cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 9   10   11   12   13 
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BENGKAYANG E/2072141002 - 2016, Barry
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang bidang yang menangani kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup adalah Bidang Amdal dan Penataan Hukum Lingkungan dan Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.  Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi Instansi Lingkungan Hidup di Daerah untuk memberikan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif  ataupun pelayanan dasar kepada masyarakat. Masih belum optimalnya pelaksanaan  Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup  pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang, untuk itu dilakukan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkayang yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi itu sendiri sekaligus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkayang.
EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN BANTUAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA E/2071151021 - 2017, Triatmojo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini menilai tingkat keberhasilan Program Penyediaan Bantuan Bahan Pustaka Perpustakaan Desa di Kabupaten Kubu Raya menggunakan indikator  yang merujuk pada pemikiran Bridgman dan Davis yang mengacu pada indikator input, proses dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Evaluasi Program Bantuan Bahan Pustakan Perpustakaan Desa di Kabupaten Kubu Raya belum berjalan dengan baik. Pada indikator input Sumber daya manusia petugas pengelola yang masih ragkap jabatan selain itu juga belum mengikuti pelatihan perpustakaan, belum adanya alokasi pengganggaran untuk perpustakaan desa serta sarana dan prasarananya masih minim. Pada indikator proses perencanaan sudah sesuai dengan mekanisme penganggaran, penentuan desa yang mendapatkan bantuan buku  kurang terkoordinasi dengan baik kepada pemerintah Kecamatan dan Desa. Pengaadaan buku sudah sesuai hanya saja buku-buku yang diberikan kurang memperhatikan potensi masing-masing desa.  Pada indikator output pengunjung Perpustakaan serta anggota  perpustakaan desa masih minim jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masing-masing desa. Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka disarankan pada indikator input, perlu menunjuk petugas khusus dalam mengelola perpustakaan desa dan mengikuti pelatihan perputakaan, dalam penganggaran perlunya adaya penegasan penggunaan alokasi dana desa untuk perpustakaan desa.  Indikator proses, perlunya  koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penentuan desa yang mendapatkan bantuan dan pengaadaan buku setiap desa sebaiknya memperhatikan potensi masing-masing desa sehingga desa penerima bantuan buku. Indikator output, perlunya sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Desa setempat mengenai keberadaan perpustakaan desa agar masyarakat mau berkunjung ke perpustakaan untuk .menumbuhkan minat dan budaya baca
PERANAN KELUARGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK E/01212009 - 2016, Sri Murni
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa peranan keluarga selaku motivator, fasilitator dan mediator dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Pontianak Tenggara serta faktor penghambat dan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran keluarga sebagai motivator, fasilitator dan mediator dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Pontianak Tenggara belum berjalan maksimal karena masih ada anak remajanya yang terlibat sebagai korban narkoba. Belum maksimalnya peran keluarga tersebut terlihat dari beberapa kondisi seperti : pengasuhan anak belum dilaksanakan dengan baik, belum mampu menunjukkan teladan dan mewujudkan diri sebagai motivator, fasilitator dan mediator untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, belum terbangunnya komunikasi yang baik kepada anak, kurangnya penanaman disiplin sejak usia dini, kurangnya pengawasan terhadap pergaulan anak dan lingkungan anak baik itu pergaulan dilingkungan keluarga maupun tempat dimana anak sering beraktivitas seperti disekolah dan lingkungan luar. Dalam rangka mewujudkan peran keluarga sebagai motivator, fasilitator dan mediator diharapkan orang tua, mampu memberikan dampak pada perubahan pada berbabagai aspek kehidupan anak remajanya baik secara fisik, sosial, ekonomi psikologi dan kultur/budaya. Pentingnya perwujudan hal ini juga berkaitan secara langsung terhadap kehidupan masa depan anak, bangsa dan Negara.
KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH E/2072141050 - 2016, Ridwani
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting  dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi public yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Kabupaten merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Kinerja dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa,  kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasan yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet.
KINERJA PEGAWAI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH DI BAPPEDA KABUPATEN SINTANG E/2072151106 - 2017, Yohanes Ramon
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Kepemerintahan  Yang  Baik   (Good Governance)   bersama  dengan     dunia  usaha (corporate governance)  dan masyarakat  (civil society).  Ketiga  unsur  tersebut  harus   berjalan selaras dan serasi dengan peran  dan tanggungjawab masing-masing. Aparatur  Negara  sebagai  penyelenggara Negara dan pemerintahan diberikan  tanggungjawab  untuk  merumuskan  langkah-langkah  strategis  dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang dilakukan pegawai di Bappeda Kabupaten Sintang justru belum sepenuhnya optimal di lakukan pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja. Hal ini dapat dilihat diantaranya pegawai masih belum memahami tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah untuk menunjang kinerja pegawai, masih dijumpai adanya pegawai yang belum memanfaatkan waktu luang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, masih terlambatnya penyelesaian laporan. Untuk itulah berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka masalah tersebut menarik untuk diteliti. Penataan Kepegawaian terus berlangsung dan sekarang Manajemen Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru (UU No. 23 tahun 2014), dilakukan banyak perbaikan. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 mulai diperbaiki. Kondisi kepegawaian yang ada sekarang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penerimaan pegawai di masa lalu. Proses penataan kepegawaian selain melalui rekrutmen, pengorganisasian, juga sangat ditentukan iklim kebijakan pemerintahan dan atau pemerintah daerah dalam mensejahterakan pegawai negeri, melalui kenaikan gaji  dan pemberian tambahan penghasilan. Penataan kepegawaian termasuk penataan kebijakan dalam pemberian tunjangan menjadi salah satu prioritas yang diimplementasi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja atau prestasi  pegawai. Kondisi yang demikian akan menuntut konsekuensi logis mengenai kemampuan pimpinan yang harus dapat menciptakan suasana kondusif yang mampu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada bawahannya untuk  tumbuh, berkembang, serta berprestasi dalam suasana organisasi yang dinamis.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 E/2092151004 - 2017, Debby Nailufa
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan ingin mengungkapkan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik  Kaum Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kota Pontianak. Pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara dan Dokumentasi, analisa data di laksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dapat penulis deskripsikan bahwa hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kota Pontianak tersebut yang menempatkan sebanyak 7 (tujuh) orang perempuan sebagai calon terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pontianak, hal ini menunjukkan adanya peningkatan perolehan kursi caleg perempuan dibandingan dengan periode sebelumnya yang hanya menempatkan 6 (enam) orang caleg perempuan terpilih di DPRD Kota Pontianak. Dengan jumlah 7 (tujuh) orang perempuan yang dinyatakan terpilih sebagai anggota DPRD Kota Pontianak hasil pemilihan pemilihan umum Tahun 2014, atau 15,5% dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kota Pontianak sebanyak 45 Orang, merupakan angka yang masih sangat jauh dari yang diharapkan, adanya affirmative terhadap perempuan yang mensyaratkan sekurang-kurang 30% (tiga puluh persen) penyertaan perempuan dalam pencalonan yang diajukan oleh partai politik, kiranya perlu dilakukan peningkatan jumlah caleg perempuan yang dilakukan oleh partai politik. Selanjutnya, penulis memberikan saran agar pengurus partai politik melihat kaum perempuan sebagai aset besar untuk memperoleh suara, kepada caleg dari kaum perempuan itu sendiri diharapkan dapat membangun gerakan bersama disemua lapisan masyarakat, kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi maksimal untuk membangun kesadaran politik kaum perempuan, guna untuk meningkatkan partisisipasi politik kaum perempuan khususnya, dan masyarakat kota Pontianak secara umum pada pemilu legislatif berikutnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDARISASI MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUTUSSIBAU E/2072141083 - 2016, Masuhardi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan  Standarisasi Mutu Pendidikan  merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan cara dibuatnya standarisasi Mutu Pendidikan yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 153/U/2015 tentang tujuan akhir nasional tahun pelajaran 2014/2015. Upaya peningkatan mutu pendidikan, yang muaranya adalah terwujudnya produk pendidikan yang bermutu, merupakan upaya yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, baik pada aspek manajemen pendidikan, pelaksanaan pembelajaran, pengawasan, penilaian, maupun kebijakannya. Standarisasi kelulusan 3,01 sesuai dengan Nomor 421.3/411/DIKMEN maret 2014 yang diberlakukan pada tahun pelajaran 2014/2015. Pada sistem standar Mutu Pendidikan ini, dari 207 peserta (97,10%) di SMK Negeri 1 Putussibau yang mengikuti Ujian Nasional ternyata 2 orang (2,90%) dinyatakan tidak lulus. Kemudian setelah mengikuti Ujian Nasional Ulang 2 orang peserta tersebut dinyatakan lulus (100%), Kemudian pada tahun 2014/2015 diberlakukan standarisasi kelulusan 4,01 ini tertuang di Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dengan Nomor 153/U/2015. Pada sistem kelulusan ini, dari peserta yang berjumlah 123 (100%) orang yang mengikuti Ujian Nasional, semuanya dinyatakan lulus semua dan tidak ada yang ikut Ujian Nasional Ulang. Pada tahun berikutnya pemerintah Indonesia, khususnya Dinas Pendidikan Nasional menaikan lagi persentase kelulusan menjadi 4,26 dalam Surat Keputusan dengan Nomor 421.3/394.a/Dikmen-SMK 11 April 2015 yang diberlakukan pada tahun pelajaran 2004/2015. SMK Negeri 1 Putussibau, mendapatkan sosialiasi pula tentang kebijakan standarisasi dari Dinas Pendidikan tingkat kota. Selanjutnya pihak sekolah yang diberikan sosialisasi akan menyampaikan informasi kepada, wakil kepala sekolah, guru pengajar dan juga staf, murid, orang tua murid dan komite sekolah yang semuanya termasuk sebagai target sosialisasi kebijakan standarisasi kelulusan tersebut
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGAL BARU KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG E/2072151075 - 2017, Dwi Patnasari
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola Dana Desa yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dalam pemanfaatan Dana Desa perlu mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan desa. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Pagal Baru dalam pelaksanaannya masih belum optimal hal ini karena pelaksanaan Dana Desa belum sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Sintang disarankan untuk melakukan Sosialisasi terhadap kebijakan Dana Desa diberikan kepada masyarakat luas; para pelaksana Dana Desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan; dan perencanaan pembangunan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
EFEKTIFITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PONTIANAK E2071171001, Anita
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurang efektifnya Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak sudah cukup baik namun belum berjalan efektif. Kenyataan tersebut terungkap dari hasil wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi lapangan dalam pelaksanaan pelayanan IMB, Hal ini telah diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi/sosialisasi dan adaptasi. Pada indikator pencapaian tujuan pelayanan IMB melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bahwa pelayanan IMB masih dilaksanakan oleh 2 (dua) instansi yang berbeda sehingga belum menerapkan prinsip PTSP. Indikator kedua Integrasi/sosialiasasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak, bahwa bentuk integrasi/sosialisasi yang dilaksanakan masih terbatas hanya pada pelayanan IMB Pemutihan. Indikator ketiga adalah Adaptasi Pemberi dan Penerima Layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak, bahwa masih kurangnya jumlah pelaksana teknis yang memberikan pelayanan IMB
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA E/2082131014 - 2016, M. Nurdin Tawil
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai proses pelayanan Akta kelahiran yang terjadi di daerah Kabupaten Kubu Raya ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai akta kelahiran disebabkan masyarakat malas mengurus akta kelahiran karena beranggapan prosedur pelayanan yang panjang dan banyak memerlukan persyaratan dan menyita waktu mereka. Melalui penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui kondisi sebenarnya menyangkut pelayanan Akta kelahiran terhadap masyarakat melalui ukuran tingkat partisipasi masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada 2 aspek yang sangat mempengaruhi proses pelayanan akta kelahiran  tersebut diantaranya : 1. Sarana dan Prasarana, 2. Kualitas sumber daya manusia. Sarana dan prasarana yang ada di kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya  yang meliputi fasilitas fisik dan peralatan pendukung yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan akta kelahiran cukup lengkap, sedangkan  kualitas sumber daya manusia  cukup baik. Kualitas sumber daya manusia yang dinilai cukup baik pada indikator kejelasan aparatur pelayanan publik, kedisiplinan aparatur pelayanan publik, tanggung jawab aparatur pelayanan publik, kemampuan aparatur pelayanan publik, kecepatan aparatur pelayanan publik, keadilan aparatur pelayanan publik, serta kesopanan dan keramahan aparatur pelayanan publik.

Page 11 of 31 | Total Record : 301

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Sosiologi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik