Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PT. WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY YANG MEMPERKEJAKAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP PEMBAYARAN DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN KERJA (DPKK) TYAN MIRANI, SH NIM. A.2021131007, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKIndonesia merupakan Negara berkembang dengan segala bentuk pembangunan di berbagai bidang, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat termasuk diantaranya membangun sektor ketenagakerjaan. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia. PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery merupakan perusahaan gabungan antara perusahaan lokal dan perusahaan asal Cina (Tiongkok) yang berdiri pada tahun 2013, di Dusun Sungai Tengar Desa Mekar Utama Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Perusahaan yang berada di ketapang ini mempekerjakan banyak tenaga kerja asing yang kebanyakan didatangkan dari Negara Cina (Tiongkok). Dalam prakteknya PT Well Harvest Winning Refinery Alumina tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah yakni Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni pemberi kerja yang wajib membayar dana kompensasi (DPKK) terhadap TKA yang dipekerjakannya digunakan untuk membiayai pelatihan-pelatihan yang diadakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi Tenaga Kerja Indonesia. Dengan tujuan agar penggunaan Tenaga Kerja Asing bisa di batasi atau di kurangi, dan harus lebih mengutamakan Tenaga Kerja Indonesia, serta tidak menggunakan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA untuk alih teknologi dan alih kemampuan. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian Empiris dan menggunakan analisis kualitatif. Obyek dalam Penelitian ini adalah Kewajiban PT Well Harvest Winning Alumina Refinery yang tidak membayarkan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Kerja.Dari Penelitian ini diperoleh hasil mengenai Kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan sebagai pihak pemberi kerja tetapi tidak dibayarkan dan membuat status tenaga kerja asing yang di pekerjakan di perusahaannya menjadi ilegal merupakan suatu bentuk pelanggaran. Tenaga kerja asing yang bekerja pada PT WHW ini di awasi oleh kantor Imigrasi Pontianak bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Tindakan hukum yang seharusnya dilakukan adalah memberikan sanksi hukum yakni (1) Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikenai sanksi administratif; (2) Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Pemberi Kerja, DPKKABSTRACTIndonesia is a developing country with all forms of development in various fields, aiming to build the welfare of the people including the employment sector. The purpose of use of foreign labor is to meet the needs of a highly skilled workforce and professionals on specific areas that can not be occupied by Indonesian workers. PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery is a joint venture between local companies and companies from China (China) which was established in 2013, at the Sungai Dusun Tengar Mekar Village Main Kendawangan Ketapang in West Kalimantan. Companies that are in the ketapan employs many foreign workers who mostly come from the State China (China). In practice PT Well Harvest Winning Refinery Alumina did not carry out its obligations as the provisions that have been made by the government, namely Article 47 paragraph 1 and Article 45 of Law No. 13 of 2003 on Labour that the employer is obliged to pay compensation fund (DPKK) against foreign workers it employs used to finance trainings held the Department of Manpower and Transmigration for Indonesian Workers. With the aim that the use of foreign workers can limit or less, and must prioritize the Indonesian Labor, as well as not using labor Indonesia as a companion TKA for the transfer of technology and transfer capabilities. The method the researchers use in legal research is Empirical research methods and qualitative analysis. Object in this research is the obligation of PT Well Harvest Winning Alumina Refinery who did not pay the Fund and Vocational Skills Development. This research results obtained from the obligation to be paid by the company as an employer but not paid and make the status of foreign workers hired at his company became illegal is a denial. Foreign workers who worked at PT WHW is supervised by the Pontianak Immigration Office in collaboration with the Department of Manpower and Transmigration of West Kalimantan Province. Legal action is supposed to do is to give legal sanction: (1) Article 78 of Law No. 6 of 2011 on Immigration subject to administrative sanctions; (2) Article 185 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower penalized imprisonment of a minimum of 1 (one) year and a maximum of four (4) years and / or a fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) and at most Rp 400,000,000.00 (four hundred million). Keywords: Foreign Workers, Employers, DPKK

KONSEP PENANGGULANGAN TERPIDANA BURONAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP TERPIDANA YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP) WIRDENIS HERMAN, S.I.K. NPM.A21212086, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Konsep Penanggulangan Terpidana Buronan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Terpidana yang memperoleh kekuatan hukum Tetap).. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Perbuatan Pidana Dalam Perkara Pidana Di Bidang Pelaksanaan Konsep Penanggulangan Terpidana Buronan Dalam Tindak Pidana Korupsi, Sebelum dilakukannya pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa, suatu perkara harus menjalani proses dalam penanganan perkara pidana. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan yang berakhir dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat melaksanakan putusan tersebut. Proses eksekusi dalam kasus korupsi terkesan lambat, hal ini juga yang membuat kejaksaan harus berusaha keras dalam menjalankan kewajibannya, karena sebagian pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kebebasan, banyak hal yang dilakukan oleh para terdakwa korupsi untuk lepas dari jeratan hukum. Salah satunya dengan lari (Kabur). Upaya jaksa dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu upaya yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh jaksa dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Sedangkan upaya represif yaitu tindakan yang dilakukan jaksa ketika mengalami kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Upaya preventif dan upaya represif jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan, Dalam hal terpidana melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, jaksa melakukan upaya yaitu dengan menerbitkan terpidana sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Penanggulangan Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi yang akan Datang, Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan. yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Polri, KPK, dan Kejagung meneken Memorandum of Understanding (MoU) dalam penanganan perkara korupsi. MoU tersebut merupakan pembaruan dari MoU sebelumnya dan dianggap sebagai bentuk penyempurnaan. Kata Kunci : Penanggulangan, Buronan, Korupsi ABSTRACTThis thesis discusses the Concept of Combating Prisoners of Fugitive in Criminal Acts of Corruption (Studies of Convicted Persons obtaining permanent legal power). The approach method used in this research is a normative juridical approach. From the results of this thesis research, it is found that Criminal Acts in Criminal Cases in the Implementation of the Concept of Counter-Terrorism Fugitive in Corruption, Before the implementation of the court's decision by the Prosecutor, a case must undergo the process of handling criminal cases. Starting from investigation, investigation, detention, prosecution to examination in the Court which ends with a decision of permanent legal force. After a decision of permanent legal force, the prosecutor can carry out the decision. The process of execution in the case of corruption seems slow, it also makes the prosecutor should strive in carrying out its obligations, because some of the perpetrators of corruption have freedom, many things done by corruption defendants to escape from the law. One of them by running (Run). The prosecutor's efforts in facing obstacles in implementing the court's decision on convicted persons who were not previously detained were divided into two forms, namely preventive and repressive efforts. Preventive efforts are prevention efforts undertaken by prosecutors in the face of obstacles in carrying out court decisions against convicted persons who were not previously detained. While the repressive effort is the actions of the prosecutor when experiencing obstacles in carrying out the judgment of the convict who was not previously arrested. Preventive measures and repressive efforts of prosecutors in carrying out court decisions on convicted persons who were not previously detained, In the event that the convicted person escaped and was not known to exist, the prosecutor made an effort to publish the convicted person as the Search List of People (DPO). Countermeasures of Criminal Incoming Corruption, In essence, criminal law reform should be pursued by a policy-oriented approach and a value-oriented approach as it is only a part of a policy or policy (ie, part of the politics of law / law enforcement, criminal law politics, criminal politics, and social politics). The policy approach and the value approach to a number of immoral acts are done by adopting acts. which is inappropriate / despicable in society and derived from religious teachings with penal sanctions. Polri, KPK, and AGO signed a Memorandum of Understanding (MoU) in the handling of corruption cases. The MoU is an update of the previous MoU and is considered a form of refinement. Keywords: Countermeasures, Fugitives, Corruption

UPAYA DITRESNARKOBA POLDA KALBAR DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DARI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LAPAS KLAS IIA PONTIANAK) NIM. A2021161025, KRISTIANA WARDANI MARBUN, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas upaya Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalbar dalam penanggulangan peredaran narkotika dari dalam LAPAS Klas IIA Pontianak. Secara aktual, peredaran narkotika telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Upaya pemberantasan narkotika pun sampai saat ini masih gencar dilakukan, berbagai cara dilakukan seperti penangkapan bandar, pengedar, bahkan pemakai setiap harinya pun semakin bertambah, hampir setiap hari di media baik cetak maupun online memberitakan tentang tertangkapnya bandar maupun pengedar narkotika. Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa setiap harinya juga terdapat para narapidana narkotika yang masuk ke dalam LAPAS untuk dilakukan pembinaan. Akan tetapi, masuknya para narapidana narkotika ini tidak serta merta menyelesaikan urusan memberantas narkotika menjadi selesai atau tuntas, nyatanya para narapidana narkotika di dalam LAPAS masih bisa mengembangkan dan mengendalikan usahanya dalam mengedarkan barang haram tersebut tidak hanya di lingkungan LAPAS, namun hingga di luar LAPAS. Peredaran narkotika dari dalam LAPAS juga terjadi di LAPAS Klas IIA Pontianak. Sebab-sebab peredaran narkotika masih dapat dilakukan oleh narapidana dari dalam LAPAS Klas IIA Pontianak, antara lain kelebihan kapasitas (over capacity) di LAPAS, kurangnya petugas LAPAS, masuknya alat komunikasi (HP dan Android) di dalam LAPAS, dan adanya kekuatan finansial (uang) para bandar narkotika di dalam LAPAS. Faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran narkotika yang masih dapat dilakukan oleh narapidana dari dalam LAPAS Klas IIA Pontianak, antara lain adanya kebocoran informasi yaitu tidak terjaganya kerahasiaan informasi akan dilakukannya pelaksanaan razia dan pengungkapan peredaran narkotika di LAPAS. Kemudian adanya keterlibatan oknum petugas LAPAS dengan narapidana yang bertindak sebagai bandar narkotika di dalam LAPAS dan adanya Prosedur Tetap (Protap) LAPAS yang menyatakan bahwa penyidik, dalam hal ini penyidik Kepolisian maupun BNN dapat melakukan penyidikan terhadap narapidana di dalam maupun di luar LAPAS dengan terlebih dahulu mengikuti Protap sebagaimana berlaku di LAPAS. Hal ini antara lain dengan menunjukkan surat perintah penyidikan dan untuk selanjutnya dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui izin Kepala LAPAS, bahkan izin tertulis Dirjen Pemasyarakatan dalam hal narapidana dibawa ke luar LAPAS, di luar kepentingan penyerahan berkas perkara, rekontruksi, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Di samping itu, karena keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, seperti dalam pengungkapan tindak pidana narkotika termasuk di LAPAS, ketiadaan alat penyadapan untuk mengungkap tindak pidana narkotika di dalam LAPAS dan ketiadaan alat pendeteksi narkotika yang dapat digunakan bagi pengunjung maupun narapidana di LAPAS Klas IIA Pontianak. Upaya Ditresnarkoba Polda Kalbar dalam penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dapat dilakukan dengan penggunaan sarana non penal dan sarana penal. Adapun upaya non penal yang dapat dilakukan meliputi: memberikan penyuluhan kepada narapidana, melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung LAPAS, melakukan tes narkoba terhadap narapidana, dan melakukan pembinaan terhadap petugas LAPAS (sipir) agar mereka tidak ikut terlibat dalam peredaran narkotika di dalam LAPAS.Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Peredaran, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan. ABSTRACTThis thesis discusses the efforts of the Drug Investigation Directorate Police Regional West Kalimantan in the prevention of narcotics circulation from the Penitentiary Class IIA Pontianak. Actually, the circulation of narcotics has reached a very alarming level. Efforts to eradicate narcotics are still intensively carried out, various methods have been carried out such as the capture of dealers, dealers, and even more users every day, almost every day in both print and online media reporting on the capture of drug dealers and dealers. This of course indicates that every day there are also narcotics prisoners who enter the Penitentiary for guidance. However, the inclusion of narcotics prisoners does not necessarily solve the problem of eradicating narcotics to completion or solution, in fact the narcotics circulation in Penitentiary can still develop and control their business in distributing illicit goods not only in the Penitentiary environment, but also outside the Penitentiary. Circulation of narcotics from within Penitentiary also occurs in Penitentiary Class IIA Pontianak. The reasons for narcotics circulation can still be carried out by prisoners from Penitentiary Class IIA Pontianak, including over capacity in Penitentiary, lack of Penitentiary officers, entry of communication devices (HP and Android) in Penitentiary, and financial strength (money) narcotics dealers in Penitentiary. The inhibiting factors in dealing with drug trafficking that can still be carried out by inmates from Penitentiary Class IIA Pontianak include information leakage, namely the lack of confidentiality of information that will carry out raids and disclosure of narcotics circulation in Penitentiary. Then there was the involvement of Penitentiary officers with inmates acting as narcotics dealers in Penitentiary and the existence of Penitentiary Standard Procedures which stated that investigators, in this case the Police investigators and BNN could conduct investigations on prisoners inside and outside the Penitentiary with first follow Standard Procedures as applicable in Penitentiary. This includes showing the investigation warrant and subsequently being carried out in advance through the Head of Penitentiary permit, even the written permission of the Director General of Penitentiary in the case of prisoners being taken outside the Penitentiary, outside the interests of submitting case files, reconstruction, and hearing court hearings. In addition, due to budget constraints and facilities, such as disclosure of narcotics crimes including in Penitentiary, the absence of tapping tools to uncover narcotics crimes in Penitentiary and the absence of narcotics detection devices that can be used for visitors and prisoners in Penitentiary Class IIA Pontianak. The Drug Investigation Directorate Police Regional West Kalimantan efforts in overcoming narcotics circulation carried out by prisoners from the Penitentiary Class IIA Pontianak can be done by using non-reasoning facilities and means of reasoning. The non-reasoning efforts that can be carried out include: providing counseling to prisoners, conducting inspection of Penitentiary visitors, conducting drug tests against prisoners, and providing guidance to Penitentiary officers (guards) so that they do not get involved in narcotics circulation in Penitentiary.Keywords: Prevention Efforts, Circulation, Narcotics, Penitentiary.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN DI PELABUHAN LAUT DWIKORA PONTIANAK drg. FAISYAL NOER. A.21211077, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.924 KB)

ABSTRAKDengan makin meningkatnya mobilitas manusia, atau barang yang dapat menjadi media pembawa hama dan penyakit pada hewan dan tumbuhan serta masih terbatas melakukan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum, maka peluang penyebaran hama dan penyakit cukup besar. Hal tersebut akan sangat membahayakan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekonomi nasional. Upaya mencegah masuknya kedalam wilayah negara Republik Indonesia hama dan penyakit yang memiliki potensi merusak tersebut dilakukan melalui karantina. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuha, Karantina adalah tempat pengasingan dari atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum pasal 31 Undang-Undang No.16 Tahun 1992 di Pelabuhan Dwikora Pontianak belum dapat dilaksanakan sebagaimana mana mestinya hal ini disebabkan beberapa faktor. Dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriftif analisis serta dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Diharapkan dengan penelitian penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dapat efektif.Kata Kunci : karantina, penegakan hukum, efektif.3ABSTRACTWith the increasing mobility of people, or items that can be a carrier of pests and diseases in animals and plants, and limited oversight, security and law enforcement, then the chances of the spread of pests and diseases is quite large. It would be very harmful to the preservation of natural resources and the national economy. Efforts to prevent the entry into the territory of the Republic of Indonesia of pests and diseases that have the potential damage done through quarantine. In Act 16 of 1992 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine is a retreat from or acts as an effort to prevent the entry and spread of pests and diseases from abroad and from one area to another within the country or the release of the the territory of the Republic of Indonesia. Law enforcement Article 31 of Law 16 of 1992 at the Port of Pontianak Dwikora which can not be implemented as it should be this is due to several factors. Where this study using sociological juridical approach to the specification of descriptive analysis and analyzed using qualitative methods. Expected to study law enforcement in dealing with criminal offenses in the field of quarantine of animals, fish and plants can be effective.Keywords: quarantine, enforcement, effective.

PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (STUDI DI KOTA PONTIANAK) GRACE KELLY SIHOMBING, SH NPM.A2021151029, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Lembaga Managemen Kolektif (LMK) merupakan solusi dari UndangUndang Hak Cipta 2014 terhadap pencipta yang mengalami kendala dalam pengurusan/pengelolaan hak ekonomi yang diterima pencipta dari komersialisasi ciptaannya. LMK Nasional membentuk sebuah lembaga Koordinator Pelaksanaan Penarikan dan Pendistribusian Royalti yaitu KP3R bertugas menarik, menghimpun dan memberikan royalti kepada yang mempunyai hak. KP3R melaksanakan beberapa hal mengenai tugas LMK.Dimana Peran dan fungsi KP3R dalam mengelola lisensi Hak Cipta dan Hak Terkait untuk penggunaan lagu/karya rekaman musik untuk keperluan komersial merupakan aliansi dari LMK yang telah mendapatkan izin operasional yang mana seharusnya peran dan fungsi tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Hak Cipta dilaksanakan oleh LMK. Sehingga timbul permasalahan terkait pelaksanaan peran lembaga tersebut terkait pemungutan royalti. Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yaitu terkait proses pengumpulan serta pendistribusian royalti oleh LMK. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data primer diperoleh langsung dari observasi dilapangan melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian pengelola rumah bernyanyi banyak yang tidak mengetahui LMK. Sehingga banyak rumah bernyanyi yang tidak berkerjasama dengan LMK. Dalam penelitian para pihak rumah bernyanyi lebih mengenal lembaga YKCI, WAMI, RAI dibanding KP3R (WAMI). Yang mana KP3R merupakan pelaksana pemungutan royalti yang diamanatkan oleh LMKN. Kepastian aturan hukum mengenai LMK dan KP3R menimbulkan dualisme badan hukum yang berwenang melakukan penarikan royalti. Dalam melakukan penarikan royalti KP3R menetapkan nilai tarif tinggi tanpa melakukan penggolongan daerah sehingga menimbulkan keberatan bagi rumah bernyanyi. Alasan tersebut mengakibatkan rumah bernyanyi( tempat karaoke) belum bekerjasama dengan LMK. Untuk itu diperlukan sosialisasi terkait LMK dan KP3R serta peninjauan kembali mengenai tarif yang ditetapkan KP3R, agar pelaksanaan peran dalam pemungutan dan pendistribusian royalti bagi beberapa rumah bernyanyi dapat efektif dan nyata. 2 Abstract The Collective Management Institution (LMK) is the solution of the Copyright Act 2014 against the creators who are experiencing difficulties in managing / managing the economic rights that the creator receives from the commercialization of his creations. National LMK established an agency Coordinator of the Drawing and Distribution Implementation of Royalties, namely KP3R duty to collect, collect and give royalties to those who have rights. KP3R performs several matters concerning LMK's duties. Where KP3R's role and function in managing the Copyright and Related Rights license for the use of music recording songs / works for commercial purposes is an alliance of LMK which has obtained operational permit which should be the role and function based on the Law mandate -The Copyright Act is implemented by LMK. So that problems arise related to the implementation of the role of the institution related to the collection of royalties. Type of research conducted in this research is applied-normative legal research, namely legal research on the enforcement or implementation of normative law provisions in action on every legal event that is related to the process of collecting and distributing royalties by LMK. Type of research used in this research is descriptive. Primary data obtained directly from field observation through interview and secondary data through literature study. Based on the results of research many home singing managers who do not know LMK. So many singing houses do not cooperate with LMK. In research the home parties sing more familiar with YKCI institutions, WAMI, RAI than KP3R (WAMI). Which KP3R is the executor of royalty collection mandated by LMKN. The legal certainty regarding LMK and KP3R raises the dualism of legal entities authorized to withdraw royalties. In order to withdraw the royalty KP3R set the high tariff rate without doing the classification of the area so that raises objections for the house to sing. The reason is that the house singing (karaoke place) has not cooperated with LMK. Therefore, socialization related to LMK and KP3R as well as a review of tariffs established by KP3R is required, so that the implementation of roles in the collection and distribution of royalties for some singing houses can be effective and tangible.

KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK PADA KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 806/PID.SUS/2016/PN.PTK DAN PUTUSAN NOMOR1211/PID.SUS/ 2016/PN.PTK.) NPM. A2021161034, JULFARIDA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Keadilan restoratif (restorative justice) adalah pemulihan bagi korban dan masyarakat oleh terdakwa sebagai pemenuhan kewajibannya karena menyadari akan perbuatannya yang salah. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Pontianak terhadap kasus persetubuhan terhadap anak, ada ketidakpuasan atas putusan Hakim karena tidak mengakomodir keadilan restoratif padahal kasusnya memenuhi syarat untuk diterapkan keadilan restoratif. Sesuai hasil penelitian ada putusan hakim yang menerapkan keadilan restoratif seperti dalam kasus Chin Po Khiong alias Afat Anak Sin Cheng On namun ada juga yang yang tidak menerapkan keadilan restoratif seperti dalam kasus Triadi alias Ade Bin Safarudin. Direkomendasikan pengaturan konsep keadilan restoratif dalam Putusan Hakim sebagai perluasan makna alasan pemaaf sebagai dasar penghapus pidana. Sebagai alasan Penghapus Pidana, terdakwa Triadi alias Ade Bin Safarudin tersebut seharusnya dilepaskan dari tuntutan hukum sama dengan terdakwa Chin Po Khiong alias Afat Anak Sin Cheng On. Kata kunci: Keadilan Restoratif, Putusan Hakim, Persetubuhan Terhadap Anak. ABSTRACT Restorative Justice is restoration for victims and society by the defendants as fulfilling their obligations because they are aware of their wrong actions. In practice, at the Pontianak District Court especially in cases of sexual intercourse with children, there was dissatisfaction with the Judge?s decision because it did not accommodate restorative justice when the case is eligible for the application of restorative justice system. According to the results of research, there was a judge?s decision to apply restorative justice as in the case of Chin Po Khiong a.k.a Afat son of Sin Cheng On, but there were also those who did not apply restorative justice as in the case of Triadi a.k.a Ade Bin Safarudin. It is recommended the concept of restorative justice should be regulated in the Judge?s Decision as an extension of the definition of forgiving reasons as the basis of criminal waiver. As the reason for the criminal waiver, the defendant Triadi a.k.a Ade Bin Safarudin should be released from the same lawsuit with defendant Chin Po Khiong a.k.a Afat son of Sin Cheng On. Keywords: restorative justice, Judge?s decision, Child Sexual Abuse.

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI LUAR PENGADILAN (NON-LIGITASI ) MELALUI MEDIASI TERHADAP SYAHNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA (OVER LIVE) (STUDY DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KAB. KUBU RAYA) ZULPIAN KARNO,SH. A.2021141048, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPermasalahan tanah saat ini menjadi isu yang sudah menjadi skala prioritas untuk diselesaikan, ketidakmampuan lembaga peradilan untuk menyelesaikan berbagai sengketa bidang pertanahan, membuat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang. Oleh sebab itu diperlukan bentuk lain (sebuah alternatif), untuk mengatasi berbagai sengketa pertahanan di bumi ini. Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan bagian wilayah dari sebuah Kabupaten pemekaran mengalami berbagai persoalan khususnya dibidang pertanahan, Ketidak mampuan lembaga Kantor pertanahan Kabupaten, untuk mengatasi dengan segera persoalan tersebut menambah persoalan menjadi semakin sulit. Permasalahan bidang pertanahan di wilayah Kabupaten Kubu Raya, dipengaruhi berbagai paktor, karena wilayah ini satu-satunya wilayah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan, pusat pembangunan dan pusat pengembangan ekonomi dan pendidikan, sehingga kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari, hal ini mengakibatkan permasalahan dibidang pertanahan menjadi eskalasi tinggi. Salah satu bentuk permasalahan yang umumnya terjadi di Kabupaten Kubu Raya khususnya Kecamatan Sungai Raya adalah tumpang tindih lahan atau sering disebut masyarakat dengan sertifikat ganda. Berbagai cara oleh pihak masyarakat untuk mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat diatasi, harapan persoalan selesai maka tanah dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Salah satu solusi alternatif untuk menyelsaikan sengketa pertanahan ini dengan melalui Mediasi, yang difasilitasi oleh kantor pertanahan kabupaten, tujuan dari pada penyelesaian melalui Mediasi ini adalah selain permasalahan sengketa pertanahan dapat diselesaikan, disisi lain hal tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dengan biaya murah, waktu singkat, dengan sebuah syarat bahwa para pihak dalam sengketa pertanahan dapat menerima dengan rasa keadilan.Kata Kunci : Mediasi penyelsaan efektif dan efisien.AbstractThe problem of land is now an issue that has become a priority to be resolved, the inability of the judiciary to resolve disputes in land, create a public trust to be reduced. Therefore necessary another form (an alternative), to resolve disputes in the defense of this earth. Kubu Raya, which is part of the territory of a district division experienced a variety of problems, especially in the field of land, Inability to institute district land office, to cope withthe issue immediately add to the problem becomes more difficult. Problem areas of land in the district of Kubu Raya, influenced by various paktor, because this region is the only district directly adjacent to the central government, the development center and the center of economic development and education, so that the demand for land becomes inevitable, it is cause problems in the field of land into a high escalation. , One form of the problems that commonly occur in Kubu Raya Sungai Raya in particular is overlapping with the community is often called dual certificate. A variety of ways by the community to find solutions so that these problems can be solved, hope the problem is solved, the land can be exploited economically. One alternative solution to resolve the land disputes with through mediation, facilitated by the land office districts, the purpose of the settlement through the mediation of this is in addition to the problem of land disputes can be resolved, on the other hand it can be done effectively and efficiently, at reasonable cost, a short time, with a proviso that the parties to the conflict over land can receive with a sense of justice.Keyword : Mediation effective and efficient completion.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP SUMARLIN ZB UTIARAHMAN, S.H NPM. A21211026, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana korporasi bidang lingkungan sering menjadi perdebatan para ahli dalam penerapannya. Pemisahan antara korporasi dengan penanggungjawab kegiatan serta pelaksana yang ada dibawahnya menjadi permasalahan utama dalam hal menentukan siapa yang layak dan bertanggungjawab atas terjadinya suatu tindak pidana. Perdebatan tersebut kemudian melahirkan berbagai macam konsep dan teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Kehadiran konsep dan teori yang disampaikan oleh para ahli hukum pidana ternyata tidak juga memudahkan para aparat penegak hokum dalam menyeret para pelaku korporasi ke meja hijau terutama terkait dengan kejahatan lingkungan. Pembuktian delik yang disyaratkan undang-undang tentang siapa pelaku mulai dari siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh hingga siapa yang harus bertanggungjawab menjadi bias ketika pengacara dan hakim meminta pembuktian materil. Padahal dalam hal kejahatan lingkungan hidup disamping pembuktian materil, pernyataan ahli dan hasil uji laboratorium serta informasi yang bersumber dari teknologi lainnya seperti foto citra satelit juga sangat menentukan atas sengaja/tidak sengaja suatu perbuatan tindak pidana terjadi. Disisi lain ditengah perdebatan para ahli dan penegak hokum terkait dengan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dibidang lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi. Pencemaran yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan kesehatan serta kerusakan lingkungan yang mengancam keberlanjutan kehidupan umat manusia dimasa mendatang. Untuk itu penulis mencoba mengangkat permasalahan bagaimana Penegakkan Hukum Pidana lingkungan dapat diterapkan terhadap korporasi berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta melakukan penelitian untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah jenis penelitian yang meninjau hukum secara normanya dan peraturan perundang-undangannya dalam implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangannya di masyarakat. Hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa sudah ada upaya hukum yang telah dilakukan terhadap korporasi terutama untuk kejahatan kebakaran lahan, akan tetapi belum ada satu orang atau badan usaha yang divonis bersalah karena terbentur pada persepsi dalam memahami siapa yang harus bertanggungjawab dalam satu struktur korporasi dan sulitnya dalam pembuktian materil. Penulis memberikan saran perlunya penafsiran yang lebih luas dalam memahami kata â€œlalaiâ€ sebagaimana dimaksud pada pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memadukan konsep vicarious laiablity dan konsep agregation doctrine sehingga pembuktian kata â€œlalaiâ€ tidak terpaku pada siapa yang melakukan tindakan â€œlalaiâ€ yang menyebabkan terjadinya tindak 2 pidana lingkungan hidup tetapi dengan memaknai lebih luas adanya sebuah struktur ketidaktanggapan, ketidaksiapan dan pembiaran secara system sehingga tidak dapat mengantisipasi terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan terutama kebkaran lahan. Kata kunci: Penegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ABSTRACT Corporate criminal liability environmental field experts often debate in its application. The separation between the corporate charge of the projects as well as implementing the existing underneath the main problem in terms of determining who is eligible and responsible for the occurrence of a crime. The debate then spawned a wide range of concepts and theories on corporate criminal liability. The presence of the concepts and theories presented by experts criminal law did not also make it easier for law enforcement officials to bring the perpetrators to justice corporations is primarily associated with environmental crimes. Proof of offense required by law about who the perpetrators ranging from who did it, who was sent to who should be responsible to be biased when lawyers and judges asked for proof material. Whereas in the case of environmental crimes in addition to material evidence, expert statements and laboratory test results and information sourced from other technologies such as satellite imagery photo is also very decisive on intentionally / unintentionally an act criminal offense occurred. On the other hand amid debate experts and law enforcement related to the implementation of corporate criminal liability in the field of environment, pollution and environmental damage continues to occur. Pollution resulting in economic losses and health and environmental damage that threatens the sustainability of human life in the future. o the authors tried to raise the issue of how the environment Criminal Law Enforcement can be applied to the corporation pursuant to Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment as well as conduct research to determine the constraints or barriers encountered in its application. The method in this research is using this type of sociological juridical approach. Juridical sociology is the kind of research that reviewed the legal norms and laws and regulations in the implementation or execution of its laws and regulations in society. The results of the study authors noted that existing legal efforts that have been made against the corporation, especially for crimes fires, but no one person or entity convicted due to hit on a perception in understanding who should be responsible in the corporate structure and the difficulty in proving materially. The authors suggest the need for a broader interpretation to understand the word "negligent" as referred to in Article 99 of Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management by combining the concept of vicarious laiablity and the concept of aggregation doctrine thus proving the word "negligent" not fixated on who is doing the action "negligent" that cause environmental crime but with a broader meaning of the existence of a structure ketidaktanggapan, unpreparedness and inaction in the system so it can not anticipate the occurrence of pollution or environmental damage, especially kebkaran land. Keywords: criminal law enforcement against violations of Act No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management

PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU) NPM. A2021161011, YOHANES FATELIUS HENDRA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Studi Di Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis.. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu melakukan Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya di bidang keuangan maupun bidang teknis/operasional. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Inspektorat melakukan audit keuangan dan audit investigasi. Survey dilakukan bersamaan dengan audit. Dan Review : laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan diserahkan kepada Inspektorat untuk diperiksa kembali dan kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengawasan secara Represif dan Prefentif. Pengawasan secara preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Sedangkan pengawasan secara represif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan dan operasional.Kata Kunci : Pengawasan, Bantuan Operasional Sekolah AbstractThis thesis discusses the Implementation of Supervision of the Inspectorate of School Operational Assistance Funds (Bos) Based on Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System, the Financial and Development Supervisory Agency (Study in the Inspectorate of Kapuas Hulu District). This study uses normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it can be concluded that the implementation of supervision carried out by the Kapuas Hulu District Inspectorate on School Operational Assistance Funds (BOS) in Kapuas Hulu District is to conduct audits or inspections. how to compare the actual situation with the situation that should be in the financial and technical / operational fields. In carrying out supervision of the School Operational Assistance (BOS) Fund the Inspectorate conducts financial audits and investigative audits. The survey was conducted simultaneously with the audit. And Review: financial statements made by the Education Office and submitted to the Inspectorate for review and then submitted to the Supreme Audit Agency (BPK). Kapuas Hulu District Inspectorate conducts Repressive and Prevention incentives. Preventive supervision is supervision carried out before the commencement of an activity or before the occurrence of financial expenditure. While repressive supervision is a form of supervision carried out by researching and evaluating financial and operational accountability report documents.Keywords: Supervision, School Operational Assistance

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Di Kota Pontianak) JOKO SULISTIONO, SH. NIM. A21212076, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis addressed the issue of criminal law enforcement in tackling criminal election in Pontianak. This study aims to reveal and analyze the criminal law policy in tackling the crime of the election of the current general and disclose and analyze the formulation of criminal law in tackling criminal offense elections more effectively for the future. The method used in this study is a research method by using sociological normative approach. The results showed that: The identification of the formulation of criminal election law number 10 of 2008 on Elections can be concluded that from the aspect of the act, the perpetrator and the criminal sanctions are the specificity compared to general crime. Application of the Crime of Election 2014 in the city of Pontianak as much as 94 criminal election, of 94 criminal election only two criminal acts processed election law, because of insufficient evidence and comply with the law, two (2) decision is legally binding and has filed a legal action in accordance with the laws and unÂ¬dang also been established by the High Court, while ruling that the defendant sa Tunya release of any law or ontslag tuntutÂ¬an van ale rechtvervolging, also has seeking law and got a ruling from the High Court. While 91 criminal election can not continue because, insufficient evidence, and expired. Efforts to overcome these problems can be done through the creation of specific regulations as mandated by the Election Law, the agreement between the Commission - Bawaslu and law enforcement agencies concerning the procedures for handling violations, as well as increasing the capacity of officials in each agency about the rules of the electoral law. Handling offense in an honest and fair is evidence of people's sovereignty protection from actions that could harm the process and outcome of the election. Is obligatory for supervisors, organizers and law enforcement officials to ensure that all electoral violations that occur can be resolved in a fair and consistentKeywords: enforcement of criminal law the election, the city of Pontianak.ABSTRAKTesis ini membahas masalah penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilu di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilian umum saat ini dan mengungkapkan dan menganalisis formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum yang lebih efektif untuk masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Identifikasi terhadap perumusan tindak pidana pemilu dalam undang-undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilu dapat disimpulkan bahwa dari aspek perbuatan, pelaku dan sanksi pidana terdapat kekhususan dibandingkan dengan tindak pidana umum. Penerapan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2014 di Kota Pontianak sebanyak 94 tindak pidana pemilu,dari 94 tindak pidana pemilu tersebut hanya 2 tindak pidana pemilu yang diproses hukum, karena cukup bukti dan memenuhi aturan undang-undang, 2 (dua) putusan berkekuatan hukum tetap dan telah mengajukan upaya hukum sesuai dengan undang-undang dan2juga telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi, sementara putusan yang sa tunya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau ontslag van ale rechtvervolging , juga telah meng-upayakan hukum dan mendapat putusan dari Pengadilan Tinggi. Sementara 91 tindak pidana pemilu tidak dapat dilanjutkan karena, tidak cukup bukti, dan daluarsa.Upaya mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan tertentu sebagaimana diamanatkan UU Pemilu, kesepakatan bersama antara KPU â€“ Bawaslu dan lembaga penegak hukum mengenai tata cara penanganan pelanggaran, serta meningkatkan kapasitas aparat di masing-masing lembaga mengenai aturan perundang-undangan pemilu. Penanganan pelanggaran secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu. Adalah kewajiban bagi pengawas, penyelenggara dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua pelanggaran pemilu yang terjadi dapat diselesaikan secara adil dan konsistenKata Kunci: penegakan hukum pidana pemilu, kota pontianak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA