cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal NESTOR Magister Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 535 Documents
 6   7   8   9   10 
KOORDINASI TNI DAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (STUDI DI KALIMANTAN BARAT) NPM. A2021161063, HARIANI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Koordinasi Tni Dan Polri Dalam Penanganan Konflik Sosial (Studi Di Kalimantan Barat). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Bentuk Koordinasi TNI Dan POLRI Dalam Penanganan Konflik Sosial ialah dalam bentuk MoU, MoU tentang tugas pembantuan kerjasama antara TNI-Polri secara sadar dibuat mengingat belum ada peraturan pelaksanaan tentang pembantuan TNI ke Polri, oleh karena itu TNI menyepakati bersama antara TNI dan Pori. Kerjasama antara TNI dan Polri sudah lama terjadi akan tetapi belum diatur dalam spesifik. Oleh karena itu kini peraturan tersebut tertuang dalam MoU. terhadap undang-undang tersebut belum ada peraturan pelaksana, agar ketentuan Undang-undang tersebut efektif dalam tugas pembantuan TNI-Polri maka TNI-Polri membuat kesepakatan dimana aturan pelaksananya tertuang dalam Nota kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menangani Konflik sosial. Dimana pertimbangan dalam membuat MoU tersebut adalah untuk mewujudkan sinergitas TNI-Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dengan adanya MoU tersebut sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama memelihara keamanan dan ketertiban masayarakat.Kata Kunci : Koordinasi, Konflik Sosial. Polri, TNI AbstractThis thesis discusses the Coordination of Tni and Polri in Handling Social Conflict (Studies in West Kalimantan). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it was concluded that the form of coordination between the TNI and POLRI in handling social conflict was in the form of a MoU, a MoU on the task of assisting cooperation between the TNI and Polri was consciously made considering there was no implementation regulation on TNI assistance to the police, therefore the TNI agreed together between TNI and Pori. Collaboration between the TNI and Polri has long been occurring but has not been regulated specifically. Therefore, now the regulation is stated in the MoU. to the law there is no implementing regulation, so that the provisions of the Act are effective in the task of assisting the TNI-Polri, the TNI-Polri makes an agreement whereby the implementing regulations are contained in a Memorandum of Understanding between the TNI and Polri in dealing with social conflicts. Where the considerations in making the MoU are to realize the synergy between the TNI and Polri in order to maintain public security and order so that with the existence of the MoU as a guideline to carry out cooperation to maintain community security and order.Keywords: Coordination, Social Conflict. Polri, TNI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU ANTARA PENULIS DAN PENERBIT WENI RAMADHANIA, SH A.2021141065, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis discusses problems of juridical analysis of the principle of balance in book publishing agreement between author and publisher. This study aims to determine how the juridical analysis of the principle of balance in book publishing agreement between author and publisher.This research is a way of normative empirical legal research done by verifying the facts obtained through interviews and observations in the field and then assessed on the basis of legislation associated with analysis techniques in qualitative descriptive of the material laws dealing with object of research.From the results of this thesis research we concluded agreements are made book publishers with author done in two ways: orally and in writing, the agreement in writing can be made by authentic act and deed under the hand but in practice the parties is to use a deed under hand over the deed authentic with efficiency considerations of time, cost and effort. In relation to the principle of balance in book publishing between authors and publishers are still not running properly, it is proven by the number of violations that occurred in the clause that made maupaun in the concept of making a contract or agreement is good and balanced. Likewise, the efforts made by the authors to get their rights, still less, for example, filed a lawsuit or a complaint / report to the authorities about violations made by the publisher. It is on the basis of the reasons the authors who did not want to exertion before the law. Forms of legal protection of copyright the author of the issuer, namely that the author of the book publishers are required to be made in the form of a letter of agreement with both oral and written way. This is done to prevent future disputes dispute, but the agreement be in writing is stronger than that made verbally. Because if there is a dispute verification process that the agreement be in writing is stronger than the agreements made orally.Keywords: juridical analysis, Balance Principle, Book Publishing Agreement.ABSTRAKTesis ini membahas masalah analisis yuridis terhadap prinsip keseimbangan dalam perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap prinsip keseimbangan dalam perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit.2Penelitian ini adalah penelitian dengan cara normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta-fakta yang didapat melalui wawancara dan pengamatan di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait melalui teknik analisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan objek penelitian.Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bentuk perjanjian yang dibuat penerbit buku dengan penulis dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan secara tertulis, perjanjian secara tertulis dapat dibuat dengan akta otentik dan akta dibawah tangan tetapi dalam praktiknya para pihak lebih menggunakan akta dibawah tangan dibanding akta otentik dengan pertimbangan efesiensi waktu, biaya dan tenaga. Dalam kaitanya dengan prinsip keseimbangan dalam penerbitan buku antara penulis dan penerbit masih belum berjalan secara baik dan benar, hal ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam klausula yang di buat maupaun dalam konsep pembuatan kontrak atau perjanjian yang baik dan seimbang. Demikian juga upaya yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan haknya, masih sangat kurang misalnya mengajukan gugatan ke pengadilan atau mengadukan/melaporkan kepada pihak yang berwenang atas terjadinya pelanggaran yang di buat oleh penerbit. Hal ini di dasarkan oleh alasan penulis yang tidak mau untuk menguras tenaga di hadapan hukum. Bentuk perlindungan hukum hak cipta pengarang yang diterbitkan oleh penerbit yaitu bahwa penulis buku dengan penerbit diharuskan dibuat dalam bentuk surat perjanjian baik lisan maupun dengan cara tertulis. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan sengketa dikemudian hari, akan tetapi perjanjian yang dibuat secara tertulis lebih kuat dibandingkan yang dibuat secara lisan. Karena apabila terjadi sengketa proses pembuktian perjanjian yang dibuat secara tertulis lebih kuat dibanding dengan perjanjian yang dibuat secara lisan.Kata Kunci: Analisis Yuridis, Prinsip Keseimbangan, Perjanjian Penerbitan Buku.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I PONTIANAK (STUDI KASUS TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PT WELL HARVEST WINNING SUNGAI TEGAR, KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG) HASANIN, SH. NIM. A.2021141039, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis discusses the role of the effectiveness of supervision of the residence permits of foreign workers in the region of class I Pontianak immigration office (a case study of foreign workers in PT Well Harvest Winning Tough River, District Kendawangan Ketapang). From the results of this thesis research we concluded that that Effectiveness Monitoring carried out by the Immigration Office Class I stayed Pontianak Against Foreign Workers Permits have been mostly ineffective due to very presence of violations in years 2014-2015, even though the relevant public has to supervise the workforce foreign accordance with the existing procedure only from foreign labor itself negligent, sometimes foreign nationals ignores the existing procedures at the Immigration office, causing their violations of immigration it can be shown by the violations such as: (a) Foreigners carrying out activities not suitable immigration permit (in accordance with article 122 paragraph a) 7 Case. (B) The foreigners do activities that endanger the security and order and does not respect the regulations (under Article 75) 2 Case. (C) Foreigners Stay Permit holders that have expired and are still in the Indonesian region of less than 90 (ninety) days of the deadline his residence permit. (Under Article 124) 4 Case. actors affecting oversight residence permits to foreign workers who work PT Well Harvest Winning that are in the working area of Immigration Class I Pontianak is Budget operational fund supervision is not appropriate, the lack of quantity and quality of the officer / officers / officials of immigration as a civil servant, a means and adequate infrastructure, as well as the Sponsor and TKA itself in obeying immigration rules and the role of the community as well as central and local governments in immigration law enforcement and supervision work area Class I Immigration Office of Pontianak City wide composed of 12 districts and 2 Cities. Efforts made by the Immigration Class I Pontianak in overseeing foreign labor is to provide direction and guidance to companies that did not submit a report on the whereabouts and activities of expatriate personnel, monitoring directly into the field where / location TKA are and their activities despite various limitations, and from time to time monitor or raids in cooperation with various authorities.Keywords: Effectiveness, Oversight, Residence Permit, Foreign Workers.ABSTRAKTesis ini membahas peran efektivitas pengawasan terhadap izin tinggal tenaga kerja asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas I Pontianak (studi kasus terhadap tenaga kerja asing di PT Well Harvest Winning Sungai Tegar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Bahwa Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas I Pontianak Terhadap Izin tinggal Tenaga Kerja2Asing selama ini kurang efektif dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran di tahun 2014-2015, walau dari instansi yang bersangkutan telah melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing sesuai dengan prosedur yang ada hanya dari tenaga kerja asing itu sendiri yang melakukan kelalaian, terkadang warga negara asing ini mengabaikan prosedur yang ada pada kantor Imigrasi sehingga terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti: (a) Orang Asing melaksanakan kegiatan tidak sesuai izin keimigrasian (sesuai pasal 122 ayat a) 7 Kasus. (b) Orang asing melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak menghormati peraturan (sesuai pasal 75) 2 Kasus. (c) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggalnya.(sesuai pasal 124) 4 Kasus. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan izin tinggal terhadap tenaga kerja asing yang bekerja PT Well Harvest Winning yang berada pada wilayah kerja Imigrasi Kelas I Pontianak adalah Anggaran dana operasional pengawasan yang tidak sesuai,kurangnya kuantitas dan kualitas petugas/pejabat/aparatur imigrasi sebagai PPNS, sarana dan prasarana yang memadai,serta Sponsor dan TKA itu sendiri dalam menaati aturan keimigrasian dan peran serta masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah dalam penegakkan hukum Keimigrasian dan pengawasan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak yang luas terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak dalam mengawasi tenaga kerja asing adalah dengan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tentang keberadaan dan aktivitas TKA, melakukan pemantauan langsung ke lapangan tempat/lokasi TKA berada dan melakukan aktivitasnya walaupun dengan berbagai keterbatasan, dan sewaktu-waktu melakukan pemantauan atau razia bekerjasama dengan berbagai instansi yang berwenang.Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Izin Tinggal, Tenaga Kerja Asing.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP GUGATAN/PERLAWANAN DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MUHAMMAD TAHIR, S.H. NPM.A2021131053, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemasangan Hak Tanggungan terhadap jaminan debitur berupa tanah, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada kreditur, jika suatu saat debitur cidera janji. Tetapi faktanya sering terjadi perlawanan atau gugatan dari pihak debitur atau pemilik jaminan guna menghambat pelaksanaan eksekusi, demikian pula dengan kredit macet yang terjadi pada PT. Bank Mega, Tbk, berdasarkan kondisi tersebut memecahkan permasalahan bagaimana perlindungan hukum dan bagaimana upaya penyelesaian kredit macet apabila terdapat gugatan atau perlawanan dalam eksekusi hak tanggungan. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan kasus. Serta teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian penyelesaian kredit macet perbankan dapat diupayakan melalui penyelamatan dan penyelesaian kredit macet, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang hak tanggungan dan perlindungan hukum berdasarkan kontraktual, serta upaya penyelesaian kredit macet terhadap gugatan dan perlawanan dalam pelaksanaan eksekusi ditempuh melalui proses beracara di pegadilan dan diluar pengadilan. Kata Kunci        :       Perlindungan Hukum, Kredit Macet, dan Hak Tanggungan                    ABSTRACTInstallation of Insurance Rights to the debtor's guarantee in the form of land, is expected to provide protection to the creditor, if at any time the debtor has an injury to the pledge. But the fact is often the resistance or lawsuit of the debtor or the owner of the guarantee to impede the execution, as well as bad debts that occurred at PT. Bank Mega, Tbk, based on these conditions solve the problem of how the legal protection and how the settlement of bad loans if there is a lawsuit or resistance in the execution of mortgages. The type of research using normative legal research, the research approach consists of the approach of legislation and cases. And analytical technique used is descriptive analytical technique. The result of the research of settlement of bad credit banking can be pursued through rescue and settlement of bad debts, the form of legal protection provided by the law of mortgage and legal protection based on contractual, and effort of settlement of bad credit against lawsuit and resistance in executing execution pursued through process of law in court And outside the court. Keywords       : Legal Protection, Bad Debts, and Deposit Rights  
KEDUDUKAN PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA SEBAGAI AGEN TUNGGAL PEMASARAN PRODUK PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII DITINJAU DARI HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT NPM. A2021141075, MUHAMMAD LARRY IZMI
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This thesis discusses the position of one of the affiliated companies of PT Perkebunan Nusantara XIII as one of the State-Owned Enterprises in terms of Anti-Monopoly Law and Unfair Business Competition. As a form of procurement of goods and services, the direct appointment of affiliated companies has the potential for violations of the principles of fair business competition if they do not comply with the applicable rules. The form of violation that can occur as a result of the direct appointment is the occurrence of conspiracy or discrimination against other business actors that can result in the closing of opportunities for other business actors to participate in the business competition. As a BUMN, PT Perkebunan Nusantara XIII is a business entity whose capital is derived from the separated state assets. This has resulted in PT Perkebunan Nusantara XIII being subject to the rules that become guidelines in conducting its business activities, including in the case of procurement of goods and services as well as possible cooperation carried out by direct appointment through these rules SOE Synergy. This rule raises various interpretations of PT Perkebunan Nusantara XIII as a business actor. In the discussion, the study of the position of PT Kharisma Marketing Bersama Nusantara as a marketing agent was carried out from both sides of the regulation both from the Anti-Monopoly Law and SOE Synergy. This thesis research was conducted using normative and sociological legal research methods. Furthermore, even though it is contrary to the Anti-Monopoly Law and Unfair Business Competition, SOE Synergy fulfills the provisions referred to in Law Number 5 Year 1999. However, there needs to be an improvement in the clause of the Marketing Agency Agreement of PT Perkebunan Nusantara XIII with PT Kharisma Marketing Bersama Nusantara so that the position of the agent in accordance with the intended exception in Law Number 5 of 1999. Keywords : Direct Appointment, Agent, State-Owned Enterprises  ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai kedudukan salah satu perusahaan terafiliasi PT Perkebunan Nusantara XIII selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara ditinjau dari Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung perusahaan terafiliasi memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut dalam kompetisi usaha. Selaku BUMN, PT Perkebunan Nusantara XIII adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan PT Perkebunan Nusantara XIII tunduk dalam aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa maupun kerja sama yang memungkinkan dilakukan secara penunjukan langsung melalui aturan tersebut Sinergi BUMN. Aturan ini menimbulkan berbagai interpretasi terhadap PT Perkebunan Nusantara XIII sebagai pelaku usaha. Pada pembahasan, kajian mengenai kedudukan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara sebagai agen pemasaran dilakukan dari kedua sisi aturan baik dari Hukum Anti Monopoli maupun Sinergi BUMN. Penelitian tesis ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Selanjutnya walaupun bertentangan dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sinergi BUMN memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, perlu adanya perbaikan klausul dari Perjanjian Keagenan Pemasaran PT Perkebunan Nusantara XIII dengan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara sehingga kedudukan agen sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pengecualian pada UU Nomor 5 Tahun 1999. Kata Kunci : Penunjukan Langsung, Agen, BUMN
OPTIMALISASI PERAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH STUDI PADA LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA ISKANDAR, S.H. A.21212054, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian tesis ini mengangkat masalah Optimalisasi Peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya).Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis dan Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peran BK-DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD, yaitu bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD KKR periode Tahun 2009-2014 tidak diproses oleh Badan Kehormatan tetapi hanya diberikan teguran secara lisan, tingginya tingkat toleransi sesama anggota DPRD KKR dan adanya kepentingan politik merupakan beberapa faktor tidak optimalnya badan kehormatan, dan tidak adanya pedoman mengenai tata beracara badan kehormatan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya Peran Badan Kehormatan DPRD dalam meningkatkan kinerja Anggota DPRD.Upaya yang harus dilakukan BK-DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam mengoptimalkan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD, yaitu dengan meningkatkan kualitas anggota Badan Kehormatan, penguatan persyaratan untuk menjadi anggota BK atau mencari figur yang memiliki etika yang baik dan disiplin tinggi, mengikuti Diklat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BK DPRD, dan memaksimalkan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, untuk meningkatkan fungsi BK DPRD terutama dalam meningkatkan kinerja Anggota DPRD.Rekomendasi yang diusulkan yaitu dalam mengisi keanggotaan Badan Kehormatan DPRD KKR harus dari anggota yang memiliki integritas dan yang2menjunjungi tinggi etika profesi. Fraksi dalam mengusulkan calon anggota Badan Kehormatan harus selektif dan melihat kinerja selama menjadi anggota DPRD; dan Anggota Badan Kehormatan DPRD harus tegas menerapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, dan menyelesaikan semua pelanggaran etik dengan berpedoman pada Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.ABSTRACTThis thesis research raised the issue Optimizing the Role of the Honorary Board of the Regional Representatives Council Member In Improving Performance Regional Representatives Council (Studies in Institutions Legislative Council Kubu Raya).This study uses juridical and sociological research. The result showed that the factors that influence has not been optimal role of BK-Kubu Raya Regency in performing the duties and authority to improve the performance of members of Parliament, namely that the violations committed by members of parliament KKR year period 2009-2014 are not processed by the Ethics Council but only given a reprimand orally, the high level of tolerance among legislators KKR and their political interests are factors not optimal weight honor, and the absence of guidelines on the procedure for the hearing by the respected also be a factor that affects not optimal role of the honorary Council in improving the performance of members of parliament.Efforts should be made BK-Parliament Kubu Raya in optimizing its duties and powers to improve the performance of members of parliament, namely by improving the quality of the members of the Honorary Board, strengthening the requirements to become a member of BK or find a figure that has good ethics and discipline, following training which related to the duties and functions of BK parliament and Council Regulation maximize No. 2 of 2015 on Procedures Proceedings Honorary Board, to improve the functioning of parliament BK especially in improving the performance of Members of parliament.The proposed recommendation is to fill the Honorary Membership of BK-Parliament Kubu Raya of members who have high integrity and professional ethics menjunjungi. Faction in proposing candidates for Honorary Board members should be selective and look at the performance for a member of Parliament; and Honorary Board Member of Parliament should firmly apply the sanctions against violations of the code of conduct, and resolve all violations of ethics based on the Council Regulation on Procedures Proceedings Honorary Board.
PENYELESAIAN PELUNASAN PINJAMAN ANGGOTA YANG BERSTATUS PDH/ PTDH/ DPO/ PENSIUN DINI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM KAITANNYA DENGAN UPAYA PENINGKATAN PENGHASILAN KOPERASI (Studi Kasus Pada primer Koperasi Polda Kalbar) HAIRUL ANWAR, S.H NPM A.2021151045, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This thesis research is conducted to find about a loan agreement at Primkop of Polda Kalbar and also conducted to find about efforts of Primkop’s member settlement which has been declared dismissed, death or early retired. The method used in this research is analysis descriptive by looking at how Primkop Polda Kalbar regulate and implement the loan to their member.  As for the results obtained from the research is that : 1) the loan agreement has been implemented as the terms and conditions applicable to all members of the Indonesian National Police (INP) and Civil Servants whose the membership rules are regulated in the law and government regulations; 2) A savings and loan unit is a business unit run by Primkop Polda Kalbar which is the largest contributor of Primkop income. So, the income of the Primkop will decrease if there is a lot of bad loans or unpaid loans due to dismissal (with respect or without), death and retired early ;  3) the Primkop has made several efforts to overcome the existence of bad loans include : a) apply the principle of 5C analisys to all loan application made to Primkop. 5c’s principles of analysis are character, capacity, capital, economic conditions and collateral of the prospective members/applicants; 4) the efforts that should be done by Primkop Polda Kalbar especially against members who has been dismissed (not with respect) is to give amnesty (as proposed in the RAT), if still possible to be seized collateral. Keywords : Loan agreement, Primkop, cooperation, 5C principles         Abstrak  Penelitian dalam tesis ini dilakukan untuk mengetahui perjanjian pinjaman pada Primkop Polda Kalbar dan juga dilakukan untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap pinjaman anggota Primkop yang telah dinyatakan diberhentikan (dengan hormat atau tidak), meninggal dunia atau pensiun dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan melihat bagaimana Primkop Polda Kalbar mengatur dan menerapkan pinjaman kepada anggotanya.   Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa: 1) perjanjian pinjaman telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk semua anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri yang peraturan keanggotaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah; 2) Unit simpan pinjam adalah unit usaha yang dikelola oleh Primkop Polda Kalbar yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan Primkop. Sehingga, pendapatan Primkop akan turun apabila terdapat banyak kredit macet atau pinjaman yang belum dibayar karena pemecatan (dengan hormat atau tidak), meninggal dunia dan pensiun dini;   3) Untuk mengatasi hal ini Primkop telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi adanya kredit macet antara lain: a) menerapkan prinsip analisis 5C terhadap semua permohonan pinjaman kepada Primkop. Prinsip analisis 5c memuat tentang  karakter (character), kapasitas (capacity), modal (capital), kondisi ekonomi (condition of economic) dan jaminan (collateral) calon anggota / pemohon; 4) Upaya yang seharusnya  dilakukan oleh Primkop Polda Kalbar terutama terhadap anggota yang telah diberhentikan (tidak dengan hormat) adalah dengan mengoptimalkan penerapan analisis 5C, menambah ketentuan dalam kepesertaan yang ditanggung Asuransi Jiwa, mengintensifkan  mediasi, melakukan penjadwalan kembali, mengubah persyaratan kredit, melakukan sita jaminan dan mempersyaratkan jaminan fidusia. .
JURNAL NESTOR - 2015 - 2 Tim Nestor, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 9, No 2 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 2
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1650.148 KB)

Abstract

AbstrakDalam suatu negara hukum, kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk selalu berdasar atas hukum. Namun tak dalam semua keadaan dan kenyataan pemerintahan, hukum dapat efektif mewadahi dinamika tindakan pemerintahan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ketika suasana ini terjadi, etika pemerintahan menjadi tumpuan utama bagi upaya menciptakan suatu tatanan atau keteraturan dalam kehidupan bersama. Itulah makna penting dari etika pemerintahan.Kata Kunci : Etika PemerintahanAbstractIn a state of law, policy and practice of governance required to always based on law. But not in all circumstances and the reality of government, the law can effectively accommodate the dynamics of government action in creating a better community life over time. When this happens atmosphere, ethical governance become the main focus for the effort to create an order or regularity in life together. That is the significance of ethical governance.Keywords: Government Ethics
KEDUDUKAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) DITINJAU DARI SISTEM PENGAWASAN (KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN TP4D DAN BPKP DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BANGGA ANDIKA HUTABARAT, SH. NPM. A2021151040, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Kedudukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) ditinjau dari sistem pengawasan (Kajian Terhadap Kewenangan TP4D dan BPKP Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kedudukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam sistem pengawasan dan batas kewenangan antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan daerah, serta hubungan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan daerah. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa kedudukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam sistem pengawasan adalah sebagai lembaga independen untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan daerah. Namun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tetap berkoordinasi dengan lembaga pengawasan negara lainnya. Batas kewenangan dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat jelas, di mana Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) memiliki kewenangan hanya sebatas melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan melakukan penerangan serta penyuluhan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk tugas pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan daerah, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tetap harus melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan daerah. Kewenangan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan daerah, maka kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan yang diperoleh dari pendelegasian oleh Presiden. Hubungan antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan daerah bersifat koordinasi. 2 ABSTRACT This thesis discusses the Position of Guard, Government and Regional Development (TP4D) Team from the supervision system (Study on the Authority of TP4D and BPKP in the Implementation of Regional Development Supervisory Function In addition it also has the purpose of expressing and analyzing the position of the Guard, Safety Team Government and Regional Development (TP4D) within the supervision and authority system between the Guard, Government and Regional Development Team (TP4D) with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in the implementation of the regional development supervisory function, as well as the relations of the Guard, Security and Development Team (TP4D) with the Financial and Development Supervisory Board (BPKP) in the implementation of regional development supervision function Through literature study using normative juridical approach, it is concluded that the position of the Guard, Government and Regional Development Team (TP4D) Stem supervision is as an independent institution to carry out the monitoring function of regional development. However, in carrying out its duties and authorities, the Guard, Security and Government (TP4D) Team remains in coordination with other state oversight bodies. The limits of authority of the Guard, Government and Regional Development Team (TP4D) and the Financial and Development Supervisory Board (BPKP) are very clear, where the Guard, Government and Regional Development Team (TP4D) has the authority to only supervise and secure the running of the government and Development through preventive efforts and enlightening and legal counseling in every stage of the development program from start to finish. As for the task of supervising, monitoring and evaluating the implementation of work and regional development programs, the Guard, Government and Regional Development Team (TP4D) should continue to coordinate with BPKP, so that there will be no overlapping of authority in performing the functions Supervision of regional development. The authority of the Guard, Government and Regional Development Team (TP4D) and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in the implementation of the regional development supervisory function, the two institutions have the same authority obtained from the delegation by the President. The relationship between the Guard, Government and Regional Development Team (TP4D) with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in the implementation of the regional development supervision function is coordinated.
KOORDINASI TAHAP PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2018 NPM. A2021161095, DEDI AGUSTONO, S.I.K
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Koordinasi Tahap Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini berupa 1. Bagaimana kesiapan administratif, sarana prasarana dan anggaran Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, 2. Apakah koordinasi tahap pengamanan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2018 sudah dilaksanakan secara intensif dengan pihak Kepolisian Resort Mempawah dan Instansi Terkait dalam rangka mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, 3. Apa upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan pelaksanaan Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa 2.       Dari kurangnya koordinasi Instansi-Instansi terkait sehingga pencegahan dini terlambat lebih banyak informasi awal pada tataran dinamika politik  yang sebenarnya dapat mengarah pada konflik penanganan, karena berbeda antara dinamika politik pada setiap tahapan pemilukada yang satu dengan yang lain dan lebih bergantung kepada kemauan KPUD Kab. Mempawah tanpa koordinasi dan atau melibatkan Polres  Mempawah. Anggota KPUD belum optimal melakukan koordinasi dengan Polres Mempawah dengan, dan bila ada koordinasi lebih bersifat ?mendadak? karena komunikasi masih belum optimal dan faktor jarak serta  kondisi geografis wilayah yang akan dicegah tangkal sejak awal. Kata Kunci : Koordinasi, Pengamanan, Pilkada AbstractThis thesis discusses the Coordination of the Security Phase of the Mempawah Regency Regional Head Election in 2018. The problem in this research is 1. How is the administrative readiness, infrastructure and budget of the Mempawah Regency to carry out the 2018 Regional Head elections, 2. What is the coordination stage of election security The Regional Head of Mempawah Regency in 2018 has been carried out intensively with the Mempawah Resort Police and Related Agencies in order to create a conducive condition of public security and order. 3. What juridical and technical efforts need to be done to improve the readiness for the implementation of the research method used in the thesis writing this is using normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it can be concluded that 2. From the lack of coordination of related institutions so that early prevention delays more preliminary information at the level of political dynamics that can actually lead to conflict handling, because it is different between the political dynamics at each stage of the post-conflict local election other and more dependent on the willingness of the District Election Commission. Mempawah without coordination and or involving the Mempawah District Police. KPUD members have not optimally coordinated with the Mempawah District Police with, and if there is coordination more "sudden" because the communication is still not optimal and the distance factor and geographical conditions of the area that will be prevented from blocking from the start. Keywords: Coordination, Security, Election

Page 8 of 54 | Total Record : 535

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2009 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 9, No 2 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 2 Vol 8, No 1 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 1 Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 8, No 1 (2012): Jurnal Nestor - 2012 - 1 Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 2 Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 1 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 2 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 1 More Issue