cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 14   15   16   17   18 
PERANAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA (Studi di SD Negeri 22 Mengkudu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas) karmawan, karmawan
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.363 KB)

Abstract

SD Negeri No. 22 Mengkudu termasuk sekolah yang diminati. Semuanya, tidak lepas dari usaha pihak sekolah serta kondisi masyarakat disekitarnya yang mendukung keberadaan sekolah tersebut. Keadaan yang menarik untuk diteliti adalah mayoritas orang tua siswa dan masyarakatnya bekerja sebagai petani, tetapi kenyataannya siswa diluar jam sekolah senang bermain dan menonton hiburan dari pada belajar. Adapun masalah penelitian ini terkait tentang hambatan orang tua dalam motivasi anaknya, solusi orang tua dalam motivasi anaknya dan kerjasama orang tua dengan pihak sekolah dalam memotivasi anaknya untuk belajar di lingkungan SDN 22 Mengkudu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Data utamanya Orang tua siswa dan data tambahan pihak sekolah dan siswa. Teknik pengambilan sampelnya dengan purposive sampling, berupa 50 responden Orangtua siswa dan seorang guru kelas dan kepala sekolah. Setting penelitian dimana peneliti mengungkapkan status sebagai peneliti agar responden dapat memberikan informasi yang objektif. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani sehingga mempengaruhi peranan orang tua dalam mendidik anaknya diluar jam sekolah. Waktu penelitian selama empat bulan. Teknik pengumpulan data meliputi (a) observasi, (b) wawancara, (c) dokumentasi. Analisa data berupa reduksi dan disply data. Pengecekan Keabsahan Data berupa triagulasi dan member check. Hasil dari penelitian ini ditemukan : (a) Hambatan orang tua dalam memotivasi anaknya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa berupa kesibukan kerja orang tua ke sawah. (b) Kurangnya pemahaman orang tua pentingnya dukungan belajar sehingga belum ada bentuk yang tepat dilakukan orang tua dalam motuvasi anaknya . (c) Kerjasama yang dilakukan pihak sekolah untuk menjalin kerjasama dengan orang tua dengan mewajibkan setiap siswa untuk melaksanakan jam wajib belajar dimalam hari ditempat masing-masing. Khusus, untuk menghadapi Ujian Nasional siswa juga diwajibkan mengikuti pelajaran tambahan / les private di Sekolah. Secara teknis dalam kegiatan ini setiap siswa dibekali buku kegiatan didalamnya siswa menuliskan setiap kegiatan les yang ia lakukan dengan ditandatangani guru les dan orang tuanya dengan tujuan untuk mengontrol siswa tersebut bahwa mereka keluar rumah benar-benar untuk mengikuti pelajaran tambahan/les private dan bukan untuk pergi bermain. Kata Kunci : Peranan Keluarga, Motivasi Belajar, Siswa
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MELAWI E/2072151085 - 2017, Mukhlis Abidin
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasan penyelenggaraan perparkiran guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informastika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses pengawasan penyelenggaraan perparkiran guna meningkatkan PAD Pada Bidang Perhubungan Darat DISHUBKOMINFO Kabupaten melawi belum berjalan efektif, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: 1).Faktor Sumber Daya Manusia (Aparatur) Bidang Perhubungan Darat masih terbatas di Bidang teknis perhubungan darat, baik secara kualitas maupun kuantitas; 2) Faktor finansial/anggaran Bidang Perhubungan Darat yang masih terbatas untuk sektor perhubungan darat, baik melalui APBN maupun APBD Kabupaten Melawi. Kondisi terbatasnya dana tersebut terindikasi kurangnya volume pengawasan yang dilakukan; 3) Faktor koordinasi yang masih lemah  antara Bidang Perhubungan Darat dengan instansi terkait, seperti dengan pihak Kepolisian (Polisis Lalu Lintas), sehingga mempengaruhi keterpaduan pelayanan kepada masyarakat (kendaraan yang menggunakan tempat parkir) belum optimal, baik di bidang perhubungan darat maupun lalu lintas dan jalan.
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAERAH PERBATASAN DI PUSKESMAS SENANING KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG E/2072141014 - 2016, Satimin
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan kesehatan menjadi pusat perhatian publik dan harus menjadi prioritas pemerintah! “Kesehatan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia dan tidak ternilai harganya. Untuk menjaga dan mempertahankan agar tubuh kita tetap segar dan sehat, maka diperlukan suatu pengkajian yang mendalam dari tiap-tiap individu, masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkannya. Tingkat pendidikan, Lingkungan, perekonomian, dan kesejahteraan suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam menerapkan pemeliharaan kesehatan dari tiap individu maupun masyarakat dan itu merupakan perilaku sosial yang harus dipahami oleh pemerintah, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hidup sehat tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku bangsa / ras, dan agama. Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah harus menjalankan peran dan fungsinya dalam menuntun warga negara Indonesia untuk terus berupaya agar selalu hidup sehat dan segar setiap saat. Menurut undang-undang nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba, dan undang-undang 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan lainnya seperti PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Ripublik Indonesia, BPJS berkantor pusat di Jakarta dan boleh memiliki kantor perwakilan di tingkat propinsi serta kantor cabang di tingkat Kabupaten Kota.  Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sintang adalah instansi yang secara teknis menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Dinas kesehatan  memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan di kabupaten Sintang, terutama menyangkut pelaksanaan jaminan kesehatan Nasional.  Kebijakan yang dibuat adalah  mengadakan perjanjian kerjasama nomor 12/PKS/IV.09/0114 dan nomor 60/UM. 2014, pada tanggal 2 januari 2014 dengan BPJS kesehatan Cabang Sintang dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Puskesmas Senaning merupakan salah satu puskesmas dari 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang yang terletak di daerah perbatasan yaitu tepatnya di Kecamatan Ketungau Hulu juga merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten Sintang. Dalam implementasi jaminan kesehatan nasional puskesmas senaning merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, selain itu untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal dilaksanakan pula kegiatan kuratif dan rehabilitatif 
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 DALAM PENGANGKATAN TENAGA HONORER KATEGORI II MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG E/2072151097 - 2017, Gina Widyani
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang belum sesuai dengan harapan. Beberapa kesimpulan penelitian ini diantaranya: 1) organisasi implementasi kebijakan belum sesuai den­gan standar dan sasaran kebijakan, prosedur operasi yang standar (SOP).  karakteristik organisasi pelaksana, 2) interpretasi implementasi kebijakan belum terlaksana secara maksimal, baik dilihat dari penyaluran komunikasi, kejelasan informasi dan dimensi konsistensi informasi; 3)Aplikasi implementasi kebijakan dilihat dari sumber daya masih terbatas, seperti terbatasnya jumlah para pelaksana, minimnya anggaran, serta lemahnya informasi dan wewenang
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SISTEM PENYIMPANAN KEARSIPAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KETAPANG E/11212083, Heri Joni
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi pengelolaan sistem penyimpanan kearsipan pola baru (kartu kendali) belum dilaksanakan sepenuhnya, karena proses penataan arsip masih bersifat tradisional (sistem pola lama) atau sistem buku agenda yang dianggap cukup mudah untuk melaksanakannya baik dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Dalam rangka mewujudkan pengorganisasian kearsipan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang yang baik, maka proses kegiatan kearsipan harus menggunakan sistem  pokok soal (subjek) dan sistem abjad dengan menerapkan sistem kearsipan pola baru (kartu kendali) walaupun masih sangat sederhana, dengan menggunakan sistem desentralisasi walaupun dalam proses pengurusan surat menggunakan sistem kombinasi yakni kerpaduan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam rangka mewujudkan implementasi pengelolaan sistem penyimpanan kearsipan pola baru (kartu kendali) yang baik, maka disarankan bahwa proses kegiatan kearsipan harus menggunakan sistem pokok soal (subjek) dan sistem abjad dengan menerapkan sistem kearsipan pola baru (kartu kendali) walaupun masih sangat sederhana, dengan menggunakan sistem desentralisasi walaupun dalam proses pengurusan surat menggunakan sistem kombinasi yakni kerpaduan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi
AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN PARA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO PONTIANAK E/2072141010 - 2016, Magdalena
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tesis ini berjudul: Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Para Medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan realibility, responsivitas dan empati kinerja para medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak. Permasalahan mengenai akuntabilitas kinerja pelayanan para medis masih belum dapat sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis pendekatan diskriptif dan teknik pengolahan data secara kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan wawancara kepada pasien rawat inap, Direktur RSUD, Bidang Pelayanan dan Para Medis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja para medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap di RSUD dr. Soedarso Pontianak belum menunjukkan hasil yang diharapkan, baik dilihat dari reliability kinerja pelayanan para medis, responsiveness kinerja pelayanan para medis dan empaty kinerja pelayanan para medis, pada umumnya belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Hal ini, terjadi karena pertama, lemahnya penerapan kode etik para madis dalam memberikan pelayanan kesehatan, kedua, rendahnya kesadaran para madis akan tanggung jawab dan disiplin.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA Sodikin, Ali
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.723 KB)

Abstract

Tesis ini berjudul : Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak. Tesis ini mendeskripsikan proses implementasi kebijakan kurikulum berbasis kompetensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan kompetensi bidang tenaga kesehatan pada Fakultas Kedokteran dalam rangka peningkatkan kualitas sumber daya. Penelitian ini berhasil mendeskripsikan bahwa, masih kurang adanya perencanaan yang terpadu dan komprehensip dalam proses implementasi kebijakan program kurikulum berbasis kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan masih adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran program diantaranya meliputi aspek : (a) pengorganisasian (b) komitmen pimpinan, dan (c) sumber daya. Berdasarkan kondisi tersebut maka, sebagai masukan bagi solusi dimasa mendatang dalam mengimplementasikan kebijakan program kurikulum berbasis kompetensi pada Fakultas Kedoteran Universitas Tanjungpura perlu diadakan suatu kegiatan berupa analisis kebutuhan sumber daya pendukung program kurikulum berbasis kompetensi pada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, peningkatan prasarana pendukung program lainnya serta terus dilakukan evaluasi. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kurikulum, Kompetensi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SANGGAU Irsan, Irsan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.513 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau dan ingin menggali/mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian menunjukkakn bahwa proses implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari aspek pengorganiasian dimana tim yang dibentuk oleh Bupati dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut belum teroganisir dengan baik menyangkut keterlibatan pihak-pihak dari unsur pemerintah, mekanisme koordinasi dan mekanisme kerja tim yang jelas. Dari aspek interpetasi tim yang terlibat kurang memiliki pemahaman yang sama sehingga berpengaruh terhadap penilaian PNS terhadap layanan Bapertarum sebagai sarana untuk mendapatkan rumah. Sementara dari segi penerapan, layanan Bapertarum masih dinilai sulit oleh PNS sehingga mengurangi minat mereka untuk membeli rumah. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau antara lain yaitu faktor Komunikasi, faktor Sumber Daya, faktor disposis, faktor struktur birokrasi. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembangunan, Perumahan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT E/2072151012 - 2017, Liana Fajar Sukma
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: 471.1 – 866 Tahun 2016 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2016, Kabupaten Sekadau dijadikan pilot project untuk pelaksanaan penerbitan KIA di Kalimantan Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan aspek penggorganisasian, interpretasi dan aplikasi masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dimasa mendatang dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Indikasi ini sebagaimana yang terlihat dari minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang masih kurang, kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau belum optimal dan menjangkau keseluruhan warga masyarakat.
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS E/2072151042 - 2017, Heri Irawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas yang  dilator belakangi dari adanya indikasi adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada proses implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.  Seperti diketahui bahwa, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan satu-satunya kebijakan pemerintah yang dinilai sangat efektif untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, namun yang terjadi di Kecamatan Sejangkung program tersebut masih belum berjalan efektif, hal ini dilihat dari masih tingginya angka kelahiran bayi, tingginya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), masih banyak masyarakat yang belum ber-KB. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa, masih  adanya faktor-faktor penghambat yang menyebabkan program keluarga berencana di Kecamatan Sejangkung sehingga belum berjalan efektif seperti kurangnya sosialisasi kepada warga msyarakat, rendahnya kualitas pelayanan petugas yang dilakukan oleh Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), rendahnya kesadaran masyarakat dan pola pikir akan pentingnya Program Keluarga Berencana yang menjadi tolok ukur masyarakat untuk mewujudkankeluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Page 16 of 31 | Total Record : 301

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik Sosiologi