang tinggal di daerah pinggiran kota dan pedesaan.]]>
<![CDATA[POLITIK KEAGAMAAN DI INDONESIA (Studi Kedudukan Agama dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Siti Jahroh]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v1i1.1218
<![CDATA[relasi agama dan negara telah menjadi diskursus yang klasik, baik di dunia luar maupun Indonesia. Setidaknya terdapat tiga polarisasi relasi, yaitu; integral, sekular dan bentuk ketiga (apropriasi). Indonesia bukan integral dan bukan pula sekular melainkan bentuk ketiga. Tulisan ini mengelaborasi tentang penelusuran relasi ketiga tersebut dalam sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia.]]>
<![CDATA[Cultural Capital dan Kharisma Kiai dalam Dinamika Politik: Studi Ketokohan K.H. Maimun Zubair ]]>
<![CDATA[Siti Mu’azaroh]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1451
<![CDATA[K.H. Maimun Zubair (K.H. Maimun) merupakan salah satu kiai yang cukup terkenal. Sebagai tokoh agama yang sangat dikagumi, ia memiliki pengaruh cukup signifikan. Baik peran pentingnya sebagai pengasuh pondok pesantren,maupun peran sentralnya dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Adanya peran ganda ini, justru membuat aura kharismatik K.H. Maimun menjadi kuat baik di tengah masyarakat yang sering menjadikannya sebagai pemberi nasihat, maupun sebagai Ketua Majelis Syura dalam partai PPP. Cultural capital merupakan sebuah nilai atau budaya yang telah diterima dan diyakini masyarakat mampu memberikan jaminan tertentu. Sehingga, sebagai figur yangsangat alim, K.H. Maimun dapat memberikan ketenangan baik dalam lingkup masyarakat maupun lingkup pemerintahan. Oleh karena itu, perlu mencari tahu bagaimana relevansi ketokohan K.H. Maimun Zubair dan apa sebenarnya kontribusinya dalam kehidupan politik praktis di Indonesia, khususnya dalam PPP. Cultural capital berawal dari berbagai simbol yang ada di masyarakat di antaranya yaitu kharisma, kepercayaan makna barokah, perasaan simpati karena kesederhanaan dan kealiman tokoh dan lain sebagainya. Inilahyang kemudian menguatkan posisi K.H. Maimun di masyarakat dan lingkungan partainya. Dengan kesempatan ini, K.H. Maimun berusaha melakukan penyeimbangan untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politikpraktis (simbiosis mutualis). Sehingga, PPP dapat menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai keislaman.]]>
<![CDATA[TEORI BATAS HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR ]]>
<![CDATA[Moch. As’at Sa]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v1i2.1229
<![CDATA[Tulisan ini membahas teori batas hukuman terhadap tindak pidana pencurian dalam pemikiran Muhammad Syahrur yang menjelaskan bahwa kata-kata qatha‘a dalam konteks pencurian bisa diartikan sebagai pemotongan secara fisik maupun non fisik. Syahrur menilai bahwa pemotongan secara fisik pada ayat tersebut merupakan hukuman maksimal (batas atas) yang bisa diterapkan sedangkan pemotongan non fisik dengan pemotongan kekuasaan atau kemampuan tangan pencuri agar tidak bisa mencuri dengan memasukkannya ke dalam penjara merupakan hukuman yang bisa diterapkan di bawah batas atas tersebut itu berarti ruang ijtihad manusia berada di bawah batas atas tersebut.lebih lanjut Syahrur mengusulkan kepada Majlis Syari’at untuk menentukan kriteria-kriteria bagi pencuri yang mendapatkan hukuman maksimal. Dari pemikiran Syahrur dapat disimpulkan Makna filosofis dari pemikiran Syahrur yaitu bentuk kritik terhadap hukuman potong tangan karna Syahrur menganggap hukuman potong tangan terlalu kejam. Muhammad Syahrur dalam pemikirannya lebih mengedepankan rasionalitas, Syahrur cenderung menyampingkan hadist dan sahabat nabi oleh sebab itu pemikiran Syahrur dianggap sebagian Ulama’ tidak mempuyai dasar, namun tidak sedikit pula Ulama’ yang menjadikan pemikiran Syahrur sebagai metode ijtihad]]>
