cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 26   27   28   29   30 
PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL EKS PEKERJA MIGRANT DI DESA SANGO KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT E/2081141016 - 2016, Mila
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa terjadi perubahan gaya hidup eks pekerja migrant di Desa Sango dan bagaimana bentuk perubahan gaya hidup eks pekerja migrant sebelum dan sesudah bekerja di luar negeri. Pengaruh perbedaan lingkungan sosial dan kebudayaan yaitu: mobilitas Desa-Kota yang melintasi dua Negara juga adanya perubahan ekonomi yang memiliki signifikasi terhadap perubahan gaya hidup dikalangan eks pekerja migrant. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan perubahan perilaku sosial eks pekerja migrant sesuai dengan realitas dilapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori gaya hidup. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ketahui bahwa bentuk perubahan gaya hidup eks pekerja migrant yakni: Perilaku ekonomi yang mengarah kepada kebutuhan konsumtif; selera makanan, cara berpakaian (fashion), handphone, dan kendaraan, selain itu perilaku ekonomi juga mengarah kepada kebutuhan yang produktif, yaitu seperti pembangunan perumahan, investasi tabungan, kepemilikan usaha mikro serta tabungan pendidikan anak. Perubahan perilaku budaya yang mengarah perilaku menyimpang;  dialek bahasa dalam berbicara, mode fashion yang menampakkan aurat, minuman keras, obat-obataan terlarang, merokok, mewarnai rambut, tindik hidung bahkan penyaluran sex bebas. Namun demikian, perilaku budaya positif juga mengarah kepada hal yang positif seperti; munculnya aspirasi kegiatan ekonomi usaha yang dijalankan oleh eks pekerja migrant yang merupakan suatu bentuk adopsi sistem nilai (pengetahuan) baru, pengalaman belajar serta berusaha mengembangkan melalui sosialisasi dengan beradaptasi dunia luar. Kemudian Perubahan perilaku religiusitas tercermin pada sikap keperibadian seseorang dalam menjalankan ajaran keagamaan yang tidak hanya terletak pada spritualitas individu, tetapi lebih menyerupai aktivitas beragama yang dilaksanakan secara konsisten (nyata) dalam kehidupan sehari-hari.
EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH / ASET PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS E/2072151036 - 2017, Herry Aprizal
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan predikat penilaian tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah baik di pusat maupun di daerah. Pemberian opini ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan setiap tahun anggaran yang terdiri dari pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah/aset. Pemerintah Kabupaten Sambas sampai saat ini belum pernah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pasca pemekaran Kabupaten Sambas menjadi 2 (dua) yakni Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang pada tahun 1999. Gejala yang terjadi di lapangan didapatkan, banyaknya persoalan permasalahan pengelolaan barang milik daerah/aset khususnya pada pengelolaan penghapusan, penatausahaan dan pengamanan. Hasil penelitian dari evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah/aset Pemerintah Kabupaten Sambas terdapat permasalahan pada pengelolaan penghapusan, penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah/aset disebabkan karena berbagai faktor diantaranya karena permasalahan pengelolaan sudah lama belum diselesaikan sehingga termasuk yang susah/rumit untuk diselesaikan, kurangnya dukungan berupa kebijakan yang terkait dengan perundang-undangan seperti kejelesaian isi kebijakan, sumber daya finansial yang dialokasikan, dukungan antar instansi, kejelasan dan konsistensi dari aturan, serta komitmen yang kuat dari aparat terhadap tujuan kebijakan tersebut. Selain kedua faktor diatas terdapat pula diluar peraturan perundangan diantaranya berupa tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor itu sendiri. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya melalui Bidang Aset sebagai koordinator pengelola untuk lebih berperan aktif mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan upaya-upaya diantaranya peningkatan koordinasi, pembuatan perda, dan peningkatan Sumber Daya Manusia.
POLA PEMBINAAN TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DALAM MEMBINA PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT (PHBS) DI SD NEGERI SE KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA E/01212008 - 2016, Ester Minda Simbolon
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola Pembinaan Tim Pelaksana UKS Terhadap Perilaku Hidup Bersih Sehat di sekolah merupakan  suatu program yang  bertujuan   menjadikan para siswa tetap berperilaku Hidup bersih dan sehat. Sebagai suatu bentuk tindakan pembinaan perilaku, sudah tentu akan menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya  diantaranya meliputi mekanisme organisasi UKS, pelaksanaan program kerja UKS, ketersediaan sarana prasarana UKS,  ketersediaan sumber dana kegiatan UKS dan termasuk juga kegiatan sosialisasi Tatanan Perilaku Hidup Bersih Sehat di Sekolah. Melalui  metode analisis kulitatif terhadap populasi  penelitian yakni semua Tim Pelaksana UKS yang terdiri dari guru, komite sekolah, siswa, serta puskesmas, teknik pengumpulan data dengan angket, observasi,  penelitian ini mendeskripsikan bahwa, pelaksanaan  UKS dalam PHBS di SD Negeri Sekecamatan Pontianak Tenggara masih kurang maksimal dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari indikator pendidikan dan penyuluhan yang kurang intensif  dan masih adanya lingkungan sekolah yang dinilai kurang sehat serta adanya ruang UKS yang kurang memenuhi syarat. Adapun faktor penghambat pelaksanaan UKS ini disebabkan kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat terhadap kegiatan UKS dan tidak adanya ketersediaan dana dari orang tua murid dan masyarakat.   Saran yang dapat diberikan yakni perlu dilakukan monitoring secara rutin 1 kali dalam sebulan terhadap kegiatan UKS oleh penanggung jawab UKS, Puskesmas, dengan bekerja sama dengan tim Pelaksana  UKS.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU E/2072141001 - 2017, Nani Aprianingsih
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Hasil penelitian menunjukan bahwa, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau masih belum efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyak Pedagang Kaki Lima yang masih beraktifitas di lokasi yang bukan merupakan kawasan PKL. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau diantara factor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANANADMINSTRASI TERPADU KECAMATANPADA KANTOR CAMAT TELUK KERAMATKABUPATEN SAMBAS E/2072131026, M.Arfandi Usman
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul“Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pada Kantor Camat Teluk Keramat Kabupaten Sambas“. Penelitian ini merupakan upaya penulis untuk mengkaji proses implementasi dari kebijakan penetapan  Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hambatan yang mempengaruhi belum optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN)pada Kantor Camat Teluk Keramat sebagai Penyelenggara PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas tidak terlepas dari faktor komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model George Edward III, secara umum Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Camat Teluk Keramat Kabupaten Sambas cukup baik. Hal ini didukung dengan adanya komunikasi antara penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan pada Kantor Camat Teluk Keramat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kesimpulannya bahwa penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas sesuai dengan harapan dan tujuan yaitu meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan  tentunya dengan beberapa penyempurnaan.
HUBUNGAN IMBALAN JASA PERAWATAN DENGAN KEPUASAN KERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG Jukarni, Jukarni
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis hubungan imbalan jasa perawatan dan karakter perawat terhadap kepuasan kerja perawat. Sampel dalam penelian ini adalah para perawat, sebanyak 65 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Variabel penelitian adalah imbalan jasa keperawatan, karakteristik perawat dan kepuasan kerja perawat. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu dengan menggunakan uji kuadrat (Chi Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara imbalan jasa keperawatan dan karakteristik perawat terhadap kepuasan kerja perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Azis Kota Singkawang.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TENAGA KONTRAK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MELAWI E/2072151131 - 2017, Martini
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga kontrak adalah karyawan yang diperbantukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin suatu instansi, dan tidak ada jaminan kelangsungan masa kerjanya. Dalam kelangsungan masa kerja tenaga kontrak ditentukan oleh prestasi kerjanya. Semakin bagus prestasi kerjanya, tenaga kontrak akan dipertahankan oleh instansi, namun jika prestasi kerjanya tidak ada peningkatan maka instansi akan memberhentikan karyawan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pengembangan sumber daya tenaga kontrak dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Dinas Sosial Kabupaten Melawi, belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari aspek 1) analisis kebutuhan Diklat kepada tenaga kontrak belum terlaksana sesuai dengan harapan, baik di bidang ketatausahan, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, maupun Bidang perlindungan dan jaminan sosial; 2) Menentukan sasaran dan materi pelatihan yang dilihat dari aspek efektivitas masih rendahnya tingkat pemahaman tenaga kontrak peserta diklat terhadap materi diklat yang diperlukan; 3) Metode diklat yang dilaksanakan kepada tenaga kontrak Dinas Sosial secara efektif dan aplikatif, belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat dari belum adanya relevansi materi diklat yang diperlukan, baik di bidang ketatausahan, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, maupun Bidang perlindungan dan jaminan sosial. Saran atau rekomendasi dalam proses pengembangan sumber daya tenaga kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Melawi, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Melawi perlu mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan (training needs) yang berkaitan dengan masalah-masalah kinerja tenaga kontrak di dalam organisasi seperti di bidang ketatausahan;  Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan Bidang perlindungan dan jaminan sosial.
IMPLEMENTASIKEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) SUATU STUDI TENTANG PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT E2071171027, Yan Ardhany
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di lingkungan kerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat.  Penelitian ini didasarkan atas adanya fenomena yang menunjukan indikasi bahwa, implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif. Informan penelitian ditentukan secara purposive yaitu para pegawai dan wajib pajak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tax amnesty. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, belum berhasilnya implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat disebabkan karena pada aspek pengorganisasian belum memadainya sumberdaya baik dari segi jumlah pegawai dan anggaran yang tersedia, pada aspek interprestasi kebijakan secara umum tujuan kebijakan tax amnesty telah dipahami oleh para implementor dan wajib pajak namun belum dipahaminya secara teknis pelaksanaan kebijakan tax amnesty oleh implementor maupun wajib pajak, aplikasi kebijakanbelum secara efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan karena risiko yang dihadapi dirasakan cukup berat dan terbentur sikap resistensi yang ditunjukan para wajib pajak terutama masalah penegakan hukum.
EVALUASI KEBIJAKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2007. TENTANG GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI DESA JONGKONG KIRI KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141075 - 2016, Eka Fitriadie Syafaad
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sasaran pokok Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) adalah terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan HPH, tercapainya peningkatan kesejahteraan, kemandirian serta kesadaran lingkungan bagi masyarakat desa hutan. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan kesadaran lingkungan, program GNRHL dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat desa yang di dalam dan sekitar hutan untuk mengelola hutan, dengan demikian diharapkan akan tumbuh rasa ikut memiliki hutan di sekitarnya sehingga hutan akan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Pernyataan menteri kehutanan menunjukkan bahwa GNRHL sebagai proses pencarian format pengelolaan yang paling ideal dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat setempat. Namun tersirat pula adanya kekhawatiran terhadap kelestarian hutan itu sendiri serta pengaruh pengelolaan GNRHL terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.  Manfaat hutan sebagai kelompok fungsi produksi memiliki nilai komersil, dan sebagai fungsi sosial budaya ekonomi serta fungsi ekologis, manfaat hutan dapat berupa jasa yang dihasilkan hutan dalam rangka memenuhi kepentingan umum (Suhendang, 2002:132). Keberadaan manfaat hutan tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat disekitar hutan. Karenanya hasil hutan seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, air segar, dan lingkungan hutan lestari hanya akan dapat kita nikmati bila ketiga fungsi hutan terjaga dengan baik. Dari ketiga manfaat tersebut, yang menjadi perioritas saat ini adalah menjaga dan melestarikan hutan sebagai fungsi ekologis, karena itu kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan perlu mendapat perhatian serius dan merupakan kebijakan yang harus dilakukan. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir-akhir ini telah menumbuhkan kesadaran dari semua pihak untuk melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang rusak dan berupaya memperbaiki dan mengembalikan fungsi produktivitas SDA tersebut.
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR : 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI E/2071151001 - 2017, Marselina
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis kinerja Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Melawi. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pengelolaan keuangan daerah yang belum menekankan pada penerapan sistem anggaran berencana dan berprogram, baik dilihat dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses implementasi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 belum terlaksana sesuai dengan harapan, hal tersebut terlihat dari a) Secara organisasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah sudah terbentuk, namun pelaksanaannya belum maksimal sesuai dengan aturan kegiatan utama pengelolaan; b)iInterpretasi atau pemahaman aparatur dalam rangka pengelolaan keuangan berbasis kinerja tersebut dirasakan masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya;  c) Aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja berdasarkan perencanaan anggaran dengan prinsip efisiensi dan efektivitas belum sampai pada tahap pertanggungjawaban. Saran atau rekomendasi untuk mewujudkan pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja, maka diperlukan penguatan kelembagaan organisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sosialisasi secara terus menerus mengenai kebijakan dan mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa diskriminasi sehingga dapat dinikmati oleh seluruh unit kerja dalam pelaksanaan program.

Page 28 of 31 | Total Record : 301

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik Sosiologi