Articles
249 Documents
Search results for
, issue
"Ilmu Administrasi Negara"
:
249 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E2072171021, Muhammad Iskandar]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Pinoh Utaraâ€. Penelitian ini merupakan upaya penulis untuk mengkaji proses implementasi dari kebijakan penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Melawi, yang mana kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori George Edward III. Berdasarkan hasil penelitin diketahui bahwa, proses implementasi kebijakan tersebut belum berjaan dengan optimal. Adapun hambatan yang mempengaruhi belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Camat Pinoh Utara sebagai bagian dari penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Melawi meiputi beberapa factor diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan identifikasi dan analisis yang dilakukan bahwa faktor-faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Pinoh Utara yaitu komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah tingkat Kebupaten, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia dan ketersdiaan sarana serta prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak) ]]>
<![CDATA[Mulyono, Edy]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, serta berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Melalui metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, sudah terimplementasi dengan cukup baik, hal ini dikarenakan sistem e-procurement memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel dan mampu mengurangi praktek KKN dan premanisme dalam proses lelang. Penawaran proyek konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Pontianak dapat dengan mudah diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi di Kota Pontianak dengan memanfaatkan layanan LPSE Kota Pontianak. Hanya saja terlepas dari manfaat penerapan e-procurement oleh Dinas PU, masih terdapat beberapa hal yang masih sulit untuk diwujudkan, terutama pada aspek penentuan pemenang lelang, kendati dalam e-procurement diatur kriteria pemenang lelang, tetapi persaingan kurang sehat diantara perusahaan masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Selain itu terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi e-procurement yaitu masih banyak peserta lelang dan petugas penyedia jasa dan pengguna jasa yang kurang memahami sistem e-procurement di LPSE karena kurang mendapatkan sosialisasi, permasalahan lainnya yaitu sistem layanan LPSE yang menggunakan internet masih sering mengalami ganguan, karena belum didukung dengan infrastrktur yang memadai.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[E/2072141063 - 2016, Rudy Kurniawan]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat propinsi, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unit yang memiliki peran strategis. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Nomor 105 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada pasal 179 dinyatakan bahwa secara umum tugas Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan inventarisasi, pengadaan dan pengamanan aset, pemeliharaan dan pendayagunaan aset dan perlengkapannya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.  Sebagai unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Akan tetapi terdapat beberapa kendala, baik yang berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Hal yang sangat utama adalah profesionalitas Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas-tugas tersebut, sumber daya organisasi seperti peralatan kerja (komputer, penyimpanan data), dan sistem informasi (manajemen data dasar) untuk pengumpulan data aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun kendala eksternal dalam dalam melaksanakan tugas tersebut antara lain menyangkut dukungan (supporting) dari legislatif terutama dukungan penganggaran bagi kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kapuas Hulu akan berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan secara tepat waktu.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN PADA SATUAN RESKRIM POLISI RESORT BENGKAYANG ]]>
<![CDATA[E/2072151018 - 2017, Heri Purnomo]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis implementasi diversi dan penanganan anak pelaku tindak kriminal yang Belum Berumur 12 Tahun pada Satuan Reskrim Polres Bengkayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun belum sesuai dengan harapan. Hal tersebur disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1) komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, belum terlaksana secara maksimal. Karena masih adanya pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban; 2)iDisposisi atau sikap pihak penegak hukum dalam melaksanakan diversi dan penanganan anak belum terlaksana secara komprehensif, sehingga belum dapat sepenuhnya membawa perubahan baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum; 3) Sumber daya yang tersedia seperti kemampuan petugas, finansial dan sarana prasarana dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2015 masih terbatas; 4) Pelaksanaan struktur birokrasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2015 terlihat belum optimal. Karena tidak adanya otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan dan pandangan yang sempit dari pihak penegak hukum yang dapat menghambat terjadinya diversi antara korban dan pelaku.]]>
<![CDATA[SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Suatu Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak) ]]>
<![CDATA[Augustianti, Sintya]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (404.206 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses penjatuhan sanksi administrasi disiplin, mencari faktor pendorong terjadinya pelanggaran disiplin dan mengidentifikasi dampak penjatuhan sanksi administrasi terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian ditemukan bahwa proses penjatuhan sanksi administrasi disiplin yang ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak belum optimal dilaksanakan, faktor penyebabnya karena kurang tegasnya atasan atau pejabat yang berwenang menghukum. Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan disarankan bagi Pejabat yang berwenang menghukum harus memiliki disposisi yaitu watak dan karakter yang memegang teguh komitmen, kejujuran dan sifat demokratis, Badan Kepegawaian Daerah harus intens berkomunikasi dengan Pejabat Struktural yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, Badan Kepegawaian Daerah harus meningkatkan kinerja dan Sumber Daya Aparatur Tim Badan Pertimbangan Disiplin Kepegawaian (BAPERDISPEG) dan Pejabat Struktural yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Kata kunci : Sanksi Administrasi, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil.]]>
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E/2072151138 - 2017, Misbah Sumantri]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kinerja Bagian Umum  Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak dalam penyusunan produk hukum daerah dan penyusunan Sistem Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Umum yang disinergiskan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi setiap tahunnya dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini juga menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak dalam proses penyusunan produk hukum daerah dan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak sudah berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan produk hukum daerah selama ini. Dalam penyusunan Sistem Rencana Kerja dan Anggaran daerah ini sangat diperlukan data dan informasi yang akurat sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima semua pihak yang ada dimasyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[E/2072141044 - 2016, Sarbani]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Chalres O Jones yaitu proses implementasi yang terdiri dari tahap pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.  Menggunakan metode deskriptif hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tetang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kurang berjalan efektif dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai. Hal ini tercermin dari proses pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Dari aspek organisasi, pimpinan di Badan Kepegawaian Daerah belum mampu menerapkan kepemimpinan yang baik untuk mengerakan para bawahan untuk dapat menerapkan perilaku disiplin dalam melaksanakan tugas, meskipun sudah terdapat struktur dan hirarkis kewenangan dalam organisasi. Dari aspek interpretasi, implementasi kebijakan disiplin pegawai sudah didukung dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kepada, namun hal tersebut kurang diterapkan dengan baik oleh pimpinan dan bawahan. Dari aspek aplikasi, disiplin pegawai terhadap ketenutuan jam kerja masih rendah, karena masih ditemukan pegawai yang lambat masuk kerja dan pulang lebih awal. Dilihat dari aspek cara berpakaian dan bertingkah laku, masih ditemukan berapa PNS yang tidak disiplin dalam berpakaian terutama dalam mengenakan atribut pakaian dinas. Kurang efektifnya proses implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi yang kurang optimal; kurangnya sumber daya; yaitu pejabat eselon yang berani memberikan sanki kepada pelanggar disiplin, masih rendahnya motivasi dan komitmen dalam nenegakkan disiplin pegawai; dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai ketentuan disiplin apabila ada pegawai yang meninggalkan jam kerja dengan alasan dinas.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG TEKNIS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[E/2072151034 - 2017, Honorata Ratna]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu bidang yang menjadi sorotan pegawai Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah dewasa ini adalah  pelayanan dibidang Administrasi Kepegawaian. Kondisi pelayanan administrasi kepegawaian selama ini citranya cukup  buruk disebabkan tidak adanya kepastian sistem dan prosedur karena tidak jelas, terlalu banyak persyaratan dan beragam, proses layanan yang berbelit-belit dan lama serta tidak ada batas waktu, pungutan biaya layanan cukup mahal dan adanya nuansa kepentingan pribadi. Buruknya kondisi pelayanan ini pencerminan dari gagalnya proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah. Dalam upaya mewujudkan reformasi pelayanan publik khususnya bidang kepegawaian di Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah diperlukan komitmen dan kreatifitas serta inovasi yang kuat dari kepala daerah, dinas instansi terkait dan segenap aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah untuk membangun sistem yang baik di bidang pelayanan publik (Renstra Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah. 2015). Sebagai langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kepegawaian dalam rangka mengsukseskan program kebijakan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Standar Operasional Prosedur, maka sudah sewajarnyalah Badan Kepegawaian Daerah mengoptimalkan kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai akan semakin baik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[E/2071141008 - 2016, Silverius Tey Seran]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan e-PUPNS di IPDN Kampus Kalbar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan program, antara lain : adanya overlapping tugas – tugas dilapangan, konsistensi user dan petugas pelaksanaan program masih rendah, serta kurangnya monitoring dan evaluasi program oleh petugas. Permasalahan tersebut dapat dijadikan acuan perbaikan sehingga pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil selanjutnya di IPDN Kampus Kalbar dapat berjalan dengan baik. Program e-PUPNS membawa dampak positif bagi Pegawai Negeri Sipil di IPDN Kampus Kalbar khususnya dalam penyimpanan data kepegawaian, baik berupa hardcopy, maupun softcopy.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN ]]>
<![CDATA[E/2071151019 - 2017, Parlindungan Hutapea]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu upaya pemerintah kota Pontianak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan melalui retribusi daerah melalui retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial sehingga harus digali secara optimal sehingga penerimaan retribusi parkir akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah. Adapun permasalahan yang dijumpai dalam proses implementasinya masih dijumpai beberapa masalah seperti : a. Badan usaha yang tidak memiliki izin tempat parkir dan tidak menyedikan tempat parkir seperti beberapa hotel yang terdapay di jalan Gajah Mada Pontianak yang belum memiliki izin tempat parkir dan tempat parker, b) Adanya Juru Parkir yang memiliki izin dan bukan dibawah binaan Dinas Perhubungan sehingga menggunakan badan jalan untuk parkir kendaraan. Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah Kota Pontianak telah mengimplementasikan Peraturan tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui penyebab banyak yang belum memiliki izin tempat parkir oleh Seksi Rekayasa Lalulintas pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Dalam upaya menilai keberhasilan implementasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir di Kecamatan Pontianak Selatan peneliti menggunakan teori Charles O?Jones, yaitu, organisasi, intepretasi dan aplikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di Kecamatan Pontianak Selatan kurang berjalan efektif. Pelaksana Kebijakan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sosialisasi belum rutin dan kegiatan sosialisasi juga masih dirasakurang baik oleh masyarakat. Pedoman program dalam menjalankan Perda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran hanya mengacupada SOP, pada SOP tersebut mendapat keluhan dari masyarakat karena lama dalam mendapatkan izin perparkiran.]]>
