cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MELAWI E/2072151054 - 2017, Yopita Desy
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini  menggambarkan dan menganalisis kinerja pelayanan Bidang Pembinaan, Penganalisa dan Pengandalian Aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi melalui aspek kualitas, kuantitas dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja pelayanan yang dilakukan aparatur Bidang Pembinaan, Penganalisa dan Pengendalian Aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi belum sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: 1) Kinerja pelayanan yang dilakukan aparatur Bidang Pembinaan, Penganalisa dan Pengendalian Aparatur, dikaji dari aspek  kualitas belum maksimal, karena pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan aparatur belum mencapai sasaran atau target; 2) Kinerja pelayanan yang dilakukan aparatur dikaji dari aspek kuantitas menunjukkan bahwa jumlah tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan belum mencapai hasil sesuai dengan harapan, seperti pelaksanaan beberapa program kegiatan pembinaan pegawai, belum seluruhnya terealisasikan atau masih banyak yang tertunda; 3)iKinerja pelayanan yang dilakukan aparatur, dikaji dari aspek waktu penyelesaian pekerjaan terlihat belum maksimal. Seperti ketersediaan waktu dalam pelaksanan program kegiatan masih relatif kurang, efisiensi jumlah input dan outpun tidak berbanding terbaik.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PERSIAPAN PROSES PEMEKARAN KABUPATEN SEKAYAM RAYA E/2092131006 - 2016, Henry Amin
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Didasarkan secara historis Sekayam adalah eks Pembantu Bupati di zaman Orde Baru dan seiring reformasi/diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, merupakan dasar inspirasi masyarakat di 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan Kabupaten Sekayam Raya berpisah/mekar dari Kabupaten Sanggau. Tuntutan pemekaran didasarkan mendekatkan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan untuk pemberdayaan/kesejahteraan masyarakat.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Sekayam Raya adalah beranda terdepan NKRI maupun Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki kekayaan SDA yang tidak sebanding dengan pembangunan wilayah. Ketertinggalan yang dialami, terutama dengan saudaranya yang berada di wilayah Sarawak – Malaysia Timur menginspirasikan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sekayam Raya memang perlu diwujudkan. Apalagi melihat perkembangan ekonomi, sosial, politik dan geografi kawasan Kabupaten Sanggau merupakan kombinasi faktor yang sangat kuat yang oleh agen sosial lokal, sebagai dasar bagi ide dan perjuangan pemekaran untuk terwujudnya Kabupaten Sekayam Raya. Berdasarkan analisa faktor perangsang pemekaran, faktor karakteristik pribadi seseorang, faktor karakteristik sosial seseorang, dan faktor situasi atau lingkungan politik—sebagai faktor pendukung pemekaran—bahwa Kabupaten Sekayam Raya layak menjadi DOB, lepas dari kabupaten induk, yaitu Kabupaten Sanggau. Apalagi berdasarkan berbagai kajian resmi pemerintah juga telah memenuhi persyaratan—sebagaimana Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, meskipun hingga kini masih dilaksanakannya fungsi evaluasi untuk kebijakan diputuskannya terbentuknya DOB Sekayam Raya. Tujuannya kedepan kebijkan yang ditetapkan tidak memberikan kegagalan bagi daerah. Baik Kabupaten Sekayam Raya sebagai DOB yang mekar maupun Kabupaten Sanggau sebagai kabupaten induk yang mengalami pemekaran.
PERAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) TERHADAP PENGOBATAN PENDERITA TUBERKULOSA DIWILAYAH KERJA UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU (UP4) PONTIANAK E/01212021 - 2017, Bumbunan Sitorus
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.494 KB)

Abstract

Peran dan motivasi PMO dan keluarga sangat penting untuk keberhasilan pengobatan penderita TB Paru. Peran Pengawas Makan Obat (PMO) adalah penting untuk melakukan pengawasan terhadap pasien dalam hal menelan obat, mengingatkan pasien untuk pemeriksaan ulang dahak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, memberikan dorongan terhadap pasien untuk berobat secara teratur hingga selesai, menasehati pasien agar tetap mau menelan obat secara teratur hingga selesai. Tujuan dari penelitian ini menggambarkan peran PMO dan keluarga dalam pengobatan penderita TB paru di UP4 Pontianak tahun 2016 dan mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pengobatan penderita TB paru tersebut.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih kurangnya motivasi keluarga dan PMO dengan latar belakang pendidikan yang kurang, kondisi lingkungan sekitar yang kumuh dan kondisi sosial ekonomi atau pendapatan yang minim atau prasejahtera akan melemahkan motivasi keluarga dan PMO terhadap kesembuhan dan keberhasilan pengobatan pasien penderita TB paru yang tergambar dari ketidak patuhan makan obat secara teratur sampai selesai program yang mengakibatkan kegagalan pengobatan karena pasien menjadi kebal terhadap pengobatan dan resikonya berakhir dengan kematian. Adapun faktor faktor yang sangat berperan dalam motivasi keluarga dan PMO adalah faktor latar belakang keluarga dan PMO seperti pendidikan, kondisi lingkungan tempat tinggal, dan kondisi sosial ekonomi yaitu pekerjaan dan tingkat pendapatan.
INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM PENINGKATAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SINTANG Hartono, Budi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.061 KB)

Abstract

Peningkatan pemungutan penerimaan daerah Kabupaten Sintang dari sektor pajak hotel melalui kegiatan intensifikasi pajak belum terlaksana dengan efektif sehingga mempengaruhi kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sintang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu : a) masih ada hotel di Kabupaten Sintang yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga mempengaruhi basis penerimaan hotel, b) masih ada wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, c) masih ada prektek penyelundupan dan penunggakan pembayaran pajak oleh wajib sehingga terjadi kebocoran penerimaan pajak hotel sesuai dengan target yang ditetapkan, d) belum efektifnya pemungutan pajak hotel oleh DP2KA Kabupaten Sintang melalui kegiatan intensifikasi, e) masih minimnya kesadaran masyarakat membayar pajak, f) masih kurang maksimalnya penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar, kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dan basis penerimaan pajak hotel yang kecil.
POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP PERILAKU SOSIAL ANAK REMAJA DI DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Maryati, Indang
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.628 KB)

Abstract

Tesis berjudul: Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak Remaja di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan mengangkat masalah adanya indikasi perilaku sosial anak remaja serta bagaimana pola asuh orang tua dalam mengatasi perilaku sosial anak remaja di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak Remaja di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif didukung dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi sebagai pengumpulan data, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian secara umum dapat dijelaskan perilaku sosial anak remaja berstatus pelajar di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya diantaranya bolos pada saat jam sekolah, datang terlambat, bermain game on line pada saat jam sekolah, dan setelah jam sekolah, merokok. Selanjutnya orang tua berusaha untuk mengatasinya menggunakan pola asuh yang domokratis. Adapun pola asuh yang digunakan berupa pola asuh yang demokratis. Melalui pola asuh yang demokratis ini membuat anak remaja menyadari dan memperbaiki kesalahannya, dengan tidak mengulangi perbuatannya. Pola asuh demokrastis yang diterapkan diantaranya memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan keinginannya sendiri, memberikan skala prioritas untuk pendidikan anak, dan melakukan komunikasi dengan baik. Pola asuh orang tua yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pola asuh otoriter dianggap kurang efektif, karena anak remaja merasa diabaikan hak-haknya oleh orang tua. Selain pola asuh otoriter, pola asuh penelantar atau lepas kasih yang selama ini digunakan orang tua juga belum dianggap efektif, karena anak rema merasa diberikan batasan dalam menentukan pilihan mereka. Dari hasil penelitian, rekomendasi yang disampaikan adalah orang tua menyadari latar belakang perilaku sosial anak remaja karena pola asuh orang tua yang kurang tepat, serta berupaya mengatasi perilaku tersebut dengan pola asuh yang demokratis. Kata Kunci: Perilaku sosial anak remaja, pola asuh orang tua
PERGESERAN NILAI IDEAL RELIGI DAN SPIRITUALITAS MA’RIFAT TERHADAP PERILAKU PENGAMALNYA (Suatu Kajian Kritis Terhadap Pemahaman Ilmu Ma’rifat Dalam Realitas Kehidupan Masyarakat Di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak) E/01212012 - 2017, Badaruddin
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ma’rifatullah yang merupakan inti dari tasawwuf berbasis tauhid adalah hal pertama yang wajib diketahui setiap muslim berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, konsensus ulama tasawwuf, serta analogi otentik melaui bimbingan ulama terpercaya. Perjalanan panjang sejarah pergulatan konsep tasawwuf-ma’rifat khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak hingga saat ini telah memunculkan realitas pelbagai pergeseran, distorsi, bahkan deviasi terhadap nilai ideal religi dan spiritualitas ma’rifat, baik terhadap pengamal secara individual, maupun secara kelompok. Pada tahap berikutnya, telah terjadi pergeseran nilai ideal religi dan spiritualitas ma’rifat dan sistem sosial yang mapan hingga fenomena realitas keterbelakangan jiwa yang berdampak terhadap interaksi sosial pengamalnya dengan lingkungan sosialnya. Realitas tersebut terjadi disebabkan proses berpikir dan bertindak para pengamalnya dengan interaksi simbolis bermakna, kemampuan merefleksikan diri, dan kemampuan mengkontruksi serta merekontruksi hubungan sosial antara guru-murid, murid-murid, kondisi sosial sekitar, media seputarnya saling berinteraksi, lintas dimensi, saling menafsirkan dan menafsirulangkannya, stimulus-respon, imitatif-sugesti, obyektif-subyektif, integratif-disintegratif-reintegratif, konformitatif-deviatif, aksi-reaksi, overt-covert, melalui segala simbol, verbal-non verbal, subyek dan obyek, eksoteris-esoteris, fisik-abstrak, serta setiap peristiwa yang dialami menjadi pengelaman tersendiri selama proses bertasawwuf-ma’rifat. Meminimalisir dampak sosiologis negatif pergeseran tersebut, peran, kontrol serta upaya ekstra maksimal seorang Guru untuk menghadirkan nilai ideal tasawwuf-ma’rifat kepada para murid dan mereintegrasikan mereka yang telah terjebak ke masyarakatnya sangatlah diperlukan guna memperkokoh karakter religi-spiritualitas, perilaku sosial, serta hidup harmoni berdampingan dengan alam dan guna menjadi penyeimbang dalam mentranformasi tujuan menggapai ketenangan, kebahagiaan  dalam pencarian jati diri melalui Allah Yang Maha Sejati untuk kemudian ditularkan kepada sistem sosial sehingga berdampak positif terhadap perilaku sosial dalam masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK E20721161019 - 2018, YUNIKA DEPRI LISTIANA
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi di Kota Pontianak.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang mengatakan ada tiga variable, yakni : karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu belum maksimalnya masyarakat yang mendaftarkan akta kelahiran secara tepat waktu, hal ini disebabkan rendahnya kepekaan masyarakat terhadap kepentingan administrasi dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Peneliti merekomendasikan agar DISDUKCAPIL Kota Pontianak tidak hanya menerapkan aplikasi online hanya untuk instansi terkait saja, namun yang bisa diakses oleh umum. Kemudian perlunya evaluasi terhadap biaya gratis yang diterapkan apakah sudah menyerap respon masyarakat menjadi lebih baik/belum, diharapkan adanya sosialisasi secara berkala terhadap RT setempat dan masyarakat baik melalui media online dan lainnya agar masyarakat menjadi lebih aktif dan sadar akan pentingnya akta kelahiran, serta mewajibkan seluruh RS atau Bidan yang belum bekerjasama dengan DISDUKCAPIL Kota Pontianak untuk turut serta dalam program pencatatan akta kelahiran tentunya dengan adanya Peraturan Daerah.
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BP2AMKB) PROVINSI KALIMANTAN BARAT E11210030, Sri Eti Wahyuningsih
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.801 KB)

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor yang menghambat dalam penyediaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses penunjukan langsung dengan pagu dana di bawah Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan masih belum optimal dikarenakan belum terealisasinya pelaksanaan pengadaan melalui Penunjukan Langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pelaksanaannya. Kurangnya pemahaman baik dari pihak pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat maupun penyedia barang/jasa atau rekanan mengenai Pengadaan Barang/Jasa melalui Proses Penunjukan Langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan pagu dana dibawah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), sehingga realisasi anggaran tidak tepat waktu dan mempengaruhi kinerja kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Analisis data mendeskripsikan bahwa, belum optimalnya pengadaan barang/jasa melalui proses penunjukan langsung di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat diakibatkan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain : sumber daya manusia, sumber daya financial, sumber daya wewenang, sumber daya informasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 . Kata Kunci: Pengadaan barang/jasa, penunjukan langsung.
PERUBAHAN POLA KEPEMIMPINAN PESANTREN DARUL HIDAYAH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA Tukiman, Tukiman
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1817.125 KB)

Abstract

This thesis entitle : the Change of Pattern of Leadership Pesantren Darul Hidayah Subdistrict Rasau Jaya of Kubu Raya Regency". Pesantren, a traditional education institute typically Indonesia. This Research use the approach qualitative. because accurate problem represent the social symptom found on relation kyai, ustadz and santri from a lot of ethnical manner. Focus its solution is directional at relevant problem by respon is pesantren to modernism. Sosiologic-Anthropologic approach in very diffuse congeniality, specially model the Weberian, applied to analyse and interpret the existence, leadership, assess, and phenomenon pesantren and also various link of between religious factors, inclusive of opinion, the practice institute, social process and authority. Further solution in this thesis is aimed at by a question hit how pesantren take care of its autonomy, x'self identity, and spirit of his traditional when dealing with modern life influence, and also how pesantren anticipate the role sosial-budayanya in modern world context. Under consideration, this thesis pare about description of concerning leadership pesantren in contemporary context and its effort to make balance to the social change. In this case, its solution is relied on case of Change of Pattern of Leadership Pesantren Darul Hidayah Subdistrict Rasau Jaya of Kubu Raya Regency. Relevant Important Issue with the Change of Pattern of leadership pesantren in social transformation studied by: function pesantren as institute missionize, pesantren as " life school", pesantren as cultural custodian, pesantren as environment of spiritual and Sufism, and also social role of pesantren. Keyword: Leadership Kyai, pesantren, social role
EFEKTIVITAS PELAYANAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH SAMSAT KELILING DI KABUPATEN KETAPANG E2072161087, Lili Sri Susanti
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul: Efektifitas Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor oleh Samsat Keliling di Kabupaten Ketapang.  Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis efektifitas pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor roda dua oleh Samsat Keliling di Kabupaten Ketapang, yang meliputi indikator: Kemudahan pelayanan wajib PKB roda dua  , pelayanan yang wajar terhadap wajib PKB roda dua  dan Keadilan pelayanan wajib PKB roda dua.  Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan melalui masyarakat selaku wajib  pajak kendaraan bermotor roda dua, Kepala UPPD Ketapang, dan Petugas Samsat Keliling Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Petugas Samsat Keliling dalam memberikan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda dua kepada wajib pajak relatif sudah menciptakan kemudahan pelayanan. Hal tersebut terlihat dari prosedur pelayanan yang cukup praktis dimana wajib pajak hanya membawa kelengkapan berupa notice pajak dan langsung diserahkan kepada petugas samsat keliling, pembayaran pajak juga langsung dibayar di mobil samsat keliling, hanya menunggu beberapa menit wajib pajak sudah mendapatkan kembali notice pajak yang sudah disahkan dan diperpanjang. Petugas samsat keliling sudah  memberikan pelayanan yang wajar dan akurat,  dimana wajib pajak bisa mengecek secara online jumlah pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo, sehingga jika ada selisih data yang dibayarkan dengan data yang ada pada aplikasi, wajib pajak dapat secara langsung mempertanyakan hal tersebut kepada petugas samsat keliling, pelayanan yang diberikan juga sudah cukup adil dimana pelayanan yang diberikan harus mengikuti jalur antrian tanpa memandang status seseorang.