cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus" : 5 Documents clear
Pernikahan Siri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqasid al-Shari’ah Wafirah, Athifatul; Novitasari, Yeni; Syafaq, Hammis
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i4.142

Abstract

Abstract: There are regulations on marriage for widows or widowers of the deceased State Civil Apparatus. Widows/widowers of civil servants who pass away continue to receive pension benefits while unmarried. However, some widows/widowers from ASN still perform siri (secret) marriages to get alimony funds. This article discusses the law of siri marriage for widows/widowers of civil servants from the perspective of maqasid al-shari'ah. This research is normative. Data comes from rules, books and journal articles. The collected data were analyzed with the theory of maqasid al-shari'ah deductively. The results of the study concluded that one of the factors for widows/widowers of civil servants remarrying siri is to continue to receive pension benefits. It is as stipulated in Law Number 11 of 1969 concerning Employee Pension and Employee Widow/Widower Pension article 9, which states that widows/widowers of deceased civil servants are entitled to benefits while unmarried. If they remarry, they will have their benefits cut off. Siri marriages with such intentions violate maqasid al-shari'ah, especially in hifz al-nasl, because it is incompatible with the purpose of marital benefit and is opposed to hifz al-mal because it is part of fraud. Keywords: Marriage, widow/widower, State Civil Apparatus, alimony, maqasid al-shari’ah. Abstrak: Terdapat peraturan khusus tentang perkawinan bagi janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara yang meninggal. Janda/duda dari ASN yang meninggal dunia, tetap mendapat tunjangan pensiun selama tidak menikah. Namun, terdapat janda/duda dari ASN yang melakukan nikah seacra siri agar tetap mendapat dana tunjangan. Artikel ini membahas tentang hukum pernikahan siri bagi janda/duda ASN dalam perspektif maqasid al-shari’ah. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data berasal dari undang-undang, buku dan artikel jurnal. Data yang terkumpul dianalisis dengan teori maqasid al-shari’ah secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa salah satu faktor janda/duda ASN menikah lagi secara siri adalah untuk tetap mendapat tunjangan pensiun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai pasal 9, yang menyebutkan bahwa janda/duda dari ASN yang meninggal berhak mendapat tunjangan selama tidak menikah. Jika menikah lagi, maka akan terputus tunjangannya. Pernikahan siri dengan maksud tersebut telah menyalahi maqasid al-shari’ah, khususnya dalam hifz al-nasl karena tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan perkawinan dan bertentang dengan hifz al-mal karena bagian dari penipuan. Kata kunci: Pernikahan, janda/duda, Aparatur Sipil Negara, tunjangan, maqasid al-shari’ah.  
Perlindungan kepada Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Hukum Islam Dhyah Nur Fitriana; Alvina Damayanti Riyanto; Nabila Aulia Nurrahma
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i4.158

Abstract

Abstract: Children are often victims of sexual violence. This has an impact on the physical and psychological health of children. Therefore, victims of sexual violence must receive protection. This article discusses legal protection for child victims of sexual violence from an Islamic legal perspective. This research is normative research. Data collection is done through a literature review and is analyzed deductively. The results of the study concluded that children as victims of sexual violence are regulated in law number 35 of 2014 concerning child protection. This explains that victims of sexual violence are entitled to rehabilitation, security and safety guarantees, and accessibility and restitution. In addition, Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims explains that victims of sexual violence are entitled to medical assistance and rehabilitation assistance. In the perspective of Islamic law, sexual crimes are heinous crimes (fakhishah). Perpetrators of crimes can be punished with zina or ta'zir. However, victims of crime should not be punished and should even get protection. It is closely related to hifz an-nafs (guarding the soul). Victims have the right to protection so that their rights as victims are fulfilled, namely, the perpetrator gets punishment, and the victim gets his honour back so that he can get along with society properly. At the same time, the protection of his life is to get good care related to his physical and mental health. Keywords: Sexual Abuse, Victim, child, Islamic law, Law   Abstrak: Anak sering menjadi korban kekerasan seksual. Hal tersebut berdampak pada Kesehatan fisik dan psikis anak. Karena itu, korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan. Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual perspektif hukum Islam. Penelitian ini ada penelitian normative. Pengumpulan data dilakukan melalui literature review dan data dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa        korban kekerasan seksual berhak mendapatkan rehabilitasi, jaminan keamanan dan keselamatan, dan aksebilitas dan restitusi. Selain itu dalam  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa korban kekerasanm seksual berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi. Dalam perspektif hukum Islam, kejahatan seksual merupakan kejahatan yang keji (fakhishah). Pelaku kejahatan bisa dihukum had zina atau ta’zir. Namun, korban kejahatan tidak boleh dihukum bahkan harus mendapatkan perlindungan. Hal tersebut berkaitan erat dengan hifz an-nafs (menjaga jiwa). Korban berhak mendapatkan perlindungan agar terpenuhi haknya sebagai korban, yaitu pelaku mendapat hukuman dan korban mendapat kehormatannya Kembali agar bisa bergaul dengan masyarakat secara baik. Sedangkan perlindungan jiwanya adalah dengan mendapatkan perawatan yang baik terkait kesehatan fisik dan mentalnya. Kata Kunci: Pencabulan, Korban, anak, hukum Islam, Undang-Undang.  
Mekanisme Pembebasan Tanah Adat di Indonesia untuk Penggunaan Fasilitas Umum Abdul pailaka; Moh. Ansori; Aldi Surya Wijaya; Anton Ibrahim
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i4.208

Abstract

Abstract: The acquisition of customary land for public interest development often suffers from problems. Among these problems is the discrepancy in the amount of compensation obtained by indigenous peoples whose land is freed for public use. Based on this, this article discusses the mechanism of customary land acquisition for the use of public facilities. Research is literature and analyzed descriptively. The results of the study concluded that land acquisition is an effort to free up land for the construction of public facilities to support the wider community's needs. Land acquisition for public interest development is carried out by the government, whose aiming to achieve prosperity and benefit the community. The customary land acquisition procedure and compensation mechanism are regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest concerning land acquisition for public interest and Government Regulation (PP) Number 19 of 2021 concerning the Implementing Acquisition for Development in the Public Interest. Keywords: Customary land, liberation, public interest, law. Abstrak: Pembebasan tanah adat untuk pembangunan kepentingan umum kerap sekali mengalami problem. Di antara problem tersebut adalah ketidaksesuaianya jumlah ganti rugi yang didapatkan oleh masyarakat adat yang tanahnya dibebaskan untuk pembanguan kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut artikel ini membahas tentang mekanisme pembebasan tanah adat untuk penggunaan fasilitas umum. Penelitian bersifat pustaka dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembebasan tanah merupakan upaya dalam rangka membebaskan lahan untuk pembangunan fasilitas umum demi menunjang keperluan masyarakat luas. Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya untuk mencapai kemakmuran serta kemaslahatan masyarakat. Prosedur pembebasan tanah adat dan mekanisme ganti ruginya diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kata Kunci: Tanah adat, pembebasan, kepentingan umum, hukum.    
Hukum tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Indonesia Chotimatus Sa’adah; Deswinta Elsa Luxiana Sechan; Mujdalifatul Aziziyah; Muhammad Syarofuddin
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i4.216

Abstract

Abstract: Indonesia is one of the largest countries in the world in terms of land area. Despite having abundant natural potential, many parts of the land in Indonesia are still abandoned and have not been utilized optimally. This article discusses the regulation and utilization of abandoned land in Indonesia. This research is normative juridical research by analyzing laws and regulations of the land and relevant legal literature. The results of the study concluded that state land, which is a former abandoned land, can be utilized and utilized through renewal in the agrarian sector, strategic state programs, and reserves owned by the state for the benefit of its people. The existence of laws and regulations related to land reform (agrarian reform) and regulation of land rights is a concrete step by the government to reorganize land ownership, utilization, and management to improve community welfare and overcome land ownership inequality. With this legal basis, the government can take appropriate measures to make better use of wastelands. Keywords: Wasteland, control, utilization, land.   Abstrak: Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia dalam hal wilayah daratan. Meskipun memiliki potensi alam yang melimpah, banyak baian dari tanah di Indonesia yang masih terlantar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Artikel ini membahas mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanah negara yang merupakan bekas tanah terlantar dapat didayagunakan dan dimanfaatkan melalui pembaharuan dalam bidang agraria, program-program yang strategis negara, dan cadangan yang dimiliki oleh negara demi kemaslahatan masyarakatnya. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait land reform (reformasi agraria) dan pengaturan hak-hak atas tanah menjadi langkah konkret pemerintah untuk mengatur ulang kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah ketidaksetaraan kepemilikan tanah. Dengan dasar hukum ini, pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memanfaatkan tanah terlantar dengan lebih baik. Kata Kunci: Tanah terlantar, penertiban, pendayagunaan, pertanahan.  
Probabilitas Indonesia Untuk Melegalisasi Perkawinan Sejenis Akibat Kampanye dan Propaganda LGBTQ (Studi Kasus Negara Asia-Amerika) Agung Tri Wicaksono; Akbar Galih Pamungkas; Celsie Aprilla Coppiens; Sayidatul Mar'ah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i4.301

Abstract

Pernikahan merupakan penyatuan antara laki-laki dan wanita dalam ikatan yang sah. Dari sini dapat kita pahami bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Akan tetapi, berbagai perjalanan kehidupan merubah pemikiran beberapa orang bahwa selama sebuah pernikahan dapat membuat mereka bahagia, maka mereka berhak untuk memilih siapapun yang akan menjadi pendampingnya. Maraknya LGBTQ membuat pemikiran beberapa oknum beroikir untuk menyelenggarakan pernikahan sesama jenis. Tulisan ini membantu para pembaca untuk memahami tentang faktor apa saja sebenarnya yang mengakibatkan munculnya pernikahan sejenis dan mengapa dengan orientasi hak asasi manusia beberapa negara Asia maupun Amerika melegalkan hal tersebut. Topik pembahasan ini dipilih oleh para penulis dengan maksud memetakan motivasi pembaca tentang pentingnya kita mengetahui sejauh mana negara Asia-Amerika melegalkan hal tersebut dan apakah tindakan ini dapat mempengaruhi probilitas Indonesia mengenai pernikahan atau perkawinan sejenis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa dari sekian banyak negara Asia-Amerika diantaranya seperti Thailand, Vietnam, dan Amerika, negara-negara tersebut memandang bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya jenis pernikahan ini, salah satunya adalah pelaksanaan dari Hak Asasi Manusia yang terlalu diberikan secara bebas. Berbeda dengan beberapa negara tersebut, justru Indonesia berdiri tegak dengan tegas bahwa mereka belum mengatur adanya pelegalan jenis pernikahan ini. akan tetapi, larangan dan perintah pelaksanaan pernikahan tertulis jelas dalam peraturan perundang-undangan Perkawinan Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue