cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 7   8   9   10   11 
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141044 - 2016, Sarbani
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah  Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Chalres O Jones yaitu proses implementasi yang terdiri dari tahap pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.  Menggunakan metode deskriptif hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tetang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kurang berjalan efektif dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai. Hal  ini tercermin dari proses pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Dari aspek organisasi, pimpinan di Badan Kepegawaian Daerah belum mampu menerapkan kepemimpinan yang baik untuk mengerakan para bawahan untuk dapat menerapkan perilaku disiplin dalam melaksanakan tugas, meskipun sudah terdapat struktur dan hirarkis kewenangan dalam organisasi. Dari aspek interpretasi, implementasi kebijakan disiplin pegawai sudah didukung dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kepada, namun hal tersebut kurang diterapkan dengan baik oleh pimpinan dan bawahan. Dari aspek aplikasi,  disiplin pegawai terhadap ketenutuan jam kerja masih rendah, karena masih ditemukan pegawai yang lambat masuk kerja dan pulang lebih awal. Dilihat dari aspek cara berpakaian dan bertingkah laku, masih ditemukan berapa PNS yang tidak disiplin dalam berpakaian terutama dalam mengenakan atribut pakaian dinas. Kurang efektifnya proses implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi yang kurang optimal; kurangnya sumber daya; yaitu pejabat eselon yang berani memberikan sanki kepada pelanggar disiplin, masih rendahnya motivasi dan komitmen dalam nenegakkan disiplin pegawai; dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai ketentuan disiplin apabila ada pegawai yang meninggalkan jam kerja dengan alasan dinas.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG TEKNIS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU E/2072151034 - 2017, Honorata Ratna
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bidang yang menjadi sorotan pegawai Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah dewasa ini adalah  pelayanan dibidang Administrasi Kepegawaian. Kondisi pelayanan administrasi kepegawaian selama ini citranya cukup  buruk disebabkan tidak adanya kepastian sistem dan prosedur karena tidak jelas, terlalu banyak persyaratan dan beragam, proses layanan yang berbelit-belit dan lama serta tidak ada batas waktu, pungutan biaya layanan cukup mahal dan adanya nuansa kepentingan pribadi. Buruknya kondisi pelayanan ini pencerminan dari gagalnya proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah. Dalam upaya mewujudkan reformasi pelayanan publik khususnya bidang kepegawaian di Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah diperlukan komitmen dan kreatifitas serta inovasi yang kuat dari kepala daerah, dinas instansi terkait dan segenap aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah untuk membangun sistem yang baik di bidang pelayanan publik (Renstra Kabupaten Sanggau khususnya Badan Kepegawaian Daerah. 2015). Sebagai langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kepegawaian dalam rangka mengsukseskan program kebijakan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Standar Operasional Prosedur, maka sudah sewajarnyalah Badan Kepegawaian Daerah mengoptimalkan kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai akan semakin baik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS KALIMANTAN BARAT E/2071141008 - 2016, Silverius Tey Seran
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan e-PUPNS di IPDN Kampus Kalbar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan program, antara lain : adanya overlapping tugas – tugas dilapangan, konsistensi user dan petugas pelaksanaan program masih rendah,  serta kurangnya monitoring dan evaluasi program oleh petugas. Permasalahan tersebut dapat dijadikan acuan perbaikan sehingga pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil selanjutnya di IPDN Kampus Kalbar dapat berjalan dengan baik. Program e-PUPNS membawa dampak positif bagi Pegawai Negeri Sipil di IPDN Kampus Kalbar khususnya dalam penyimpanan data kepegawaian, baik berupa hardcopy, maupun softcopy.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN E/2071151019 - 2017, Parlindungan Hutapea
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya pemerintah kota Pontianak dalam meningkatkan  Pendapatan Asli Daerahnya dengan melalui retribusi daerah melalui retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan  daerah yang potensial sehingga harus digali secara optimal sehingga penerimaan retribusi parkir akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah.  Adapun permasalahan yang dijumpai dalam proses implementasinya masih dijumpai beberapa masalah seperti : a. Badan usaha yang tidak memiliki izin tempat parkir dan tidak menyedikan tempat parkir seperti beberapa hotel yang terdapay di jalan Gajah Mada Pontianak yang belum memiliki izin tempat parkir dan tempat parker, b) Adanya Juru Parkir yang memiliki izin dan bukan dibawah binaan Dinas Perhubungan sehingga menggunakan badan jalan untuk parkir kendaraan. Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah Kota Pontianak telah mengimplementasikan Peraturan tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui penyebab banyak yang belum memiliki izin tempat parkir oleh Seksi Rekayasa Lalulintas pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Dalam upaya menilai keberhasilan implementasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir di Kecamatan Pontianak Selatan peneliti menggunakan teori Charles O?Jones, yaitu, organisasi, intepretasi dan aplikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di Kecamatan Pontianak Selatan kurang berjalan efektif. Pelaksana Kebijakan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sosialisasi belum rutin dan kegiatan sosialisasi juga masih dirasakurang baik oleh masyarakat. Pedoman program dalam menjalankan Perda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran hanya mengacupada SOP, pada SOP tersebut mendapat keluhan dari masyarakat karena lama dalam mendapatkan izin perparkiran.
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MEMANFAATKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PEDESAAN (STUDI KELUARGA MISKIN DI DESA TELUK PAKEDAI II KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA Adnan, Wan
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.877 KB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Memanfaatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (Studi Keluarga Miskin Di Desa Teluk Pakedai II Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya peningkatan kesejahteraan keluarga memanfaatkan Program PNPM Mandiri Pedesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif didukung dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi sebagai pengumpulan data, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 keluarga Desa Teluk Pakedai II Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian secara umum dapat dijelaskan bahwa, upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Pakedai II untuk memanfaatkan program PNPM Mandiri pedesaan dilakukan dengan cara bercocok tanam, berkebun, menjadi nelayan, serta berdagang. Hal lain adalah mencari pekerjaan sampingan dengan cara menggarap tanah / kebun milik orang, menjadi buruh dari kebun / tanah orang, menjadi buruh cuci, sebagai pembantu rumah tangga, dan sebagainya, serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah (PNPM) sebagai harapan bagi masyarakat dalam membantu keluarga miskin, menambah penghasilan, membantu kehidupan keluarga, menambah keterampilan, adanya bantuan modal sehingga memungkinkan keluarga miskin dapat bertahan hidup. Kata kunci: Upaya Peningkatan Kesejahteraan, Program PNPM Mandiri
EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH OLEH TIM PANSUS LEGISLATIF DI KELURAHAN TANJUNGPURI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG E/2072151049 - 2017, Bertolomius Rupiyanto
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi beberapa desa dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Tujuan pemekaran desa adalah meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan selain itu diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya memaksimalkan potensi daerah yang tersedia secara arif dan bijaksana. Melalui konsep dan pendekatan pembangunan sistem tata pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat akan mengurangi keterisolasian yang sering terjadi di daerah perdeesaan selama ini. Selain itu masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan dapat terlibat secara aktif dan lebih partisipatif dalam sistem perencanaan dan juga pelaksanaan serta evaluasi dari pembangunan yang dilakukan. Namun, hasil penelitian ini justeru menunjukkan kondisi yang agak berbeda sbagaimana yang diharapkan,  dimana desa wilayah Kecamatan Sintang pada dasamya belum dapat menunjang terselenggaranya pemerintahan yang efektif karena pemekaran desa masih bernuansa politik dan lebih dominan mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Realitas yang terjadi bahwa desa hasil pemekaran belum mampu mengoptimalkan perannya di dalam tertib administrasi clan pemanfaatan potensi desa untuk meningkatkan potensi desa. Permasalahan tersebut pada akhimya menimbulkan ketergantungan pada desa-desa induk dalam setiap penyelesaian permasalahan di desa-desa pemekaran. Pada sisi lainnya ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan desa menjadi problem yang terus berlanjut hingga saat ini Selain itu pembentukan desa yang baru juga menimbulkan berbagai masalah administrasi desa, dimana masih terdapat desa-desa yang tidak memahami secara benar sistem-sistem administrasi desa serta pemanfaatan biaya pembangunan sehingga tidak jarang desa-desa hasil pemekaran belum clapat berkembang dengan baik sesuai dengan yang dicita-citakan.
INTERAKSI ORANG TUA DENGAN ANAK DALAM MENGHADAPI TEKNOLOGI KOMUNIKASI INTERNET (STUDI PADA SMA RAHADI USMAN) E/01210007 - 2013, Heru Wahyu Pamungkas
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.895 KB)

Abstract

Interaksi dan komunikasi orang tua terhadap anak serta bagaimana orang tua memperlakukan anak remajanya memberikan pengaruh terhadap sikap remaja yang jika berkelanjutan akan berkembang menjadi karakter yang terbentuk pada diri anak. Demikian juga halnya remaja dengan penggunaan teknologi internet, sikap orang tua terhadap aktivitas remaja ini akan memberikan pengaruh terhadap terbentuknya karakter yang dapat menyaring dampak teknologi internet sehingga remaja tidak terjerumus ke dalam ketagihan yang akan membuat karakter positif mereka menjadi merosot. Interaksi orang tua dengan anak dalam menghadapi dampak teknologi merupakan  media yang ampuh sebagai media pendidikan bagi anak, dan seharusnya menjadi priorotas utama. Namun yang terjadi justru sebaliknya.Media lebih banyak mengarah pada penurunan nilai moral, seperti keekrasan dan pornografi.Keluarga diharapkan dapat membentengi putra putrinya, oleh sebab itu keluarga harus cerdas dalam berinteraksi dengan media.Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi secara terbuka antar keluarga yang diharapkan dapat menjadi bekal mereka dalam mendidik anak-anak berinteraksi dengan teknologi. Upaya orang tua dalam membantu anak mengahdapi dampak teknologi dapat dilakukan dengan cara memberikan pengawasan yang terus menerus, melakukan komunikasi secara terbuka dan seimbang, serta memberikan pendidikan agama sedini mungkin agar anak dapat mengerti hal yang baik dan buruk, Serta mengajarkan kepada anak untuk menghargai orang tua.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI E/2072151058 - 2017, Veronika Anirawati Sinaga
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam Implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan menunjukkan bahwa, dalam proses komunikasi sosialisasi Implementasi kebijakan ini telah dilaksanakan, yaitu sosialisasi mengenai Prosedur pelayanan di Kecamatan Dalam hal mengurus e-KTP harus melalui tingkat terendah yaitu RT sampai tingkat kelurahan. Faktor sumber daya, masih ada aparat petugas pelayanan yang kurang menguasai teknis tugas pokoknya, sehingga kadang-kadang pelayanan menjadi kurang efektif. Sikap Implementor dalam melaksanakan kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Nanga Pinoh sampai saat ini belum maksimal dan belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada, pelayanan yang diberikan kecamatan cenderung mengulur-ulur waktu pelayanan yang menyebabkan proses pelayanan berjalan lambat. Berdasarkan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa Implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Nanga Pinoh belum dapat berjalan dengan optimal.
PELAYANAN DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MEMPAWAH E2072171005, Rina Angreina
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi pembuatan Dokumen Kependudukan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan kartu identitas kependudukan yang berupa KTP dan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak selaku lembaga pemerintah yang mengurusi tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor penyebab dalam pembuatan dokumen kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak serta solusinya. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, staff pegawai pembuat dokumen kependudukan serta masyarakat selaku pihak yang akan membuat dokumen kependudukan khususnya kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Pelaksanaan pembuatan Dokumen Kependudukan khususnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada bidang Administrasi Kependudukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pembuatan Dokumen kependudukan masih terdapat pemasalahan baik itu yang dilakukan oleh staf/operator pembuat dokumen kependudukan maupun masyarakat selaku pihak yang akan membuat Dokumen Kependudukan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini sebagai rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak harus lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan meminimalisirkan dari kesalahan yang terjadi serta mengavaluasi kinerja dan pelayanan yang diberikan.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEJABAT ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141112 - 2016, Akhmad Irfan Ismaly
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi diklat pejabat eselon IV pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan factor yang  mempengaruhi efektivitas implementasi diklat tersebut. Penelitian ini menggunakan teori keberhasilan Diklat menurut Manulang (1998), yaitu reaksi, pelajaran, tingkah laku dan hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi diklatpim tingkat IV pejabat pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur dan materi kurikulum diklatpim tingkat IV, namun demikian dari segi kemampuan peserta untuk mengikuti standar kompetensi diklat masih kurang memadai, belum semua peserta mampu menuntaskan standar kompetensi yang diterapkan. Kondisi ini menyebabkan output diklat belum sesuai dengan harapan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan eselon IV yang operasional, inovatif dan kreatif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Belum optimalnya pelaksanaan diklat dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja pejabat eselon IV disebabkan oleh faktor internal, yaitu minimnya kesiapan peserta pada saat mengikuti diklatpim tingkat IV menyebabkan mereka tidak siap untuk menerima materi diklat dan mengimbangi pendekatan yang digunakan dalam diklat. Selain itu, factor motivasi dan komitmen peserta diklat yang rendah menyebabkan ilmu yang diperoleh pada saat diklat tidak diterapkan dalam lingkungan kerja, dalam bentuk kreativitas, inovasi dan responsivita skerja. Faktor eksternal, yaitu lingkungan kerja yang kurang kondusif dan tidak kompetitif menyebabkan kreativitas yang dimiliki pejabat eselon IV tidak berkembang, karena tidak ada tantangan dalam bekerja. Selain itu, tidak adanya system reward and punishment terhadap pejabat  yang berprestasi maupun tidak.

Page 9 of 31 | Total Record : 301

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Politik Sosiologi Ilmu Administrasi Negara