cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 18   19   20   21   22 
POLA REKRUTMENT POLITIK PARTAI BERBASIS ISLAM DALAM PEMILIHAN UMUM CALON LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA PONTIANAK Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera E20911661005 - 2018, SITI ROMLAH
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pola rekrutmen yang diterapkan oleh PKB dan PKS dalam merekrut calon legislatif tahun 2014 dikota Pontianak. Berdasarkan masalah yang terjadi dalam penelitian ini terdapat adanya indikasi ketertutupan dalam merekrut calon legislatif tahun 2014 dikota pontianak pada partai PKS kemudian pada partai PKB melakukan secara terbuka akan tetapi tidak memenuhi target sehingga peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana pola rekrutment yang di terapkan oleh kedua partai tersebu. Metode dalam penelitian ini  bersifat deskriptif  Peneliti menggunakan teori pendekatan yang dikemukakan oleh Althoff dalam kartono (2007:242)  menyatakan bahwa proses pengrekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah suatu sistem pengrekrutan administratif  yang didasarkan atas patronase (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka Hasil analisa peneliti melalui pendekatan tersebut menggambarkan dari kedua partai tersebut memiliki perbedaan dalam merekrut calon yang akan diusung masing masing partai meski sama sama berbasis islam dan berlatar belakang ideologi yang sama . Model rekruitmen Partai PKB menggunakan sistem terbuka pada perencanaan dan Persiapan hingga dalam menentukan calon legislatif tahun 2014 dari mulai membuka pendaftaran hingga melalui tahapan tahapan kelengkapan lainnya  Sedangkan pola Rekruitmen yang diterapkan  Partai PKS menggunakan sistem lebih cendrung tertutup dimana dalam Seleksi calon  hingga pada  Penetapan nomor urut  calon  tahun 2014 partai tidak melakukan dengan ujian ujian terbuka dimana hanya melibatkan dari kalangan internal partai dalam proses pencalegan hingga penetapan nomor urut caleg  Sehingga pola yang diterapkan lebih cendrung tertutupKata Kunci : Rekrutmen, Partai, Islam, Politik, Legislatif.
IMPLEMENTASI SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM REKRUTMEN PEGAWAI GUNA MENGHASILKAN PEGAWAI YANG BERKUALITAS DI KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141046 - 2016, Ni Made Sri Astuti
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan   penelitian ini adalah menganalisis efektivitas implementasi sistem CAT dan faktor yang mempengaruhi implementasi CAT untuk menghasilkan pegawai yang profesional di Kabupaten Kapuas Hulu. Analisis terhadap penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem CAT dalam rekrutmen CPNS di Kabupaten Kapuas Hulu sudah berjalan efektif dalam konteks proses penyeleksian pegawai yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Akan tetapi, dalam proses pendaftaran sampai pada tahap pelaksanaan tes yang menggunakan media computer masih dihadapkan dengan kurang siapnya daerah pada aspek sarana dan prasarana untuk mendukung system tersebut. Dalam konteks implementasi CAT untuk menghasilkan pegawai yang professional. Sebagian kalangan berpendapat bahwa sistem CAT baru mampu memberikan jaminan transparansi dan keadilan, sementara untuk menghasilkan CPNS yang professional masih belum terwujud, karena tidak ada jaminan jika lulus dengan sistem CAT secara otomatis memiliki kompetensi dan profesioanlitas dalam bekerja. Implementasi sistem CAT dalam rekrutmen CPNS di Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan optimal lebih disebabkan oleh belum siapnya sumber daya kebijakan berupa sarana prasarana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan perangkat computer dan jaringan internet yang lancar untuk memudahkan proses pendaftaran dan pelaksanaan tes.
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH OLEH BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Supriadi, Supriadi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.987 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terlaksananya prinsip-prinsip good governance, seperti accountability, transparancy, participations, effectiveness and efficiency dalam Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Tahun Anggaran 2011. Permasalahan penelitian diangkat dari fenomena dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berdasarkan penelitian dan analisis, terungkap bahwa prinsip-prinsip good governance belum terlaksana sepenuhnya dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam proses penyusunan RKA dan pelaksanaan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa rencana kerja dan anggaran yang telah disusun tidak sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja program/kegiatan. Hal tersebut karena pelaksana kegiatan tidak dilibatkan sepenuhnya dalam proses penganggaran, pemangkasan anggaran tanpa alasan yang jelas dan tidak transparan serta terdapat beberapa segmen batas daerah yang belum terfasilitasi penyelesaiannya. Faktor penyebab utama yang mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi program/kegiatan tersebut adalah faktor rendahnya komitmen aparat. Peneliti menyarankan agar dilakukan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai pentingnya prinsip-prinsip good governance dalam proses penyusunan RKA dan dalam pelaksanaannya. Kata kunci : Good governance, tapal batas Wilayah.
EVALUASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NO 35 TAHUN 2016TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA E2071171019, Putri Darmayanti
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan tesis ini bertujuan mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan  peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, yang belum optimal. Teori yang digunakan untuk membahas masalah ini adalah teori Ripley yang terdiri dari 2 aspek yaitu Kepatuhan dan apa yang terjadi. Hasil  penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan PTSL belum berjalan optimal. Hal ini terlihat masih ada beberapa hal yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Kepatuhan para implementor terhadap isi dan tujuan kebijakan sudah baik. Sosialisasi kepada masyarakat terkait PTSL belum sepenuhnya bisa sampai ke masyarakat, sehingga tidak sedikit masyarakat yang belum benar-benar mengetahui bagaimana prosedur yang harus di lakukan untuk pengajuan PTSL. Kemudian masyarakat atau pemohon yang masih kesulitan untuk mengumpulkan data kepemilikan tanah.  Dari hasil penelitian ini diharapkan agar kedepannya implementasi terkait PTSL di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya dapat meningkatkan kinerjanya.
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141062 - 2016, Arief Mulyawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis penegakan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 dalam pelaksanaan tugas pada Bagian Umum Setda Kabupaten Kapuas Hulu yang dilihat dari indikator Disiplin waktu, Disiplin Peraturan dan Berpakaian, dan Displin Tanggung jawab Kerja. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada belum sesuainya penegakan disiplin PNS, dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 dalam pelaksanaan tugas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan disipiln Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas terutama mengenai pelaksanaan hukuman terhadap kasus yang ada belum berjalan maksimal, disebabkan proses pemberian sanksi harus melalui prosedur yang berlaku, sehingga membutuhkan waktu yang relatip lama. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran yaitu dalam rangka meningkatkan penegakan disiplin pegawai mengenai waktu kerja di Lingkungan Bagian Umum, maka Kepala Bagian Umum dapat mengoptimalkan kembali dengan cara perlu adanya ketegasan aturan dalam organisasi yang mempengaruhi kedisiplinan para pegawainya.
IMPLEMENTASI PROGRAM FOGGING DAERAH PEDALAMAN DI PUSKESMAS NANGA PINOH KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI E/20721510130 - 2017, Akhmad Jawahir
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan kesehatan menjadi pusat perhatian publik dan harus menjadi prioritas pemerintah “karena kesehatan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia dan tidak ternilai harganya. Untuk menjaga dan mempertahankan agar tubuh kita tetap segar dan sehat, maka diperlukan suatu pengkajian yang mendalam dari tiap-tiap individu, masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkannya. Tingkat pendidikan, Lingkungan, perekonomian, dan kesejahteraan suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam menerapkan pemeliharaan kesehatan dari tiap individu maupun masyarakat dan itu merupakan perilaku sosial yang harus dipahami oleh pemerintah, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hidup sehat tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku bangsa / ras, dan agama. Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah harus menjalankan peran dan fungsinya dalam menuntun warga negara Indonesia untuk terus berupaya agar selalu hidup sehat dan segar setiap saat.   Menurut undang-undang nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba, dan undang-undang 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan lainnya seperti PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Ripublik Indonesia, BPJS berkantor pusat di Jakarta dan boleh memiliki kantor perwakilan di tingkat propinsi serta kantor cabang di tingkat Kabupaten Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Melawi adalah instansi yang secara teknis menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Dinas kesehatan  memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan di kabupaten Melawi, terutama menyangkut pelaksanaan jaminan kesehatan Nasional.  Kebijakan yang dibuat adalah  mengadakan perjanjian kerjasama nomor 12/PKS/IV.09/0114 dan nomor 60/UM. 2014, pada tanggal 2 januari 2014 dengan BPJS kesehatan Cabang Melawi dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Puskesmas Senaning merupakan salah satu puskesmas dari 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Melawi yang terletak di daerah perbatasan yaitu tepatnya di Kecamatan Nanga Pinoh juga merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten Melawi. Dalam implementasi jaminan kesehatan nasional puskesmas senaning merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, selain itu untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal dilaksanakan pula kegiatan kuratif dan rehabilitatif
KUALITAS PELAYANAN REHABILITASI DI WISMA SIRIH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT E/2071141059 - 2017, Desty Pratiwi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan rehabilitasi di Wisma Kecamatan Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Melalui metode kualitatif  penelitian ini dideskripsikan bahwa, secara umum kualitas pelayanan rehabilitasi di Wisma Sirih Kecamatan Sungai Bangkong belum sesuai dengan standard kualitas pelayanan. Hal ini terlihat dari lima aspek kualitas pelayanan yaitu : aspek terwujud (tangibles), aspek kehandalan (reliability), dan aspek jaminan (assurance) yang masih rendah, namun aspek empati (empathy) dan ketanggapan (responsiveness) yang dinilai sudah cukup baik. Sedangkan factor-faktor  yang mempengaruhu kualitas pelayanan seperti struktur birokrasi, sistem pelayanan dan kemampuan aparatur juga belum terpenuhi dengan baik sehingga belum memberikan pelayanan yang terbaik kepada residen yang sedang melakukan rehabilitasi penyalagunaan narkoba. Belum terciptanya kualitas pelayanan rehabilitasi mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan rehabilitasi bagi residen di Wisma Sirih.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DIKECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI E/2072151021 - 2017, Yusuf Dasman
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak terdapat Pedagang Kaki Lima liar yang mendirikan lapaknya di sembarangan tempat tanpa ada izin dari pihak pemerintah daerah dan sepengetahuan dari pihak Satpol PP di Kecamatan Nanga Pinoh.  Berdasarkan hasil pendataan tentang Pedagang Informal (Bappeda : 2014) pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Nanga Pinoh berjumlah 339 pedagang dengan bermacam jenis barang dagangan mereka yang digelar menyebar di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh. Para pedagang tersebut dengan identitas dari penduduk Kecamatan Nanga Pinoh dan juga berasal dari luar Kecamatan, sehingga menjadi beban tugas bagi Pemerintah Kabupaten Melawi Kecamatan. Dengan demikian perlu perhatian serius Pemerintah Kabupaten Melawi Kecamatan untuk menuntaskan PKL melalui penyuluhan-penyuluhan, penertiban secara persuasif, penataan dan melakukan pembinaan terhadap mereka. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pihak-pihak yang berkepentingan termasuk aparat keamanan dalam menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima yang ada dan telah berkoordinasi dengan baik.
Social Assimilation Of Tionghua Muallaf (Converted Muslim) Residing In West Pontianak County Baharuddin, Baharuddin
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.202 KB)

Abstract

This research aims at describing a social assimilation of Tionghua muallaf (converted Muslim) residing in West Pontianak County, Pontianak City of West Kalimantan. There are several important findings of this work with regards to the Tionghua muallaf including; Social Condition Group of Tionghoa Muallaf In West Pontianak District, Assimilate Process of Tionghoa Muallaf After Entering Islam, and Resistances Group of Tionghoa Muallaf. The social condition of the muallaf suggests that they convert to Islam due to several reasons including their new marital life, receiving hidayah (guidance) from Allah, having knowledge about Islam before converting to Islam, having seen the benefits and chances in their life such as satisfaction, peace, prosperity, patient, high respect to gifts from Allah and wanting to have a better life and clean heart in life.The convert process includes through religious clerics, the local offices of religious affair (Kantor Urusan Agama), extended parents and respected public figures; the assimilation process of the Tionghua muallaf shows that the Tionghua muallaf have not had better social relation with their Muslim neighbors, not been courageous enough to practice their Islam in public sphere, not done better assimilation within their new communities and not decided their direction of their new life with Islam; the discussion of constrain issues of the Tionghua muallaf indicate that they practice close relation within them, do not have jobs, do not have good motivations of life due to their lacks of hard work courage, they are low respect to their opportunities and self capabilities, selfish and less public care, good communication, less understanding of their new life, do not have enough time to study Islam due to the limitation of available teachers, practice Islam with instant hopes, think about economic benefits in all activities and are less involved in both formal and informal religious support institutions. Based on the above findings the work proposes some important recommendations including (1) it is important to encourage/develop a better relationship model; (2) it is also important to encourage/develop an Islamic and based-on-Quran-and-Hadist environment for the Tionghua muallaf; (3) if there is any problems and issues related to practicing Islam the muallaf should soon ask Islamic clerics and teachers; (4) it is important to give guidance and care to the muallaf having low courage to maximally practice their new religion; and (5) there should be a call to practice harmonic life within the Tionghua muallaf with better daily interaction, care and hospitality. Key words: assimilation, muallaf and Tionghua
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT E/2071141045 - 2016, Puji Eka Purwati
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul ?Penataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat?. Penelitian ini dilakukan karena ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti jumlah pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dimana jumlah pegawai di BKD Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 74 orang sedangkan seharusnya berjumlah 58 orang sehingga kelebihan sebanyak 16 orang, komposisi pegawai di setiap bagian/bidang yang belum seimbang,  penempatan pegawai ada yang belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan persentase 55% yang belum sesuai dan 45% yang sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan juga uraian tugas yang belum sesuai dan belum standar.  Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penataan pegawai di lingkungan BKD Provinsi Kalimantan Barat yang akan menentukan kualitas, kuantitas, komposisi dan distribusi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan di BKD Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  secara umum proses Penataan PNS yang dilaksanakan di BKD Provinsi Kalimantan Barat sudah optimal dilakukan seperti pada kegiatan pemetaan kebutuhan dan ketersediaan PNS telah dilakukan BKD Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan redistribusi pegawai, kemudian melaksanakan penetapan kualitas dan kuantitas pegawai dengan menggunakan metode analisis jabatan dan analisis beban kerja akan tetapi pada pelaksanaannya belum berjalan optimal dalam melaksanakan uraian tugasnya dan untuk pengadaan PNS belum dapat dilaksanakan karena masih masa Moratorium serta untuk penempatan pegawai telah dilaksanakan dengan melaksanakan penempatan pegawai baik penempatan ke dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional.  Penataan organisasi tersebut harus ditindak lanjuti dengan penataan pegawai agar terjadi keserasian antara organisasi dengan komposisi PNS baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi organisasi

Page 20 of 31 | Total Record : 301

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Sosiologi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik