cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 15   16   17   18   19 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BALITA GIZI BURUK DI KLINIK THERAPUITEK FEEDING CENTER PUSKESMAS SAIGON KOTA PONTIANAK E/2072141008 - 2016, Liliosa Maria. T
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini berjudul implementasi kebijakan Program Penanggulangan Balita Gizi Buruk di klinik Thetapeutik Feeding Center (TFC) di Puskesmas Saigon Kota Pontianak. Gizi buruk yang terjadi pada balita menghambat pertumbuhan fisik, mental maupun kemampuan berpikir yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. Keadaan ini memberikan petunjuk bahwa pada hakikatnya gizi yang buruk atau kurang akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penyakit rawan yang dapat diderita balita gizi buruk adalah tubercolosis dan penyakit infeksi lainnya. Dampak paling buruk yang diterimaadalahkematianpadaumur yang sangatdini.Pusat Pemulihan Gizi atau yang dikenal sebagai Therapeutic Feeding Centre (TFC) berfungsi sebagai tempat perawatan dan pengobatan secara intensif, dengan melibatkan ibu atau keluarga dalam perawatan anak. Penyelenggaraan TFC dapat memanfaatkan fasilitas bangunan yang sudah ada di Puskesmas perawatan/Rumah Sakit atau membuat bangunan khusus atau baru. Klinik TFC Puskesmas Saigon Kota Pontianak berdasarkan fungsinya adalah untuk mengatasi masalah gizi buruk, oleh karena itu keberadaannya perlu dikembangkan dan didukung. Untuk itu diperlukan usaha yang seriusdari Tim pelaksana klinik TFC ini, yaitu dengan cara menerapkan SOP sesuai dengan buku pedoman yang telah ada.
KEBIJAKAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG E/2072151101 - 2017, Rinol Asri
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Pemberdayaan dan masyarakat miskin dalam bidang ekonomi semula dimaksudkan untuk penyempurnaan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) terhadap efektivitas pemberdayaaan masyarakat yang mempunyai arah pertama; upaya melepaskan belenggu kemiskinan, keterbelakangan dan pengangguran dan kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya dan dilengkapi dengan penyaluran bantuan modal guna mendukung dan membangun kemandiriannya. Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Peningkatan Pendapatan Keluarga yang dilakukan Oleh Lembaga Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (PKK), serta untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peningkatan Pendapatan Keluarga yang dilakukan Oleh Lembaga Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, program implementasi Kebijakan Lembaga Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang telah berjalan cukup baik. Adapun faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya respon dari beberapa pelaksana karena alasan beban kerja yang berlebihan dan kurangnya dukungan dari Ketua Tim dan Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Kecamatan serta desa. Dilihat struktur birokrasi, masih ditemui faktor penghambat berupa rangkap tugas dari beberapa pelaksana tugas sehingga berdampak pada munculnya sikap kurang semangat (demotivasi) .
KOHESI SOSIAL ETNIS MADURA DAN MELAYU DI KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH STUDI KASUS DI SUNGAI BAKAU BESAR DARAT Tianus, Abdullah E/2081151006 - 2017
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan asimilasi sosial Muallaf Tionghoa di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Hasil penelitian mendeskripsikan beberapa hasil temuan seperti: 1. Kondisi Sosial Kelompok Muallaf Tionghoa di Kecamatan Pontianak Barat, ada beberapa hal yang didapat seperti: masuk Islam karena menikah, mendapatkan hidayah dari Allah SWT, sudah mengenal dunia Islam sebelumnya, melihat manfaat serta perubahan dari kehidupan seperti rasa puas, kedamaian, kesejahteraan, kesabaran dan tingkat mensyukuri nikmat sangat tinggi, membawa barokah, ingin mendapatkan ketenangan jiwa dan kesucian hati dalam menenjalani kehidupan. 2. Proses pengislaman para muallaf Tionghoa diantaranya: melalui pengurus agama (tokoh agama) setempat, melalui Kantor Urusan Agama (KUA), melalui perantaran orang tua angkat, melalui Tokoh masyarakat dan agama, 3. Proses asimilasi Muallaf Tionghoa diantaranya: hubungan belum berjalan baik dengan tetangga baru yang beragama Islam, belum sepenuhnya berani untuk melakukan pengamalan ajaran baru yaitu agama Islam, melakukan pembaruan kehidupan serta menentukan kehidupan yang baik dengan harapan selalu menjalankan ibadah serta bertingkah laku sesuai ajaran Islam, 4. Hambatan-hambatan seperti: 1. Hubungan sesama tertutup, 2. Pengangguran yang banyak, 3. Motivasi serta semangat hidup lemah atau kurang mau bekerja keras, kurang menghargai kualitas dan kemampuan diri, berorientasi pribadi diatas kepentingan umum, proses komunikasi tidak terbangun baik, pengakuan terhadap keberadaannya dalam dunia baru belum sepenuhnya, kurangnya waktu belajar agama Islam, minimnya guru, beribadah masih mengharapkan hal nyata, mengedapan ekonomi dalam setiap hal dilakukan, keterlibatan oraganisasi pembinaan baik itu formal maupun nonformal masih sangat kurang.
FAKTOR INTERNAL PELAKSANAAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PERBATASAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA TAHUN 2014 DI KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU E/20921141006, Sugino
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.143 KB)

Abstract

Tesis ini berjudul : “ Faktor Internal Pelaksanaan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014 di Kecamatan Entikong”. Tesis ini bermaksud menjelaskan faktor yang berpengaruh terhadap tingginya partisipasi politik  masyarakat perbatasan pada Pemilu tersebut. Tingginya partisipasi politik masyarakat perbatasan dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal yang dimaksud adalah kesadaran politik masyarakat perbatasan, intrik kepentingan, dan kepercayaan terhadap pemerintah.  Masyarakat perbatasan memahami bahwa partisipasi politik mereka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai salah satu perwujudan hak asasi politik warga negara dalam sistem demokrasi. Mereka juga memahami partisipasi politik mereka sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan perbaikan dan peningkatan kehidupan sosial. Dan untuk itu masyarakat perbatasan berharap kepada presiden dan wakil presiden terpilih mengakomudir dan menjawab kebutuhan dasar hidup yang menjadi pokok permasalahan yang mereka hadapi. Berbagai permasalahan yang mereka hadapi adalah: infrastruktur, transportasi, pertumbuhan ekonomi, penerangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ancaman adanya potensi desitegrasi  bangsa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK DALAM UPAYA MENYELESAIKAN DATA GANDA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SAMBAS E/2072151043 - 2017, Ari Adrian
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu kependudukan saat ini telah menjadi isu aktual seiring dengan meningkatnya mobilitas dan dinamika kependudukan. Untuk menanggapi isu tersebut diterbitkanlah suatu sistem yang dikenal dengan nama KTP Elektronik (KTP-el) yang berbasis NIK secara nasional. Tujuannya adalah mewujudkan identitas tunggal, sehingga tidak ada lagi identitas ganda yang dimiliki penduduk. KTP-el merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan dan pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan KTP-el di Kabupaten Sambas dalam upaya menyelesaikan data ganda kependudukan di Kabupaten Sambas dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari enam indikator yang diteliti, hanya empat faktor diantaranya yang paling mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan KTP-el di Kabupaten Sambas. Keempat faktor tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dari penelitian ini disimpulkam bahwa untuk mencapai tertib dan akuratnya database kependudukan yakni dalam upaya mewujudkan identitas tunggal bagi penduduk disarankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk terus aktif dan terarah dalam melakukan perekaman data penduduk, memberikan sanksi administratif dengan menutup akses terhadap semua pelayanan publik yang terintegrasi dengan NIK bagi penduduk yang hingga saat ini belum melakukan perekaman, sanksi administratif kepada penduduk yang dengan sengaja memberikan data palsu dan mendupliksi datanya, pengecekan kembali terhadap data hasil pemutakhiran karena masih banyak yang keliru serta melakukan sosialisasi secara terus menerus terkait kebijakan kependudukan. 
STRATEGI PENGELOLAAN ASET DAERAH DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU E2072171052, Arfhi Ajudia
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui langkah apa saja yang telah dilakukan aktor pengelola dalam pengelolaan aset daerah di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini dipilih karena penulis melihat adanya fenomena dan masalah dalam pengelolaan aset daerah terutama aset berupa tanah dan kendaraan dinas. Timbulnya fenomena dan masalah tersebut tentu banyak faktor, akan tetapi penulis mempunyai asumsi bahwa apabila pengelolaan aset dikelola dengan strategi yang tepat maka akan menghasilkan aset yang tertata baik dari segi penggunan maupun dari segi laporan.  Penelitian ini didapatlah empat alternatif strategis dalam pengelolaan aset daerah dengan merujuk menggunakan konsep analisis SWOT yang dikembangkan oleh Freed R  David sebagai pisau analisis yakni : a) Strategi SO (Strenghts-Opportunities) lebih menekankan kepada pengamanan aset terutama aset yang sifatnya bergerak. b) Strategi WO (Weakness-Opportunities) lebih menekankan dengan memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan eksternal. c) Strategi ST (Strenght- Threats) membentuk Tim Pengelolaan Aset Daerah yang anggotanya terdiri pegawai  dari antar instansi baik dalam Sekretariat Daerah maupun luar.  D) Strategi (Weakness-Threats) dipandang perlu adanya sistem aplikasi terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan aset guna menyusun pembukuan, menimalisir kesalahan dalam penginputan serta mengakomodasi semua proses pengelolaan agar penyusunan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya alternatif strategi tersebut diharapakan dapat memberikan masukan dan solusi kepada instansi yang diteliti dalam pengelolaan aset daerah.
KINERJA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BELIAN PERMAI NANGA PINOH DI KABUPATEN MELAWI E/2072131003 - 2016, Markus
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengambarkan kinerja Organisasi SMK Belian Permai terutama berkaitan dengan aspek Efektifitas, Resposibilitas dan Akuntabilitas dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja dinilai dari Efektifitas, Resposibilitas dan Akuntabilitas dari organisasi tersebut di Organisasi SMK Belian Permai belum sesuai dengan apa yang diinginkan, hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya tanggung jawab guru terhadap tugas dan fungsinya masing – masing sesuai jabatan dan kedudukannya. Pelayanan  publik  berupa pendidikan melalui   guru   kepada  siswa/ siswi, melayani siswa/ Siswi   merupakan  perwujudan  dan  fungsi  guru   sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, pada  kondisi ini guru  dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerja dengan meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pendidik itu sendiri dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan keadaan yang kondusif sehingga sumber daya dalam dunia pendidikan  dapat  menjadi  pendorong  percepatan  terwujudnya  masyarakat yang cerdas, pintar dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan harus terus berupaya sebaik mungkin dalam  pengembangan mutu pembelajaran, pengembangan guru, pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendudukung kegiatan belajar mengajar, perbaikan manajemen sekolah, maupun pembinaan kesiswaan. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah tidak hanya terpaku pada pencapaian aspek akademis, melainkan aspek non akademis juga, baik penyelengaraan dalam bentuk kegiatan kurikuler ataupun kegiatan ekstra kurikuler, Dengan demikian peserta didik diharapkan   memperoleh pengalaman yang utuh, sehingga motivasi belajarnya dapat berkembang secara optimal.
KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH PEMILIHAN DUA KABUPATEN SEKADAU E/2071151034 - 2017, Boni
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kinerja DPRD dalam Penyerapan apirasi Masyarakat pada Hasil Musrenbang Tahun 2015 di Dapil dua Kabupaten Sekadau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis kinerja DPRD dalam penyerapan apirasi masyarakat di Dapil dua Kabupaten Sekadau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara tepat suatu gejala atau peristiwa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa produktivitas yang dihasilkan DPRD Dapil dua Kabupaten Sekadau dalam Penyerapan aspirasi belum sepenuhnya diakomodir dengan baik. perumusan peraturan Daerah (Perda) sampai pada implementasinya berlum sepenuhnya mampu memberikan solusi terhadap maraknya persoalan masyarakat. Ada beberapa anggota DPRD masih sibuk dengan konflik kepentingan kelompok dan golongan terkait dengan proyek pembangunan dan masih ada beberapa anggota DPRD memprioritaskan kegiatan partai, sehingga kesannya mengabaikan kepentingan masyarakat. Ada beberapa aspek penting yang menentukan produktivitas yang dihasilkan DPRD antara lain; (1) iklim politik, (2) ketersediaan anggaran, (3) kualitas usulan masyarakat, dan (4) tingkat urgensi aspirasi. Kinerja Kualitas layanan anggota DPRD Kabupaten Sekadau sudah mulai cukup baik terutama dalam hal merumuskan pembangunan membangun kerjasama dengan pihak terkait, misalnya pihak Esekutif, Bappeda, Dinas dan pihak kecamatan. Kualitas layanan menjadi hal penting dalam penyerapan aspirasi karena dalam proses perencanaan pembangunan membutuhkan pelayanan yang baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.  Responsivitas yang dihasilkan DPRD belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspirasi masyarakat belum terakomodir dengan baik, responsibilitas kinerja DPRD Dapil dua cukup baik, walapun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki untuk kedepan sehingga kinerja yang dihasilkan dapat memberikan respons yang lebih baik bagi masyarakat. Akuntabilitas yang dihasilkan DPRD Dapil dua Kabupaten Sekadau belum memuaskan masyarakat. Maka dari itu, kinerja DPRD perlu dioptimalkan, anggota DPRD perlu terjun langsung mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan dalam program pembangunan melalui usulan program prioritas guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG Sulistiana, Oktavia
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.651 KB)

Abstract

Kebijakan pemberian Ijin Belajar tertuang dalam Peraturan Bupati Sintang sedangkan pemberian Tugas Belajar diatur melalui Surat Edaran Bupati Sintang, kebijakan tersebut guna tertib administrasi dalam pembinaan kepegawaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasifaktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Keadaan yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa ada beberapa PNS yang melanjutkan pendidikan melalui program Ijin Belajar dan Tugas Belajar tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini terlihat pada PNS yang melaksanakan Ijin Belajar pada perkuliahan kelas jauh dalam penyelenggaraannya dilaksanakan diluar domisili perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2009. Dalam Tugas Belajar masalah yang timbul adalah PNS yang mengambil program ini tidak menyertakan rekomendasi tertulis dari pimpinan SKPD mengingat rekomendasi tersebut merupakan syarat awal dalam pengajuan Tugas Belajar, serta adanya perkuliahan tanpa sepengetahuan BKD serta pimpinan SKPD-nya. Dalam menganalisa permasalahan,peneliti melakukan penelitian pada aspek-aspekantara lainOrganisasi yaitu diperlukan komitmen dari Bupati selaku pimpinan daerah, BKD dan Stake Holder lain yaitu Pimpinan SKPD, Interpretasi yaitu bagaimana PNS Pemroses Ijin Belajar dan Tugas Belajar menafsirkan atau memahami substansi kebijakan pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar mengenai prosedur dan mekanismenya, sehingga dapat dipahami oleh PNS pemohon Ijin Belajar dan Tugas Belajar selanjutnya pada aspek Penerapan yaitu bagi PNS Pemroses program Ijin Belajar dan Tugas Belajar melaksanakan tugas pelayanan berpedoman pada pembagian/uraian tugas masing-masing PNS di BKD Kabupaten Sintang dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor Pengahambat antara lain tidak lengkapnya hal-hal yang diatur dalam kebijakan pemberian Izin Belajar, sistem pengawasan yang masih rendah, tidak adanya komitmen, kurangnya keragaman Program Studi/Jurusan dan kurangnya kesadaran/kepedulian sedangkan faktor pendukungnya yaitu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas, didukung oleh sumber daya yang memadai, pengaturan pengambilan keputusan yang jelas, sistem administrasi yang cepat dan motivasi lingkungan. Agar kebijakan ini dapat berjalan harus dilakukan revisi terhadap aturan terkait pemberian Ijin Belajar, melaksanakan sosialisasi serta adanya komitmen dari tiap-tiap unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Kata Kunci : Implementasi, Ijin Belajar, Tugas Belajar
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG E/2072141107 - 2016, Nur Fajar Hijriah
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini  mendeskripsikan dan menganalisis proses dalam pelayanan pemecahan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang serta faktor-faktor yang menyebabkan lamanya pelayanan pemecahan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang. Dalam menganalisis hasil penelitian digunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian memmjukkan bahwa implementasi kebijakan pemecahan sertipikat tanah di Kabupaten Sintang oleh Kantor Pertanahan belum terlaksana efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari waktu pengurusan yang belum sesuai dengan standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Implementasi kebijakan pemecahan sertipikat tanah belum berjalan efisien dari segi waktu disebabkan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan sturktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga berkas permohonan masyarakat tidak dapat diperoses dengan cepat. Bberapa factor yang berpengaruh diantaranya kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan pemecahan sertipikat tanah, minimnya dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pendanaan serta komitmen dan motivasi petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan baik juga masih belum terlihat, ditambah dengan minimnya koordinasi dengan pemerintahan desa atau kelurahan pada saat dilakukannya pengukuran tanah.

Page 17 of 31 | Total Record : 301

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik Sosiologi