cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 20   21   22   23   24 
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MELAWI DI KECAMATAN ELLA HILIR E/2072151123 - 2017, Lungguk Manurung
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Pendidikan pelatihan bimbingan teknis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Melawi untuk meningkatkan produktivitas kerja aparatur desa di Kecamatan Ella Hilir. Pelaksanaan pendidikan pelatihan bimbingan teknis aparatur desa dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan secara cermat terhadap suatu fenomena sosial dalam jangka waktu tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pendidikan pelatihan bimbingan teknis aparatur desa untuk menunjang produktivitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan Ella Hilir belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari ketidakmampuan kepala desa dan perangkatnya serta badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan, terutama dalam proses perencanaan pembangunan desa, perencanaan keuangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan pendidikan pelatihan bimbingan teknis di wilayah Kecamatan Ella Hilir antara lain: rendahnya  skill  (keahlian) sumber daya aparatur, rendahnya mentalitas sumber daya aparatur desa, komunikasi organisasi yang kurang efektif, kondisi yang kurang memadai. Selanjutnya peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Melawi lebih meningkatkan pembinaan kepada pemerintah desa dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan bimbingan teknis aparatur desa dalam rangka produktivitas kerja tata kelola administrasi pemerintahan desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LOGISTIK SAAT DARURAT BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT E2071171030, Rondang Ani Suwanti Hutabarat
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Implementasi Kebijakan Pendistribusian  Bantuan Logistik Saat Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah manggambarkan dan menganalisis proses pengorganisasian, interpertasi dan aplikasi dalam implementasi Kebijakan Pendistribusian  Bantuan Logistik Saat Darurat Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara Kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff  Bidang kedaruratan logistik, Team Reaksi Cepat (TRC), dan Penjaga Gudang dan pengurus Gudang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses implementasi kebijakan pendistribusian  bantuan logistik saat darurat bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat  dilihat dari tahap pengorganisasian atau kelembagaan menunjukkan bahwa sudah jelas, artinya pelaksanaannya secara umum sudah mengikuti  aturan yang ada dalam pedoman umum maupun petunjuk pelaksanaan teknis (Juknis).  Tahap interpretasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih rendah, dimana tahapan penjabaran kebijakan masih bersifat abstrak atau lebih bersifat teknis operasional. Tahap aplikasi belum sepenuhnya diterapkan, kerena kebijakan yang dilaksanakan masih belum mencapai keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban bencana, terlambatnya penyaluran bantuan logistik terhadap penanggulangan darurat bencana dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam pendistribusian bantuan logistik.
EVALUASI PROSES IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141055 - 2016, Rudolfus Adji Winursito
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi implementasi penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam menganalisi masalah, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budiman Rusli yang meliputi efektivitas dan efisiensi proses implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskrptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan belumberjalan efektif dan efisien. Dari segi efektivitas penyelesaian melalui jalur pengadilan lebih efektif dalam hal kepastian hukum, namun demikian tidak efisien dari segi waktu karena memerlukan proses yang panjang sebelum ada keputusan dari pengadilan, selain itu penyelesaian melalui pengadilan, kurang memberikan kepuasan kepada pihak yang berkonflik karena hasil keputusan pengadilan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang kalah. Sementara penyelesaian konflik melalui jalur luar pengadilan lebih efektif dalam hal memberikan kepuasan kepada pihak yang berkonflik dan cenderung tidak ada gejolak setelah ada kesepakatan hasil musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat. Dari segi waktu, juga lebih efisien, karena semua pihak dapat duduk bersama kapan saja tanpa dibatasi waktu.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG E/E2072151046 - 2017, Siti Aisyah
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini mendeskripsikan proses dan factor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pernerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Pegawai di Kecamatan Serawai Kabuapten Sintang dalam rangka untuk mewujudkan disiplin PNS dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a. komunikasi yang terjadi belum berjalan dengan baik  yang disebabkan karena jarak yang sangat jauh dari ibu kota Kabupaten sehingga birokrasi tidak dijalankan sesuai tupoksinya jika:melakukan pengurusan ke Ibu Kota Kabupaten; b. sumberdaya sudah memadai hal ini terbukti dengan pendidikan pegawai yang sudah merata jenjang pendidikan dari SMP sampai dengan strata S2 sehingga koordinasi pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik dan saling kerjasama. c. pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan sudah komitmen hal ini terbukti dengan pekerjaan sesuai selesai sesuai dengan tepat waktu, semua ini. dilakukan oleh pimpinan yang diatur  dengan baik, artinya jika pegawai tidak atau kurang memahami pekerjaan yang dibebankan maka selalu dilakukan dengan kejasama dengan bagian lain
KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE/HO) PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK E/2071141012 - 2016, Mutiara Devi Ardhiya Gharini
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin gangguan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.  Berdasarkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif  dapat diketahui bahwa beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, komitmen kerja masih belum maksimal dan perlu perbaikan dibeberapa bagian. Adapun untuk indikator kemandirian sudah baik dan telah sesuai namun diperlukan peningkatan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat disarankan penulis agar dapat menciptakan kinerja  pegawai  untuk terwujudnya kualitas pelayanan izin gangguan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, diantaranya :  a. Mengadakan perputaran pegawai baik di dalam maupun di luar kantor BP2T, b. Mengadakan pendidikan dan pelatihan, pemberian reward and punnishment yang jelas, dan c. Mengadakan rapat-rapat koordinasi rutin baik ke dalam maupun ke luar kantor BP2T.
PELAYANAN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM ADE MOHAMAD DJOEN SINTANG E/2072121081 - 2017, Muhammad Kandias
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.665 KB)

Abstract

Pelayanan publik dibidang kesehatan ini menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan aspek keselamatan jiwa, oleh karena itu institusi pelayanan publik dibidang kesehatan harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah.   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sarana dan prasarana pendukung layanan yang, ada di RSUD Ade Mohamad Djoen (Sintang cukup lengkap, yakni meliputi fasilitas fisik dan peralatan Kesehatan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kualitas sumber daya manusia di RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang cukup baik, hal ini diketahui berdasarkan penilaian kualitas sumber daya manusia yang dinilai cukup baik, berdasarkan indikator competence (kompetensi), credibility (kredibilitas), kejelasan, kedisiplinan, responsibility (tanggung jawab), kemampuan, kecepatan, keadilan, serta kesopanan dan keramahan Pegawai Rumah Sakit dalam memberikan pelayaan kepada pasien rawat inap di RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang. Pihak RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga layanan prima dapat terwujudkan.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA SEKADAU Indra, Indra
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sekadau khususnya di Kota Sekadau belum dapat dilaksanakan secara maksimal, maksudnya pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Proses pengelolaan sampah rumah tangga berwawasan lingkungan belum dapat sepenuhnya dilakukan sesuai dengan harapan, karena ada beberapa hal yang belum terlaksana seperti: 1) Perencanaan ini dilakukan untuk menentukan alternatif sistem yang terpilih, termasuk jenis dan jumlah peralatannya, 2) Pewadahan pengelolaan sampah umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu: wadah untuk sampah individual, dimana setiap sumber volume sampah terdapat tempat sampah, 3) Cara pengumpulan sampah yang dilakukan masyarakat dengan 2 cara, yaitu secara langsung ( door to door ) dimana proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan, 4) Pembuangan sampah dilakukan dengan cara pengelolaan sampah yang dilakukan di area TPA I masih menggunakan metode open dumping.
PELAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DENGAN AUDIO INTEGRATED SYSTEM (AVIS) KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK E/2072151119 - 2017, Joni
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Audio Integrated System (AVIS) Kepolisian Resort Kota Pontianak. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi(SIM) dengan Audio Visual Integreted System (AVIS)  di Polres Pontianak  sudah berjalan cukup efektif dengan berdasarkan standar pelayanan (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik),  yaitu menyangkut prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas pemberi pelayanan. Sedangkan prosedur pelayanan yaitu Pemohon membayar biaya administrasi ke Bank (BRI) kemudian mengambil formulir di loket pendaftaran (registrasi) kemudian diserahkan ke loket pendaftaran, melaksanakan pengambilan identifikasi sidik jari dan pengambilan foto, setelah itu mengikuti ujian teori dengan Audio Visual Integreted System (AVIS) dan ujian praktek bila lulus semua maka dilakukan pencetakan dan  pengambilan SIM.  Berdaarkan kondisi demikian Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana khususnya kios komputer harus dioptimalkan minimal 10 (sepuluh) kios komputer harus dapat dioperasikan semua, karena  komputer memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pelayanan administrasi penerbitan SIM  agar masyarakar pemohon SIM tidak terlalu lama mengantri/menunggu giliran dan agar pelayanan lebih efektif dan efisien sehingga bisa tercipta kepuasan masyarakat
KINERJA SEKRETARIS DESA SELAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG /E11211074 - 2013, Paulus Libat
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.228 KB)

Abstract

Diangkatnya Sekretaris Desa di Kecamatan Sungai Tebelian sebagai PNS dalam rangka mendukung fungsi Kepala Desa berdasarkan tugas pokok dan fungsinya belum tercapai sebagaimana mestinya, karena beberapa keterbatasan, berupa: Minimnya tingkat pendidikan, ditambah minimnya pelatihan/Bimtek yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sintang melalui pihak Kecamatan Sungai Tebelian menjadikan kemampuan dan kecakapan Sekretaris Desa dalam tata administrasi dan pelayanan desa berjalan seadanya. Kondisi demikian terjadi karena antara Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak dapat bekerjasama, Sekretaris Desa dinilai kurang disiplin, rendah kreativitas dan tanggung jawab dalam mengelola administrasi pemerintahan desa. Realitas yang terjadi beberapa Sekretaris Desa mengajukan mutasi pindah untuk menjadi staf di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian, sedangkan Kepala Desa kemudian mengangkat Sekretaris Desa baru sesuai visi politiknya tanpa memperhatikan tingkat pendidikan, kecakapan dan keahlian. Realitas demikian tentunya menjadi salah satu persoalan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, karena hal ini selalu terjadi setiap kali pergantian Kepala Desa.
STRATEGI SEKOLAH MENGHADAPI PERSAINGAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI E/2072151091 - 2017, Mujiono
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam rangka menghadapi persaingan mutu pendidikan dan menganalisis strategi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dalam menghadapi persaingan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Nanga Pinoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1).Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam rangka menghadapi persaingan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Nanga Pinoh masih belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat antara lain: Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih rendahnya faktor kualitas dan kuantitas guru, masih banyak guru yang minim pengalaman mengajar, kesiapan mengajar dan fasilitas pengembangan diri; 2) Analisis lingkungan strategis peningkatan persaingan mutu pendidikan melalui SKL belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal tersebut terlihat dari: Ketersediaan kurikulum dan rencana pembelajaran, struktur organisasi dan menajemen yang efektif dan efisien, ketersediaan sarana dan prasarana (fasilitas sekolah) yang sesuai dengan kebutuhan program, ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang professional dengan komitmen yang tinggi dan terbatasnya peserta didik atau siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku (kompetensi) yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Page 22 of 31 | Total Record : 301

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Sosiologi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik