Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI WILAYAH PERBATASAN DARAT JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITINJAU DARI PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN NPM. A2021161024, LULUS HADI PURNAWAN, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang upaya penanggulangan tindak pidana kepabeanan di wilayah perbatasan darat Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat ditinjau dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Fenomena maraknya barang-barang illegal yang masuk melalui perbatasan Kalimantan Barat?Sarawak (Malaysia) menjadi masalah yang krusial dari sisi hukum. Barang-barang illegal yang masuk ke wilayah Indonesia melalui perbatasan, seperti: tekstil, handphone, makanan, minuman, pakaian bekas, hingga kebutuhan pokok sehari-hari. Barang-barang tersebut masuk ke wilayah Indonesia melalui perbatasan darat Jagoi Babang secara ilegal, sehingga dikenal dengan istilah tindak pidana penyelundupan. Meskipun telah ditetapkan titik Pos Lintas Batas (entry/exit point) di beberapa lokasi tersebut, namun kegiatan perdagangan illegal (penyelundupan) masih tetap berlangsung hingga sekarang khususnya di daerah Jagoi Babang yang termasuk dalam daerah pabean. Berdasarkan data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pontianak bahwa selama tahun 2017 telah terjadi 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) kasus tindak pidana penyelundupan di wilayah perbatasan darat Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Barang-barang illegal yang masuk ke wilayah Indonesia melalui perbatasan Jagoi Babang paling banyak adalah gula, beras, jagung dan minuman. Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh oknum warga masyarakat di wilayah perbatasan darat Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ini sebenarnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, namun dalam kenyataannya tidak satupun pelaku tindak pidana penyelundupan tersebut yang dikenakan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena kurangnya personil dari Bea dan Cukai dan petugas Kepolisian yang menjaga Pos Lintas Batas (entry/exit point) di wilayah perbatasan Jagoi Babang; banyaknya jalur tidak resmi atau jalan tikus di sepanjang wilayah perbatasan Jagoi Babang, di mana lebih kurang sebanyak 9 (sembilan) titik yang merupakan daerah perbukitan dan areal perkebunan sawit milik masyarakat; masih minimnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Jagoi Babang, begitu pula kondisi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di wilayah perbatasan Jagoi Babang masih sangat sederhana tanpa dilengkapi dengan peralatan elektronik dan komputerisasi yang memadai; waga masyarakat di wilayah perbatasan Jagoi Babang bersikap arogan dengan petugas Bea dan Cukai maupun aparat Kepolisian. Hal ini terbukti dari dicurinya pagar Kantor Bea Cukai Tipe Pratama Jagoi Babang dan dibakarnya Kantor Bea Cukai Tipe Pratama Jagoi Babang pada akhir tahun 2016; dan adanya pemberlakuan Hukum Adat bagi siapa saja yang dianggap melanggar norma-norma Hukum Adat masyarakat adat Dayak Bakati? di Jagoi Babang, walaupun itu institusi pemerintah. Upaya penanggulangan tindak pidana kepabeanan di wilayah perbatasan darat Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat ditinjau dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sampai saat ini belum dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Namun, upaya penanggulangan yang sudah dilakukan selama ini hanya upaya penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Resort (Polres) Bengkayang, itupun setelah barang-barang illegal (selundupan) berada di Kota Bengkayang dengan menerapkan ketentuan Pasal 140 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada pemilik barang yang berada di Kota Bengkayang. Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana, Kepabeanan, Wilayah Perbatasan. ABSTRACT This thesis discusses prevention efforts to customs crime in the land border area of Jagoi Babang, Bengkayang Regency, West Kalimantan Province, reviewed from Article 102 of Law No. 17 of 2006 concerning Amendment to Law No. 10 of 1995 concerning Customs. The phenomenon of rampant illegal goods entering through the border of West Kalimantan-Sarawak (Malaysia) is a crucial problem in terms of law. Illegal goods entering Indonesian territory through borders, such as: textiles, cellphones, food, beverages, used clothing, to basic daily needs. These goods enter the territory of Indonesia through the land border of Jagoi Babang illegally, so it is known as the crime of smuggling. Even though the Border Checkpoints (entry/exit points) have been established in some of these locations, illegal trade activities (smuggling) still continue to this day, especially in the Jagoi Babang area which is included in the customs area. Based on data from Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) Associated Type of Customs B Pontianak, there have been 338 (three hundred thirty eight) criminal cases of smuggling in the land border area of Jagoi Babang in Bengkayang Regency. Illegal goods that enter Indonesia through the Jagoi Babang border are mostly sugar, rice, corn and beverages. The crime of smuggling carried out by individuals in the land border area of Jagoi Babang, Bengkayang Regency can actually be subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of Law No. 17 of 2006 concerning Amendments to Law No. 10 of 1995 concerning Customs, but in reality none the perpetrator of the crime of smuggling is subject to criminal sanctions. This was due to a lack of personnel from Customs and Excise and Police officers who guarded the Border Post (entry/exit point) in the border area of Jagoi Babang; the number of unofficial lanes or rat roads along the Jagoi Babang border area, where approximately 9 (nine) points are hilly areas and community oil palm plantations; the lack of infrastructure development in the border area of Jagoi Babang, as well as the condition of the Border Checkpoint (PPLB) in the border region of Jagoi Babang is still very simple without adequate electronic and computerized equipment; the people of the border area of Jagoi Babang are arrogant with Customs and Excise officers and the police. This is evident from the theft of the fence of the Customs Office of the Primary Type of Jagoi Babang and the burning of the Customs Office of the Primary Type of Jagoi Babang at the end of 2016; and the implementation of Customary Law for anyone who is considered to violate the Customary Law norms of the Dayak Bakati indigenous people in Jagoi Babang, even though it is a government institution. Efforts to overcome customs crime in the land border area of Jagoi Babang, Bengkayang Regency, West Kalimantan Province, reviewed from Article 102 of Law No. 17 of 2006 concerning Amendments to Law No. 10 of 1995 concerning Customs, have not yet been enforced against the perpetrators. However, the mitigation efforts that have been carried out so far are only law enforcement efforts by the Bengkayang Resort Police, and even then after illegal goods (smuggled) are in Bengkayang City by applying the provisions of Article 140 and Article 141 of Law No. 18 of 2012 concerning Food, as well as Article 62 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection to property owners located in Bengkayang City. Keywords: Prevention Efforts, Crime, Customs, Border Areas.

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN DI KAWASAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU RONALD DENY NAPITUPULU, SH. A.2021141087, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis describes the authority of local governments to provide guidance and supervision of regional trade Entikong Sanggau district. From the results of this thesis research was concluded authority of local governments to provide guidance and supervision of trade in the region Entikong Sanggau is that not effective coaching and supervision of traffickers by the relevant agencies in the execution of their duties in the Post Control of Transboundary (PPLB) Entikong to the exit and entry people and goods. Resulting in frequent trading or smuggling illegal entering through the walkway / rat, it will be detrimental to the Government of the withdrawal of import duties under the rules applicable. This thesis describes the authority of local Governments to provide guidance and supervision of regional trade Entikong Sanggau district. From the results of this thesis research was concluded authority of local Governments to provide guidance and supervision of trade in the region Entikong Sanggau is that not effective coaching and supervision of traffickers by the relevant agencies in the execution of Reviews their duties in the Post Control of Transboundary (PPLB) Entikong to the exit and entry people and goods. Resulting in frequent trading or smuggling illegally entering through the walkway / rat, it will be detrimental to the Government of the withdrawal of import duties under the rules applicable. Recommendations: need to improve coordination between the officers / officials of agencies involved in the implementation of tasks in the Post Control of Transboundary (PPLB) Entikong, so if there are problems associated with the entry and exit of people and goods through the border gate in a clear, firm, fast and diatasi.Untuk right can further improve the performance of the officers / officials and activities of entry and exit of people and goods in PPLB Entikong, need the establishment of a Joint Monitoring Teams formed by the government of some of the relevant agencies in PPLB Entilkong.Pemerintah central and regional governments to provincial and district planning the construction of infra structure of the road connecting the village to the other in the district Entokong which borders directly with Sarawak. So that the population / community villages bordering do not sell or buy stuff in lasung to the village in Sarawak.Keywords: Authority, Local Government, Doing Guidance, Control, Commerce.ABSTRAKTesis ini membahas kewenangan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan di kawasan entikong kabupaten sanggau. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Kewenangan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan di kawasan Entikong Kabupaten Sanggau yaitu bahwa belum efektifnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku perdagangan oleh instansi-instansi terkait dalam2pelaksanaan tugasnya di Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) Entikong terhadap keluar masuknya orang maupun barang. Sehingga berakibat sering terjadi perdagangan illegal atau penyelundupan yang masuk lewat jalan setapak/tikus, hal ini akan merugikan Pemerintah dari penarikan bea masuk berdasarkan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perdagangan di kawasan Entikong Kabupaten Sanggau yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum tersebut, faktor sarana/fasulitas dalam mendukung penegakan hukum tersebut, faktor masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan, apakah dapat diterima oleh lingkungan masyarakat tersebut dan faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil cipta, rasa, dan karya yang berdasarkan rasa kemanusiaan dalam pergaulan hidup dan lingkungannya.Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan di kawasan Entikong Kabupaten Sanggau yaitu pembaharuan / penyempurnaan perangkat hukum, peningkatan dan perluasan pembangunan di berbagai sector, peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap perdagangan lintas batas di PPLB Entikong. Rekomendasi : perlu ditingkatkan koordinasi antara petugas/aparat instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas di Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) Entikong, sehingga jika ada permasalahan yang berhubungan dengan keluar masuknya orang maupun barang dagangan melalui pintu perbatasan secara jelas, tegas, cepat dan tepat dapat diatasi.Untuk lebih meningkatkan kinerja para petugas/aparat maupun aktivitas keluar masuknya orang dan barang di PPLB Entikong, perlu dibentuknya satu Tim Pengawas Gabungan yang dibentuk pemerintah dari beberapa instansi yang terkait di PPLB Entilkong.Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan daerah Propinsi maupun kabupaten untuk merencanakan pembangunan infra struktur jalan yang menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lain di Kecamatan Entokong yang berbatasan langsung dengan Serawak. Sehingga penduduk/masyarakat desa-desa yang berbatasan langsung tidak menjual dan atau membeli barang-barangnya secara lasung ke desa di Serawak.Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Perdagangan.

HAMBATAN HUKUM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ALIRAN NARKOTIKA SEBELUM PROSES PELELANGAN (P-21) DITINJAU DARI STUDI EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA DI KALIMANTAN BARAT SUSI MARIA, S.K.M. NPM.A2021151051, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK TPPU berasal dari kejahatan asal dan pencucian uangnya sebagai kejahatan lanjutan. Perampasan aset dari kejahatan lanjutan ini agar dirampas menjadi milik negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalahÂ apakah terdapat hambatan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya menanggulangi sulitnya pada perampasan aset Tindak Pidana Pencucian Uang dari aliran Narkotika sebelum proses pelelangan (P-21) ditinjau dari studi efektivitas hukum pidana. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis atau Empiris. Data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disajikan secara Dekriptif Yuridis (Kualitatif). Selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitianÂ bahwa terdapat hambatan hukum dalam Perampasan Aset TPPU Narkotika. Faktor-faktornya adalahÂ faktor hukumnya sendiri belum menyandingkan UU Narkotika dengan UU TPPU, Dakwaan belum bersifat Dakwaan Kumulatif, belum mengimplementasikan KUHAP Pasal 39 ayat (1), UU TPPU belum sebagai syarat mutlak, UU Narkotika belum ada pasal bahwa produsen dan pengedar asetnya dapat langsung disita padahal UU tersebut telah mengklasifikasikannya. Masa waktu penyidikan TPPU singkat. faktor penegak hukumnya adalah penyidik telah dilatih Spesialisasi Fungsi Reserse Kriminal belum mampu melaksanakan skill dilapangan, faktor sarana dan fasilitas bahwa setiap melakukan penyidikan terputus dikarenakan anggaran sangat terbatas, faktor masyarakat belum berani untuk memberikan informasi, dan faktor kebudayaan bahwa secara struktur menciptakan kelembagaan berfungsi dalam negara dengan mendukung bekerja sistemnya, substansinya sebagai output pada sistem peraturan dan kebudayaannya memasukkan nilai-nilai serta sikap budaya. Diharapkan adanya pengaturan yang tegas dalam didalam UU TPPU dan UU Narkotika bahwa apabila ada aset kekayaan hasil kejahatan TPPU Narkotika dapat langsung dirampas menjadi milik negara, integritas aparat penegak hukum dan anggaran yang memadai dan terbentuknya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Â Â Kata Kunci : Hambatan Hukum, Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkotika Â 2 Â ABSTRACT Â TPPU comes from the crime of origin and money laundering. Assignment of assets from this to be deprived of state property. The problems in this research are what are the obstacles, the factors that influence and the effort to overcome the difficulty in asset deprivation Crime Money Laundering from Narcotics flow before the auction process (P - 21) in terms of study. The current approach is Juridical Sociological or Empirical. The data used are Primary and Secondary data. Data that has been consulted roughly Descriptive Juridical (Qualitative). The data has been collected and then presented in Juridical Decriptive (Qualitative). Further conclusions are drawn to answer the issues discussed. Based on the results of research that There is Legal Barriers In Deprivation of TPPU Narcotics Assets. The Factors are the Factor of the Law itself has not juxtaposed the Narcotics Law with the Law on TPPU, the indictment is not yet Cumulative indictment, has not implemented the Criminal Procedure Article 39 paragraph (1), the TPPU Law is not yet an absolute requirement, Not implemented the Code of Criminal Procedure Article 39 paragraph (1), yet AML Law as an essential condition, the Narcotics Act has been classified them. The time period of TPPU investigation is short. Factors Enforcement law is the investigators have been trained Specialization Function of Criminal Investigation has been committed to carry out its skill in the field, Factor Facilities and amenities that every investigative disconnected due to a limited budget, the factors People do not dare to provide information , And the factors of culture that support institutional function in the country by supporting the work system, substance as output in the regulatory system and enter their cultural values and cultural attitudes. It is expected that arrangements are firmly in within the AML Law and the Law on Narcotics that if there is money laundering proceeds of crime property assets can be directly sealed narcotics belonged to the state, Law Enforcement Integrity and an adequate budget and the creation of an asset deprivation bill.Â Â Keywords : Law Enforcement, Asset Deprivation, Money Laundering , Narcotics.

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA TANAH WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH NOMOR 1/PDT.G/2014/ PN MPW DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK NOMOR 50/PDT/2014/PT PTK) NPM. A21213072, HERWINA PEBRIANTI HADI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKIndonesia adalah bangsa yang besar dan mempunyai wilayah yang luas, keberadaan wilayah yang luas membuat mahluk hidup yang berada diatasnya berusaha untuk memilikinya. Mengantisipasi pengusahaan terhadap suatu wilayah itu maka pemerintah membuat suatu aturan untuk mengaturnya, keberadaan suatu wilayah pasti berkaitan dengan Tanah, atau kawasan, semakin menyempitnya kawasan tersebut sehingga timbullah suatu perbuatan yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban itu dapat dipertanggungjawabkan atau bertangan dengan undang ? undang, dalam memenuhui hak dan kewajiban tersebut.Tanah adalah aset yang sangat besar bagai manusia untuk saat ini dan mempunyai seseorang. Karena tanah dianggap harta yang sangat penting untuk investasi jangka nilai tukar yang cukup membanggakan, dan bahkan mungkin dapat meningkatkan taraf hidup panjang, sehingga permsalahan tersebut terdapat berbagai jenis perbuatan yang bertentangan untuk mengusai suatu tanah, karena terjadinya pertentangan tersebut terjadilah konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat untuk saat ini. Seiring dengan perkembangan jaman bahwa tanah merupakan suatu hak ekonomi seseorang, akibat dari hak ekonomi seseorang akan menimbulkan suatu permasalahan hukum.Melihat dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan baik pengadilan tingat pertama dalam hal ini pengadilan negeri mempawah dalam putusannya memenangkan saudara PAULUS SYAINO dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2014/PN Mpw, akan tetapi berbeda pendapat dengan pengadilan tinggi pada saat putusan bahwa pengadilan tinggi membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mempawah, dengan nomor perkara banding No : 50 / PDT / 2014 / PT PTK, maka dari perbedaan pandangan para hakim baik dari pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi maka penulis tertarik untuk meneliti secara detail pertimbangan yang dikeluarkan oleh para hakim.Kata Kunci : Sengketa Tanah, Pengadilan Negeri Mempawah dan Hakim ABSTRACTIndonesia is a large nation and has a large area, the existence of a large area makes the living beings above it try to possess it. Anticipating exploitation of the area, the government makes a regulation to regulate it, the existence of an area must be related to the Land, or the region, the narrowing of the area so that an act arises which will cause a right and obligation, both rights and obligations can be accounted for or held hands with the law, in fulfilling these rights and obligations.Land is a very large asset like humans for now and has someone. Because land is considered a very important asset for an investment in a long-term exchange rate that is quite encouraging, and may even be able to improve the standard of living long, so there are various types of actions that are contradictory to the control of a land, because the conflict occurred in the community to conflict currently. Along with the development of the time that land is a person's economic rights, the consequences of one's economic rights will cause a legal problem.Looking at the verdict issued by a good court, the first court in this case the district court under its decision won PAULUS SYAINO with case number 1 / Pdt.G / 2014 / PN Mpw, but disagreed with the high court when the verdict was that the high court cancel the decision issued by the court, with the case number appeal No: 50 / PDT / 2014 / PTK, so from the different views of the judges from both the district court and the high court, the writer is interested in examining in detail the considerations issued by the judges.Keywords: Land Dispute, Mempawah District Court and Judge

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN OLEH HAKIM DALAM PENETAPAN TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Komjen Pol Budi Gunawan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) FETY RAHMAH WARDANI, SH.. A.2021131025, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the problem of analysis of the pretrial ruling by the judge in the determination of the suspect in terms of Indonesian criminal procedure law (Case Study Verdict Against Pretrial Penetapan.Metode used in this study is a research method by using juridical - normative. That pretrial ruling that granted Budi Gunawan although rise to various controversies, must be respected. However, the lessons to be learned from this debate is the investigator and the prosecutor is expected to be cautious in handling every case. Moreover, it can be taken another way, namely the improvement of the process of inquiry and investigation on the case alleged against Budi Gunawan so that the case can be proved the truth or non-benarannya.Dengan pretrial ruling concerns the implications bad in law enforcement in Indonesia, legislators -undang, namely the legislative and the executive is expected to immediately pass the bill Discussion and Criminal Procedure Code in which there are provisions related to Judge Preliminary Examining Authority which is the recency of the pretrial system. With these efforts, the legal problems that may arise in the future as a result of the abuse of power by law enforcement officials within the criminal justice system, can be set up legal mechanisms show in more detail. Moreover, perdebatanÂ¬-debate filled with various kinds of interpretations can be avoided and legal certainty will be assured that it will affect the confidence of citizens against law enforcement.ABSTRAKTesis ini membahas masalah analisis terhadap putusan praperadilan oleh hakim dalam penetapan tersangka ditinjau dari hukum acara pidana indonesia (Studi Kasus Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis - normatif. Bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan Budi Gunawan walaupun menimbulkan berbagai kontroversi, harus dihormati. Namun demikian, pelajaran yang bisa dipetik dari polemik ini adalah penyidik dan penuntut umum diharapkan lebih bersikap hati-hati dalam penanganan setiap perkara. Selain itu dapat ditempuh jalan lain, yaitu melakukan perbaikan atas proses penyelidikan dan penyidikan atas perkara yang disangkakan terhadap Budi Gunawan sehingga perkara tersebut dapat dibuktikan kebenaran atau ketidak-benarannya.Dengan adanya kekhawatiran putusan praperadilan tersebut membawa implikasi buruk dalam penegakan hukum di Indonesia, pembuat undang-undang, yaitu legislatif dan eksekutif diharapkan segera melakukan Pembahasan dan mengesahkan RUU KUHAP yang di dalamnya terdapat ketentuan terkait dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang merupakan kemutakhiran dari sistem praperadilan. Dengan upaya ini, permasalahanpermasalahan hukum yang mungkin timbul dikemudian hari akibat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, dapat diatur mekanisme hukum acaranya secara lebih detail. Selain itu, perdebatan-perdebatan yang penuh dengan berbagai macam interpretasi dapat dihindarkan dan kepastian hukum akan lebih terjamin yang akan berdampak pula kepada kepercayaan warga Negara terhadap penegak hukum.Kata Kunci: analisis putusan, praperadilan ,dalam penetapan tersangka

DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012 DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK) PIETRA YULY FITRIANY, SH. A21213040, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenelitian tesis dengan judul: â€œDiversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Di Kota Pontianak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pontianak)â€ bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pontianak belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui upaya agar diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pontianak belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku untuk penelitian lapangan. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan (field research).Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian. Bahwa pelaksanaan diversi oleh hakim Pengadilan Negeri Pontianak dilakukan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena masih ada kasus tindak pidana anak yang dakwaannya diatas 7 (tujuh) tahun dilaksanakan penyelesaiannya dengan cara diversi. Hal tersebut dapat terlihat pada kasus Perkara Nomor 02/Pidsus-Anak/2014/PN.PTK dan Perkara Nomor 03/Pidsus-Anak/2014/PN.PTK dimana kasusnya adalah pencurian dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4. Bahwa faktor penyebab masih terjadi ketidak samaan dalam pelaksanaan diversi oleh hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap satu kasus dengan kasus anak bermasalah dengan hukum karena pandangan hakim terhadap pelaku kejahatan anak yang berbeda-beda adalah dikarenakan beberapa faktor yaitu berkaitan dengan Masalah Falsafah Pemidanaan, Pedoman Pemidanaan Masalah Patokan Pidana,dan Faktor yang bersumber dari diri Hakim sendiri sehingga penerapan diversi menjadi berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya di Pengadilan Negeri Pontianak. Bahwa upaya agar dalam pelaksanaan diversi oleh Hakim PengadilanNegeri Pontianak dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan melakukan upaya peradilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pada seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan dan jenis tindak pidana yang dilakukan juga harus menjadi perhatian bagi para hakim.Kata Kunci : Diversi, Sistem Peradilan Pidana AnakAbstract Thesis with the title: "Diversion In Criminal Justice System Children Under Law No. 11 of 2012 in the city of Pontianak (Case Study in Pontianak District Court)" aims to investigate the implementation of diversion in the Criminal Justice system Children in the District Court of Pontianak. To determine the factors that cause deploy versioned in the Criminal Justice system Children in Pontianak District Court has not been based on legislation. To determine the effort to make a diversion in the Criminal Justice system Children in Pontianak District Court can not be implemented according to the legislation. This study is the law by using empirical juridical approach that is research done by researching library materials is a secondary data, called the research literature. Furthermore, to support and complement the existing facts, which is the norm (kaedah) for the research library of the offender to lapangan.Penelitian research is put emphasis on the study of literature, the secondary data or library materials precedence over the primary data. To support and complement the data gained through the study of literature, the author conducted field research (field research) .To it in this study was defined area (location) and the object of research. That the implementation of the diversion by the District Court Pontianak do not based on legislation, especially Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, because there are still criminal cases indictments child above seven (7) years of settlement executed by way of diversion. This can be seen in the case of the Case Number 02 / Pidsus Children / 2014 / PN.PTK and Case Number 03 / Pidsus Children / 2014 / PN.PTK where the case is theft charges Article 363 paragraph (1) 4th. That the factors causing still occur inequalities in the implementation of the diversion by the District Court of Pontianak on a case by case for children in conflict with the law because of the views of judges against offenders of children of different is due to several factors related to the problem of philosophy Punishment, the Code of Punishment Issue Benchmark criminal, and factor that comes from self-Hakim himself so that the implementation of diversion to be different between the judges that one with the other judges in the District Court of Pontianak. That the efforts for the implementation of diversion by District Court Judge Pontianak can be conducted properly and in accordance with the laws and regulations that apply specifically to the Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Kids is to make efforts to justice in accordance with the legislation in force based on the extent of the errors committed by children as perpetrators of crimes and types of criminal offense committed is also a concern for the judges. Keywords: Diversion, Child Criminal Justice System

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK KAITANNYA DENGAN EKSEKUSI JAMINAN HAK ATAS TANAH PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDI PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PONTIANAK) NPM. A2021151043, ARIANY WIESA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Langkah bank syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan adalah melalui jaminan yang salah satunya adalah tanah. Pengikatan jaminan hak tanggungan atas tanah oleh bank syariah mengacu pada UUHT. Di dalam UUHT menetapkan bahwa apabila mudharib wanprestasi maka objek HT dalam dijual untuk menutupi sisa pembiayaan yang belum dibayar. Penjualan objek HT dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu parate executie berdasarkan janji yang tercantum pad SHT, Berdasarkan Titel Eksekutorial yang terdapat dalam SHT dijual melalui pelelangan umum, dan penjualan dibawah tangan. Akan tetapi berdasarkan Standar baku produk musyarakah yang dikeluarkan oleh OJK menetapkan bahwa apabila mudharib yang wanprestasi mengajukan tuntutan maka objek hak tanggungan tidak dapat dieksekusi sampai memperoleh putusan hakim yang tetap. Ketentuan ini bertentangan dengan UUHT yang memberikan kemudahan dalam hal eksekusi jaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif khususnya penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai jaminan dalam ekonomi islam dan kekuatan hukum standar baku yang dikeluarkan oleh OJK.

PERAN TNI DALAM PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN DARAT GUNA MENDUKUNG KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Di Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia) ANGGIT EXTON YUSTIAWAN,SH A.2021131038, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACThis thesis discusses the TNI role in securing land borders in order to support the territorial integrity of the Republic of Indonesia (Studies In West Kalimantan-Malaysia border). From the results of this thesis research we concluded that TNI's role in the Security Frontier Army To Support Territorial Integrity of the Unitary Republic of Indonesia Border West Kalimantan-Malaysia is not light because the border region are far away from the capital of the province and the capital of the State so often uncontrolled and neglected. The condition causes the border areas prone and vulnerable in terms of security, and the potential conflicts among States bordering if things are not handled wisely by the government. The role of the Army of Aspect Security and Defense, the military seeks to prevent and improve security and stability along the border areas of the island of Sebatik with troops of the Army Task Force Pamtas much as one company or 138 people, then to prevent border violations by both societies, military cooperation Army Malaysian (TDM) to patrol the border, in addition to preventing the smuggling of both people and goods as well as the possibility of a shift and making boundary markers is a strategic issue in the region TNI patrols and sweeping in every person and vehicle entering into this region in prevention against possible security threats and violations of sovereignty in the region. The role of the Army of Aspect Security and Defense, the military seeks to prevent and improve security and stability along the border areas of the island of Sebatik with troops of the Army Task Force Pamtas much as one company or 138 people, then to prevent border violations by both societies, military cooperation Army Malaysian (TDM) to patrol the border, in addition to preventing the smuggling of both people and goods as well as the possibility of a shift and making boundary markers is a strategic issue in the region TNI patrols and sweeping in every person and vehicle entering into this region in prevention against possible security threats and violations of sovereignty in the region. TNI's role in the Social Aspects, according to the TNI to foster a sense of unity to strengthen the sovereignty of the state is to do prevention by way of defending the region as an effective business. In this case the military attempted to approach the local community through social activities that work with government and community leaders which of these activities target directly touch on the interests of the people of this region through several program activities, namely, repairing damaged roads and hollow, constructing facilities worship and sanitation, education memyelenggarakan to defend the state, such as the health of mass treatment, and mass circumcision to communities far from health support facilities, where all this activity actually correlates directly in the creation of the durability of the wider region. In connection state does not always work in harmony for sure there are some potential problems that could destabilize relations between countries. Any problems that occur can cause two different impact for the country, these impacts can be either cooperation or conflict. Sometimes a conflict, one aspect affected by the conflict could spread to other aspects. To keep from happening or at least anticipate-konflk conflict that can occur, Indonesia should make efforts to resolve conflicts and improve the bargaining position (bargaining position). Any attempt aimed at that in the future there is no problem that interfere with cooperation among States which bersengketa.Pada essentially relations between countries influenced by the interests of each country and the relations between countries can work well if those interests do not clash. The border issue is an issue that is often a problem that is quite sensitive inter-state adjacent to each other. Relations between Indonesia and neighboring countries can actually be said to have been going pretty well, just how these countries respect each other and respect each other, to anticipate and manage potential conflicts, and ultimately develop bilateral cooperation of mutual benefit in various fields ( poleksosbud defense). Efforts that can be done for example by deterrence, Preventive Diplomacy and Cooperative Security.Keywords: Role of the Indonesian Armed Forces, In Security, the Frontier Army.

IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM. (Studi di Kota Pontianak) CLARA YOANITA, SH A.2021131056, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG SERAH SIMPANKARYA CETAK DAN KARYA REKAM.(Studi di Kota Pontianak)OlehCLARA YOANITA, SHA.2021131056ABSTRAKKarya cetak dan karya rekam merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam menunjang pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan,pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebarah informasi.Mengingat betapa pentingnya mengelola karya cetak dan karya rekam tersebut, maka Pemerintah Daerah telah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah tersebut mewajibkan kepada penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan hasil karyanya kepada perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. namun dalam kenyataannya pelaksanaan ketentuan tersebut belum terlaksana secara optimal.Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk menganalisis permasala adalah teori efektifitas hokum, sedankan metode yang digunakan adalah yuridis sosioligis.Hasil penelitian menunjukan bahwa belum optimalnya pelaksanaan kewajiban para penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyahkan hasil karya cetak dan karya rekam kepada perpustakaan Daerah Kalimantan Barat, disebabkan oleh beberapa factor yaituâ€minimnya dana yang disediakan oleh pemerintah daerah, kurangnya sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang dilakukan oleh Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat.Kurangnya kesadaran hokum dikalangan para penerbit dan Pengusaha Rekaman serta belum terbangunnya budaya hokum yang baik dikalangan sebagian Para Penerbit dan Pengusaha Rekaman. Mereka selalu melihat segala sesuatu dalam persfektif ekonomi yang selalu berorientasi keuntungan semata. Sedangkan upaya yang dilakukan diantaranya membentuk Tim Hunting yang disebar keseluruh wilayah Kabupaten Kota, menjalin komunikasi/dialog saat melakukan hunting, mengirim surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Barat, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Kepala Dinas/Badan/Kantor, Pimpinan Instansi Vertikal.Kata Kunci: Implementasi, Karya Cetak dan Karya Rekam

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG YANG MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET DI ATAS RUMAH TOKO (RUKO) TEMPAT USAHANYA DI KABUPATEN SINTANG ZULKIPLI, S.H NPM. A2021151048, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the tort that builds the swallow bird house above the shop house where his business is in Sintang District. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the causes of traders who build houses swallow bird above the shop house where business can be categorized as an tort and the policy made by the Government of Sintang District against the construction of swallow birdhouse on top shop house. Through literature study using empirical legal approach method, it is concluded that the causes of merchants who built swiftlet houses above shop house where their business can be categorized as unlawful act due to the actions of traders who build swallow bird house above shop house where his business in Sintang District has violated the provisions of Article 1365 of the Civil Code and fulfills elements of unlawful acts and policies perpetrated by the Government of Sintang Regency against the construction of swiftlet houses above shop houses by: (a) Socialization of Regional Regulation of Sintang Regency Number 8 Year 2010 about Building Building so that people know clearly what matters regulated in the Regional Regulation; (b) appeal to merchants who construct swallow houses above shop houses (ruko) where their business is to take care of permit changes or additions to buildings in previous Building Permit (IMB) documents; (c) ordering the buildings of swallow bird houses established on top of shop houses (ruko) where businesses by traders who are inconsistent with Building Establishment Permit early shop house (ruko) which made the place of business; and (d) seeks to make Regional Regulations specifically regulating swiftlet house construction and control of unauthorized buildings. Keywords: Tort, Swallow House Building, Above Shop House. 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang perbuatan melawan hukum pedagang yang membangun rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) tempat usahanya di Kabupaten Sintang. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab pedagang yang membangun rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) tempat usahanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap pembangunan rumah burung walet di atas rumah toko (ruko). Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab pedagang yang membangun rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) tempat usahanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan para pedagang yang membangun rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) tempat usahanya di Kabupaten Sintang telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap pembangunan rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) dengan cara: (a) melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung agar masyarakat mengetahui secara jelas hal-hal apa saja yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut; (b) menghimbau kepada para pedagang yang mendirikan rumah burung walet di atas rumah toko (ruko) tempat usahanya agar mengurus izin perubahan atau penambahan bangunan pada dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelumnya; (c) menertibkan bangunan-bangunan rumah burung walet yang didirikan di atas rumah toko (ruko) tempat usaha oleh para pedagang yang tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan awal rumah toko (ruko) yang dijadikan tempat usaha; dan (d) mengupayakan untuk membuat Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang bangunan rumah burung walet dan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak Izin Mendirikan Bangunan. Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Bangunan Rumah Burung Walet, Di Atas Rumah Toko.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA