Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI UPAYA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT) U M A R.SH A.2021141007, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the effectiveness of mediation as an effort in resolving industrial disputes (Studies in the Department of Manpower and Transmigration of West Kalimantan Province). The method used in this study is a socio-juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that factors that contributed to the industrial dispute was the clarity of the status of workers and have included social security, reneged on the agreement PKWT so shall reimburse Rp. 3 million under the terms of the agreement, do not want in the transfer to other parts, is married to fellow employees, the clarity of the worker's status is asked for the change of status from non-permanent to permanent workers, and disciplinary problems that do not come to work without giving details or without permission. Most of the factors that led to the emergence of industrial disputes in the region of West Kalimantan is absent from work without giving details. The role of mediator in resolving industrial relations disputes can be said to be good because it can be completed by consensus. It can be seen from the results of the settlement, the more the result is the Collective Agreement as many as 29 cases, rather than the result Prompts Written as many as 12 cases. Implementation of mediation in the Office of Manpower and Transmigration of West Kalimantan Province also can be said is good because in accordance with the settlement procedures contained in Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement. Barriers faced mediator in resolving industrial relations disputes is due to the absence of the entrepreneur himself but was represented by staff personnel that may hinder the process of mediation for employers' representatives must report to the employer prior session, the workers who make the minutes of talks with giving false information made- make as if employers do not want to be invited to negotiate and cooperate, and workers are not orderly administration by not including a power of attorney if authorized. Recommendations from the study of this thesis is the need for a mediator to bring the parties directly without the entrepreneur may be represented so as not to slow down the process of dispute resolution. Even if represented, party authorized to be given the authority to make decisions in the mediation process so that the mediation process is completed quickly. It is expected to workers in order to complete the administration by presenting a power of attorney if authorized so be orderly administration.Keywords: Effectiveness of Mediation, as an Effort, Dispute Settlement, Industrial Relations.ABSTRAKTesis ini membahas efektivitas mediasi sebagai upaya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perselisihan hubungan industrial adalah kejelasan status pekerja dan minta diikutsertakan jamsostek, mengingkari isi perjanjian PKWT sehingga wajib mengganti uang Rp. 3 juta sesuai isi perjanjian, tidak mau di mutasi ke bagian lain, menikah dengan sesama karyawan, kejelasan status pekerja yaitu minta perubahan status dari harian lepas ke pekerja tetap, dan masalah indisipliner yaitu tidak masuk kerja tanpa memberikan keterangan atau tanpa ijin. Sebagian besar faktor yang menyebabkan timbulnya perselisihan hubungan industrial di wilayah Kalimantan Barat adalah tidak masuk kerja tanpa memberikan keterangan. Peranan Mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dapat dikatakan baik karena dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil penyelesaian, lebih banyak hasilnya adalah Perjanjian Bersama yaitu sebanyak 29 kasus, daripada yang hasilnya Anjuran Tertulis yaitu sebanyak 12 kasus. Pelaksanaan mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat juga bisa dikatakan sudah baik karena sesuai dengan prosedur penyelesaian yang ada dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hambatan yang dihadapi Mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah karena tidak hadirnya pengusaha sendiri tetapi diwakilkan oleh staf personalia sehingga bisa menghambat proses mediasi karena wakil pengusaha harus melaporkan hasil sidang kepada pengusaha terlebih dahulu, adanya pekerja yang membuat risalah perundingan palsu dengan memberikan keterangan yang dibuat-buat seolah-olah pengusaha tidak mau diajak berunding dan bekerja sama, dan pekerja tidak tertib administrasi dengan tidak menyertakan surat kuasa jika dikuasakan. Rekomendasi dari penelitian tesis ini adalah perlunya mediator mendatangkan pihak pengusahanya langsung tanpa boleh diwakilkan sehingga tidak memperlambat proses penyelesaian perselisihan. Kalaupun diwakilkan, pihak yang diberi kuasa harus diberi kewenangan untuk membuat keputusan dalam proses mediasi sehingga proses mediasi cepat selesai. Diharapkan kepada pekerja agar melengkapi administrasi dahulu dengan menyertakan surat kuasa apabila dikuasakan sehingga bisa tertib administrasi.Kata Kunci: Efektivitas Mediasi, Sebagai Upaya, Penyelesaian Perselisihan, Hubungan Industrial.

ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN MINIMARKET INDOMARET DAN ALFAMART TERHADAP UKM DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (STUDI DI KOTA PONTIANAK) SARASWATI, S.H NPM. A2021151002, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas analisis dampak keberadaan minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Di Kota Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif - Sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan perundangan yang mengatur zonasi pasar tradisional dan pasar modern di Kota Pontianak, kesemuannya belum mendasarkan pada Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Pasar modern dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/ PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar modern. Hal ini mengakibatkan implementasi kebijakan berkaitan dengan perizinan pendirian pasar modern tidak komprehensif, karena berkaitan dengan kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres dan Permendagri tidak diatur lebih lanjut. Padahal, pengaturan mengenai kemitraan ini dimaksudkan mempertahankan eksistensi pasar tradisional dan untuk mengeliminir kesenjangan antara pertokoan modern dengan pedagang tradisional. Selain itu, implementasi kebijakan berkaitan dengan penentuan jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern dan penyediaan lahan parkir bagi pasar tradisional pun tidak ada, karena pendirian pasar modern seperti di kecamatan Pontianak Tengara, Pontianak Selatan, Pontianak Kota, Pontianak Barat, Pontianak Timur dan Pontianak Utara berhadap - hadapan dengan pasar tradisional, serta sebagian besar pasar tradisional tidak mempunyai lahan parkir. Ada beberapa faktor yang cenderung mempengaruhi implementasi kebijakan zonasi pasar tradisional dan pasar modern di Kota Pontianak. Pertama, faktor hukum, terdapat ketidaksinkronan daLam pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern; kedua, faktor penegak hukum, beLum memahami betuL Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008; ketiga, faktor sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas pasar tradisional relatif belum memadai, bahkan lahan parkir yang diwajibkan oleh Perpres dan Permendagri bagi pasar tradisional belum tersedia, kecuali Pasar Segamas; keempat; faktor masyarakat, Masyarakat, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha/pedagang belum memahami benar mengenai masalah zonasi pasar tradisional dan pasar modern; dan kelima, faktor budaya, lahirnya globalisasi, pada akhirnya membawa perubahan budaya masyarakat, dari budaya tradisional ke arah budaya modern dengan gaya hidup instan. Kata Kunci: Analisis, Keberadaan, Minimarket, Indomaret Alfamart. ABSTRACT This thesis discusses the impact analysis where Indomaret And Alfamart minimarket Against Small and Medium Enterprises In Relation With Presidential Decree No. 112 of 2007 About Planning And Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores (Study In Pontianak City). The approach used in this study is a normative approach - Sociological. From the results of this thesis can be concluded that the legislation governing the zoning traditional markets and modern markets in Pontianak, kesemuannya not menda¬sarkan on Presidential Decree No. 112 of 2007 on the Planning and Development Tradisio¬nal Markets, Shopping Centers and Modern Markets and Regulation of the Minister of Trade No. 53 / M-DAG / PER / 12/2008 on Guidelines for Planning and Development of Traditional Markets, Central Market Perbelanja¬an and modern. This resulted in the implementation of policies related to the establishment of a modern market per¬izinan not comprehensive, as it pertains to the partnership, as mandated in regulation and Regulation not regulated. In fact, the provision of this partnership is intended to maintain the existence of traditional markets and to eliminate the gap between modern shops with traditional merchants. In addition, policy implementation berkait¬an with spacing between the traditional with the modern market and parking provision for the traditional market did not exist, since the establishment of modern markets such as in the district of Pontianak Landmarks, South Pontianak, Pontianak City West, and East Pontianak North Pontianak vis - vis the traditional markets, as well as most of the traditional markets do not have a parking lot. There are several factors that are likely to affect the implementation of the zoning policy of the traditional markets and modern markets in Pontianak. irst, the law, there are regulations concerning zo¬nasi ke¬tidaksinkronan in traditional markets and modern markets; second, the law enforcement apparatus, not yet fully understand Presidential Decree No. 112 of 2007 and Regulation No. 53 / M-DAG / PER / 12/2008; Third, factor means and facilities, facilities for traditional markets are relatively inadequate, even parking spaces required by regulation and Regulation for traditional markets are not yet available, except Segamas Market; fourth; community factors, Society, both as konsu¬men and businessmen / traders had not understood correctly about the zoning issues traditional markets and modern markets; and fifth, cultural factors, the birth of globalization, in the end bring cultural changes of society, from the traditional culture toward modern culture with instant lifestyle. Keywords: Analysis, Presence, Minimarket, Indomaret Alfamart.

KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI DAN SMP NEGERI DALAM PEREKRUTAN TENAGA GURU HONORER DITINJAU DARI PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang) NPM. A2021161061, SUNARTO, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Tesis ini berjudul â€œKebijakan Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri Dalam Perekrutan Tenaga Guru Honorer Ditinjau Dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang)â€. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis dapat/tidaknya kebijakan Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri dalam penyediaan Tenaga Guru Honorer dipertanggungjawabkan secara hukum dan sikap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang terhadap kebijakan Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri dalam perekrutan Tenaga Guru Honorer. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dalam hal perekrutan Tenaga Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap memang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena menyalahi ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Adapun sikap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dalam hal perekrutan Tenaga Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap adalah menyetujui kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri dalam hal perekrutan Tenaga Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap dan memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang untuk merekrut Tenaga Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap disebabkan karena memang kondisinya SD Negeri dan SMP Negeri di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang kekurangan tenaga guru, jadi mau tidak mau solusinya dengan merekrut Tenaga Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap agar dapat menunjang proses belajar mengajar.Â Kata Kunci : Kebijakan, Perekrutan, Tenaga Guru Honorer. Â Â ABSTRACTÂ This thesis entitled "The Principal Policy of Elementary School and Junior High School in Recruiting Teachers of Honorary Teachers Judging From Article 8 of Government Regulation Number 48 Year 2005 About Appointment of Honorary Staff to Candidate of Civil Servant (Study in Jagoi Babang Sub-district of Bengkayang Regency)". The purpose of this study is to reveal and analyze the can / not the policy of Elementary School and Junior High School principals in the provision of Honorary Teachers are accounted for by the law and attitude of the Education and Culture Office of Bengkayang Regency towards the policy of Elementary School and Junior High School Principal in recruitment of Honorary Teachers. Through literature study using empirical legal approach method, it is concluded that the policy made by the Principal of Elementary School and Junior High School in Jagoi Babang Sub-district of Bengkayang Regency in the case of recruitment of Honorary Teachers or Non-Permanent Teachers can not be legally justified for violating the provisions of Article 8 Government Regulation Number 48 Year 2005 regarding the Appointment of Honorary Personnel Becoming Candidate for Civil Servant. The attitude of the Department of Education and Culture of Bengkayang Regency on the policy made by the Principal of Elementary School and Junior High School in Jagoi Babang Sub-district of Bengkayang Regency in the case of recruitment of Honorary Teachers or Non-Permanent Teachers is to approve the policy made by Principal of Elementary School and Junior High School District Jagoi Babang Bengkayang District in terms of recruitment of Teachers Honorary or Teachers Not Stay and give authority to the Principal of Elementary School and State Junior High School in District Jagoi Babang Bengkayang Regency to recruit Honorary Teachers or Teachers Not Permanent due to the condition of Elementary School and Junior High School in Jagoi Babang Sub-district of Bengkayang Regency is short of teachers, so inevitably the solution is by recruiting Master Honorary Teachers or Non-Permanent Teachers in order to support the teaching and learning process. In this research, it is recommended that the Government review the provisions that prohibit the appointment of honorary staff, especially Teachers of Honorary Teachers or Non-Permanent Teachers, considering that many schools are short of teachers; and There needs to be a revision to the provisions of Article 8 of Government Regulation Number 48 Year 2005 concerning the Appointment of Honorary Staffs to Candidate Civil Servants, in view of the need for Teachers of Honorary Teachers or Non-Permanent Teachers is a very necessary school because in reality Indonesia is still short of teachers.Â Keywords: Â Policy, Recruitment, Teachers Honorary.

PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG TERKAIT DENGAN FASILITAS TRANSAKSI MELALUI SMS BANGKING BENY RAHMAN, SE. A.2021131052, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

regulation and government regulation. Protection against the validity of the transactions carried out by the recognition of electronic documents as evidence that the transaction is valid and it is listed in the form agreement between the bank and its customers. Protection of dispute settlement is done with the availability of several options either through the media outside the court or through a court. Forms of accountability for the use of internet banking in the event of a problem depending on the cause of the loss, if it turns out the material losses suffered by users of internet banking customers of the bank caused by the fault and the bank, then the bank's responsibility to satisfy customers' demands compensate.Keywords: bank accountability, to, loss of customersiiABSTRAKTesis ini membahas pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah yang terkait dengan fasilitas transaksi melalui sms bangking. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung tentang produk SMS Bangking belum ada, namun demikian, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sudah mencakup aspek perlindungan hukum nasabah pengguna SMS Bangking antara lain adalah Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang tentang Telekomunikasi, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya antara lain Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Perlindungan Konsumen serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Mediasi Perbankan, dan Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kerugian nasabah dalam transaksi melalui SMS Bangking adalah terjadi keterlambatan pemberitahuan pengiriman transaksi yang diterima oleh nasabah, dimungkinkan berkaitan dengan jaringan provider yang sedang sibuk, Seharusnya bank memberikan informasi kepada nasabah yang telah melakukan transaksi melalui layanan sms banking atas keterlambatan pengiriman transaksi, sehingga nasabah mendapatkan kepastian bahwa transaksi yang dilakukan telah berhasil atau tidak, Kesalahan pengiriman ke nomor lain, Tidak diterimanya pemberitahuan dari pihak bank, walaupun nasabah telah melakukan transaksi dan Kegagalan dalam pengiriman sms. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu Masih lemahnya perlindungan hukum bagi para nasabah, Belum adanya pengaturan yang efektif dan jelas tentang layanan sms banking dan Masih lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna SMS Bangking pada dilakukan mulai tahap tahap pra transaksi, tahap pada saat terjadinya transaksi, maupun pada saat pasca transaksi. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna SMS Bangking yang dilakukan melalui penerapan transparansi produk SMS Bangking belum sepenuhnya dilakukan karena belum menginformasikan antara lain risiko produk, prosedur pengaduan jika terjadi permasalahan, dan batasan ganti rugi yang akan diberikan. Perlindungan terhadap sistem keamanan teknologi informasi SMS3Bangking dilakukan dengan memenuhi aspek-aspek confidentially, integrity, authentication, availability, access control, dan non-repudiation, namun tetap perlu dilakukan peningkatan kehandalan sistem teknologi internet banking, aspek perlindungan terhadap data pribadi nasabah dilakukan melalui pendekatan self regulation dan government regulation. Perlindungan terhadap keabsahan transaksi dilakukan dengan adanya pengakuan terhadap dokumen elektronik transaksi sebagai alat bukti yang sah dan hal tersebut tertera dalam formulir perjanjian antara bank dengan nasabah. Perlindungan terhadap penyelesaian sengketa dilakukan dengan tersedianya beberapa pilihan media baik melalui jalur luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan internet banking apabila terjadi masalah tergantung pada penyebab kerugian, apabila ternyata kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking diakibatkan oleh karena kesalahan dan pihak bank, maka pihak bank bertanggung jawab memenuhi tuntutan nasabah memberikan ganti kerugian.Kata Kunci: pertanggungjawaban bank, terhadap,kerugian nasabah

KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) SEBAGAI BUKTI HUKUM PENGUASAAN ATAS SEBIDANG TANAH (STUDI DI KOTA PONTIANAK) DONO DOTO WASONO, S.H. NPM.A2021141034, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the Legal Strength of Land Tenure Certificate (SKPT) as a Proof of Legal Mastery over a Plot of Land (Study In Pontianak City). From the results of this thesis research obtained the conclusion that the Land Tenure (SPT) has the force of law as evidence of the mastery of a plot of land. a land certificate in Pontianak City, where people in the city of Pontianak much entrust the process of buying land to the head of the village chief. The village head is a key figure in urban governance and is an influential formal leader in community life. Service to the making of certificate of land ownership has been regulated in Mayor Pontianak Regulation No. 28 of 2016 on Amendment of Mayor Regulation No. 51 Year 2015 About Service Standard Of Sub District And Village In The Environment Of Pontianak Municipal Government. Land tenure (SPT) which is the base of rights that are widely used in various regions, in the country there are different terms but this is the same as the letter of letter or some people call it "SPT Kepala Desa / Kelurahan" and this is included in form of written proof instrument. Land Tenure Certificate (SPT) can be used as legal evidence in the process of making certificates. Land Tenure Certificate (SPT) can be used as legal evidence in the process of making certificates Ensuring legal certainty over the rights of community land and to improve the welfare of the community through land registration. Considering that there are still people who control the land but do not have proof of ownership of the land (base of rights) completely and even have no proof of ownership so constrained in the application of registration of land rights. The Land Certificate function is as a powerful evidence for its owner, meaning that as long as the physical data and juridical data contained therein can not be proved otherwise, it must be accepted as the correct data. Physical data as well as juridical data contained in the book of certificates should be taken from the land books and the measurements of the parcels concerned. The certificate as an authentic deed, has perfect proof power for the owner, where the judge must be bound by the data mentioned in the certificate as long as it can not be proven otherwise by the other party. Legal Responsibility of Head of Kelurahan and village head against information given in connection with the issuance of land tenure letter. The Authority of Kelurahan in Pontianak City Issue of Land Tenure Letter In line with the provisions of the 1945 Constitution Article 33 Paragraph (3) which is described in detail in Article 2 paragraph (2) of Law no. 5 of 1960 on Basic Regulations of Agrarian Principles, Village Governments or other so-called Village Heads in Pontianak and Urban Village in Pontianak as the element of the administrative administration of Kelurahan. Kelurahan is a legal community unity that has the boundaries of the territory authorized to organize and manage the interests of the local community. Keywords: Legal Strength, Certificate, Land Mastery. 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Kekuatan Hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Sebagai Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah (Studi Di Kota Pontianak). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Surat Penguasaan Tanah (SPT) mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti atas penguasaan sebidang tanah. surat keterangan pengusaan tanah di Kota Pontianak, yang mana masyarakat di kota Pontianak banyak mempercayakan proses jual beli tanah kepada kepala Lurah. Lurah merupakan seorang yang menjadi tokoh utama dalam tata pemerintahan kelurahan dan merupakan seorang pemimpin formal yang berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan. Pelayanan terhadap pembuatan surat keterangan penguasaan tanah telah diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Surat Penguasaan Tanah (SPT) yang mana merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di berbagai daerah, di pedesaan terdapat istilah yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya dengan surat dasar atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan ?SPT Kepala Desa/Kelurahan? dan hal ini termasuk dalam bentuk alat pembuktian tertulis. Surat Penguasaan Tanah (SPT) bisa dijadikan bukti hukum dalam proses pembuatan sertifikat. Surat Penguasaan Tanah (SPT) bisa dijadikan bukti hukum dalam proses pembuatan sertifikat Menjamin kepastian hukum atas hak tanah masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendaftaran tanah. Mengingat masih terdapat masyarakat yang menguasai tanah namun tidak memiliki buktibukti kepemilikan tanah (alas hak) secara lengkap dan bahkan sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan sehingga terkendala dalam permohonan pendaftaran hak atas tanahnya. Fungsi Sertipikat Tanah yaitu sebagai alat bukti yang kuat bagi pemiliknya, artinya bahwa selama data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya tidak dapat dibuktikan sebaliknya, harus diterima sebagai data yang benar. Data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus diambil dari buku tanah dan surat ukur tentang bidang tanah yang bersangkutan. Sertifikat sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pemiliknya, dimana hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Tanggung Jawab Hukum Kepala Kelurahan dan kepala desa terhadap keterangan yang diberikan dalam kaitannya dengan penerbitan surat penguasaan tanah. Adapun Kewenangan Kelurahan di Kota Pontianak Menerbitkan surat penguasaan tanah Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang secara terperinci di jelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kelurahan di Kota Pontianak dan perangkat Kelurahan di Kota Pontianak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan. Kelurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Surat Keterangan, Penguasaan Tanah.

PERAN MEDIASI OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERKEBUNAAN KELAPA SAWIT BINTANG PERMATA KHATULISTIWA DI DUSUN LENGKONG SANGSANG DESA SUNGAI SAMPUK NPM. A2021161054, ANDI PRAYOGA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Indonesia merupakan Negara yang agraris sehingga tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi Kehidupan Rakyat. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup Umat Manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup Umat Manusia sedangkan persedian tanah relatif tetap dan terbatas keperluan akan tanah oleh masyarakat semakin hari semakin meningkat sehingga fungsi tanah menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok dan individu dengan perusahaan perkebunaan kelapa sawit, penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Dusun Lengkong Sangsang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, diselesaikan dengan cara damai, musyawarah dan kekeluargaan yang didasarkan pada mediasi danÂ Hukum Adat Dayak Limbai yang telah berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat yang ada diwilayah Dusun Lengkong Sangsang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi.Penelitian ini mengunakan metode yuridis Sosiologis dengan jenis pendekatan Deskriptif Analisis Kualitatif yaitu mengambarkan keadaan dan pengolahan data yang di dasarkan pada hasil penelitian lapangan yang kemudian di padukanÂ dengan data dari data studi kepustakaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian, dan kemudianÂ menganalisisnya hingga menarik kesimpulan akhir. Teknik dan alat pengumpulan data mengunakan teknik komunikasi langsung dengan cara wawancara, dan komunikasi tidak langsung dilakukankan dengan angket.Bahwa Peran Mediasi Oleh Pemerintah Daerah Dalam Membantu Menyelesaikan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perkebunaan Kelapa Sawit Bintang Permata Khatulistiwa Di Dusun Lengkong Sangsang Desa Sungai Sampuk Di Lakukan Melalui Lembaga Non Litigasi Dan Kepala Adat Dayak Limbai.Faktor penyebab atau alasan menyelesaikan melalui Jalur Mediasi oleh pemerintah daerah dan lembaga Hukum Adat, kerena mematuhi peraturan dan mengembalikan pada pihak yang berhak bahwa akibat Hukum bagi salah satu pihak yang Bersengketa Kepemilikan Tanah Di Dusun Lengkong Sangsang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi. adalah menganti kerugian dengan membayar Denda Adat.Â Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Daerah dan Kepala Adat Dayak Limbai Di Dusun Lengkong Sangsang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, adalah dengan memberikan sanksi yang setimpal agar pelanggar merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.Â Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, DayakÂ ABSTRACIndonesia is an agrarian country so land is very important in peopleâ€™s life. Land is a much-needed natural resource for the survival of mankind. Human relationships with land are not merely a place of life, but more than that it provides resources for the survival of humanity while the supply of land is relatively fixed and limited so the need for land among the people is increasing so that the function of the land may cause problem in society between individuals, individuals and groups, individuals and oil palm plantation companies. Settlement of Land Ownership Dispute in Lengkong Sangsang Hamlet of Sungai Sampuk Village in Menukung Subdistrict of Melawi Regency is usually through a peaceful way, deliberation and kinship based on mediation and customary law of Dayak Limbai which applies in the daily life of indigenous people in the area of Lengkong Sangsang hamletÂ of Sungai Sampuk Village in Menukung Subdistrict of Melawi Regency.This research uses the sociological juridical method with a descriptive approach and qualitative analysis to describe the condition and data processing based on the results of field research which then mixed with data and literature study data found during research, and then analyze them to draw the final conclusion. The techniques and data collection tools used were direct communication techniques by means of interviews, and indirect communication through questionnaireThat the role of media by local government in resolving conflict between communities and Bintang Permata Khatulistiwa Oil Palm Plantation in Lengkong Sangsang Hamlet of Sungai Sampuk Village was performed through Non-litigation and the Head of Dayak Limbai Customary Law.The causes or reasons for resolving the conflict through mediation by local government and customary law institution is because they obey the rules and give the right to the party who is entitled that the legal consequences of the ownership in Lengkong Sangsang Hamlet of Sungai Sampuk Village in Menukung Subdistrict of Melawi Regency is to compensate by paying adat fines.Efforts that Local Governments and Head of Dayak Limbai Customary Law are giving penalties accordingly for the perpetrator as a deterrent so as not to repeat the same offense.Â Keywords: Role, Local Government, Dayak Limbai, Settlement, Dispute, Land Ownership

KAJIAN HUKUM KLAIM ASURANSI KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH PERUM JAMKRINDO DAN PT. ASKRINDO SYARIF ZULKIFLI, SH NIM . A.2021131028, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKDalam rangka mendukung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM telah dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi pada tanggal 9 Oktober 2007 antara: Pelaksana Teknis Program, yaitu (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan Perusahaan Penjamin yaitu (Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan PT. Asuransi Kredit Indonesia ( Askrindo)), dan Bank Pemberi Kredit/Pembiayaan yaitu (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Bukopin Tbk, dan PT. Bank Syariah Mandiri). Penandatanganan MOU Tersebut disaksikanoleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.Metode penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan hukum sosiologis yaitu mengkaji dari perundang-undangan dan aturan hukum yang disesuaikan dengan praktek dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa yang digunakan adalah deskriptif analisis yang penarikan kesimpulan secara deduktif.Penjaminan melibatkan 3 pihak (Penerima Jaminan, Terjamin, Penjamin). Timbulnya Hak Klaim dapat diajukan kepada Perusahaan Penjamin setelah Perjanjian kredit jatuh tempo dan Debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjamannya kepada Bank BRI, dalam hal ini debitur telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melaksankan kewajibannya kepada Bank BRI, atau KUR yang2bersangkutan dalam kolektibilitas kredit 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia, atau Keadaan insolvent yang di nyatakan dengan LKN (Lembaran Kunjungan Nasabah) dan surat peringatan tunggakan 1, 2 dan 3.Ketentuan Hukum bagi perusahaan asuransi yang melakukan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha. Jika kemudian perusahaan asuransi tetap tidak membayarkan klaim asuransi yang telah disetujui tersebut, BRI dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Hal ini karena dasar dari asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian.Alasan Lembaga Penjamin yaitu Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo tidak membayarkan klaim yang di ajukan Bank BRI di karenkan alasan pertama berkas yang diajukan telah kadaluarsa karena telah melewati masa melengkapi berkas klaim dan alasan kedua adalah debitur pernah kredit sebelum tanggal realisasi atau debitur menerima uang dari bank sebelum akad kreditKata Kunci : Klaim Asuransi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Penjamin,

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG VICTOR EMANUEL, S.H. NMP.A.2021131076, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Menurut hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat. Tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya, tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya masyarakat dan karenanya tergantung dari padanya. Dalam lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, tanah adat yang masih ditemukan keberadaaanya disebut Kelohkak. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui SK Bupati Sintang telah menetapkan lokasi tanah untuk izin usaha perkebunan kelapa milik PT Sinar Sawit Andalan (SSA) mencakup wilayah tanah adat Kelohkak tersebut, sehingga masyarakat melakukan penolakan Untuk menganalisa permasalahan ini, teori yang digunakan adalah: teori tanah adat, teori perlindungan hukum, teori tujuan dan fungsi hukum,teori masyarakat hukum adat,teori perizinan, dan teori kewenangan. Metode penelitian menggunakan metode ilmu hukum normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum positif yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sosiologis dan normatif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah . Bahwa perlindungan Hak tanah adat di wilayah kecamatan serawai Kabupaten sintang secara yuridis dalam bentuk peraturan daerah belum ada. Keberadaan Hak tanah adat seperti di wilayah di kecamatan serawai yang disebut Kolhkak merupakan bukti nyata, bahwa hingga saat ini keberadaan Hak tanah adat masih diakui dan dimiliki oleh masyarakat Dayak Uut Danum. Terkait dengan izin usaha perkebunan kelapa sawit PT Sinar Sawit Andalan, pihak perusahaan merasa bahwa pihaknya sudah menempuh langkah-langkah prosedural dalam melaksanakan usaha perkebunan yang dilakukan dengan alasan sudah ada izin lokasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sintang. Bahwa kendala perlindungan hukum atas tanah adat di kabupaten sintang khususnya di wilayah kecamatan serawai belum adanya peraturan khusus dalam bentuk perda, sehingga pihak masyarakat maupun pihak pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya tidak memiliki acuan atau pedoman yuridis. Yang ada hanya wujud pengakuan secara de facto belum diikuti secara de yure. Untuk mengatasi belum adanya perlindungan hukum atas tanah adat di kabupaten sintang (termasuk kecamatan serawai), pihak Pemerintah daerah kabupaten Sintang sudah melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap hak tanah ulayat pada tahun 2012 dan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut hingga 2017 ini belum dilaksanakan. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Tanah adat, izin usaha perkebunan 2 ABSTRAC According to the customary law that applies in the community in Serawai sub district of Sintang regency, the relationship between man and the land is very close. Land as a place for people to live and continue their lives, where they live, the land that feeds them, the land where they are buried and the dwellings of their patron's patrons and their ancestral spirits, the soil which permeates the powers of life, including the life of society and Hence it depends on it. In the community environment in Serawai district, Sintang regency, the indigenous land that is still found kesadaaanya called Kelohkak. The problem that happened was that in 2008, the Government of Sintang District through the Sintang Regent's Decree has determined the location of land for the coconut plantation business permit owned by PT Sinar Sawit Andalan (SSA) covering the customary land of Kelohkak, so the community rejected To analyze this problem, Used are: customary land theory, legal protection theory, theory of purpose and function of law, indigenous theory of law theory, permission theory, and theory of authority. The research method uses normative jurisprudence method with reference to positive legal norms contained in the legislation and other legal materials using statute approach, sociological and normative approach. The results obtained are. Whereas the protection of customary land rights in the sub-district of Serang Regency in juridical form in the form of regional regulation does not yet exist. The existence of customary land rights such as in the area of the serawai sub-district called Kolhkak is clear proof that up to now the existence of customary land rights is still recognized and owned by Dayak Uut Danum community. Related to the palm oil plantation business permit PT Sinar Sawit Andalan, the company feels that it has taken procedural steps in carrying out the plantation business conducted on the grounds that there is a location permit given by the Government of Sintang District. Whereas the legal protection constraint on customary land in the district of sintang especially in the serawai sub-district has not yet had any special regulations in the form of local regulations, so that the community and the local government and other third parties have no juridical reference or guidance. There is only de facto recognition that has not been followed by de yure. To overcome the absence of legal protection of customary land in the sintang district (including serawai sub-district), the Sintang District Government has conducted data collection and inventory of the ulayat land rights in 2012 and has issued Sintang District Regulation No. 12 of 2015 on Protection and Recognition Indigenous and Customary Law Institutions. The law until 2017 has not yet been implemented. Keywords: Legal protection, customary land, plantation business pe

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP TIDAK TERLAKSANANYA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK) NIM. A2021161084, IRMA HABLIN HARAHAP, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tesis ini membahas tentang Implikasi Hukum Terhadap Tidak Terlaksananya Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Pontianak) . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaha pendekatan Normatif - Sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah Implikasi hukum terhadap tidak terlaksananya eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial dalam perkara pemutusan hubungan kerja pada Pengadilan Negeri Pontianak. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi ?Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa?. putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pengadilan Negeri Pontianak ialah Faktor Penundaan Eksekusi, hambatan pelaksanaan eksekusi bukan diartikan penundaan eksekusi dalam perkara perdata pada umumnya, seperti adanya verzet, deden verzet dan sebagainya. Dan Faktor Biaya Eksekusi, Biaya eksekusi sering menjadi permasalahan dalam eksekusi, baik dari segi biaya eksekusi, pembebanan panjar biaya eksekusi, cara penagihan kembali biaya eksekusi, maupun eksekusi secara prodeo berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Upaya hukum yang dilakukan oleh pengadilan negeri pontianak untuk mengeksekusi putusan pengadilan hubungan industrial dalam perkara pemutusan hubungan kerja yaitu Menjalankan Tugas Dan Kewenangan Badan Peradilan, tugas dan kewenangan badan peradilan dibidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketua pengadilan. Peringatan (aanmaning) yang merupakan salah satu syarat pokok eksekusi, tanpa peringatan lebih dahulu maka eksekusi tidak boleh dilaksanakan atau dijalankan dan mengusulkan permohonan kembali kepada Mahkamah Agung agar segera merealisasikan pencairan biaya eksekusi yang pernah diusulkan. Memang usulan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pontianak kepada Mahkamah Agung belum bisa memberikan jaminan kapan jangka waktu pelaksanaan eksekusi akan dilakukan, tetapi setidaknya sudah ada niat baik dari Pengadilan Negeri Pontianak untuk membantu para pemohon eksekusi. Kata Kunci: Pengadilan Hubungan Industrial, Hubungan Kerja. ABSTRACT This thesis discusses the Legal Implications of Not Implementing the Execution of Industrial Relations Court Decisions in the Case of Termination of Employment (Case Study in Pontianak District Court). The method used in this study is the Normative - Sociological approach. The conclusion of this thesis is the legal implications of not carrying out the execution of industrial relations court decisions in termination cases at the Pontianak District Court. A court ruling has no meaning if it is not implemented, therefore the judge's decision has executive law strength, namely the power to be carried out in what is stipulated in the decision by force with the help of state equipment. As for what gives the executorial power to the judge's decision is the head of the decision which reads "For the sake of Justice Based on the Almighty God". the decision can be said to have had permanent legal power if the decision means a form of a permanent and definite legal relationship between the litigant party because the legal relationship must be adhered to and must be fulfilled by the defendant. Factors that led to the execution of the Court Decision Industrial Relations in the Case of Termination of Employment In the Pontianak District Court is the Factor of Postponement of Execution, barriers to execution are not interpreted as delays in execution in civil matters in general, such as verzet, deden verzet and so on. And Execution Cost Factors, Execution costs are often a problem in execution, both in terms of execution costs, down payment of execution costs, how to recollect execution costs, as well as prodeo execution based on Act Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement. Legal remedies by the Pontianak District Court to execute industrial relations court decisions in cases of termination of employment, namely Executing the Judicial Agency's Duties and Authority, the duties and authority of the judicial body in the civil field are receiving, examining, and adjudicating and resolving disputes between litigant parties. The execution of a decision (execution) carried out by an authorized party in accordance with the authority granted by the head of the court. Warning (aanmaning) which is one of the main conditions of execution, without prior warning, the execution should not be carried out or carried out and propose a return application to the Supreme Court to immediately realize the disbursement of the execution costs that have been proposed. Indeed the proposal made by the Pontianak District Court to the Supreme Court has not been able to guarantee when the execution period will be carried out, but at least there has been good intentions from the Pontianak District Court to assist the applicants for the execution. Keywords: Industrial Relations Court, Employment Relations.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN SENJATA API ILLEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL DIKALIMANTAN BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 LAURENSIUS, SH A.21212041, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui undang-undangan peraturan perundang-undangan lainnya. Masyarakat yang memiliki atau menguasai / menyimpan senjata api secara illegal akan di ancam hukuman sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.Seiring perkembangan era globalisasi, Negara Indonesia yanng merupakan negara hukum. Penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sering dipertanyakan pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti masih adanya masyarakat yang membawa/memiliki senjata api secara illegal. Masih adanya beberapa kasus kepemilikan senjata api illegal di wilayah Kalimantan Barat oleh masyarakat sipil dengan berbagai alasan. Meskipun perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat diancam dengan hukuman penjara. Beberapa faktor penyebab masyarakat ingin memiliki / meguasai senjata api secara illegal adalah masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api illegal, sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berijin / legal, dan perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. Penegakan hukum yang saat ini dilakukan kepada pelaku pemilik senjata api illegal diharapkan mampiu memberikan efek jera kepada pelaku. Namun seiring perkembangan hukum di Indoensia seharusnya dapat dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan selain dapat mengantisipasi dan mencegah peredaran api illegal juga dapat memberikan shock therapy pada pelaku pemilik senjata api illegal demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan.Kata kunci : Penegakan hukum dan Senjata api illegalABSTRACTPossession of firearms for civil society in Indonesia has basically been regulated through legislation other legislation. People who own or control / storing illegal firearms would threaten penalties in accordance with Article 1 (1) of the Law of Emergency Law No. 12 of 1951. As the development of globalization, the State of Indonesia is a country of law. The rule of law through legislation in particular Law Emergency Law No. 12 of 1951 is often questionable implementation. It is evident there are still people who carry / possession of a firearm illegally. There are still some cases of illegal possession of firearms in the region of West Kalimantan by civil society for various reasons. Although the act is unlawful and can be punishable by imprisonment. Several factors cause people want to own / control of firearms2illegally are people who feel smug for having a firearm, a lack of supervision by police related to the circulation of illegal firearms, the difficulty of the procedure unlicensed possession of a firearm license / legal and illegal firearms trafficking by price selling cheap and easy process. Law enforcement is currently done to the perpetrators of illegal firearms owners are expected mampiu give deterrent effect to the perpetrators. But with the development of law in Indonesia should be able to amend legislation in addition to anticipate and prevent the circulation of illegal fire can also provide shock therapy on the perpetrators of illegal firearms owner for the creation of law enforcement fair and transparent. Keywords: Law enforcement and illegal firearms

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA