Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTATION OF CUTI WINS FREE (CMB) FOR NARAPIDANA BASED ON THE LAW OF LAW AND HUMAN RIGHTS NO. M.01.PK.04.10 YEAR 2007 REGARDING TERMS AND PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION OF ASIMILATION, LIBERAL EXEMPTION, LEAVE WHICH ARE FREE, AND LEAVES LEARNED (Study WISNU WAHYUDI, ST. A2021141028, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of free leave (CMB) for Prisoners Based on the Law and Human Rights Candidate RI NO. M.01.PK.04.10 Year 2007 About Terms and Procedures for Implementation of Assimilation, Parole, Free Before Leave, and Conditional Leave (Study In Class II A Pontianak). The approach method used in this research is the normative juridical approach. From the results of this thesis research obtained the conclusion that the Implementation of Free Leave Leave (CMB) For Prisoners In Class IIA Penitentiary Pontianak. Based on the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number M.01.PK.04.10 of 2007 on Terms and Procedures for Implementation of Assimilation, Conditional Clearance, Free Leave Leave, and Conditional Leave in Article 1 paragraph 3 mentioned the definition of Leave-Off is the process of Preparation of Prisoners And Criminal Children outside the Penal Institution after serving at least 2 (nine) months of good crime at least 9 (nine) months of good behavior while in paragraph (2) mentioned Conditional Leave is a process of fostering outside the Penitentiary for Prisoners and Criminal Children Sentenced to 1 (one) year and below, must have at least% (two thirds) of the criminal offense. Constraints faced in the implementation of Free Before Leave (CMB) In Prison Class IIA Pontianak in performing services and the fulfillment of the rights of prisoners, especially in the Implementation of Leave Before Free (CMB) experienced several obstacles / obstacles. This thus makes one of the factors causing the failure of Class IIA Pontianak in conducting guidance on prisoners. The obstacles / barriers can be divided into 2 (two) ie non-juridical barriers and juridical barriers. Efforts That Can Be Done To Overcome The Constraints In The Implementation Of Free Leave Forward (CMB) For Prisoners In Class IIA Penitentiary Pontianak Provide illumination and explanation of Free Before Leave (CMB) to prisoners. The provision of enlightenment to the inmates is very important, because without understanding the intent and purpose of the coaching will certainly result in the prisoner becomes indifferent even against the proposal of Free Leave (CMB). Many inmates feel themselves too disrespectful and assume anything given to them from the officer should be taken for granted without any denial. This accepting attitude results in inmates acting like instruments without creativity so often contrary to their conscience. Therefore it is important to enlighten the inmate about the function and purpose of coaching for him, as well as their position in the institution to provide a picture of the future after leaving the institution later. After the inmate understands the purpose and purpose of coaching for him, it is expected to2encourage him / her to seriously follow and accept the coaching program well, one of which is the provision of Free Leave Leave (CMB). Without a positive will from the conscience's own conscience, coaching will be difficult to achieve to achieve satisfactory results. That is why information on Free Cause (CMB) is held to awaken the conscience's awareness to arise awareness from the mind to participate in reaching the community's goals.Keywords: Implementation, Leave, Go For Free, Prisoners.ABSTRAK Tesis ini membahas pelaksanaan cuti menjelang bebas (CMB) Bagi Narapidana Berdasarkan Permen Hukum Dan HAM RI NO. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 1 ayat 3 disebutkan pengertian Cuti Menjelang Bebas adalah proses Pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya % (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik sedangkan di ayat (2) disebutkan Cuti Bersyarat adalah proses Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani % (dua per tiga) masa pidana. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dalam melakukan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak Narapidana khususnya dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) mengalami beberapa kendala/hambatan. Hal demikian menjadikan salah satu faktor penyebab kegagalan LAPAS Klas IIA Pontianak dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana. Adapun kendala/hambatan dapat dibagi 2 (dua) yakni hambatan yang bersifat non-yuridis dan hambatan yang bersifat yuridis.Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak Memberikan penerangan dan penjelasan mengenai Cuti Menjelang Bebas (CMB) kepada narapidana. Pemberian penerangan kepada narapidana sangatlah penting, karena tanpa memahami maksud dan tujuan pembinaan tersebut tentu akan berakibat narapidana menjadi acuh tak acuh bahkan menentang adanya pengusulan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Banyak narapidana yang merasa dirinya terlalu hina dan beranggapan apapun yang diberikan pada dirinya dari petugas harus diterima begitu saja tanpa ada suatu bantahan. Sikap menerima semacam ini mengakibatkan narapidana akan bertindak seperti alat tanpa adanya kreatifitas sehingga sering bertentangan dengan hati nuraninya. Karenanya sangatlah penting diadakan penerangan kepada narapidana tentang fungsi dan tujuan pembinaan baginya, serta kedudukan mereka dalam lembaga untuk memberikan gambaran3masa depan setelah keluar dari lembaga nantinya. Setelah narapidana tersebut mengerti maksud dan tujuan pembinaan baginya, diharapkan akan mendorong dirinya untuk bersungguh-sungguh mengikuti dan menerima program pembinaan dengan baik, yang salah satunya adalah pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB). Tanpa adanya kemauan yang positif dari hati nurani narapidana itu sendiri maka pembinaan akan sulit dilaksanakan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Karena itulah diadakan penerangan mengenai Cuti Menjelang Bebas (CMB) untuk menggugah kesadaran para narapidana agar timbul kesadaran dari batinnya untuk ikut berpartisipasi mencapai tujuan masyarakat. Kata Kunci: Pelaksanaan, Cuti ,Menjelang Bebas, Narapidana.

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARIAH YANG AKADNYA MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE NPM. A2021141026, FAHRURROZI, S.H.I
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah yang akadnya memuat klausul arbitrase, dengan rumusan masalah: (1) bagaimana praktik kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah yang akadnya memuat klausul arbitrase setama ini; (2) bagaimana seharusnya kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah yang akadnya memuat klausul arbitrase.Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teori kewenangan (authority theory) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).Dari hasil penelitian terungkap bahwa praktik kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah yang akadnya memuat klausul arbitrase menunjukkan ketidakseragaman. Sebagian hakim memutuskan berwenang mengadili dan sebagian hakim yang lain memutuskan tidak berwenang. Perbedaan itu karena perbedaan mereka dalam memandang klausul arbitrase. Bagi yang memandang klausul arbitrase bukanlah public order atau kepentingan umum (niet van openbaar orde), adanya klausul arbitrase tidak mutlak menggugurkan/menyingkirkan kewenangan Pengadilan. Sedangkan bagi yang memandang klausul arbitrase adalah pacta suns servanda, adanya klausul arbitrase mutlak menggugurkan/menyingkirkan kewenangan Pengadilan. Hal demikian membuat tidak adanya kepastian hukum.Setelah dilakukan analisis terhadap konsep kewenangan mengadili sengketa yang akadnya memuat klausul arbitrase, analisis terhadap peraturan perundang-undangan tentang arbitrase dan analisis terhadap praktik di negara-negara Islam yang sudah berpengalaman menangani ekonomi syariah, diajukan pola ideal penerapan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah yang akadnya memuat klausul arbitrase adalah sebagai berikut: (1) apabila tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili maka hakim memutuskan tidak berwenang mengadili; (2) apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan mengadili maka hakim tidak mempertimbangkan ada atau tidak adanya klausul arbitrase, atau dengan sendirinya memutuskan berwenang.Kata kunci: pengadilan agama, ekonomi syariah, klausul arbitrase ABSTRACT This thesis discusses the authority of religious court to judge sharia economic conflict which includes an arbitrage clause. The research problems are 1. How the practice of the authority in the religious court to handle the conflict. 2. How should the authority of the religious court overcome the conflict?To answer the problems, this thesis used a normative legal method with an authority theory and conceptual approach, statute approach, and comparative approach. Based on the result, it was showed that the practice of the authority of religious court in judging the sharia economic conflict was not uniform. Some courts decides to have power to adjudicate. While some others not. The difference comes from their difference in inferring the arbitrage. For judges who see arbitrage clauses not as a public order (niet van openbaar oder), the existence of arbitrage clause will not surely put aside the power of the court. Meanwhile, for those who see arbitrage clause as a pacta sunt servanda, the arbitrage clause surely will put aside the authority of the court. This leads to uncertainty of law.Having analyzed the concept of the authority to judge sharia economic conflict, the analysis of Law about arbitrage and analysis towards practices in Islamic countries which have vast experience in sharia economic, the research suggests an ideal pattern of judging sharia economic conflict which includes an arbitrage clause. It is exemplified as the followings. 1. If the defendant proposes an exception for authority to adjudicate, so the judge is not legal to perform the adjudication. If the defendant does not propose an exception, so the judge will not consider the presence of the arbitrage clause or is automatically competent to adjudicate. Keywords: Religious Court, Sharia Economic. Arbitrage Clause

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN BERAT HENDRI BUDI ISKANTO,SE A. 2021131003, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the dismissal with respect not his own request as civil servants by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia to severe disciplinary violations. The method used in this study is a normative approach - sociological. From the results of this thesis research was concluded Dismissal with respect not his own request as a civil servant against Syamsul Bahri CS Civil Servants in the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia is in conformity with Article 20 paragraph (1) letter a Government Regulation No. 53 Year 2010 on discipline of Civil Servants. This compliance is viewed from various aspects, namely: (1) Law Enforcement, In accordance with Article 20 paragraph (1) letter a that the authorities to establish the imposition of disciplinary punishment for a Civil Servant regulator youth level I, class room II / b Officers Trustees Personnel in this case is the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. (2) Violation type, which type violations committed by Syamsul bahri CS is a kind of violation of article 7 paragraph that severe disciplinary violations in the form of dismissal with respect not his own request as a civil servant. Factors that lead to violations of discipline the Civil Service of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia is the internal factors that consist of quality human resources personnel are relatively inadequate, as well as the level of welfare as their salary felt still lacking and insufficient to meet Civil Servants family needs. External factors that include cultural and environmental factors, affecting the work discipline of Civil Servants. Recommendations In the freedom of action of the competent authorities in this case the Minister of Justice and Human Rights, needs to be maintained firm in penalizing the Civil Servants within the Ministry of Justice and Human Rights who commit severe violations of discipline. In addition, with the case experienced by Syamsul CS is expected to be a deterrent and warning other Civil Servants working in the Ministry of Justice and Human Rights, to further improve its performance so that such incidents can be minimized. Should guidance regarding discipline Civil Servants always done routinely considering the attitudes and behavior of Civil Servants are always influenced by the local work culture. In order for the implementation of the tasks for the Civil Service is more effective and efficient it is expected that the Ministry of Justice and Human Rights to immediately make a rule that contains the code of conduct within the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia.Keywords: Dismissal With Regards Not On Demand Alone For Civil Servants ABSTRAKTesis ini membahas pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil oleh Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia terhadap pelanggaran disiplin berat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif - sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Syamsul Bahri CS Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia sudah sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kesesuaian ini dilihat dari berbagai macam aspek, yaitu: (1) Penegak Hukum, Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a bahwa pihak yang berwenang untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi seorang Pegawai Negeri Sipil pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia. (2) Jenis Pelanggaran, yang mana Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Syamsul bahri CS adalah jenis pelanggaran yang ada dalam pasal 7 ayat yaitu pelanggaran disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia adalah faktor internal yang terdiri dari kualitas sumberdaya manusia aparatur yang relatif kurang memadai, demikian juga dengan tingkat kesejahteraan seperti gaji yang diterima dirasakan masih kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pegawai Negeri Sipil. Faktor External yang meliputi faktor budaya dan lingkungan, mempengaruhi disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil. Rekomendasi Dalam kebebasan bertindak pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Hukum dan Ham , perlu dipertahankan ketegasannya dalam menjatuhkan sanksi kepada para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Ham yang melakukan pelanggaran disiplin berat. Selain itu, dengan adanya kasus yang dialami oleh Syamsul CS ini, diharapkan dapat menjadi efek jera dan peringatan Pegawai Negeri Sipil lain yang bekerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham , untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga kejadian semacam ini dapat diminimalisir. Seyogyanya pembinaan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil selalu dilakukan secara rutin mengingat sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil selalu dipengaruhi oleh budaya kerja setempat. Agar pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil lebih efektif dan efisien diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk segera membuat peraturan yang memuat kode etik dilingkungan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.Kata Kunci: Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil

PERANAN KEJAKSAAN DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (3) HURUF A UNDANG-UNDANGNOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Pada Kejaksaan Negeri Mempawah) MARTINO ANDREAS DAVID PARDAMEAN, S.H NIM. A2021151015, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi pada Kejaksaan Negeri Mempawah). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan upaya meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah dalam kenyataannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah hanya 4 (empat) kali dalam setahun yang dibagi dalam per triwulan. Tolok ukur berhasil atau tidaknya kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah dapat dilihat dari jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mempawah. Adapun kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut: (a) Kurangnya personil untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (b) Luasnya wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah; (c) Minimnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan (d) Terbatasnya waktu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya untuk meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat ditempuh dengan cara: (a) Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah. Misalnya: penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan sebulan sekali; (b) Melakukan penambahan personil di Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan (c) Mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2 ABSTRACT This thesis discusses the role of the Public Prosecution Service in the field of public order and public order to organize public awareness raising activities based on Article 30 Paragraph (3) Sub-Paragraph a of Law Number 16 Year 2004 concerning the Attorney of the Republic of Indonesia (Study at State Prosecutor Mempawah). In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the obstacles that hamper the role of the State Prosecutor Mempawah in the field of public order and general peace to organize public awareness raising activities and efforts to increase the role of Public Prosecutor Mempawah in the field of public order and general peace to organize upgrading activities Public legal awareness. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that the role of Public Prosecutor Office in the field of public order and general peace to organize public awareness raising activities based on Article 30 Paragraph (3) SubParagraph a of Law Number 16 Year 2004 regarding the Attorney General of the Republic of Indonesia to Attorney Negeri Mempawah in reality still not maximal. This is because the frequency of counseling and legal enforcement conducted by the Intelligence Section of the State Prosecutor Mempawah only 4 (four) times a year divided in quarterly. The benchmark of success or failure of legal awareness activities carried out by the Intelligence Section of State Prosecutor Mempawah can be seen from the number of criminal acts that occurred and the number of cases handled by the State Prosecutor Mempawah. The obstacles that impede the role of the Public Prosecution Service in the area of public order and general peace to organize public awareness raising activities are as follows: (a) Lack of personnel to organize public awareness raising activities; (b) The extent of the work area of the Mempaks Negeri Kejaksaan; (c) Lack of budget to organize public awareness raising activities; And (d) Limited time to organize public awareness raising activities. Efforts to increase the role of the Public Prosecution Service in public order and general peace to organize public awareness raising activities can be pursued by: (a) Increasing the frequency of organizing awareness raising activities in the working area of the Defense Prosecutor's Office. For example: the implementation of public awareness raising activities carried out once a month; (b) Increase personnel in the Intelligence Section of the Public Prosecutor's Office to conduct public awareness raising activities; And (c) Applying for additional budget to organize public awareness raising activities.

EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI NPM. A2021161068, RAFIAH, S.SOS., M.T.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTIn the relationship between the government and its citizens, licensing is often an indicator to assess whether a government organization has achieved good governance or not. Based on this condition, the government made a policy regarding the licensing model through the Minister of Home Affairs Regulation No. 24 of 2006 on guidelines for the implementation of one-stop integrated service. The purpose of this policy is to improve the quality of public services and to provide wider access to the public to obtain public services. Bureaucratic licensing is a complicated one of the problems that hamper the development of the economy. Communities and business actors often complain about the process of licensing services that require a long time, the number of agencies issuing permits and the amount of levies to be paid. Regulation of the Governor of West Kalimantan No. 13 year 2017 concerning the delegation of the authority of the signing of licensing and non-licensing issuance to the Head of West Kalimantan Provincial One Stop Service and Investment Service office (DPMPTSP) has given the DPMPTSP trust to handle the issuance licensing and recommendations. In accordance with the regulation of the Governor, the field of business handled DPMPTSP only reached 17 areas of government affairs. This study aims to find out how the implementation of the authority of DPMPTSP so far in an effort to increase investment, what factors inhibit not optimal effectiveness and how to improve the effectiveness of DPMPTSP authority in order to increase investment. The research method used is socio legal research to find theories about the process of happening and about the process of working the law in society. The result of this research shows that the implementation of the authority of DPMPTSP in an effort to increase the value of investment is in accordance with the laws and regulations related to investment and one-stop integrated services: Permendagri No. 138 of 2017 which replaces the Regulation of the Minister of Agriculture No. 24 of 2006. Increased investment value of both PMA and PMDN in West Kalimantan in accordance with the targets set by the National and RPJMD of West Kalimantan province. Investment shows a positive trend in accordance with delegated deliberations. The problems faced more focused on the organization or process of licensing products that affect the effectiveness of the service, which is not fully delegated authority of the signing delegated by the governor to the head of DPMPTSP because there is a central policy requiring the head of relevant agencies to sign the local regulation on retribution related to the authority of the institution, of OPD in PTSP, internal factors both the number of employees placed in the field of service is still lacking, facilities and infrastructure services are still lacking.ABSTRAKDalam hubungan antara pemerintah dan warganya, perizinan seringkali merupakan indikator untuk menilai apakah organisasi pemerintah telah mencapai tata pemerintahan yang baik atau tidak. Berdasarkan kondisi ini, pemerintah membuat kebijakan terkait model perizinan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan layanan terpadu satu atap. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan untuk menyediakan akses yang lebih luas kepada publik untuk mendapatkan layanan publik.Perizinan birokrasi adalah salah satu masalah rumit yang menghambat perkembangan ekonomi. Masyarakat dan pelaku bisnis sering mengeluh tentang proses layanan perizinan yang membutuhkan waktu lama, jumlah instansi yang mengeluarkan izin dan jumlah pungutan yang harus dibayarkan. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 13 tahun 2017 tentang pelimpahan wewenang penandatanganan penerbitan izin dan non-lisensi kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Jasa Penanaman Modal (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan kepercayaan DPMPTSP untuk menangani pemberian lisensi dan rekomendasi penerbitan. Sesuai dengan peraturan Gubernur, bidang usaha yang ditangani DPMPTSP hanya mencapai 17 bidang urusan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan DPMPTSP selama ini dalam upaya meningkatkan investasi, faktor-faktor apa yang menghambat efektivitas tidak optimal dan bagaimana meningkatkan efektivitas otoritas DPMPTSP dalam rangka meningkatkan investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio hukum untuk menemukan teori tentang proses terjadinya dan tentang proses kerja hukum di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan DPMPTSP dalam upaya meningkatkan nilai investasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang terkait dengan investasi dan layanan terpadu satu pintu: Permendagri No. 138 tahun 2017 yang menggantikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2006. Meningkatnya nilai investasi baik PMA maupun PMDN di Kalimantan Barat sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Investasi menunjukkan tren positif sesuai dengan pertimbangan yang didelegasikan. Permasalahan yang dihadapi lebih terfokus pada organisasi atau proses perizinan produk yang mempengaruhi efektivitas layanan, yang tidak sepenuhnya didelegasikan kewenangan penandatanganan yang didelegasikan oleh gubernur kepada pimpinan DPMPTSP karena ada kebijakan pusat yang mewajibkan kepala instansi terkait. lembaga untuk menandatangani peraturan daerah tentang retribusi yang terkait dengan otoritas lembaga, dari OPD di PTSP, faktor internal baik jumlah karyawan ditempatkan di bidang layanan masih kurang, fasilitas dan layanan infrastruktur masih kurang.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/MDAG/PER/7/2015 JUNCTO PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DARI LUAR NEGERI (STUDI DI KOTA PONTIANAK) M. SALAHUDDIN, S.H NPM. A21211060, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian tesis ini mengangkat masalah Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas dari Luar Negeri (Studi Di Kota Pontianak). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis dan Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Faktor yang menyebabkan pakaian bekas dari luar negeri yang termasuk barang dilarang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 bebas diperdagangakan di Kota Pontianak, yaitu bahwa perdagangan pakaian bekas dari luar negeri cukup menjanjikan keuntungan, penegakan hukum yang lemah, kesadaran hukum masyarakat masih kurang, dan lemahnya dukungan aturan larangan memperdagangakan pakaian bekas termasuh pemberian kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Kebijakan pengaturan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas dari luar negeri sudah cukup memadai sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun demikian berbagai aturan yang berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas tersebut harus dilengkapi dengan aturan yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri, dan adanya pengaturan mengenai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Rekomendasi yang diusulkan yaitu Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Kota Pontianak mengenai dampak negatif dari pakaian bekas yang berasal dari luar negeri terutama dampaknya bagi kesehatan manusia. Aparat penegak hukum di bidang impor harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap masuknya pakaian bekas dari luar negeri, dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran ketentuan Larangan Impor Pakaian Bekas. Kemudian Pemerintah harus menetapkan kebijakan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas dari luar negeri. Kata Kunci: Implementasi dan Pakaian Bekas 2 ABSTRACT This thesis research raises the problem of Implementation of Regulation of the Minister of Trade No. 48 / M-DAG / PER / 7/2015 Juncto Regulation of the Minister of Trade No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 Associated With Used Clothing Trade from Abroad (Study In Pontianak ). This research uses Juridical and Sociological research methods. From the result of the research, it is known that the factors causing second hand clothes from abroad including goods are prohibited to import as regulated in Regulation of the Minister of Trade No. 48 / M-DAG / PER / 7/2015 and Regulation of the Minister of Trade No. 51 / M-DAG / PER / 7 / 2015 is freely traded in Pontianak City, that is, the secondhand clothing trade is promising profit, weak law enforcement, lack of legal awareness, and weak support of the ban on trading of used clothing with the authority to supervise and prosecute.The regulatory policy concerning the ban on used clothing trade from abroad is sufficient as stated in Law No. 7 of 2014 on Trade, Law No. 8/1999 on Consumer Protection, Regulation of the Minister of Trade No. 48 / M-DAG / PER / 7 / 2015 on General Provisions in the Import Sector, and Regulation of the Minister of Trade No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 on Prohibition on Import of Used Clothes. However, the rules relating to the ban on importing used clothing should be complemented by rules governing the ban on the trade of secondhand clothing originating from abroad, and the regulation on the authority to exercise oversight and law enforcement on the trade of used clothing originating abroad. The proposed recommendation is that there should be an effort to increase the legal awareness of the community, especially in Pontianak City about the negative impact of used clothing originating from abroad, especially its impact to human health. Law enforcement officers in the field of imports must exercise strict supervision of the entry of used clothing from abroad, and take firm action against violation of the provisions of the Prohibition on Import of Used Clothes. The Government should then adopt a policy on the ban on the trade of used clothing originating from abroad and to authorize the district / municipal governments to exercise oversight and law enforcement on the trade of used clothing from abroad. Keywords: Implementation and Used Clothing

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) NPM. A2021161005, HAMSATUN, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Legal assistance constitutes the constitutional right of every citizen to guarantee legal protection and equality guarantee before the law, as a means of recognition of human rights. Obtaining legal aid for everyone is the realization of access to justice as the implementation of legal protection, and the guarantee of equality before the law. This is in accordance with the concept of legal aid associated with the ideals of the welfare state. Legal aid to the poor is further reinforced by the issuance of Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. In 2013-2014 West Kalimantan Provincial Secretariat provides financial assistance in a lawsuit filed by an advocate / legal counsel due to the Regulation of the Governor of West Kalimantan Number 5 of 2011 on Guidance and Procedures for the implementation of Legal Aid for Poor People in West Kalimantan. The issues that will be discussed in this research are as follows: How is the position of the Legal Aid providers of the implementation agreement of Legal Aid based on Law Number 16 Year 2011 regarding Legal Aid? And What is the responsibility of the Legal Aid for the loss of the Legal Aid beneficiaries in connection with the implementation of the agreement between the parties. The research method used in this research is the method of juridical and sociological approach. The juridical approach is the approach that uses the rules and legislation relating to the problem under study, whereas the sociological approach is the approach that uses primary data with secondary data support. Legal Aid Position on Implementation of Legal Aid Agreement Based on Law Number 16 Year 2011 About Legal Assistance, it is clear that it must be a legal aid organization or community organization and Realization of responsibility of legal aid institution is willing to bear all costs / losses experienced by legal aid recipients. The forms of such losses can be material damages such as money or inmaterial losses such as restoration of the original state and a ban to repeat it. The amount of compensation depends on the losses suffered by the legal aid recipient. Keywords: Legal Aid, Funds for the Poor and AdvocatesABSTRAK Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan acces to justice (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state). Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin ini lebih dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.Pada tahun 2013-2014 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat memberikan bantuan dana dalam perkara prodeo yang diajukan advokat/penasehat hukum dikarenakan adanya Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk dan Prosedur tetap pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang mampu di Kalimantan Barat.Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah kedudukan pemberi Bantuan Hukum atas perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ? Dan Bagaimanakah tanggung jawab pemberi Bantuan Hukum atas kerugian penerima Bantuan Hukum sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Kedudukan Pemberi Bantuan Hukum Atas Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sudah jelas bahwa haruslah sebuah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan Wujud realisasi tanggung jawab lembaga bantuan hukum adalah bersedia menanggung seluruh biaya-biaya/kerugian yang dialami oleh penerima bantuan hukum. Bentuk kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil seperti uang maupun kerugian inmateriil seperti pemulihan keadaan semula dan larangan untuk mengulanginya. Besarnya ganti rugi tersebut tergantung kerugian yang dialami oleh penerima bantuan hukum. Kata Kunci : Bantuan Hukum, Dana untuk Masyarakat miskin dan Advokat

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT BERDASARKAN HUKUM ADAT DAYAK KANAYATN DI KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Desa Sumsum Dengan PT. MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa)).â€ NIAN VENERANDA BAIRO, SH NIM. A2021131034, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTesis ini membahas Model Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Kanayatn Di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dikarenakan batas tanah yang tidak jelas dan kurang pasti serta kurangnya pengetahuan mereka mengenai batas-batas tanah yang dimaksud. Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa di daerah Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, batas-batas tanah menggunakan batas alam yang kurang pasti, seperti batas sungai, batas bukit, batas batu besar, pohon besar dan sebagainya yang merupakan bagian dari tanah ulayat. Hal tersebut menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman sehingga timbullah sengketa. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dilakukan oleh pengurus adat setempat melalui beberapa tahap yaitu jika berada di tingkat dusun maka dilakukan pada tahap Pangaraga, tahap Pasirah di tingkat desa dan pada tahap terakhir di tingkat Temenggung / Binua. Pada tingkat terakhir ini jarang atau tidak pernah penyelesaian sengketa itu tidak terselesaikan. Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan PT. MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa) adalah melalui jalur adat yang dilakukan secara berdamai/kekeluargaan. Dengan pihak perusahaan membayar denda adat secara adat dan bersedia mengganti rugi tanaman tumbuh yang masih produktif yang telah digusur oleh pihak perusahaan tersebut. Pihak perusahaan yang tertuntut membayar adat undang-undang Siam Pahar Timanggung Binua yaitu ditebus dengan nominal mata uang sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berikutnya membayar 1 (satu) buah siam perdamaian antara pihak perusahaan2dengan pemilik lahan dengan nominal mata uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan berikutnya membayar dengan menyerahkan seekor babi sebanyak 2 (dua) lear (20 kg) lengkap dengan peraga adat Pabinisatn. Selain itu, pihak perusahaan juga dituntut untuk mengganti tanaman-tanaman tumbuh yang masih produktif yang telah mereka gusur. Pihak perusahaan bersedia untuk mengganti beberapa tanaman tumbuh yang masih produktif tersebut.Kata Kunci : Tanah Ulayat, Adat, Dayak KanayatnAbstractThis thesis discusses the Communal Land Dispute Settlement Model Based Society Dayak Customary Law Kanayatn In District Overseer Porcupine District. From the results of this thesis study is concluded cause of communal land disputes in the indigenous Dayak communities in the District Overseer Kanayatn Porcupine District due to unclear land boundaries and less certain as well as their lack of knowledge about the boundaries of the land in question. As described in previous chapters that in West Kalimantan, especially in Sub Mandor Porcupine District, the boundaries of the land using natural boundaries that are less certain, as the limits of the river, the boundary of the hill, the boundary boulders, large trees and so forth that are part of the communal land. This causes frequent misunderstandings that arose a dispute. Land dispute resolution processes customary in the indigenous Dayak Kanayatn in District Overseer Porcupine District conducted by the board to local custom through several stages, if it is at the hamlet then performed on stage Pangaraga, stage Pasirah at the village level and at the last stage in the level of the Chief / Binua , At the last level is rarely or never the settlement of the dispute is not resolved. Means of dispute resolution communal land in the village of the District Overseer Marrow Landak with PT. MAK (Mustika Abadi Equator) is through the customary conducted peacefully / family. With the company to pay a fine of indigenous customs and willing to reimburse growing crops that are still productive which has been evicted by the companies. The company is tertuntut pay customs legislation Siam Pahar Timanggung Binua is redeemed by a nominal currency Rp 1,750,000.00 (one million seven hundred fifty thousand rupiah). The next pay one (1) piece of conjoined peace between the companies and landowners with a nominal currency Rp 750,000.00 (seven hundred fifty thousand rupiah) and subsequent pay by submitting a pig 2 (two) lear (20 kg) Full with custom props Pabinisatn. In addition, the company is also required to replace the crops grown are still productive they have evicted. The company is willing to replace some plants grow that are still productive.Keywords: Communal Land, Indigenous, Dayak Kanayatn

IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DI PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN /KOTA NPM. A21212088, RUSTIARNI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi karena implementasi Standar Nasional Perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang penting dioptomalkan, agar Perpustakaan bermutu prima guna memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian sehingga bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Perpustakaan ini unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah bidang Perpustakaan, dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang Tipe B. Seiring perkembangan masyarakat, Perpustakaan bermutu prima (berstandar) sangat dibutuhkan. Masalahannya bagaimana implementasi Standar Nasional Perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota, tujuannya mengetahui implementasi pedoman, kendala-kendala, upaya pengoptimalannya. Metode penelitiannya normatif, empiris, bersandarkan pada teori Implementasi, efektivitas hukum, dan Standar Nasional Perpustakaan. Hasilnya belum terlaksana sepenuhnya, disebabkan kurangnya faktor Petugas yang menegakkannya, fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum. Upaya Pemerintah mengoptimalkannya yakni mengirim tenaga perpustakaan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, memasukkan formasi Tenaga Pustakawan dalam penerimaan CPNS, mengalokasikan penganggaran tahun 2019 untuk renovasi gedung dan fasilitas perpustakaan. Hendaknya secara kontinyu melengkapi Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku, agar penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan selalu terukur, terjaminnya mutu sesuai pedoman yang berlaku. Kata Kunci: Implementasi, Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang.ABSTRACTThis research is motivated because the implementation of the National Library Standards in the Regional Library of Ketapang District is important for optimization, so that excellent quality libraries to meet the needs of information, education, research so that the society progresses, educates the nation's life as mandated by the 1945 Constitution. Regional Government in the Library area, managed by the Regional Archives and Library Office of Ketapang Regency Type B. Along with the development of the community, excellent quality (standardized) libraries are needed. The problem is how the implementation of the National Library Standards in the Regional Library of Ketapang Regency Based on Article 2 of the Regulation of the Head of the National Library Number 8 of 2017 Concerning the National Standards of the Regency /City Library, the purpose of knowing the implementation of guidelines, constraints, optimization efforts. The research method is normative, empirical, based on the theory of implementation, legal effectiveness, and National Library Standards. The results have not been fully implemented, due to the lack of factors of the officers who enforce them, facilities that are expected to support the implementation of the law, community legal awareness and legal culture. The government's efforts to optimize it include sending library staff to attend training, technical guidance, including the formation of Librarians in the reception of CPNS, allocating budgeting in 2019 for renovation of buildings and library facilities. It should continuously complement the applicable National Library Standards, so that library management is always measured, guaranteeing quality in accordance with applicable guidelines.Keywords: Implementation, District Library National Standards, Regional Library of Ketapang Regency

IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PARKIR DI BADAN JALAN ATAU BAHU JALAN BAGI KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) PRIBADI AGUNG PRASETYO, SH A.21212012, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of article 6, paragraph (2) of Regulation No. 36 Mayor Pontianak 2013 About the Operation of Motor Vehicle In Pontianak City area associated with on-street parking restrictions or shoulder of the road for 4-wheel vehicles (four) private. From the research we concluded that: Implementation of Article 6 paragraph (2) of Regulation Mayor Pontianak No. 36 in 2013 About Conditions of Operation of Motor Vehicle In Pontianak City area less effective and maximum. Because there are still many people who do not know the rules, and the lack of socialization of the City of Pontianak and enforcement hukum.Faktor-factor what caused the owner of the vehicle wheel 4 (four) remain parked vehicle despite having been banned substance is Factor law, the legal structure, legal culture and Means or facilities. Efforts what has been done by the relevant agencies in dealing with motor vehicle wheel 4 (four) personal who parked his car in a place that is prohibited is as follows: socialization, such as himbaun and pengumuan, coaching directly to the location of parking, do keordinasi with technical SKPD , monitoring, installation of parking restrictions stickers, vehicle wheel lock or mengembok wrong parking, moving the wrong parking of vehicles by using a tow truck, take actions and sanctions terhdap the offense in accordance with applicable regulations. Remendasi Should the shop owner or the office that is located alongside the road must have its own parking lot. Municipal government must be firm in taking action if the building is still using the road as a parking lot, because the roadside building must have its own parking space in accordance with applicable regulations. City Government should disseminate constantly to the owner of the shop or office related to the rule of law according to Mayor Regulation Pontianak Number 36 Year 2013 About Conditions of Operation of Motor Vehicles within the Territory of the city of Pontianak, Act No. 38 of 2004 and Act No. 22 of 2009 concerning Traffic and Transportation that the use of the road as a parking lot is a violation hukum.Seharusnya Pontianak City Department of Transportation along with law enforcement authorities in the field of traffic and road transport that the police should be routinely conduct surveillance operations and raids against the users of parking dibadan roads in order to control the flow of traffic. And act consistently with the laws and regulations that already exist. It takes a firm stance apparatus, especially in monitoring the offender parked in accordance with the provisions of Regulation Mayor Pontianak Number 36 Year 2013 About Conditions of Operation of Motor Vehicleswithin the Territory of the city of Pontianak, Act No. 38 of 2004 and Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation.Keywords: Pontianak Mayor Regulation concerning the implementation of the on-street parking banABSTRAKTesis ini membahas implementasi pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak dikaitkan dengan larangan parkir di badan jalan atau bahu jalan bagi kendaraan roda 4 (empat) pribadi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak kurang efektif dan maksimal. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut, dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Pontianak dan aparat penegak hukum.Faktor-faktor apa yang menyebabkan para pemilik kendaraan roda 4 (empat) tetap memarkirkan kendaraan meskipun telah dilarang adalah Faktor Substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan Sarana atau fasilitas. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam mengatasi kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang memarkirkan kendaraannya di tempat yang terlarang adalah sebagai berikut : melakukan sosialisasi, seperti himbaun dan pengumuan,pembinaan langsung ke lokasi parkir, melakukan keordinasi dengan SKPD teknis, melakukan pengawasan, pemasangan stiker larangan parkir, mengunci atau mengembok roda kendaraan yang salah parkir, memindahkan kendaraan yang salah parkir dengan menggunakan mobil derek, melakukan penindakan dan sanksi terhdap yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Remendasi Seharusnya pemilik ruko ataupun kantor yang berada dipinggir jalan harus memiliki lahan parkir sendiri. Pemkot harus tegas dalam melakukan tindakan jika bangunan tersebut tetap menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir, karena bangunan pinggir jalan harus memiliki lahan parkir sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemkot harus melakukan sosialisasi terus-menerus kepada pemilik ruko atau kantor terkait aturan hukum menurut Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir adalah suatu pelanggaran hukum.Seharusnya Dinas Perhubungan Kota Kota Pontianak bersama aparat penegak hukum yang berwenang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pihak kepolisian harus rutin melakukan pengawasan dan razia operasi terhadap para pengguna parkir dibadan jalan dalam rangka penertiban kelancaran arus lalu lintas. Serta bertindak konsisten terhadap Peraturan PerUndang-Undangan yang sudah ada. Dibutuhkan sikap tegas aparat khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggar parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Kata Kunci: implementasi Peraturan Walikota Pontianak tentang dengan larangan parkir di badan jalan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA