Articles
301 Documents
<![CDATA[KINERJA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[Putra, YansOscar Yoma]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kinerja dan faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat dalam memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mengenai penempatan pejabat dalam dan dari Jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, melalui penelitian deskriptif. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa kinerja Baperjakat Kabupaten Sekadau dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai penempatan pejabat eselon II belum optimal, hal ini dikarenakan Baperjakat dalam memberikan penilaian belum mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000. Pemberian penilaian oleh Baperjakat hanya sebatas memenuhi aspek legal formal terhadap kelayakan untuk menduduki suatu jabatan, tetapi kurang memperhatikan aspek kompetensi, integritas calon pejabat. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pengelolaan informasi kepegawaian yang kurang tertata dengan baik, sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan, selain itu dari segi SDM anggota Tim Baperjakat masih belum memiliki integritas yang tinggi untuk menolak berbagai intervansi politik dalam melaksanakan tugasnnya. Faktor eksternal dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan, dalam menentukan posisi pejabat pada suatu jabatan Kepala Daerah terkadang mengintervensi kerja Baperjakat sehingga penilaian Baperjakat menjadi kurang objektif. Kata Kunci : Kinerja, Pejabat, Pangkat, Jabatan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN BUPATI SINTANG NOMOR 541/0515/INDAGKOP-C TENTANG PENETAPAN HARGA PREMIUM ECERAN TERTINGGI BAGI KIOS BERIZIN DI KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[Zulhiriansyah, Rudi]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2305.719 KB)
<![CDATA[Permasalahan mengenai ketidakpastian ketersediaan BBM saat ini sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sintang yang berakibat terjadinya kenaikan harga eceran BBM di tingkat kios yang melambung tinggi dan di luar batas kewajaran. Menyikapi berbagai permasalahan dan fenomena yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 541/0515/INDAGKOP-C tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan Harga Premium Eceran Tertinggi Bagi Kios Berizin di Kabupaten Sintang. Kebijakan tersebut dikeluarkan dalam rangka pengendalian terhadap peredaran dan harga premium pada tingkat eceran di Kabupaten Sintang, khususnya kios-kios BBM resmi yang memiliki izin. Akan tetapi hal tersebut belum mampu mengendalikan harga eceran premium di kios-kios yang masih dijual di atas HET yang telah ditetapkan. Melalui penelitian ini penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan dan hasilnya, serta faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut kurang berhasil. Penjelasan hasil penelitian adalah bahwa kebijakan tentang Penetapan HET tersebut belum berjalan optimal atau kurang berhasil dalam implementasinya dimana harga eceran BBM Premium yang dijual oleh para pemilik kios masih diatas HET yang telah ditentukan. Hal tersebut antara lain disebabkan karena ada beberapa langkah atau proses dalam implementasinya yang juga belum optimal sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan kurang berhasil apabila dilihat dari isi kebijakan maupun lingkungan kebijakan, termasuk faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor geografis, dan banyaknya kepentingan yang melibatkan pemain (actors), serta kerumitan yang melekat dalam permasalahan BBM itu sendiri.. Kata Kunci: Implementasi, Harga Eceran Tertinggi (HET), Bahan Bakar Minyak]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E/ 2071141017, Sibayak Hagana Meliala]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian mendiskripsikan dan menganalisa proses implementasi kebijakan dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Sungai Ambawang Kuala telah terlaksana dengan cukup baik, namum terdapat berberapa permasalahan dalam impelementasi kebijakan dana desa yang dilaksanakan. Permasalahan tersebut terungkap di dalam 3 (tiga) aktivitas utama dalam implementasi kebijakan yaitu interpretasi, organisasi dan aplikasi. Permasalahan tersebut antara lain keterlambatan terbitnya Peraturan Bupati yang mengatur dalam penggunaan dana desa hal ini mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan dan pelaporan dana desa yang dilaksanakan dan isi peraturan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Ketidaksesuaian besaran dana kebijakan dana desa yang didengungkan oleh pemerintah pusat dengan dana desa yang diterima oleh desa  menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat desa dengan pemerintah desa. Permaslaahan yang lainnya adalah pendamping desa tidak memiliki kontribusi dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Sungai Ambawang Kuala. Pemerintah juga tidak pernah memberikan pendidikan dan pembimbingan dalam pengelolaan dana desa, sehingga perangkat desa harus melaksanakan kebijakan dengan kemampuan yang dimiliki. Permasalahan terakhir adalah Desa Sungai Ambawang Kuala belum memiliki Standard Operational Prodecure (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan dana desa, sehingga pemerintah desa hanya mengacu kepada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KELURAHAN KAPUAS KANAN HILIR KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E/2072151087 - 2017, Rosnaini]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sampai saat ini masih terdapat sejumlah masalah terkait kualitas pelayanan publik di Indonesia yang menjadi salah satu kendala bagi perwujudan good governance. Â Pelayanan yang berkualitas merupakan hal yang menjadi tuntutan masyarakat dan sekaligus menjadi standar utama bagi terciptanya pemerintahan yang baik. Â Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kabupaten Sintang, berikut faktor-faktor yang menjadi menunjangnya. Penelitian studi lapangan ini dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kabupaten Sintang. Â Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kabupaten Sintang berdasarkan spesifikasinya terbilang cukup baik, meskipun masih terjadi kelemahan dalam memberikan kepastian waktu dan akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan aparatur dalam pemberian pelayanan, tanggung jawab, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang perlu ditingkatkan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH PENGGANTI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E/2072141035 - 2016, Nining Marlina]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi proses implementasi penerbitan sertipikat tanah pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Teori yang digunakan dalam menganalisis masalah penelitian ini adalah teori Charles O' Jones. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana dalam proses pengumpulan data penulis merupakan instrumen utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi kebijakan penerbitan sertipikat tanah pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya belum berjalan baik yang disebabkan pada tahap proses implementasi masih dihadapkan dengan berbagai hambatan pada aspek : a) organisasi, implementor kebijakan belum ditunjang dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai serta dukungan sarana dan prasarana seperti gedung maupun fasilitas kerja termasuk sumber pendanaan yang dimiliki belum memadai sehingga mempengaruhi kelancaran petugas, b) interpretasi, Kantor Pertanahan belum memiliki petunjuk teknis, sehingga petugas sepenuhnya memahami tahapan dalam hal adanya kehilangan atau sertipikat rusak bahkan hilang, karena masing-masing alasan yang diusulkan oleh masyarakat itu berbeda-beda, c) aplikasi; proses penerbitan sertipikat tanah pengganti tidak berjalan dengan baik karena prosednr, persyaratan dalam pembuatan sertipikat tanah pengganti belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga pada saat mengajukan penggantian banyak yang tidak dapat diproses dengan segera. Kondisi ini berdampak terhadap waktu pelayanan yang belum sesuai dengan standar.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[E/2071151029 - 2017, Yoh Krisia Paula]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Memberikan pelayanan publik yang optimal merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sebagai perangkat daerah pelaksana harus menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas diharapkan mampu memberikan pelayanan prima agar masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerjanya. Namun pada kenyataannya kinerja pelayanan pada Dinas masih rendah yang dapat dilihat pada lambatnya proses pelayanan sampai pada penerbitan dokumen. Untuk itu, dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai teknologi penunjang yang mempermudah pekerjaan pegawai dalam menertibkan administrasi kependudukan mulai dari pendaftaran sampai pada penerbitan dokumen kependudukan yang dibutuhkan masyarakat, diharapkan tujuan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tercapai dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kinerja pegawai dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, serta menjelaskan bagaimana pengaruh penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan kinerja pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[E/2071141058 - 2017, Atuer Umbara]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui faktor penyebab implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau yang didasarkan atas adanya indikasi fenomena yang menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa di Kabupaten Sanggau belum berhasil dan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan. Melalui metode penelitian deskriptif dapat diungkapkan bahwa belum berhasilnya dan tidak berjalannya implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan disebabkan oleh dua faktor utama yaitu : a. sumberdaya yang dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan belum memadai yaitu fasilitas yang sangat terbatas, jumlah tenaga yang kurang serta terbatasnya anggaran yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau, b. lemahnya koordinasi dan komunikasi yaitu jalinan komunikasi dan koordinasi antara para badan pelaksana kebijakan dan antara badan pelaksana kebijakan dengan pemerintah desa tidak terjalin secara berkelanjutan dikarenakan ada rangkaian kegiatan yang terputus.]]>
<![CDATA[KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E/, Indah Sulisdiani]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.256 KB)
<![CDATA[Tujuan peneltian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pontianak Tenggara. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian (informan) yang dipilih secara purposive (bertujuan), dan dengan mengkaji data sekunder yang berasal dari Kantor Sekretariat Satpol PP Kota Pontianak. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak relatif masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari aspek akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas kinerja dari pegawai Satpol PP Kota Pontianak yang masih belum memuaskan dalam upaya mereka melakukan penertiban PKL di lapangan.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN LEMBAGA LEGISLATIF (DPRD) TERHADAP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E/2072151135 - 2017, Atnita]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan kinerja pengawasan Lembaga Legislatif (DPRD) terhadap tata Pemerintahan yang baik (Good Governanceâ€). Faktor-faktor yang dimaksud tersebut antara lain adalah berbagai isu yang terkait dengan tata pemerintahan (governance) seperti; faktor-faktor yang mendorong penggunaan sumber daya pubik yang efisien serta persepsi mereka tentang tingkat kesejahteraan masyarakat). Adapun faktor pendukung dalam pengawasan DPRD Kabupaten Melawi adalah dalam hal kemampuan mempunyai perspektif yang luas. Kemampuan untuk memimpin, kemampuan berkomunikasi, kemampuan merencanakan program maupun kemampuan menyelesaikan tugas dan masalah. Sehubungan dengan itu, kemampuan selalu dijadikan tolak ukur untuk melaksanakan tugas dengan baik. Faktor penghambat adalah adanya ketidak mampuan anggota legislatif dalam menjalankan fungsi koordinasi tersebut, juga dipengaruhi faktor kebiasaan yang sangat mendominasi mengapa kemampuan anggota tidak standard. Pada sisi lain perlu adanya ketegasan dari ketua untuk menumbuhkan kerjasama antara anggota supaya tidak terjadi stagnasi dalam merespon berbagai tugas dan pekerjaan.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dari segi akuntabilitas pelaksanaan fungsi DPRD belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak berjalannya fungsi DPRD dari faktor responsivitas dan efektivitas, jadi dengan demikian tidak banyak yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa, akuntabilitas DPRD Kabupaten Melawi terhadap masyarakat belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, baik itu fungsinya sebagai pengawasan maupun fungsi regulator konflik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SMP NEGERI 2 NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[E2072171044, Muhammad Disa Apriansyah]]>
<![CDATA[ JPMIS Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan MBS dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses impementasi kebijakan MBS di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh secara pengorganisasian belum menunjukkan sesuai dengan harapan karena masih ada beberapa hal yang belum diperhatikan seperti melakukan pendekatan secara struktural dan fungsional. Kemampuan interpretasi masih terbatas, hal tersebut terlihat dari pengoptimalan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah dan proses pendidikan yang masih rendah. Aplikasi atau penerapan implementasi kebijakan MBS belum sesuai dengan harapan, karena secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan belum melakukan banyak perubahan tentang aspek-aspek yang menyangkut perencanaan. Adapun saran atau rekomendasi dalam penelitian ini rangka mengatasi proses implementasi kebijakan MBS, maka sekolah perlu melakukan perubahan terhadap aktivitas MBS seperti bekerja secara berkualitas bukan asal jadi, perbaikan kontinum bukan fragmentaris, perspektif jangka panjang bukan jangka pendek, orientasi prestasi bukan prestise, inisiatif bukan menunggu perintah, menjadi professional bukan sekedar menjalankan tugas.]]>
