cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 25   26   27   28   29 
INTERAKSI SOSIAL PENGHUNI LANJUT USIA DAN KELUARGA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MULIA DHARMA SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA E/2081141008 - 2016, Herdi
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan pola hubungan sosial keluarga dengan penghuni lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha Mulia Dharma, mengetahui pola hubungan pihak Panti Sosial Tresna Werdha Mulia Dharma dengan penghuni lanjut usia di Panti, dan mengetahui pola hubungan antara petugas Panti Sosial Tresna Werdha Mulia Dharma dengan  keluarga penghuni lanjut usia.  Lanjut usia yang berada di Panti Sosial Tresna Werdha Mulia Dharma, sebagian berasal dari keluarga yang disebabkan karena beberapa faktor, yaitu adanya konflik keluarga, kesibukan bekerja, dan karena  fakor ekonomi. Respon positif  dari lanjut usia, keluarga, maupun petugas panti telah menunjukkan  perubahan yang cukup signifikan. Karena interaksi sosial telah menjembatani berbagai pihak, terutama dalam meningkatkan hubungan keluarga melalui komunikasi yang intensif. Adanya kemajuan dan perubahan yang terjadi, ditandai dengan telah meningkatnya kepedulian terhadap penghuni lanjut usia yang ada di panti. Perhatian dan kepedulian telah ditunjukan oleh keluarga, yaitu dengan meningkatnya frekuensi kunjungan ke Panti Sosial Tresna Werdha, serta adanya keinginan keluarga  untuk membawa pulang penghuni lanjut usia. Terjadinya proses interaksi sosial, secara spesifik dapat  diketahui dengan adanya pola hubungan sosial keluarga dengan penghuni lanjut usia,  pola hubungan penghuni lanjut usia dengan petugas panti, dan pola hubungan sosial keluarga dengan petugas panti. Keberhasilan proses interaksi sosial, telah mewujudkan integrasi keluarga. Sehingga, keluarga berkomitmen akan mengambil dan menerima kembali orang tuanya/lanjut usia untuk  tinggal bersama. Pilihan yang  diambil oleh pihak  keluarga adalah dengan mendatangkan tenaga perawat untuk merawat lanjut usia di rumah (home care) secara profesional, sehingga tetap terjaga kesehatan, dan sekaligus untuk menjaga derajat harga diri keluarga dan orang tua
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM BERAS MISKIN DI KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG E/2072151004 - 2017, Bernarda Briggita
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan kemiskinan merupakan tantangan dunia, tidak hanya di Indonesia, tetapi permasalahan ini menjadi masalah terbesar pembangunan di abad 21. Seperti yang dikemukakan dalam Millenium Development Goals, yang disepakati PBB menjadi salah satu target bersama 186 negara guna mengurangi jumlah penduduk miskin dunia pada periode 2000-2015.  Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, melalui Program Beras Miskin (Raskin). Program Raskin sebenarnya merupakan sebagian dari usaha pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan. Program lain adalah Karya Usaha Mandiri dan Mitra Usaha Mandiri, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Takesra/Kukesra, dan juga Program Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS). Tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan. Menurut pemantauan di lapangan, ada empat masalah dalam penyaluran program raskin. Pertama, mengenai salah sasaran. Program raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata (banyak juga yang) jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh human error, dimana para petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon raskin pada keluarga dekat atau teman kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang “menagih jatah” beras murah tersebut. Dari paparan implementasi Program Raskin tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran raskin amat rentan terhadap kesalahan, penyelewengan, dan bahkan manipulasi. Dengan melihat banyaknya permasalahan dalam penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Miskin maka dengan itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Implementasi Program Raskin (Beras Untuk Rakyat Miskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Miskin (Studi kasus di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang).
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 287 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DIWILAYAH KOTA PONTIANAK E/2071141051 - 2017, Suriadi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi belum tertibnya jalan Ahmad Yani I Pontianak sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut meliputi : komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya. Berdasarkan hasil penelitian, masih belum terwujudnya kawasan tertib lalu lintas dikarenakan masih terjadinya semrawutnya lalu lintas baik kemacetan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kerja, kesemrawutan tersebut seperti banyaknya pengendara roda dua yang melintas lajur roda empat, belum terpasangnya lajur jalan dan marka jalan, masih terbatasnya anggaran yang ada di dinas perhubungan komunikasi dan informatika bagi Satlantas Polresta Pontianak dari faktor sumber daya manusia masih mengalami kekurangan personil sebanyak 36 personil. Rekomendasi yang diberikan dalam hal ini yaitu perlu adanya penambahan personil di Satlantas Polresta Pontianak serta sarana yang ada di Polri, perlu adanya sosialisasi tentang SOP KTL dari pusat dalam hal ini Mabes Polri supaya di lapangan tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan tugas. perencanaan anggaran khusus KTL di Polri khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak, bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika perlu melakukan pembenahan  dalam hal ini melakukan evaluasi KTL melalui rapat forum lalu lintas, perencanaan anggaran khusus KTL pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, pemberian fasilitas angkutan umum di wilayah KTL, Diharapkan adanya penambahan instansi yang terlibat dalam KTL ini, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI E/2072151021 - 2017, Yusuf Dasman
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Kebijakan Program Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis adanya fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak terdapat Pedagang Kaki Lima liar yang mendirikan lapaknya di sembarangan tempat tanpa ada izin dari pihak pemerintah daerah dan sepengetahuan dari pihak Satpol PP di Kecamatan Nanga Pinoh.  Berdasarkan hasil pendataan tentang Pedagang Informal (Bappeda : 2014) pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Nanga Pinoh berjumlah 339 pedagang dengan bermacam jenis barang dagangan mereka yang digelar menyebar di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh. Para pedagang tersebut dengan identitas dari penduduk Kecamatan Nanga Pinoh dan juga berasal dari luar Kecamatan, sehingga menjadi beban tugas bagi Pemerintah Kabupaten Melawi Kecamatan. Dengan demikian perlu perhatian serius Pemerintah Kabupaten Melawi Kecamatan untuk menuntaskan PKL melalui penyuluhan-penyuluhan, penertiban secara persuasif, penataan dan melakukan pembinaan terhadap mereka. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan dengan pihak aparat keamanan dalam menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima yang ada dan apakah koordinasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yang masih saja mendirikan lapak dagangannya di sembarang tempat.
PERAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI KABUPATEN PONTIANAK Sutrisno, Jarot
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1294.36 KB)

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Pontianak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Prestasi olahraga dapat diraih, jika dilakukan pembinaan yang baik dan benar, yaitu dilakukan secara terarah, terpadu dan berjenjang dari pemassalan, pemanduan bakat, pembibitan serta pembinaan lanjutan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan faktor-faktor yang mengakibatkan kenapa pembinaan yang dilakukan kurang maksimal. Faktor pendukung adalah adanya kebijakan Pemerintah, potensi yang dimiliki daerah serta adanya kerjasama. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sistem birokrasi yang bertangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), minimnya sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya finansial Kata kunci : Kebijakan, Proses pembinaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Koordinasi Sumber Dana.
KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN BELITANG HULU KABUPATEN SEKADAU E/ 2072151013 - 2017, Megawati Syahbandi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kinerja penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau dengan mengindentifikasinya melalui kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan data dilakukan melalui subjek penelitian dengan metode purposive sampling dan  subjek penelitian sebanyak 8 orang yaitu Kepala Kantor, Kepala Seksi Keluarga Berencana, Petugas R/R, Camat, Penyuluh Keluarga Berencana dan Pembantu Pembina KB Desa dan Sub Pembantu Pembina KB Desa. Hasil Penelitian diperoleh bahwa Penyuluh keluarga berencana yang melaksanakan program kependudukan, keluarga berencan dan pembangunan keluarga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Belitang Hulu. kondisi tersebut terlihat pada kurangnya kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan yang cenderung bertele?tele dari penyuluh keluarga berencana. Kemudian saran yang dapat diberikan antara lain pembinaan dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan penyuluh keluarga  Kecamatan Belitang Hulu  secara rutin, penambahan saran komunikasi, informasi dan edukasi serta  kewajiban penyusunan rencana kerja agar pekerjaan yang dilakukan penyuluh keluarga berencana dapat terukur keberhasilannya.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MELAWI E/2072151056 - 2017, Vivi Sukiyanti
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis implementasi penempatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi yang dikaji melalui aspek komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi.  Latar belakang penelitian ini mengenai potret penempatan Aparatur Sipil Negara yang belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 yang berdasarkan profesionalisme sesuai dengan kompentensi pendidikan, karena pengangkatan melalui penempatan pegawai dalam suatu jabatan belum sesuai dengan penerapan prinsip kepegawaian (The Right Man On The Right Place), yaitu penempatan seseorang pekerja (pegawai) sesungguhnya harus sesuai dengan kemampuan atau keahliannya serta syarat obyektif lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai penempatan pegawai dalam jabatan struktural, belum terlaksana secara maksimal baik dilihat dari transmisi komunikasi, kejelasan pesan yang disampaikan dan konsistensi para pelaksana kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan penempatan pegawai dalam jabatan struktural belum berhasil, baik dilihat dari pengangkatan birokrasi dan pemilihan personel pelaksana kebijakan bukan kepada orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan penempatan pegawai dalam jabatan struktural masih terbatas, seperti terbatasnya secara kualitas, minimnya anggaran, serta lemahnya informasi dan wewenang dan Struktur birokrasi dalam penempatan pegawai dalam jabatan struktural belum tercapai disebabkan pelaksanaannya belum sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan, prosedur operasi yang standar (SOP). karakteristik organisasi pelaksana.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) SUATU STUDI PENINGKATAN KESERTAAN KB PRIA DI KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141070 - 2016, Flora Semba
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang sekaligus sebagai  strategi  peningkatan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya kondisi masyarakat Indonesia yang sejahtera.  Adapun fokus  dan   lokasi penelitian ini pada aspek proses Implementasi kebijakan Keluarga Berencana di Kabupaten Kapuas Hulu  melalui studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan  Mentebah,  yang  juga sekaligus untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui metode analisis kualitatif  peneliti  dapat mendeskripsikan bahwa  implementasi  kebijakan masih belum sepenuhnya  sesuai harapan. Kondisi ini terlihat dari masih   rendahnya  kuantitas dan kualitas  kepesertaan KB pria yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : intentitas komunikasi oleh PLKB yang masih rendah dan kualitas peserta dan calon peserta program KB Pria yang sebagian besar masih rendah, kualitas sumber daya yang rendah dan berakibat rendahnya disposisi implementator, serta struktur organisasi di  kecamatan yang masih belum baku bentuknya. Kenyataan lainnya juga  menunjukkan  adanya faktor yang juga cenderung mempengaruhi seperti mislnya pengaruh tokoh agama dan budaya masyarakat dimana mereka masih meragukan kehalalan KB Pria dan biasanya perempuan lebih bersifat mengalah dan lebih terbiasa untuk menjadi peserta KB dibandingkan pria dikarenakan hal yang dianggap baru serta karena kurangnya media penyuluhan bagi kaum pria.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PONTIANAK E/2072151023 - 2017, Berty Haswarie
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan pariwisata daerah melibatkan multisektor dari pelaku pengembangan, untuk bekerja sama dan berkoordinasi di antara semua pihak yang berkepentingan. Membangun industri kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Barat berarti melibatkan semua pihak terkait, di antara lain Pemerintah selaku pengambil kebijakan, pelaku industri pariwisata, dan terutama masyarakat setempat. Hal ini perlu untuk menyamakan persepsi sebagai upaya sinergisitas dalam mencapai tujuan agar tidak terjadi pendekatan yang berbeda dalam pengembangan pariwisata. Apalagi karena pariwisata merupakan industri padat modal, padat karya, dan padat informasi. Daerah Kota Pontianak sebagai daerah yang memiliki banyak obyek-obyek wisata yang potensial, namun belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Berkembang tidaknya pembangunan di sektor pariwisata, bukan saja terletak pada peran pemerintah semata, akan tetapi lebih merupakan kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal dan pihak swasta lainnya. Untuk itu tema serta focus penelitian ini merupakan pendalaman kegiatan pada sektor pengembangan pariwisata di Kalimantan Barat yang meliputi: Kebijakan pengembangan industri pariwisata khususnya daya tarik wisata yaitu: Tugu Khatulistiwa, Keraton Kadariah, Taman Alun Kapuas, Mesjd Jam?I,  makam Raja Pontianak (Batu Layang), Aloe Vera Center, Kampung Beting, Mesium Provinsi, Replika Rumah Betang, Sungai Kapuas, Gereja Katedral, Masjid Mujahidin dan Rumah Adat Melayu di Provinsi Kalimantan Barat. Implementasi kebijakan dalam pengembangan pariwisata, meningkatkan pengembangan kualitas sumber daya aparatur; meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana kebudayaan pariwisata; meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata.; melaksanakan pembinaan teknis dan manajemen kepada pengusaha objek wisata; meningkatkan nilai budaya dan seni serta melaksanakan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya.
EVALUASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK E2072171049, Priscilla Angela
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi  pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, khususnya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan staf. Penelitian ini juga mendeskripsikan peningkatan kinerja yang diharapkan dengan adanya kebijakan pemberian tambahan penghasilan dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serta upaya untuk mengatasinya. Peneliti menggunakan teori William N. Dunn yaitu kriteria efektivitas, perataan dan responsivitas. Desain penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Landak yaitu pada dua instansi terkait yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Landak.  Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, evaluasi  pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, khususnya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan staf sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, akan tetapi belum optimal dan tanggapan dari sasaran penerima kebijakan sangat baik dan positif meskipun  jika dilihat dari kriteria  efektivitas dan perataan kebijakan  pemberian tambahan penghasilan belum dianggap efektif dan manfaat yang diterima belum merata.

Page 27 of 31 | Total Record : 301

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik Sosiologi