Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PELACURAN DAN PORNOGRAFI NPM. A2021161031, SRI SUDONO SALIRO, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memilki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah maupun dalam rangka mempertahankan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah. Perda No. 3 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran dan pornografi dalam konteks definisi tindak pidana perzinahan, diduga adanya pertentangan dengan KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah pengaturan tentang perzinahan dalam Perda No. 3 Tahun 2004 bertentangan atau tidak dengan perundang ? undangan yang lebih tinggi, dan juga untuk menganalisa bagaimana efektifitas implementasi Perda tersebut. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis. NBerdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pada konteks KUHP mengenai pengaturan perzinahan dilihat dari sisi, bahwa KUHP tersebut adalah produk belanda, dengan kehadiran Perda No. 3 tahun 2004 merupakan sebagai pelengkap dari KUHP yang belum ada pengaturannya mengingat perzinahan antara laki-laki lajang dengan perempuan lajang merupakan pelanggaran terhadap kaidah agama. Sedangkan mengenai efektifitas implementasi Perda tersebut, terdapat kendala dilihat dari sumber daya Satpol PP yang masih kekurangan jumlah pegawai berbanding luas wilayah Kab. Sambas, pihak SatPol PP kesulitan untuk mengidentifikasi unsur ? unsur tindak pidana pelanggaran, apakah itu tergolong perzinahan atau bukan, kurangnya fasilitas kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan masih belum ada UPT Satpol PP Kecamatan. NBerdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, Pemda Sambas harus mengeluarkan Perda baru tentang larangan pelacuran dan pornografi, yang setidaknya memuat ketentuan tentang definisi pencegahan maksiat, Sehingga dalam kaitannya dengan hal ini, penegakan Perda tidak merasa kesulitan untuk menegakan perda karena sudah diatur didalam Perda yang misalkan didapati nya ketika sedang tugas, penggerebekan, seorang laki ? laki dan perempuan yang bukan pasangan suami ? istri sedang berada di dalam satu kamar yang tidak sedang melakukan persetubuhan. Disamping itu diperlukan tambahan personil Satpol PP, penambahan sarana dan prasarana Kata Kunci: Otonomi Daerah, Efektifitas, Peraturan Daerah. ABSTRACT Local governments in the framework of carrying out regional autonomy, local governments have the authority and independence in regulating regional government affairs. The local government of Sambas Regency in carrying out government affairs which is its authority has the right to make policies both in the context of improving services, in order to increase community participation in regional development and in order to maintain moral values in people's lives. One important element in implementing the process is through the establishment of regional regulations. Perda No. 3 of 2004 concerning the prohibition of prostitution and pornography in the context of the definition of criminal acts of adultery, allegedly contradicting the Criminal Code. This study aims to analyze whether the regulation of adultery in Perda No. 3 of 2004 contradicts or not with higher legislation, and also for analyzing how effective the implementation of the regulation. To analyze these problems, the author uses normative legal research methods and sociological legal research. Based on the results of the study, it was concluded that in the context of the Criminal Code regarding adultery arrangements viewed from the side, that the Criminal Code was a Dutch product, with the presence of Perda No. 3 of 2004 is a complement to the Criminal Code that has not been regulated considering adultery between single men and single women is a violation of religious rules. While regarding the effectiveness of the implementation of the Regional Regulation, there are obstacles seen from the Satpol PP resources which still lack the number of employees compared to the area of the Regency. Sambas, the SatPol PP has difficulty identifying elements of criminal offenses, whether it is classified as adultery or not, the lack of 4 (four) wheel operational service facilities and there is still no UPT Satpol PP Kecamatan. NBased on the above conclusions, the writer gives a suggestion, the Sambas Regional Government must issue a new law concerning the prohibition of prostitution and pornography, which at least contains provisions on the definition of immorality prevention. For example, when he was on duty, a raid, a man and woman who were not a husband and wife were in a room not having sex. Besides that, additional Satpol PP personnel are needed, additional facilities and infrastructure Keywords: Regional Autonomy, Effectiveness, Regional Regulations.

JURNAL NESTOR -2009 - 2 Tim Nestor, Jurnal Nestor
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 2
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

KAJIAN YURIDIS PILIHAN PENERAPAN HYBRID ARBITRATION DALAM SENGKETA DI BANI ARBITRATION CENTER DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENYELESAIAN SENGKETA YANG MEMENUHI KEADILAN Ir. YUDI HALIMAN A.21206332, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKDalam bisnis sengketa muncul manakala salah satu pihak atau kedua pihak melakukan wanprestasi, dalam arti sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat dalam memenuhi prestasi, atau salah memenuhi prestasi. Untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa yang akan dipergunakan, melalui forum litigasi atau non-litigasi, yang sepenuhnya menjadi hak kebebasan memilih dari para pihak.Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Mengapa terjadi persengketaan dalam bisnis dan forum apa saja yang dipilih dalam penyelesaian sengketa bisnis? (2) Apa dasar hukum pilihan penerapan hybrid arbitration dalam sengketa bisnis di BANI Arbitration Center?dan (3) Bagaimanakah mekanisme hybrid arbitration dalam penyelesaian sengketa bisnis di BANI Arbitration Center dalam rangka memenuhi rasa keadilan?Proses penelitian dilkukan dengan mempergunakan metode yang bersifat yuridis normatif karena sasaran dalam penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm), pengertian kaidah disini meliputi asas hukum, kaidah hukum dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum dan data yang dianalisis bersifat kualitatif.Hasil penelitian mengkonfirmasikan dan menunjukkan penyelesaian berperkara melalui pengadilan acapkali memakan waktu yang relatif lama. Para hakim bersifat generalis, putusannya kalah-menang (win-lose solution) sehingga berpotensi merusak hubungan antara para pihak, sementara dunia bisnis yang semakin komplek membutuhkan keahlian tertentu. Hal ini berbeda dengan dengan mekanisme penyelesaian sengketa pada forum arbitrase, beberapa keuntungan memilih penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme arbitrase, yaitu menekankan pada konsensus atau kesepakatan para pihak, keadilan menjadi2tujuannya, kepuasan akan sifat â€privateâ€ dari arbitrase, keputusan yang final dari arbitrase dan juga fleksibelitas sifat dari arbitrase.Dalam perkembangan BANI mempertkenalkan penyelesaian sengketa baru yang menggabungkan dua metode penyelesaian sengketa menjadi satu proses penyelesaian, metode ini dinamakan hybrid arbitrasion. Proses yang digunakan adalah arbitration-mediation-arbitration (arb-med-arb). Proses ini lebih mendekati rasa keadilan para pihak, karena lebih mengutamakan itikad baik, non-konfrontatif, serta lebih kooperatif.Kata kunci:Sengketa bisnis, hybrid arbitrasion, keadilanABSTRACTIn business disputes arise when one party or both parties are in default, in the sense of achievement did not meet, did not meet the accomplishment of cash, late in fulfilling achievement, or any of fulfilling achievement. To resolve the dispute that faced the parties have the freedom to choose a dispute resolution forum that will be used, through the forum litigation or non-litigation, which is entirely the right of freedom of choice of the parties.The problems of this study are: (1) Why is a dispute in business and in any forum selected in resolving business disputes? (2) What is the legal basis for the application of hybrid selection arbitration in business disputes in BANI Arbitration Center? And (3) How does the hybrid arbitration mechanism for dispute resolution business in BANI Arbitration Center in order to satisfy the sense of justice?The research process dilkukan by using a method that is normative because the goal of this research is a law or rule (norm), understanding the rules herein include the principle of law, the rule of law in terms of value (norm), the rule of law concrete and the legal system and the analyzed data is qualitative.The results of the study confirm and indicate the completion of the litigants through the court often takes a relatively long time. The judges are generalists, ruling lose-win (win-lose solution) thereby potentially damaging the relationship between the parties, while increasingly complex business world requires a certain expertise. This is different from the dispute settlement mechanism in the3arbitration forum, some of the benefits of choosing the settlement of business disputes through the mechanism of arbitration, namely the emphasis on consensus or agreement of the parties, justice becomes the goal, the satisfaction of the nature of "private" of arbitration decisions final of arbitration and flexibility is also the nature of arbitration.In the development of a new dispute resolution BANI mempertkenalkan that combines two methods of dispute resolution into the settlement process, this method is called hybrid arbitrasion. The process used is arbitration-mediation-arbitration (arb-med-arb). This process is much closer to the sense of justice of the parties, because he prefers good faith, non-confrontational and more cooperative.Keywords: business dispute, hybrid arbitrasion, justice

UPAYA NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KESUSILAAN DI KABUPATEN SAMBAS ASWIN MAHAWAN, S.H. NPM.A2021141016, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses Non-Penal Efforts in Tackling Serial Crimes in Sambas District. The approach method used in this research is the juridical-sociological approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that the Increasing Increasing Evil In Sambas District, the role of the victim in the crime of fornication is relative. For children aged fourteen and above who already know what it is dating, where the victim is easily seduced by her partner who is older or the same age and often also out with her partner and lie to her parents to make them more free lebis. Often the fornication happens because of the same likes from both parties. But there is also a crime of fornication that occurs purely from the intent of the perpetrator, as it now happens to many young children who are woken with money, candy or snacks (snacks). This happens because of the lack of supervision from parents so that such circumstances serve as an opportunity for the perpetrator to commit acts of fornication. Another reason is the environmental factors in which the existence of associations that have not been controlled and the influence in the dress code of dress.Keywords: Non Penalty, Decorative CrimeABSRAKTesis ini membahas tentang Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Di Kabupaten Sambas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Kejahatan Kesusilaan Semakin Meningkat Di Kabupaten Sambas, adanya peranan korban dalam tindak pidana percabulan itu relatif. Bagi anak yang berusia empat belas tahun keatas yang sudah mengenal apa itu pacaran, dimana korban gampang dirayu oleh pasangannya yang lebih tua atau seumuran dan sering pula keluar malam dengan pasangannya serta membohongi orang tuanya sehingga membuat mereka lebis bebas. Kerap kali percabulan itu terjadi karena adanya faktor suka sama suka dari kedua pihak. Tapi ada juga tindak pidana percabulan yang terjadi murni dari niat si pelaku, seperti yang sekarang ini banyak terjadi terhadap anak kecil yang di rayu dengan uang, permen atau snack (makanan ringan). Ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga keadaan seperti itu dijadikan kesempatan bagi si pelaku untuk melakukan perbuatan percabulan. Alasan lainnya yaitu faktor lingkungan dimana adanya pergaulan yang sudah tidak bisa dikendalikan dan adanya pengaruh dalam tata cara berpakaian berpakaian.Kata Kunci : Non Penal, Kejahatan Kesusilaan

ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERKEBUNAN DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN HIDUP DALAM KASUS PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA ALI PERTOKO,SH. A.2021131022, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the problem-Sociological Analysis of the Juridical Authority Against Civil Servant Investigators Plantation And Civil Servant Investigators Environment In Case of Burning plantation in Kubu Raya. One of solution offered in this paper is : to find out the foundation of law to be proposed as prosecution reason for criminal matter leading to pollution and degradation the gradation of life environment. Once the reason of law prosecution known, it should be then known which PPNS to have the authority in making the investigation for those criminal matter. The solution is to apply the Law No. 32/2009 regarding Management of Life Environment, thus the authorizing PPNS for investigation should be PPNS of Live Environment. This research is based on normative juridical research supported by library research, primary data, secondary and tertiary data. The result of research indicates that the similarity of attitudes and characteristics of criminal mater mentioned above than more toward the problem of life environment, thus there should be the certainity in prosecution basis application for the criminal matters. This certainity will be to realize the law enforcement and authority of the investigators. Because as consequence, if PPNS in fact those not have the authority to make the investigation for criminal matter of life environment, all set of investigation activities and all investigation Official news issued, will become invalid. It is also suggested; in presence of claim between PPNS of estate and PPNS of life Environment for authority of investigation, police can take the role to decide which PPNS is to act as investigator, and if one of the PPNS is not satisfied whit the decision, then Police investigator can be reached through constitution of Court in basis of claim for authority conflict between government institutions.Keywords:. Against Juridical-Sociological Analysis, Combustion Case plantationABSTRAKTesis ini membahas masalah Analisis Yuridis-Sosiologis Terhadap Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perkebunan Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Dalam Kasus Pembakaran Lahan Perkebunan Di Kabupaten Kubu Raya. Salah satu solusi2yang dikemukan dalam tulisan ini adalah; untuk menemukan dasar hukum apa yang akan diajukan sebagai dasar penuntutan atas tindak pidana yang berakibat pada rusak dan tercemarnya fungsi lingkungan hidup. Setelah diketahui dasar hukum pengajuan tuntutannya maka, diketahuilah PPNS mana yang berwenang melakukan penyidikan atas perkara tindak dimaksud. Salah satu solusinya adalah menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga PPNS yang berwenang untuk menyidiknya pun haruslah PPNS Lingkungan Hidup. Penelitian ini didasarkan atas penelitian yuridis normatif ditambah dengan penelitian kepustakaan, dengan didukung oleh data primer, data sekunder dan data tertier.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesamaan sifat dan karekteristik tindak pidana yang disebut diatas lebih mengarah ke persoalan lingkungan hidup, sehingga perlunya ketegasan penggunaan dasar tuntutan pada tindak pidana tersebut. Ketegasan ini adalah untuk mewujud suatu kepastian hukum dan kepastian kewenangan penyidik. Sebab konsekwensinya apabila sesorang PPNS ternyata tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dimaksud maka, seluruh rangkaian kegiatan penyidikan dan seluruh Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan menjadi tidak sah. Penulisan tesis ini juga menyarankan agar; jika terjadi saling klaim antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup atas kewenangan penyidikan maka, pihak Polri dapat mengambil peran untuk memutuskan PPNS mana yang bertindak sebagai penyidik, dan jika salah satu PPNS dimaksud tidak puas pada hasil keputusan Penyidik Polri maka dapat ditempuh jalur Mahkamah Konstitusi dengan dasar gugatan atas sengketa wewenang antar lembaga pemerintah.Kata Kunci:. Analisis Yuridis-Sosiologis Terhadap, Kasus Pembakaran Lahan Perkebunan

PENYITAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Kalbar) EDY HARYANTO,SH NPM. A2021151070, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the Asset Confiscation of Crime Result by Police Investigator in Relation With the Implementation of Law Number 8 Year 2010 About Prevention And Eradication Of Money Laundering Crime (Case Study Ditreskrimsus Polda Kalbar). From the results of this thesis research obtained the conclusion that the Application of Asset Confiscation of Results of Crime By Police Investigator In Relation With The Implementation of Law Number 6 Year 2010 About Prevention And Eradication Of Money Laundering At Ditreskrimsus Polda Kalbar. The Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of West Kalimantan Regional Police is the main task force element at Polda level under Kapolda. Ditreskrimsus is in charge of conducting special investigations and investigations of crime, coordination, operational supervision, and administration of PPNS investigation in accordance with the provisions of legislation. Refers to the provisions of the Criminal Procedure Code that the investigation of a crime can be done by a POLRI investigator and a certain PPNS, in principle the POLRI has the authority mandated by law to conduct investigation of all criminal offenses both in the Criminal Code and special offenses The Criminal Code includes an investigation into the crime of Money Laundering as a Special Criminal Act. As an investigator in money laundering crime, the Police may recover the assets of money laundering proceeds with the powers of the Police in the legislation, such as confiscation to serve as evidence. Implementation of Asset Confiscation of Criminal Result by Police Investigator in Relation to the Implementation of Law Number 6 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime in the future. The prevention and eradication of Money Laundering Crime in the future is based on the description above, seen the need to reconstruct the criminal law system in Indonesia by regulating the seizure and seizure of proceeds and instruments of criminal acts in a law. Such arrangements should be comprehensive and must be integrated with other arrangements for the legislation to be drafted can be implemented effectively and able to provide legal certainty and legal protection to the public. The arrangement must also be in line with the prevailing international arrangements to facilitate the Indonesian government in seeking cooperation assistance from other governments based on good relationships based on the principle of reciprocity. Currently the Ministry of Justice and Human Rights has drafted the Draft Law (RUU) Deprivation of Criminal Assets. Based on the consideration in the Bill, the existing systems and mechanisms concerning the seizure of criminal assets at present have not been able to support fair law enforcement efforts and improve the welfare of the people as mandated by the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and clear and comprehensive arrangements On the management of deprived assets will promote the establishment of professional, transparent and accountable law enforcement. Keywords: Asset Confiscation, Results, Crime, Police Investigator. ii ABSTRAK Tesis ini membahas Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Kalbar). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Ditreskrimsus Polda Kalbar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. mengacu ketentuan KUHAP terlihat bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik POLRI dan PPNS tertentu, pada prinsipnya POLRI mempunyai wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana yang diatur didalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP termasuk di dalamnya penyidikan terhadap tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu Tindak Pidana Khusus. Sebagai penyidik dalam tindak Pidana Pencucian Uang, Polri dapat melakukan pengembalian aset hasil tindak Pidana Pencucian Uang dengan kewenangankewenangan yang dimiliki Polri dalam perundang-undangan, diantaranya melakukan penyitaan untuk dijadikan sebagai barang bukti. Penerapan Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Dalam Kaitannya Dengan Penerapan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di masa yang akan datang. Adapun pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di masa yang akan datang ialah berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang. Pengaturan tersebut selain harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengaturan tersebut juga harus sejalan dengan pengaturan yang berlaku umum di dunia internasional untuk memudahkan pemerintah Indonesia dalam meminta bantuan kerjasama dari pemerintahan negara lain berdasarkan hubungan baik dengan berlandaskan prinsip resiprositas. Saat ini Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Berdasarkan pertimbangan dalam RUU tersebut, bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kata Kunci : Penyitaan Aset, Hasil, Tindak Pidana, Penyidik Polri.

REFORMULASI PASAL 5 AYAT 1 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG KAITANYA DENGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK NPM. A2021161006, FAHRUL ANGGARA PUTRA, S.Pd.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Misuse or leakage of personal information can be classified as an act against the law by using electronical media which is usually called Cyber Crime. Security and legal certainty should be considered so the usage of information technology, media, and communication can develop optimally. To overcome security disturbance in the system, the legal approach is absolute because the utilization of information technology will not be optimal when there is no legal certainty. How does Indonesia regulate personal information matters?This study aims to find out the stance of electronical evidence in article 5 verse 1 the law of electronic information and transaction in the disclosure of ITE crime. This research is a normative research because the case on information and electronical transaction is related with the protection of personal information as the electronical evidence. This study used descriptive research to describe appropriately the characteristics of individual, circumstances, symptoms or certain group, or to determine the spread of a symptom, or to determine whether or not there is a relation between one symptom with other symptom in the community. The study also used statute approach and conceptual approach by studying views and doctrines which developed in the science of law. The source of law for this research are primary law and secondary law. The results show that the protection of personal information is implemented through several laws, especially those related to the responsibilities of each party who receives and keeps the personal information. It is a reformulation between article 184 of criminal code and article 5 verse 1 of electronic information and transaction law which is related to the protection of personal information as electronic evidence. There are some regulations that are related to the use and abuse of information technology in the criminal code and some others outside of the criminal code. However, the formulation policy on the criminal act is the one who has recognized the use of digital and electronic evidence. So it is clear that electronic evidence can be categorized as a guidance aligned with the criminal code procedure article 184 and the law of electronic information and transaction of article 5 verse 1 and its position and legal force should be recognized. The regulation on the existence and the legal force of electronic evidence shoud be written in a law. In this case, it should be in the law of electronic transaction and information, in the hope that this regulation can provide legal certainty for the community.Keywords: reformulation, article 5 verse 1 law of electronic information and transaction ABSTRAKPenyalahgunaan atau pembocoran data pribadi misalnya yang dapat dikatakan sebagai salah satu perbuatan melawan hukum melalui media elektronik atau yang saat ini biasa disebut dengan Cyber Crime. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. Bagaimana mengenai regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai data pribadiTujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pengungkapan tidak pidana ITE Penelitian dalam tesis ini merupakan Penelitian normatif dikarenakan oleh pada kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Kaitanya Dengan Perlindungan Data Pribadi Sebagai Alat Bukti Elektronik Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat? dan pendekatan Undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach) dengan mengkaji berdasarkan pendekattan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, bahwa perlindungan data pribadi diterapkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan terkait kewajiban bagi setiap pihak yang menerima dan menyimpan data pribadi. Reformulasi antara Pasal 184 KUHP dan Pasal 5 Ayat 1 UUITE yang kaitanya dengan perlindungan data pribadi sebagai alat bukti elektronik terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi informasi yang diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP, Namun Kebijakan formulasi terhadap Tindak pidana yang telah mengakui, pembuktian berdasarkan alat bukti dan data elektronik. Sehingga jelas bahwa alat bukti elektronik dapat di golongkan dalam bentuk surat atau petunjuk sesuai dengan KUHAP Pasal 184 dan selaras dengan UU ITE, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) dan harus diakui keberadaannya dan kekuatan hukumnya. Pengaturan mengenai eksistensi dan kekuatan hukum alat bukti elektronik harus dituangkan dalam peraturan yang setingkat dengan undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tentu saja dengan harapan peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakatKata Kunci : Reformulasi, Pasal 5 Ayat 1 UUITE

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPARIWISATAAN FESTIVAL TAHUNAN CAP GO MEH SEBAGAI UPAYA PARIWISATA BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) JO. PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA SINGKAWANG JHONNI SUN,SH A.2021141036, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses government policy on tourism Annual Cap Go Meh Festival as tourism effort under Article 14 Paragraph (1) Jo. Article 23 of Law No. 10 Year 2009 on Tourism in Singkawang. From the results of this thesis research we concluded that Local government policy on tourism annual festival Cap Go Meh in building and developing the tourism associated with the regional administration is conducting an analysis of the potential type of objects and tourist attraction that can support the organization of the festival Cap Go Meh in Singkawang. Natural tourism potential is a potential dominant object owned Singkawang, followed by the potential of religious tourism, culture and artificial. However, until now the government Singkawang has not yet prepared Tourism Development Master Plan, but the government Singkawang remains to develop and encourage the addition of a variety of attractions that can support the organizing festival Cap Go Meh thus able to act as the development of foreign national tourism and to support tourism businesses area in an effort to improve the local economy for the PAD, to develop their culture and preserve the environment and natural resources, as well as the nature of produce for progress. Factors faced by the government of Singkawang on tourism Annual Cap Go Meh Festival in the development of tourism in Singkawang namely the realization of development of tourism potential in Singkawang there are some things that factor into the supporting and inhibiting factors. The driving factor in the development of tourism potential that strong commitment, the structure of the government institutions, potential and diversity of natural resources and cultural diversity. Inhibiting factor is the quality of human resources is still low tourism players, exploitation of natural resources which is not under control, and cultural influences luar.Upaya-efforts made by local governments on tourism Annual Cap Go Meh Festival in Singkawang include increased community participation and private, maintenance and security to the area attractions and facilities, and analyzing the enabling and inhibiting factors that may affect the existing culture around the sights.ABSTRAKTesis ini membahas kebijakan pemerintah daerah terhadap kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go Meh sebagai upaya pariwisata berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Di Kota Singkawang. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Kebijakan pemerintah daerah terhadap kepariwisataan festival tahunan Cap Go Meh dalam membangun dan mengembangkan2pariwisata dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dengan melakukan analisis terhadap jenis potensi obyek dan daya tarik wisata yang dapat mendukung penyelengaraan perayaan festival Cap Go Meh di Kota Singkawang. Potensi wisata alam merupakan potensi obyek yang dominan yang dimiliki Kota Singkawang, disusul potensi wisata religi, budaya dan buatan. Namun demikian sampai dengan saat ini pemerintah Kota Singkawang belum menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, tetapi pemerintah Kota Singkawang tetap melakukan pengembangan dan mendorong penambahan berbagai obyek wisata yang dapat mendukung penyelenggaraan perayaan festival Cap Go Meh sehingga mampu berperan sebagai pengembangan devisa pariwisata nasional dan mendukung usaha pariwisata daerah dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat untuk PAD, memajukan kebudayaan dan melestarikan lingkungan dan sumberdaya alam, serta yang sifatnya menghasilkan untuk kemajuan. Faktor-faktor yang dihadapi oleh pemerintah Kota Singkawang terhadap kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go Meh dalam upaya pengembangan pariwisata di Kota Singkawang yaitu dalam pelaksanaan pembangunan potensi wisata di Kota Singkawang terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendorong dalam pengembangan potensi wisata yaitu adanya komitmen yang kuat, struktur lembaga pemerintah, potensi dan keanekaragaman Sumber Daya Alam dan keanekaragaman budaya. Faktor penghambat yaitu kualitas SDM pelaku pariwisata masih rendah, eksploitasi SDA yang belum terkendali, dan pengaruh budaya luar.Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah terhadap kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go Meh di Kota Singkawang meliputi peningkatan peran serta masyarakat dan swasta, melakukan pemeliharaan dan pengamanan terhadap kawasan obyek wisata maupun fasilitas, dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi budaya yang ada disekitar obyek wisata.Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Terhadap Kepariwisataan, Festival Tahunan Cap Go Meh.

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA ETA NOVITA ARSANTY , SE. NIM. A.2021141082, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: â€œAnalisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga)â€ bertujuan Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya nasabah untuk mendapatkan perlindungan hukum atas data pribadi yang diberikan terhadap pihak ketiga.Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku maka dilakukan penelitian lapangan berupa wawancara.Berdasarkan hasil penelitian yang telah di analisis dapat diketahui bahwa pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah terdapat didalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khusunya pada Pasal 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang TransparansiInformasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi. Berdasarkan penelitian tergambar bahwa beberapa peraturan tersebut diatas belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya hingga belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank. Bahwa tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perlindungan data nasabah, karena masih terdapat persoalan yang dialami nasabah akibat data nasabah yang bocor kepada pihak ketiga, hal ini terjadi karena tentang tanggung jawab pihak bank bukanlah hal yang dianggap penting bagi bank untuk menjaganya karena sanksi yang dijatuhkan kepada pihak bank akibat kelalaian yang merugikan nasabah selama ini, belum dilaksanakan secara tegas oleh pihak pengawas yang dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank yang merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi nasabah yang dipergunakan oleh pihak ketiga adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak bank atas penggunaan data nasabah tanpa seijin nasabah.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, informasi, berita, terkini,harian regional, Data Nasabah, Pihak KetigaABSTRACT Thesis with the title : " Analysis of the Juridical Protection of Personal Information Law Customer Provided to Third Parties ) " aims to determine how the legal arrangements for the protection of personal data consumer. To know how the responsibility of banks to the confidentiality of customers' personal information . To determine how the client attempts to obtain legal protection of personal information to third parties . This study is the law by using empirical juridical approach that is research done by researching library materials is a secondary data , called the research literature . Furthermore, to support and complement the existing facts , which is the norm ( kaedah ) for the research library of the offender to the research field. Based on the research that has been in the analysis can be seen that the legal arrangements for the protection of customers' personal data contained in several laws, among others, Act No. 10 of 1998 on the amendment of Law No. 7 of 1992 on Banking, Law No. 8 1999 on consumer protection especially in Article 4 of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Regulation of the Financial Services Authority No. 1 / Pojk.07 / 2013 on Consumer Protection Financial Services Sector. And Bank Indonesia Regulation Number 7/6 / PBI / 2005 concerning Transparency in Bank Product Information and Use of Personal Information. Based on the research illustrated that some of the rules mentioned above have not been fully able to provide protection against bank customers' personal data it can be seen there are still many customers who feel uncomfortable because the customer data used third parties to make offers to its customers a variety of products. That the responsibility of the bank to the confidentiality of customers' personal data can not be implemented as stipulated in the legislation of protection of customer data, because there are still problems experienced by customers dueto customer data leaked to a third party, this happens because of the responsibility of the banks is not things that are considered important for banks to keep because of the sanctions imposed on the banks due to the negligence of consumer harm as long as this is just a mere reprimand sanction of the supervisors who in this case the Financial Services Authority. That the remedies that can be done by bank customers who feel harmed by dissemination of data of customer information that is used by a third party is to do the reporting to the bank for the use of customer data without the permission of the customer. Keywords : Protection Law , the Customer Information , Third Party

MODEL DIVERSI PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERSUMBER PADA NILAI - NILAI SUBSTANSI KEARIFAN LOKAL JHON MALVINO SEDA NOA WEA, S.H. NPM.A2021151080, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Model Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Bersumber Pada Nilai-Nilai Substansi Kearifan Lokal . Di samping itu juga mempunyai Untuk mengungkapkan dan menganalisis model diversi penyelesaian perkara anak yang bersumber padaÂ nilai-nilai substansi kearifan lokal, kendala- kendalaÂ dan mengungkapkan dan menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala penerapan model diversi penyelesaian perkara anak yang bersumber padaÂ nilainilai substansi kearifan lokal. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis sosiologis diperoleh kesimpulan, Model Diversi Penyelesaian perkara anak yang bersumber pada nilai-nilai subtansi kearifan lokal dilaksanakan dengan cara sebagai berikut; (a) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim bertindak sebagai mediator , (b) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim para pihakÂ yang harus hadir dalam pelaksanaan diversi yaitu pihak korban, pihak pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan, fungsionaris adat dimana lokasi kejadian perkara untuk melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, (c) Diversi dilaksanakan degan cara musyawarah dengan mendengarkan terlebih dahulu kemauan dari para pihak, kemudian hakim akan menanyakan nilai-nilai kearifan lokal yang ada kepada fungsionaris adat tentang kebudayaan, hukum adat dan sanksinya, tradisi mengenai penyelesaian perkara anak yang berlaku dimasyarakat hukum adatnya. Bahwa Kendala-kendala dalam pelaksanaan Model Diversi Penyelesaian perkara anak yang bersumber pada nilai-nilai subtansi kearifan lokal meliputi: (a) Model Diversi Penyelesaian perkara anak yang bersumber pada nilainilai subtansi kearifan lokal belum diatur dalam Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak (b) Penegak Hukum dalam Sistim Peradilan Anak belum tidak semua menguasai kearifan lokal yang ada dalam wilayah kerjanya, (c)Â Pemahaman dari pihak korban tentang perlindungan anak dan yang terbaik untuk anak , bahkan berpendapat bahwa si anak yang bersalah harus dihukum yang berat sehingga dalam pelaksanaan diversi tidak tercapai kesepakatan . Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Model Diversi Penyelesaian perkara anak yang bersumber pada nilai-nilai subtansi kearifan lokal, meliputi: (a) aparat penegak hukum dalam Sistim Peradilan Pidana memanfaatkan peluang yang ada dalam melaksanakan diversi tersebut ( Peraturan Kapolri, Surat Edaran Kajagung dan Peraturan Mahkamah Agung ) sebelum peraturan yang mengatur khusus tentang diversi penyelesaian perkara anak yang bersumber padaÂ nilai-nilai substansi kearifan lokal diterbitkan ;Â (b) Memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum dalam Sistim Peradilan Pidana tentang Tata Cara Pelaksanaan Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Bersumber Pada Nilai-Nilai Substansi Kearifan Lokal; (c) Memberikan Pemahaman dari pihak korban tentang pentingnya perlindungan anak dan yang terbaik untuk anak sehingga dalam pelaksanaan diversi dapat tercapai kesepakatan.Â Â Kata Kunci: Model Diversi, Penyelesaian Perkara Anak, Nilai-Nilai Kearifan lokal. 2Â Â Â ABSTRACT This thesis discusses is diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom. In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom, to reveal and analyze obstales in the implementation of diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom, and effort to obstales in the implementation of diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom. Through literature study using yuridis sosiologi legal approach method obtained the conclusion, the implementation of diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom are : (a) investigator, prosecutor, judge as mediators; (b) investigator, prosecutor, judge and parties who are in the diversion procces are victims parties, suspect parties, cummunity counselors and custom functionaries carry out deliberations for consensus; (c) diversion carry out deliberations with call the parties and asking what the parties will , then aksing to custom functionaries about the custom recht, culture and sanctions, and problem solving in custom siciety. The ourced on from the value of the substantial of local wisdom, The obstales in the implementation of divertsion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom are : (a) diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom not regulated in law; (b) the law enforcement in the criminal justice system not dominate of of local wisdom atthe working area ; (c) understandin from victim parties abuot child protect an best for chlid, even argued the guilty child must to severe laws so there is no agreement. The effort to obstales in the implementation of diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom are : (a) the law enforcement in the criminal justice system take advantage of that oppotunity ( chief of police regulation, the circullar letter of the Attorney Generalâ€™s Office , supreme court ruling ) before the rule of diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom published; (b) Provide special training to law enforcement officers in the Criminal Justice System about Procedures for Implementation diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom; (c) Providing the victim's understanding of the importance of child protection and the best for the child so that in the implementation of the diversion can be reached an agreement.Â Â Keywords: Diversion model , Solving a child case , The value of the substantial of local wisdom

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA