Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWENANGAN YUDISIAL REVIEW MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DONI SILALAHI, SH A.2021131015, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis research raised the issue of judicial authority of the Supreme Court Rules Against Legislation under the Act. This study uses the juridical-normative research. The survey results revealed that the Constitution explicitly states that Indonesia is a country of law (rechtsstaat), not a state based on power alone (machtsstaat). In upholding state law, all products both national and local laws must not conflict with the Constitution, then attempt to correct if there is a legal product that is contrary to the constitution can be completed through a testing mechanism undangan.Namun laws and thus, the dualism testing regulations perundangÂ¬ invitation (judial review) in the Supreme Court and the Constitutional Court is an arrangement that is not ideal, because of potential perdedaan conflicting decisions. In the future, need to be examined any amendment to the Constitution by the events leading to the unification of testing legislation under the roof of the Constitutional Court. Basically the authority of the Constitutional Court as set forth in Article 24C of the 1945 Constitution, is one of them to test the laws of the constitution (Constitution) also there are issues ranging from the process of filling the constitutional judges, some of the Constitutional Court decision was very controversial and raises the pros and cons, acts further on the Constitutional Court decision, until the Constitutional Court Judge supervision issues. Not only in the Constitutional Court, the exercise of judicial review of laws and regulations under the Act against the Constitution in the Supreme Court also has a problem, for example, on the principles of transparency and then obscurity related to the consideration of the judge as the right legal standing in the judicial decision. The problem that arises if left or no effort to get it done, then it will create injustice, lack of legal certainty, and the collapse of public confidence in the Constitutional Court and the Supreme Court. That should have governing authority of the Supreme Court in conducting judicial review of legislation is more efficient in the future is with the idea of a roof in conducting judicial review of legislation. Dogma law put MA and MK, and both can be interchangeable. If the practice of inconsistencies put forward, the Court has a better sociological value. Neither the Supreme Court, the Constitutional Court and the Assembly is an independent state agency, in contrast with the constitutional other countries, like the Netherlands, for example. How the politics of law (law-making) to the front, in place even if there is institutional strengthening of the state, the division of power in accordance with the functions should remain the foundation of the country.Keywords: Authority, Judicial Review, Supreme Court.ABSTRAKPenelitian tesis ini mengangkat masalah kewenangan yudisial review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Dalam menegakkan negara hukum, maka segala produk hukum baik pusat maupun daerah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, maka upaya untuk mengoreksi jika ada produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi dapat diselesaikan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan.Namun demikian, adanya dualisme pengujian peraturan perundangundangan (judial review) di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pengaturan yang tidak ideal, karena berpotensi menimbulkan perdedaan atas putusan yang saling bertentangan. Kedepan, perlu dikaji adanya amandemen UUD dengan megatur mengenai penyatuan pengujian peraturan perundang-undangan satu atap dibawah Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, yaitu salah satunya menguji undang-undang terhadap konstitusi (UUD) juga masih terdapat persoalan mulai dari proses pengisian hakim konstitusi, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat kontroversial dan menimbulkan pro-kontra, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, hingga permasalahan pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya di Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan hak uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung juga memiliki permasalahan, misalnya terkait prinsip transparansi kemudian ketidak jelasan terkait dasar pertimbangan hakim tentang legal standing dalam putusan hak uji materiil. Permasalahan yang muncul tersebut jika dibiarkan atau tidak ada upaya untuk menyelesaikannya, maka akan menciptakan ketidakadilan, tidak adanya kepastian hukum, dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Bahwa Seharusnya pengaturan kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan yudisial review terhadap perundang-undangan yang lebih efisien kedepan adalah dengan gagasan satu atap dalam melakukan yudisial review terhadap perundang-undangan. Dogma hukum menempatkan MA dan MK, dan keduanya bisa saling menggantikan. Jika praktik inkonsistensi dikedepankan, maka MK memiliki nilai sosiologis yang lebih baik. Baik MA, MK dan MPR adalah lembaga negara yang berdiri sendiri, berbeda dengan ketatanegaraan negara lain, seperti Belanda misalnya. Bagaimana politik hukum (pembentukan hukum) ke depan, pada tempatnya kalaupun ada penguatan kelembagaan negara, maka pembagian kekuasaan sesuai dengan fungsinya harus tetap menjadi pijakan negara.Kata Kunci : Kewenangan, Yudisial Review, Mahkamah Agung .

PENEGAKAN HUKUM BIDANG PERPAJAKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Kota Pontianak) SONDANG EDWARD SITUNGKIR, S.H NPM. A2021151088, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang penegakan hukum bidang perpajakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota Pontianak). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum bidang perpajakan belum maksimal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka penegakan hukum bidang perpajakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Pontianak dalam realitanya masih belum maksimal. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum bidang perpajakan belum maksimal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dikarenakan keterbatasan personil dari petugas Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pontianak dalam melakukan penegakan hukum dan luasnya wilayah Kota Pontianak sehingga sulit untuk melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam rangka penegakan hukum bidang perpajakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak adalah dengan cara: (a) Melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pontianak dan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran hukum oleh wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah; dan (b) Meningkatkan frekuensi razia terhadap objek pajak yang menunggak. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah. 2 ABSTRACT This thesis discusses law enforcement in the field of taxation in order to increase the local revenue (Study in Pontianak City). In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the factors that cause law enforcement in the field of taxation has not been maximized in order to increase local revenue Pontianak City and efforts made by the City Government in the framework of law enforcement in the field of taxation to increase local revenue of Pontianak City. Through literature study using empirical legal approach method obtained the conclusion, that the law enforcement of taxpayers who delinquent payments of local taxes in the city of Pontianak in reality is still not maximized. As for the factors that cause law enforcement in the field of taxation has not been maximized in order to increase local revenue Pontianak City due to limited personnel from the Regional Finance Institution Pontianak City in law enforcement and the area of Pontianak City so difficult to enforce Law against taxpayers who are delinquent payments of local taxes. Efforts made by the Pontianak City Government through the Regional Finance Institution of Pontianak City in the framework of law enforcement in the field of taxation to increase local revenue Pontianak City is by: (a) Conducting cooperation with Civil Service Police Unit Pontianak City and other related institutions in the implementation of the law against the violation of law by the taxpayers who are delinquent payments of local taxes; And (b) Increasing the frequency of raids against delinquent tax object. Keywords: Law Enforcement, Local Tax, Local Revenue.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN NPM. A2021161026, SUPRIYATNA RAHMAT, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis dapat atau tidaknya korporasi yang melakukan tindak pidana dimintakan pertanggungjawaban menurut ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam tindak pidana perikanan. Melalui metode penelitian hukum normatif sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa dalam kasus tindak pidana perikanan, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana menurut ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu, dapat diterapkan pula Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Namun dalam prakteknya di persidangan, penerapan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi masih mengalami berbagai kendala, antara lain yang disebabkan oleh: Adanya ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana Pasal 101 hanya memfokuskan pada pengurus korporasi sebagai subjek hukum dan bukan pada korporasinya; Dalam kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia, umumnya nakhoda yang ditangkap adalah warga negara Thailand dan Vietnam. Dengan demikian, kedudukan korporasinya berada di luar negeri; dan Indonesia tidak memiliki perjanjian dengan negara-negara yang menjadi tempat kedudukan korporasi tersebut. Dalam kasus tindak pidana perikanan di Indonesia, kejadian perkara berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), di mana hukum yang diberlakukan adalah United Nations Convention on the Law Of The Sea (UNCLOS). DalamÂ Pasal 73 ayat (3) UNCLOS, menentukan bahwa: â€Hukuman negara pantai yang dijatuhkanÂ terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikananÂ Â diÂ Â Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan,Â Â jika tidak ada perjanjian sebaliknya antaraÂ Â negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk pidana badan lainnyaâ€. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam tindak pidana perikanan adalah pengurus dan korporasi sama-sama sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.Â Kata Kunci Â Â Â : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Perikanan.Â ABSTRACTÂ This thesis discusses the corporate criminal liability in the criminal act of fisheries. In addition it also has the purpose of expressing and analyzing whether or not a corporation committed a crime is held liable under the provisions of Article 101 of Law Number 45 Year 2009 concerning Amendment to Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries, and the form of criminal liability may be liable to corporations in a fishery crime. Through research method of sociological normative law, it can be concluded that in the case of the criminal act of fishery, corporation may be sought criminal responsibility in accordance with the provision of Article 101 of Law Number 45 Year 2009 concerning Amendment to Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries. In addition, applicable Supreme Court Regulation (PERMA) No. 13 of 2016 on Crime Handling by Corporations. However, in practice at the hearing, the application of Article 101 of Law Number 45 Year 2009 concerning Amendment to Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 13 Year 2016 on How to Handling Criminal Cases by Corporations is still experiencing various constraints, among others caused by: The existence of the provisions of Article 101 of Law Number 45 Year 2009 concerning Amendment to Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries, where Article 101 only focuses on corporate management as a legal subject and not on the corporation; In the case of fishery crime that occurred in Indonesia, generally captured captains are citizens of Thailand and Vietnam. Thus, his corporate position is overseas; and Indonesia does not have an agreement with the countries to which the corporation is based. In the case of fishery crime in Indonesia, the incident of the case is in the territory of Exclusive Economic Zone (ZEE), where the law enacted is the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). In Article 73 paragraph (3) of UNCLOS, provides that: "The punishment of a coastal state imposed on violation of the fisheries legislation in the Exclusive Economic Zone shall not include confinement, if there is no contrary agreement between the respective country or any form of penal other ". The form of criminal liability which may be imposed on the corporation in a fishery crime shall be the management and the corporation both as perpetrators of criminal acts of fisheries and both of which shall bear criminal responsibility as regulated in the provisions of Article 101 of Law Number 45 Year 2009 concerning Amendment to Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries and Supreme Court Regulations Number 13 Year 2016 on Crime Handling by Corporations.Â Keywords: Criminal Liability, Corporate, Criminal Acts of Fisheries.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS SEKTOR PERBANKAN HERI JUNIANTO NIM. A2021131037, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKIndependensi otoritas pengawas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan objektifitas dan efektifitas pengawasan. Makalah ini meneliti pengaturan independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan di Indonesia, khususnya terkait aspek anggaran OJK yang berasal dari sektor jasa keuangan yang diawasinya. Pengaturan anggaran OJK yang berasal dari sektor jasa keuangan yang diawasi merupakan terobosan baru dalam pembiayaan operasional lembaga negara di bidang pengawasan. Pengaturan ini di satu sisi akan mengurangi beban negara (APBN) dan di sisi lain memberikan independensi yang lebih baik kepada OJK terhadap kemungkinan intervensi lembaga politik yang berwenang menentukan APBN. Akan tetapi, dalam pengawasan perbankan yang ikut membiayai operasionalnya, OJK juga harus terbebas dari situasi yang dapat menyebabkan berkurangnya independensi OJK untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara objektif dan efektif. Independensi diperlukan agar OJK dapat melindungi diri khususnya dari intervensi industri jasa keuangan yang diawasinya maupun dari campur tangan politik. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan OJK benar-benar bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun untuk mencegah potensi benturan kepentingan antara para pelaku yang saling berinteraksi di sektor jasa keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat, serta mencapai tujuan stabilitas keuangan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA GUGATAN WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI NPM. A2021161030, NESY INDAH JANUARISMA, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Tesis ini berjudul â€œAnalisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeriâ€. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif diperoleh kesimpulan, secara eksplisit PERMA Nomor 2 Tahun 2015 merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg). Namun jika dikaji lebih dalam, maka PERMA Nomor 2 Tahun 2015 masih terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR dan RBg, khususnya dalam hal: (1) Syarat penggugat dan tergugat harus dalam satu domisili pengadilan yang sama untuk bisa menggunakan mekanisme gugatan sederhana tidak sejalan dengan prinsip pengajuan gugatan dalam Hukum Acara Perdata biasa yang mengenal asas actor sequitur forum rei, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan yang menguasai daerah hukum tempat tinggal tergugat; (2) Tidak adanya upaya hukum atas penetapan hakim yang menyatakan bahwa gugatan bukan termasuk gugatan sederhana pada pemeriksaan pendahuluan juga tidak sesuai dengan prinsip pembuktian dan asas hakim bersifat pasif yang selama ini dianut oleh Hukum Acara Perdata.; (3) Tidak adanya tahap jawab menjawab dalam penyelesaian gugatan sederhana, khususnya mengenai kesempatan untuk mengajukan eksepsi memperlihatkan proses peradilan tidak lagi seimbang memberikan kesempatan kepada para pihak yang sedang berperkara untuk mempertahankan haknya. Padahal dalam Hukum Acara Perdata dikenal asas mendengarkan kedua belah pihak (asas audi et alteram partem). Adapun kendala-kendala dalam mengajukan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri, antara lain sebagai berikut: (a) Ketentuan bahwa para pihak yang bersengketa harus berada di wilayah yang sama. Hal ini tentunya dapat menjadi penghalang bagi pencari keadilan yang hendak menggugat namun berdomisili di wilayah yang berbeda dengan Tergugat; (b) Dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan perkara yang diajukan penggugat adalah murni perkara sederhana, karena pasti ada keterkaitan dengan obyek sengketa lainnya; (c) Dalam gugatan sederhana dinyatakan tidak diperkenankan adanya eksepsi di dalam surat jawaban; dan (d) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak menganut konsep verstek dan verzet seperti dalam gugatan biasa. Hal ini tentu saja bisa menjadi kendala bagi tergugat dalam melakukan upaya hukum keberatan. Putusan atas keberatan yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini menutup kemungkinan adanya kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengajukan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri adalah dengan melakukan beberapa perbaikan (revisi) pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya mengenai domisili hukum, penggunaan kuasa hukum, upaya hukum atas penetapan hakim yang menyatakan bahwa gugatan bukan termasuk gugatan sederhana, pemilahan gugatan secara teliti antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dan masalah eksepsi.Â Kata Kunci: Â Â Â Peraturan Mahkamah Agung, Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Pengadilan Negeri.Â Â Â ABSTRACTÂ This thesis is entitled â€œJuridical Analysis of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2015 on Procedures for Settlement of Simple Claims in Cases of Tort Lawsuit in District Courtâ€. Through literature study using normative legal approach approach, conclusion, explicitly Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 is an implementation of Civil Procedure Code (HIR and RBg). However, if examined more deeply, then Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 there is still inconsistency with the Civil Procedure Law regulated in HIR and RBg, especially in the case of: (1) Plaintiffâ€™s requirement and the defendant must be in the same court domicile to be able to use simple lawsuit mechanism is not in line with the principle of filing a lawsuit in the Ordinary Civil Procedure Law which recognizes the principle of actor sequitur forum rei, namely the lawsuit filed to a court that controls the legal area of the defendantâ€™s residence; (2) The absence of a legal remedy on the judgeâ€™s stipulation stating that the lawsuit does not include a simple suit on the preliminary examination is also inconsistent with the principle of evidence and the principle of a passive judge which has been adopted by the Civil Procedure Code; (3) The absence of answering stage in the settlement of a simple lawsuit, particularly regarding the opportunity to file an exception, shows that the judicial process is no longer in balance provides an opportunity for the parties in litigation to defend their rights. Whereas in the Civil Procedure Law known the principle of listening to both parties (the principle of audi et alteram partem). The obstacles in filing a simple lawsuit in a case of default in the District Court are as follows: (a) The provision that the parties to the dispute must be in the same territory. This can be a barrier for justice seekers seeking to sue but domiciled in a different territory than the Defendant; (b) In practice it is not easy to determine the case of the plaintiff is purely a simple matter, since there must be a connection with another disputed object; (c) In a simple lawsuit it is stated that no exception shall be permitted in the response letters; and (d) Supreme Court Regulation No. 2 of 2015Â does not adhere to the concept of verstek and verzet as in the ordinary lawsuit. This of course can be an obstacle for the defendant in making a legal objection. The decision on the objections set forth in Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 covers the possibility of an opportunity to file an appeal, cassation or review appeal. Efforts to overcome the obstacles in filing a simple lawsuit in the case of default in the District Court is to make some revisions to Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 on Procedures for Settlement of Simple Claims, especially regarding legal domicile, the use of legal counsel, a judge stating that the lawsuit does not include a simple lawsuit, careful sorting of the lawsuit between infringement lawsuits and unlawful acts, and exceptional issues.Â Keywords: Supreme Court Regulation, Simple Claim, Tort, District Court.

Jurnal Nestor - 2009 - 1 Tim Nestor, Jurnal Nestor
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 1
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA PENYIMPAN DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PENJAMIN HUTANG DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN DI KOPDIT CU LANTANG TIPO MATEUS FEI, SH. A.21211039, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection of the storage member in his capacity as guarantor of the debt of borrowers in the loan agreement in kopdit cu tipo aloud. The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis can be concluded that the binding process guarantee people (Borgtocht) related to the agreement-loan with the Cooperative Credit CU Outspoken Tipo Agreement is Penanggungan (Borgtocht) Cooperative Credit CU Outspoken Tipo still used as additional collateral, either coorporate guarantee or personal guarantee , as stipulated in the internal regulations of CU Loud Tipo credit cooperatives. Indemnity Agreement (Borgtocht) as a binding form of credit guarantees.Application of Indemnity Agreement (Borgtocht) Cooperative CU Outspoken Tipo credit as additional collateral in accordance with the legislation in force. Acceptance of collateral in the form of Indemnity (Borgtocht) basically only as an addition to the belief that the credit will go well due to their control of the insurer to the health of the practice debitur.dalam underwriting agreement (borgtocht), namely, underwriting guarantee (borgtocht) general nature so as not to cause rights of creditors against the preference for certain goods belonging to the insurer. Given his position is not as a preferred creditor, the bank in determining a person can be a guarantor for debtor can make efforts include:CU Cooperative Tipo Loud as creditor should really pay attention to the character of the person, including the reputation of the debts of the debtor is guaranteed. And to avoid trouble later on with the privileges of the party will be taken measures as a waiver of the privileges of the person with explicitly stated in the deed penanggunganya. Legal protection of the members of depositors in the cooperative Cooperative CU Outspoken Tipo yet fully accommodated in Law Number 25 of 1992 on Cooperatives on Cooperatives, because in cooperative law does not affirm the government's obligation but merely stated that the Government may establish the Credit Union CU Loud Tipo Deposit Insurance Credit Unions to ensure Member Savings. During this time deposits Outspoken members of the Cooperative CU borne by the Cooperative CU Tipo Tipo Loud own funds and some forms of savings and loans are included in the program Connect Puskopdit BKCU Kalimantan and insurance programs.Keywords: Legal Protection, Cooperative Members, Debt Guarantor, the Borrower..2ABSTRAKTesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dalam kedudukannya sebagai penjamin hutang debitur dalam perjanjian pinjaman di kopdit cu lantang tipo.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa proses pengikatan penjaminan orang (Borgtocht) terkait perjanjian-pinjaman dengan Koperasi kredit CU Lantang Tipo Perjanjian adalah Penanggungan (Borgtocht) di Koperasi kredit CU Lantang Tipo masih dipergunakan sebagai agunan tambahan, baik berupa coorporate guarantee maupun personal guarantee, sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Koperasi kredit CU Lantang Tipo. Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) sebagai salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit. Penerapan Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) di Koperasi kredit CU Lantang Tipo sebagai agunan tambahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan agunan berupa Penanggungan (Borgtocht) pada dasarnya hanya sebagai penambahan keyakinan bahwa kredit akan berjalan dengan baik yang disebabkan adanya kontrol dari si penanggung terhadap kesehatan usaha debitur.dalam praktek perjanjian penanggungan (borgtocht) yaitu, Jaminan penanggungan (borgtocht) bersifat umum sehingga tidak menimbulkan hak preference bagi kreditur terhadap barang-barang tertentu milik penanggung. Mengingat kedudukannya yang bukan sebagai kreditur preferen, maka pihak bank dalam menentukan seseorang bisa dijadikan penanggung bagi debiturnya dapat melakukan upaya-upaya antara lain : Koperasi CU Lantang Tipo selaku kreditur harus benar-benar memperhatikan karakter dari penanggung termasuk reputasi dalam menanggung utang para debitur yang dijamin. Dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari dengan adanya hak istimewa dari penanggung akan ditempuh langkah-langkah sebagai pelepasan hak-hak istimewa dari penanggung dengan dinyatakan secara tegas dalam akta penanggunganya. Perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana pada koperasi Koperasi CU Lantang Tipobelum sepenuhnya terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tentang Perkoperasian, karena dalam undang-undang koperasi ini tidak menegaskan kewajiban pemerintah melainkan hanya menyatakan bahwa Pemerintah dapat membentuk Koperasi Kredit CU Lantang Tipo Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota. Selama ini dana simpanan anggota pada Koperasi CU Lantang Tipoditanggung oleh Koperasi CU Lantang Tiposendiri, dana dan beberapa bentuk simpanan dan pinjaman yang diikutkan dalam program Jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan dan program asuransi.Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Anggota Kopresi, Penjamin Hutang, Debitu.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN GURU OLEH ORANGTUA MURID SUGIANTO. S.H. NPM.A2021141022, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Â Â The main point of this problem in this research is The effort of overcoming teacher maltreatment by the student parent because many criminal action maltreatment doing by student parent of the teacher it occurred in the school of west Borneo. In this cases likes hitter, kicking, recant , cutting the hair. The purposed in this research is to known the effort how the school doing the maltreatment of criminal by the teacher and what factors it can happened cause of maltreatment doing the teacher to the student parent, as well as to known it needed a new laws to give the protected for the teacher and lecture.Â Â In this method of this research will be doing to arrange this thesis is the law research of juridical sociology. The law research of juridical sociology doing by research primary data, it got from direct field. There is effort doing by school to overcoming maltreatment by student parent of coordination and communication with the student parent. The cause factor by the student parent doing the maltreatment to the teacher because the emotion looking the children hitter, give the punishment and cutting their hair. The teachers hopes they given protection almost their duties. Â Â The efforts to doing by the government to prohibit the best ways before and after maltreatment it not enough by the coordination and communication by the teachers or the parent but also the most important all the person meeting likes school, committee, teachers and the parents to do the best steps to make the quality ofÂ education prestige. Â The almost effort to do by the teacher in the effort to overcoming by the maltreatment of the teacher is effort of non-Penal, the overcoming of the criminal effort more the emphasize preventive characteristic (prohibited/ preventive/ controller) before the crime including the meeting with the associated. The government must be make a formal equipment of the law and the lawyerÂ Â to give the law protection for all the teacher and lecturer of Indonesian, because until now there is nothing the lawyer protection for the teacher and lecturer.Â Â Key words: The efforts, overcoming, maltreatment, teacher.Â Â Â Â 2Â Â ABSTRAK Pokok Permasalahan yang diteliti dalam Tesis Ini adalah upaya penanggulangan terhadap penganiayaan guru oleh orangtua murid karena masih banyaknyaÂ tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua murid terhadap guru yang terjadi di sekolah â€“ sekolah di Kalimantan barat. Kasus-kasus penganiayaan tersebut seperti memukul, menendang, menjambak, mengunting rambut Penelitian ini bertujuan untukÂ mengetahui upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk menanggulangi penganiayaan terhadap guruÂ dan apa faktor â€“ faktor penyebab terjadinya penganiayaan kepada guru yang dilakukan oleh orang tua murid, serta mengetahui apakah diperlukan sebuah undang â€“ undang baru untuk memberikan perlindungan bagi guru dan dosen. Â Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis dilakukan dengan cara meneliti data primer, yang diperoleh langsung di lapangan. Adapun upaya dilakukan oleh sekolah untuk menanggulangi penganiayaan oleh orangtua murid dengan melaksanakan koordinasi dan komunikasi para orangtua murid. Faktor yang mengakibatkan para orangtua murid melakukan penganiayaan kepada guru karena emosi sesaat melihat anak â€“ anaknya dipukul, diberi hukuman,Â dan digunting rambutnya. Para guru berharap mereka diberikan perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Â Upaya â€“ upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencegah baik sebelum maupun sesudah terjadi penganiayaan tersebut tidak cukup hanya berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan dewan guru atau pun orang tua tetapi upaya yang paling penting dilakukan oleh seluruh pihak yaitu mengadakan pertemuan bersama seperti komite, sekolah, dewan guru, dan para orang tua menyatukan langkah demi mewujudkan pendidikan yang bermartabat dan berkualitas. Upaya-upaya yang sering ditempuh oleh para guru dalam upaya penanggulangan terhadap penganiayaan guru yaitu Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut meliputi mengadakan rapat dan pertemuan dengan para pihak yang terkait. Pemerintah harus membuat sebuah perangkat hukum yang resmi dan tinggi semacam sebuah undang â€“ undang untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh Guru dan Dosen di seluruh Indonesia, karena sampai saat ini belum ada undang â€“ undang tentang perlindungan guru dan dosen.Â Â Kata Kunci : Upaya, Penanggulangan, Penganiayaan, Guru,

KAJIAN DOKTRINAL TERHADAP PENERAPAN HUKUM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM PADA PENGADILANTINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK ELIAS SILALAHI, SH.. A.21212055, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the doctrinal assessment of the application of the law of Article 2 and Article 3 of the Republic of Indonesia Law No. 31 of 1999 on the eradication of corruption by a judge at the court of corruption in state court pontianak. The method used in this study is a research method by using juridical - normative. From the research we concluded that: That the Application of Article 2 and Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 1999 on Corruption Eradication in the Corruption Court in the District Court of Pontianak has not been applied consistently, can change (ampibalen) , Tergabtung intrerprestasi or interpretation by the judge in the case, meaning that although in theory / doctrine someone perpetrators of corruption normative feasible article 2 but it could be applied to chapters 3 and vice versa although in theory / doctrine normative Article 3 but in practice it applied Article 2 (not consistent). That the formulation of the policy provisions of Article 2 and Article 3 from the perspective of law and justice concerning minimum criminal threats there is a gap which is much different from that of Article 2 threat minimum of 4 years in prison, while article 3 threat minimum of 1 year in prison, the gap threats minimum is not in line with Article 52 Article 3 of the Criminal Code that should be heavier or at least the threat equated minimum. Recommendation: Keep the amendment / changed from the second chapter is especially concerning criminal threats at a minimum, both Article 2 and Article 3 are both at least 4 (four) years imprisonment or both at least 2 or 3 years, or at least the existence of such a regulation if it under the legislation or some sort of Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia which can be used as guidelines to Judge crime Act Korupsi.Pembuat Corruption should reformulate the threat of criminal sanctions and a special minimum in Article 3 of Law Corruption in order to achieve aspects justice according to the function in the eyes of the positive law in force in Indonesia.Keywords: doctrinal study, for the application of law, corruptionABSTRAKTesis ini membahas kajian doktrinal terhadap penerapan hukum pasal 2 dan pasal 3 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi oleh hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis - normatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Bahwa Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pontianak belum diterapkan secara konsisten, bisa berubah-ubah (ampibalen). tergabtung intrerprestasi atau penafsiran oleh hakim dalam suatu kasus, artinya walaupun menurut teori/doktrin seseorang pelaku tindak pidana korupsi normatifnya layak diterapkan pasal 2 namun bisa jadi diterapkan pasal 3 dan sebaliknya walaupun menurut teori /doktrinnya normatifnya pasal 3 tapi dalam prakteknya diterapkan pasal 2 (tidak konsisten). Bahwa formulasi kebijakan ketentuan dari pasal 2 dan pasal 3 dari perspektif hukum dan keadilan menyangkut minimum ancaman pidananya terdapat kesenjangan yang jauh berbeda yaitu pasal 2 ancaman minimum 4 tahun penjara sedangkan pasal 3 ancaman minimum 1 tahun penjara, kesenjangan ancaman minimum tersebut tidak sejalan dengan pasal 52 KUHP yang seharusnya pasal 3 lebih berat atau paling tidak ancaman minimumnya disamakan. Rekomendasi : Perlu amandemen/ dirubah dari kedua Pasal tersebut terutama menyangkut ancaman pidana minimal, baik Pasal 2 maupun Pasal 3 sama-sama minimal 4 (empat) tahun penjara atau sama-sama minimal 2 atau 3 tahun, atau paling tidak adanya semacam regulasi apakah itu dibawah undang-undang atau semacam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan pedoman untuk Hakim Tindak Pidana Korupsi.Pembuat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya merumuskan ulang sanksi ancaman pidana dan minimum khusus dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi agar tercapai aspek keadilan yang menurut fungsinya dimata hokum positif yang berlaku di Indonesia.Kata Kunci: kajian doktrinal, terhadap penerapan hokum, tindak pidana korupsi

MODEL PEMBINAAN KLIEN NARKOBA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA CICI PARAMIDA, S.H NPM. A2021151005, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Semakin lama semakin bertambah para pengguna atau penyalahguna narkotika banyak kalangan yang terjerat dengan barang haram tersebu baik di kalangan tua, muda dan dari kalangan apapun baik dari kalangan bawahan sampai aparatur pemerintah juga menjadi korbannya. faktor penyebab menggunakannyapun dengan berbagai variasi ada yang karena ajakan teman atau pengaruh teman, ada yang karena masalah keluarga dan faktor lainnya. Tidak hanya itu bahkan menggunakan barang hartam tersebut menjadi suatu tren yang bergengsi dan seakan-akan berlomba lomba demi mencoba barkotika tersebut. TC (Therapeutic Community) merupakan program pembinaan untuk mnyembuhkan dan memulihkan para pemakai narkotika melalui media terapi teman sesama rebahabilitasi saling membantu dalam proses pemulihan. Adapun penelitian ini dengan maksud mengetahui sejauh mana pembinaan program TC (Therapeutic Community) di Rehabilitasi Yayasan Pontianak Plus dalam menanggunalngi pengulangan penggunaan narkotika atau (Relapse) yang berkaitan dengan pengulangan tindak pidana Narkotika. Jenis penelitian ini adalah memalui Pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic utuh, serta Pendekatan hukum empiris, yaitu melakukan pendekatan efektifitas penerapan perundang-undangan dan menggali fakta-fakta tentang pembinaan klien narkoba dan hubungannya dengan pengulangan tindak pidana. Hasil dari TC (Therapeutic Community) yang dilakukan ole Rehabilitasi Narkotiba Yayasan Pontianak Plus dapat diketahui yaitu semua metode yang menjalani pembinaan adalah Konselor Adiksi sesuai dengan model pembinaa TC (Therapeutic Community) mulai dari kegiatan pertemuanpertemuan Morning Meeting, Morning Briefing, Open house dan lain-lainnya. Keunggulan dan kelemahan dari model pembinaan TC (Therapeutic Community) ini dirasakan langsung oleh para residen atau klien, keunggulannya memberikan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik, dapat mengontrol emosi dapat bersosialisasi dengan baik dan dapat menambah kepercayaan diri. Kelemahannya adalah juag hanya dirakan oleh masing-masing klien atau residen yang sedang dibina sehingga ada residen yang merasa model pembinaan ini masih kurang sehingga terjadilah suatu pengulangan penggunaan narkotika (relapse) sehingga melakukan pengulangan tinda pidana Narkotika. Kata kunci: model pembinaan, klien Narkotika, penanggulangan tindak pidana Narkotika ABSTRACT Increasingly, the number of users or users of narcotics has become increasingly entangled with illicit goods either among the elderly, young and from any circle either from subordinates to the government apparatus is also a victim. Factors causing him with various variations there is because the invitation of friends or the influence of friends, there are because of family problems and other factors. Not only that even using the merchandise became a prestigious trend and seemed to race to try the barkotika. TC (Therapeutic Community) is a coaching program to heal and restore the narcotics users through the media therapy of mutual friend rebahabilitasi help each other in the recovery process. As for this research with the intention to know the extent to which development of program of TC (Therapeutic Community) in Rehabilitation of Pontianak Plus Foundation in relieving repetition of narcotic or relapse which related to repetition of Narcotics crime. The type of this research is through qualitative approach, that is research procedure that produce descriptive data in the form of written or oral words from people or observed behavior. This approach is directed to the background and the individual is holistically intact, as well as the empirical law approach, which is to approach the effectiveness of the application of legislation and explore facts about the guidance of drug clients and its relation to the repetition of criminal acts. The results of TC (Therapeutic Community) conducted by the Narkotiba Foundation Rehabilitation Pontianak Plus Foundation can be known that all methods that undergo coaching is Adiksi Counselor in accordance with TC (Therapeutic Community) development model starting from Morning Meeting, Morning Briefing, Open house and Others. The advantages and disadvantages of the TC (Therapeutic Community) coaching model is felt directly by the resident or client, the superiority of giving a change of behavior for the better, can control the emotions can socialize well and can increase confidence. The disadvantage is the juag only dirakan by each client or resident who is being built so that there is a resident who feels the model of coaching is still lacking so that there was a repetition of the use of narcotics (relapse) so do repetition tinda criminal Narcotics Keywords: model coaching, client Narcotics, countermeasures Narcotics crime

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA