cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 16   17   18   19   20 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPPD KOTA SINGKAWANG E/2072151031 - 2017, Apu B
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Singkawang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor belum efektif masih terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua, salah satu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak daerah kemudian di ubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Karena adanya fenomena penurunan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah khusus pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terjadi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khusus di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Singkawang. Ada pun permasalahan utama yang terjadi, bagaimana pendapatan potensi pajak merupakan modal dasar dalam menentukan nilai perolehan pajak daerah yang dapat diukur secara pasti dasar untuk menentukan target-target pendapatan daerah, disamping masih ada faktor-faktor lain. Mekanisme atau sistem pelayanan yang ada, sangat berpengaruh terhadap kesadaran,kemudahan, kecepatan dan kemudahan peayanan, penyuluhan pajak daerah mampu menunjukan dan memberi motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat Wajib Pajak, sehingga memberi dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik. Sumber daya manusia tidak ada instrument kebijakan berupa kewenangan yang mengarah masalah kebijakan pemungutan pajak itu sendiri. Staff sudah memadai baik dari kuantitas maupun kulaitas sebagai unit pelayanan pendapatan daerah. Fasilitas cukup baik dengan sarana sudah memadai, akan tetapi belum memenuhi standar yang dininginkan. Proses ini tidak akan memberikan infomasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga infomasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang sesuai dengan standar operating prosedur (SOP).
IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA(ADD) DI DESA TRIGADU KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS E/2072151118 - 2017, Suryadi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur jembatan, jalan tani dan penimbunan jalan keluarga melalui program Alokasi Dana Desa (ADD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif dan menggunakan teori partisipasi menurut Tjokroamidjoyo, yaitu untuk mewujudkan partisipasi masyarakat ada tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat masih sangat kurang, pada tahap pelaksanaan masyarakatnya sangat antusias dan berpartisipasi secara sukarela dalam pembangunan jembatan tani, jalan tani, rabat beton dan penimbunan jalan keluarga, namun pada saat pelaksanaan terdapat hambatan yang dialami pemerintahan desa yaitu rendahnya SDM perangkat  desa dan koordinasi yang kurang baik dari tim pelaksana dan tim pengelola dana ADD. Pada tahap pemanfaatan masyarakat sangat merasakan manfaatnya karena dengan adanya pembangunan tersebut dapat memperlancar masyarakat petani untuk membawa hasil taninya yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka terutama bagi masyarakat miskin di Desa Trigadu Kecamatan Galing  Kabupaten Sambas.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA (STUDI KASUS DESA GUNUNG SEMBILAN) /E11210016, Yudhi Dwi Sepriyanto
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.495 KB)

Abstract

Program Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Balai Taman Nasional Gunung Palung merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus martabatnya secara wajar, sehingga masyarakat dapat hidup mandiri serta berani memutuskan untuk menerima, memilih atau bahkan menolak tawaran kerjasama apabila memang tidak dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan nasional. Namun, kapasitas masyarakatnya untuk mengelola masalah dan mencari solusi dengan kemampuan sendiri masih sangat kurang dan perlu bimbingan, rasa memiliki dan tangung jawab terhadap program masih sangat rendah walaupun Pemerintah sudah memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan Balai Taman Nasional Gunung Palung. Dimasa mendatang diharapkan mayarakat sekitar dapat benar-benar memanfaatkan potensi di sekitar Taman Nasional Gunung Palung bagi pemberdayaan dan sebagai wadah pengembangan kemandiriannya.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 39 TAHUN 2015 OLEH PERUSAHAAN PT. SINTANG AGRO MANDIRI DI DESA TELUK KELANSAM KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG E/2072151076 - 2017, Tri Kurnaini
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi kebijakan pembangunan perkebunan/tanah kas desa oleh perusahaan perkebunan yang ditunjuk khususnya di Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif adalah data dan fakta secara  actual pada saat penelitian berlangsung di lapangan sebagaimana adanya, sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan Pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa Oleh Perusahaan Perkebunan di wilayah Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang belum sepenuhnya berhasil sesuai tujuan peraturan Bupati Sintang. Hal tersebut ditandai dengan ketidakmampuan para aparat terkait dan para pimpinan/manajer  perusahaan perkebunan yang di tunjuk yakni PT. Sintang Agro Mandiri dalam mengorganisasi, menginterpretasikan dan mengaplikasikan /merealisasikan tugas dan fungsinya dalam pembangunan perkebunan/tanah kas desa, menuju masyarakat yang sejahtera. Disi lain adanya kendala faktor dalam (Internal Factors) dan faktor luar (External Faktors) organisasi pelaksana ,baik dari para aparat terkait maupun dari pihak perusahaan perkebunan PT. Sintang Agro Mandiri selaku implementor  pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa di Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang. Untuk mengatasi hal tersebut, maka disarankan perlu dilakukan pengembangan kualitas aparatur implementor baik aparatur pemerintah yang terlibat dalam hal pembinaan dan pengawasan dan pihak perusahaan pelaksana pembangunan perkebunan/tanah kas desa yang di tunjuk yakni PT. Sintang Agro Mandiri.
IMPLEMENTASI PROGRAM SICEPOY (SIDANG CEPAT OPERASI YUSTISI) OLEH SATPOL PP KOTA PONTIANAK TERHADAP RUMAH KOST DI KOTA PONTIANAK E2071171006, Muhammad Fadhil
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program Sicepoy (Sidang Cepat Operasi Yustisi) oleh Sat Pol PP Kota Pontianak terhadap rumah kost di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi program Sicepoy oleh Sat Pol PP Kota Pontianak terhadap rumah kost di Kota Pontianak telah berjalan cukup baik dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Pasal 44 Ayat 1 dan juga telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sumberdaya personil yang cukup memadai di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Sat Pol PP Kota Pontianak. Walaupun implementasi program Sicepoy (Sidang Cepat Operasi Yustisi) oleh Sat Pol PP Kota Pontianak sudah berjalan cukup baik namun belum optimal yag disebabkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di Kota Pontianak dalam mentaati Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Pasal 44 Ayat 1 masih rendah. Kenyataan tersebut terungkap dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi di lapangan dalam implementasi kebijakan yang terungkap dari tahap komunikasi, tahap sumberdaya, tahap disposisi dan tahap struktur birokrasi yaitu : pada tahap komunikasi temuan yang ditemukan yaitu sosialisasi terhadap masyarakat di Kota Pontianak belumlah maksimal. Tahap sumberdaya antara lain : perlu adanya peremajaan pada kendaraan pendukung kegiatan dan perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang rutin terhadap anggota Sat Pol PP Kota Pontianak. Tahap disposisi antara lain : pelaksanaan melakukan koordinasi dengan Kelurahan-Kelurahan dan Ketua RT/ RW di wilayah Kota Pontianak belum maksimal. Tahap struktur birokrasi : jadwal razia penertiban rumah kost harus fleksibel dan perlu adanya koordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Pontianak untuk merubah jadwal Sidang Tipiring (tindak pidana ringan).
PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DI DESA BANING PANJANG KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG) E/2092141001 - 2016, Tri Wahyudi
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis deskrpsikan bahwa, ada beberapa kondisi dan perilaku pemilih dalam pemilihan anggota legislatif Kabupaten Sintang tahun 2014, antara lain yaitu: pertama, masyarakat Kecamatan Kelam Permai khususnya di Desa Baning Panjang didominasi oleh umat muslim dan suku Jawa, namun calon yang berasal dari suku Jawa kalah perolehan suara dari calon lain yang dari Etnis Dayak, kedua, sesuai data dari Kantor Kecamatan Kelam Permai dan Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sintang, serta Badan Pusat Statistik Daerah setempat bahwa jumlah penduduk di Desa Baning Panjang Kecamatan Kelam Permai secara umum berjumlah 1.678 jiwa, dengan suku jawa berjumlah 1182 jiwa, suku dayak 492 jiwa, suku melayu 4 jiwa dan terdaftar sebagai pemilih tetap yaitu sebanyak 1.150 jiwa. Dari jumlah tersebut yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 1.127 jiwa. Ketiga, penelitian serupa mengenai pergeseran perilaku pemilih belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif sehingga akan memberikan gambaran yang jelas dengan apa yang akan diteliti. Keempat, adanya indikasi tekanan aspek sosio-psikologis untuk memenangkan pihak tertentu dan partisipasi pemilih di Desa Baning Panjang cenderung pasif dalam ikut serta dalam kampanye politik. Selanjutnya, faktor pendekatan yang mempengaruhi perilaku pemilih yaitu: sosiologis, psikologis dan rasional.
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM) DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PONTIANAK E/2071151016 - 2017, Debbie Yuari Sialaggan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya penduduk musiman yang belum membuat KIPEM, belum adanya pendataan penduduk musiman dan rumitnya prosedur pembuatan KIPEM.   Untuk mengevaluasi kebijakan ini peneliti menggunakan teori Ripley dengan dua aspek yaitu: Perspektif Compliance dan Perspektif What?s Happening.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, belum efektifnya pelaksanaan kebijakan peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 tahun 2004 tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman.  Kondisi ini terlihat dapat dilihat dari minimnya kepatuhan para bawahan terhadap perintah ataupun arahan dari atasannya, pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan guide lines, masih terbatasnya sumberdaya manusia, keuangan dan peralatan.  Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ada tiga yaitu sosialisasi, karektiristik agen pelaksana, dan komunikasi antar organisasi. Selanjutnya mengenai hasil jangka pendek dari kebijakan ini yaitu belum efektif dikarenakan masih banyak ditemukan penduduk musiman yang belum memiliki KIPEM.
IMPLEMENTASI STANDARD OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PONTIANAK E/2072141015, Josep Ginting
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Standar Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak yang  dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar dalam pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari: 1) Komunikasi,  antara pihak pemberi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak dengan keluarga pasien rawat inap belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal; 2) Sumberdaya, untuk implementasi standar pelayanan kesehatan belum sepenuhnya memadai baik sumberdaya manusia sebagai pelaksana maupun sumberdaya finansial (biaya/anggaran); 3) Disposisi, karateristik yang dimiliki oleh pihak pelaksana pemberi pelayanan belum maksimal, karena konsistensi keberlangsungan pelayanan belum sepenuhnya mengacu kepada SOP; 4) Struktur birokrasi,  implementasi standar dalam pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap belum tertata dengan baik. Baik dari susunan unit-unit kerja, tugas masing-masing komponen dengan fungsinya, tanggung jawab dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan.
KEMISKINAN NELAYAN TRADISIONAL DI DESA SUNGAI KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA Suhari, Suhari
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat nelayan tradisional di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari 62 jiwa atau 37,1% penduduknya tergolong dalam kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan nelayan tradisional di daerah ini memiliki tiga pola kemiskinan yaitu natural, kultural dan struktural. Dari pola tersebut, pola yang paling dominan adalah kemiskinan natural dan kemiskinan struktural berdasarkan indikator pola hidup, tempat tinggal, penghasilan dan sumber daya.
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS E/2072151041 - 2017, Nina Safitri
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya penilaian terhadap Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI tahun 2016 pada DPMPTSP Kabupaten Sambas berada pada zona merah atau berkategori rendah yang menunjukkan belum terpenuhinya standar pelayanan publik yang pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP dengan 7 strategi menuju pelayanan sukses menurut Chaterine De Vrye meliputi: Self Esteem, Exceed Exspectation, Recover, Vision, Improve, Care, Empower. Hasil penelitian mnunjukkan bahwa, DPMPTSP telah melakukan serangkaian strategi meningkatkan kualitas pelayanan serta perlu mengatasi kendala dan masalah yang berhasil ditemukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang ditinjau berdasarkan strategi ini. Self Esteem, perlu meningkatkan kualitas diri dari segi teknik dan manajemen serta pemahaman terkait profesinya. Exceed expectation, pengukuran kepuasan pelanggan terhadap pemenuhan janji tersebut masih kurang efektif dan tepat sasaran. Recover,  masih ada budaya kerja yang kurang baik, sarana pengaduan dan pengukuran kepuasan masyarakat belum efektif. Vision, kendala SDM yang kurang personil dan kompetensi pegawai, anggaran masih terbatas dibanding anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Improve, perlu pengaturan terkait reward and punishment sehingga dapat memotivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. Care, lebih menata dengan baik semua informasi di ruang tunggu yang terkesan asal ditampilkan agar nyaman dilihat dan menarik, meningkatkan sikap yang menunjukkan perhatian yang tinggi serta penyediaan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Empower, kendala mutasi pegawai yang berkompetensi dan anggaran terbatas untuk pengembangan kemampuan pegawai yang baru dan pegawai honor.

Page 18 of 31 | Total Record : 301

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Politik Sosiologi Ilmu Administrasi Negara