Garuda - Garba Rujukan Digital

INDENPENSI DOKTER DALAM MEMBERIKAN RESEP OBAT KEPADA PASIEN DIKAITKAN DENGAN KODE ETIK KEDOKTERAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA NO.221/PB/A.4/04/2002 TENTANG PENARAPAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Landak) NPM. A2021161037, FLORENTINA MERRY, S.Farm.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTÂ Â This thesis discusses the Indentpension of Doctors in Prescribing Drug Prescriptions to Patients Associated with Medical Code of Ethics Based on the Decree of the Executive Board of the Indonesian Doctors Association No.221 / Pb / A.4 / 04/2002 on the Cause of the Indonesian Medical Code of Ethics (Study at General Hospital Landak Region). The conclusion of this thesis that the factors that cause so that doctors in prescribing drugs to patients affected or influenced by the pharmacy companies as follows Financial Interest Factors The existence of collusion of doctors and pharmaceutical companies to be the cause of the high price of drugs in this country. Research and Development Agency (Balibang) - The Ministry of Health of the Republic of Indonesia and World Health Organization (WHO) point out that the high price of medicines in Indonesia is 200 times the price of medicines in the world market and the factor of doctor's collusion with pharmaceutical companies, from observation, intention, the notion of collusion comes not just from pharmaceutical companies. Sometimes at the doctor's request. Pharmaceutical companies produce branded drugs (patents) for sale. While doctors have the authority to determine drugs. That way the pharmaceutical companies interested in the drugs are sold. The legal consequences of a physician who is directly or indirectly influenced by the pharmacy company in prescribing the drug to the patient, when seeing a doctor, certainly hope is healing. The patient does not know what the illness is, as the patient also does not know the right drug choice for the patient's healing. So the patient comes to see a doctor, because the doctor who can diagnose the disease and choose the medicine. In that relationship the patient fully surrenders the choice of medicine for the patient's healing to the doctor, who then writes the prescription. But unknowingly, once the patient comes to see a doctor, there are other interests outside the relationship of patients and doctors. Pharmaceutical companies expect how doctors who check you prescribe their production drugs. The medicine prescribed by the doctor then the patient redeemed it to the pharmacy. Efforts made by the Indonesian Doctors Association of physicians prescribing medicines to patients on the influence of pharmacy companies ie Dropping Code violations against doctors prescribing medicines to patients on the influence of pharmacy companies Medical ethics is a set of behavior of members of the medical profession in relation to clients / patients, peers and the general public and is part of the overall decision-making process and medic actions in terms of moral norms / values. And to supervise the doctor of RSUD Landak Indonesian Doctors Association (IDI) asserted, for doctors to deliberately sell or direct the patient to redeem the drug in the designated place, it violates the rules. "If it does happen, then the individual doctors concerned violate the Medical Act and the code of ethics of doctors,".Â Â Keywords: Doctor's Indenpensi, Giving, Prescription Drug, Patient.Â Â Â ABSTRAKÂ Â Tesis ini membahas tentang Indenpensi Dokter Dalam Memberikan Resep Obat Kepada Pasien Dikaitkan Dengan Kode Etik Kedokteran Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No.221/Pb/A.4/04/2002 Tentang Penarapan Kode Etik Kedokteran Indonesia (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Landak). Kesimpulan dari tesis ini bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan sehinggaÂ dokter dalam memberikan resep obat kepada pasien terpengaruh atau dipengaruhi oleh perusahaan apotik sebagai berikut Faktor Kepentingan Finansial Adanya kolusi dokter danÂ perusahaan farmasi menjadi penyebab mahalnya harga obat dinegeri ini. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balibang) - Departemen Kesehatan RI dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) mensinyalir mahalnya harga obat di Indonesia 200 kali lipat dari harga obat di pasaran dunia dan Faktor sinyalemen kolusi dokter dengan perusahaan farmasi, dari hasil pengamatan, niat, kemauan atau gagasan untuk berkolusi bukan hanya datang dari perusahaan farmasi. Adakalanya atas permintaanÂ dokter. Perusahaan farmasi memproduksi obat bermerek (paten) untuk dijual. Sedang dokter punya kewenangan menentukan obat. Dengan cara itu perusahaan farmasi berkepentingan obatnya laku terjual. Konsekuensi hukum terhadap dokter yang secara langsung atau tidak langsung di pengaruhi oleh perusahaan apotik dalam memberikan resep obat kepada pasien, ketika berobat ke dokter, pasti harapannya adalah kesembuhan. Pasien tidak tahu apa penyakitnya, sebagaimana pasien juga tidak tahu pilihan obat yang tepat untuk kesembuhan pasien. Sehingga pasien datang berobat ke dokter, karena dokterlah yang bisa mendiagnosis penyakit dan memilih obatnya. Dalam hubungan itu pasien menyerahkan sepenuhnya pilihan obat untuk kesembuhan pasien kepada dokter, yang kemudian menuliskan resep. Namun tanpa disadari, begitu pasien datang berobat ke dokter, ada kepentinganÂ lain di luar hubungan pasien dan dokter. Perusahaan-perusahaan farmasi berharap bagaimana agar dokter yang memeriksa Anda meresepkan obat-obatan produksi mereka. Obat yang diresepkan sang dokter kemudian pasien menebus ke apotik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesian terhadap dokter yang memberikan resep obat kepada pasien atas pengaruh perusahaan apotik yaitu Menjatuhkan pelanggaran Kode Etik terhadap dokter yang memberikan resep obat kepada pasien atas pengaruh perusahaan apotik Etika kedokteran merupakan seperangkat perilaku anggota profesi kedokteran dalam hubungannya dengan klien / pasien, teman sejawat dan masyarakat umumnya serta merupakan bagian dari keseluruhan proses pengambilan keputusan dan tindakan medic ditinjau dari segi norma-norma / nilai-nilai moral. Dan melakukan pengawasan terhadap dokter RSUD Landak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan, bagi dokter dengan sengaja menjual atau mengarahkan pasien menebus obat di tempat yang ditunjuk, itu melanggar aturan. "Bila betul terjadi, maka oknum dokter bersangkutan melanggar Undang-undang Kedokteran serta kode etik dokter,".Â Â Kata Kunci: Indenpensi Dokter, Memberikan, Resep Obat, Pasien.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA USAHA (STUDI TERHADAP TUMPANG TINDIH LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA PT MITRA KARYA SENTOSA DAN PT BUMI TATA LESTARI DI KABUPATEN SANGGAU) MUHAMAD INDRA LESMANA, S.Sos A.21211033, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

1PUBLIKASI ILMIAHPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA USAHA (STUDI TERHADAP TUMPANG TINDIH LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA PT MITRA KARYA SENTOSA DAN PT BUMI TATALESTARI DI KABUPATEN SANGGAU)Oleh :MUHAMAD INDRA LESMANA, S.SosA.21211033ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection of the rights holders to cultivate (Study Against Overlapping Oil Palm Plantation Land Between Pt Mitra Karya Sentosa And Tata Pt Bumi Lestari In Sanggau). From the results of this thesis can be concluded that PT Bumi Tata Lestari is the party more rights to use the land area of Â± 1353.50 ha located in the village of the District Noyan, Semongan Rural District of Noyan, Village Malenggang Sekayam Subdistrict, Sungai Tekarn, since the issuance of the certificate leasehold on behalf of PT Mitra Karya Sentosa is not in accordance with the regulations, there is an overlap undangan.Penyebab land on the ground Hak Guna Usaha (HGU) on behalf of PT Mitra Karya Sentosa and PT Bumi Tata Lestari in Sanggau is granting tenure business (HGU) implementation is not in accordance with the provisions of the legislation governing the granting of rights of exploitation in the district, lack even the absence of rigor in the granting of rights of exploitation by the agency authorized giving the right to cultivate in the district, lack of coordination between relevant agencies that grant the rights to cultivate in Sanggau. Efforts that can be taken as a form of legal protection of the license that has been granted to holders Hak Guna Usaha (HGU) in the event of overlapping plantations, is to use remedies filed to the State Administrative Court, applying for a revision of the certificate of the right to cultivate the head of National Land Agency of the Republic of Indonesia, the head of Sanggau District Land Office. Rekoemndasi of this thesis is that the plantation has a function as a source of country's foreign exchange, and a very important role in improving the welfare of the community, so that business activities can be run well then need to be balanced between entrepreneurs such plantations by not distinguishing whether or not the holding priority to one another, it is also necessary to provide legal certainty for license holders, good location permits, licenses of plantation and land rights holders. In addition, should the holding of a special team or institution consisting of government associated with plantations whose duties give consideration to requests for location permission for a plantation submitted to the competent authority for it, so that all the permits that have been and will be published can be recorded clearly, and when a plot locations have been granted permission for plantation while after the permit issued it to the same location no longer permit issued plantations. Overlap the location permit on behalf of PT Bumi Tata Lestari with Certificate Timeshares efforts on behalf of PT Mitra Karya Sentosa unavoidable relevant agencies continue to coordinate their2work and consider the outcome of the meeting was submitted by instasi related, in reaching a decision or issue permits. In addition, related parties should be the arbiter good and not in favor of one of the parties in resolving overlapping location permits and certificates of the right to cultivate.Keywords: Legal Protection, Holder, leasehold, Plantation, Palm Oil.ABSTRAKTesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna usaha (Studi Terhadap Tumpang Tindih Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Pt Mitra Karya Sentosa Dan Pt Bumi Tata Lestari Di Kabupaten Sanggau). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa PT Bumi Tata Lestari adalah pihak yang lebih berhak memanfaatkan tanah seluas Â± 1.353,50 Ha yang terletak di desa Noyan Kecamatan Noyan, Desa Semongan Kecamatan Noyan, Desa Malenggang Kecamatan Sekayam, Desa Sungai Tekarn, karena penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha untuk atas nama PT Mitra Karya Sentosa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Penyebab terjadi tumpang tindih lahan di atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Mitra Karya Sentosa dan PT Bumi Tata Lestari di Kabupaten Sanggau adalah Pemberian hak guna usaha (HGU) pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hak guna usaha di Kabupaten Sanggau, kurang bahkan tidak adanya ketelitian dalam pemberian hak guna usaha oleh instansi terkait yang berwenang memberikan hak guna usaha di Kabupaten Sanggau, tidak adanya koordinasi diantara instansi yang terkait yang berwenang memberikan hak guna usaha di Kabupaten Sanggau. Upaya yang dapat ditempuh sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap izin yang telah diberikan bagi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam hal terdapat tumpang tindih lahan perkebunan, adalah menggunakan upaya hukum yang mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, mengajukan permohonan revisi sertifikat hak guna usaha kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau. Rekoemndasi dari tesis ini adalah bahwa perkebunan mempunyai fungsi sebagai sumber devisa Negara, dan sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga agar kegiatan usaha tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu diseimbangkan antara pengusaha-pengusaha perkebunan tersebut dengan tidak membedakan ataupun tidak diadakannya skala prioritas terhadap salah satu sama lainnya, hal tersebut juga perlu dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang izin, baik izin lokasi, izin perkebunan maupun pemegang hak atas tanah. Selain itu, perlu diadakannya suatu tim khusus atau lembaga yang terdiri dari pemerintah yang terkait dengan perkebunan yang tugasnya memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap permohonan izin lokasi untuk perkebunan yang diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga semua izin yang telah dan akan di terbitkan dapat terdata secara jelas, dan apabila dalam suatu lokasi bidang tanah telah diberikan izin untuk usaha perkebunan sedangkan setelah izin tersebut diterbitkan maka untuk lokasi yang sama tidak diterbitkan lagi izin perkebunannya. Tumpang tindih izin lokasi atas nama PT Bumi Tata Lestari dengan Sertifikat Hak guna usaha atas nama PT Mitra Karya Sentosa dapat dihindari instansi yang terkait senantiasa saling berkoordinasi dan3mempertimbangkan hasil rapat yang telah disampaikan oleh instasi yang terkait, dalam memberikan keputusan atau menerbitkan izin. Selain itu, pihak-pihak yang terkait seharusnya dapat menjadi penengah yang baik dan tidak berpihak pada salah satu pihak dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih izin lokasi dan sertifikat hak guna usaha.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang, Hak Guna Usaha, Perkebunan, Kelapa Sawit.

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA (Studi di Kabupaten Kubu Raya) NPM. A2021161035, JAINAL ABIDIN, S.Hi.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Tesis ini membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelengaraan Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kubu Raya). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini telah memahami dan menjalankan peranya selaku wakil penduduk desa dalam penyelengaraan pemerintah desa, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis dalam kaitannya dalam perencanaan pembangunan, karena BPD erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD diluar pemerintah akan tetapi BPD merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi BPD dengan diberlakukannya Undang-undang ini justru semakin menguat. Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balance dalam pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD bekerja sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati.Â Kata Kunci Badan Permusyawaratan DesaÂ Â ABSTRACTÂ This thesis discusses the Role of the Village Consultative Body (Bpd) in Organizing the Village Government (Study in Kubu Raya District). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it was concluded that the Village Consultative Body (BPD) had understood and carried out its role as a representative of the village population in the administration of village government, the role of the Village Consultative Body (BPD) was very strategic in relation to development planning, because the BPD was closely related to the implementation of government functions in Law Number 6 of 2014 concerning Villages BPD functions outside the government, but the BPD is an institution that carries out the functions of government, the position of the BPD with the enactment of this Law actually strengthens. The presence of the BPD in the Village Government with its various functions and authorities is expected to be able to realize a system of checks and balances in the village administration. As a manifestation of democracy, in the administration of village government, the Village Head and the BPD work together in managing and managing the interests of the local community based on the origin and local customs that are recognized and respected.Â Keywords: Implementation of Village Government

ANALISA YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN BAGI KONSUMENBERKEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS)DI HOTEL (SUATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN) TIZA YANIZA, SH. A.21211013, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis reseachs title Juridis Analysis Towards Act 28 Year 2002 about Building Constraction for Disable Customer for their Customer Protection in Hotel Service. This researchs purpose is to find out how an Act protect the Disable Customers needs in order to get hotels service and how the act manage the Customers needs. Besides that, this research also to see how this Act applied in hotel to provide the accessibility for disable Customer for hotels building constraction. Also, include the correct spatial to provide disable customers accessibility in hotels construction.This research using The juridical normatives method with the starting point the Act 28 Year 2002 which influence by the laws and regulation, or norms that already in the society. These law material support by the others field research to see how the implementation of this Act in the society. Since this research using norm that the society using, and supported by field research that have been done by the researcher, to see or observed the implementation of this Act in the society. In term of the methodology that being used of the reseacher the juridicial sociological, the other approach that being used is statute approach, conceptual approach, and comparative approach.The result of this research are the regulation about accessibility for diasable customers already stated in National Constitution 1945, National Act No.24 Year 1997 about Disable and National Act No. 39 Year 1999 abaout Human Rights; also Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004;Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 about Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat, which mean buildings master plan that give accessibility for disable customers. And for the technical procedure of the implementation for disable accessibility for public building, PU department provide Act 28 Year 2002 about Building Constraction and Peraturan Menteri No. 30/PRT/M/2006 about Technical Procedure for Facilities and Accessibility for Building and Environment. The implementation of Act 28 Year 2002 about the Building Construction to give protection towards the disable customer, especially for hotel building, which is not yet being fullfill by the hotels management in their facilities focus on three (3) stars hotels class. Almost all hotels ini Pontianak not provide the accessibility for disable customers, which mean those hotels not followed the Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002about Building Construction, as this Act state that all the Building have to provide accessbility for disable and senior customers, so they got the same rights with the others. This Act also state, that the Act is to protect the equality of human beings in all aspects of life. It means that the accessibility, the hotels provide not only in physical aspect, but also in non physical aspects.These accesses not fully being provided by the hotel in Pontianak.Glossary: Building Construction, Disablity, Customers Protection, Accessibility3ABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: analisa yuridis terhadap undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan hubungannya dengan perlindungan bagi konsumen berkebutuhan khusus (disabilitas) di hotel (suatu tinjauan dari perspektif hukum perlindungan konsumen) bertujuan tujuan untuk Untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen berkebutuhan khusus dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan khususnya pada bangunan hotel.Untuk menganalisa penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang berkebutuhan khusus pada bangunan hotel.Untuk menganalisa pengaturan mengenai aksesibilitas tata ruang yang benar sehingga dapat melindungi konsumen yang berkebutuhan khusus pada bangunan hotel.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum (norm) yang berlaku. Di dukung dengan penelitian lapangan (field research) untuk melihat pelaksaan di hukum di dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :Bahwa pengaturan tentang penyedian aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lansia itu merupakan Komitmen Nasional, hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; juga Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004;Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat. Dan untuk teknik pelaksanaan penyedian aksesibilitas bangunan umum, Departemen PU telah Mengeluarkan Undang Undang No. 28 tentang Bangunan Gedung dan4Peraturan Menteri No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan.Bahwa Penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang berkebutuhan khusus pada bangunan hotel belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak hotel terlebih untuk hotel yang memiliki fasilitas bintang 3 (tiga), hampir seluruh hotel yang terdapat di Kota Pontianak belum memiliki fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, aksesibilitasadalahkemudahan yang disediakanbagisemua orang termasuk orang yang berkebutuhan khusus dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.Dalam pengertian ini terkandung dua jenis aksesibilitas yaitu non fisik dan fisik. Akses ini belum sepenuhnya tersedia dalam bangunan gedung hotel yang ada di kota Pontianak.Kata Kunci : Bangunan, Disabilitas, Perlindungan Konsumen, Aksesibilitas

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KALIMANTAN BARAT OLEH PPNS KEHUTANAN SPORC (MENURUT UU NO. 41 TAHUN 1999 DAN UU NO. 18 TAHUN 2013) HARI NOVIANTO,S.SOS A.21211037, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKIllegal logging activities is one of the extraordinary crime in forestry. One of the areas in Indonesia that flare illegal logging activities are West Kalimantan Province, which is rich in natural resources and the forest. One of the efforts to protect the forest from any forest area disturbances, then in 2005, Department of Forestry (now is Ministry of Environment and Forestry) has formed Quick Reaction Ranger Unit (SPORC), and Civil Servant Investigators Forestry (PPNS Kehutanan) SPORC. The general objective of this study was to determine, obtain data and analyze information about the enforcement of the law by PPNS Kehutanan SPORC against illegal logging activities in West Kalimantan by Law No. 41 Year 1999 concerning Forestry and Law No. 18 Year 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The kinds of this research was empirical juridis research by qualitative descriptive. The research used primer and secondary data. The technique of collecting data used document study and interview technique. The technique of determine the research sample used non-probability sampling technique. The result of this research show that the law enforcement to the doer illegal logging by PPNS Kehutanan SPORC in West Kalimantan has been running quite optimal, it is known that there are 81 cases, 70 cases have been P-21, 68 suspects and 13 types of evidence which is the result of a process of law enforcement against illegal logging activities in the period 2006 to 2016. With the repealed and declared no effect of Article 50 Paragraph (3) h of Law No. 41 Year 1999 as provided for in Article 112 of Law No. 18 Year 2013, then the 11 cases still in the investigation process will be constrained, on the other hand PPNS Kehutanan SPORC continue to use Law No. 41 Year 1999 in the process of the investigation of 11 cases. The existence of multiple interpretations of the Decision of the Constitutional Court (MK) No. 45 / PUU-IX / 2011 dated February 12, 2012 and Article 110 paragraph b of Law No. 18 Year 2013 could be its own obstacles in law enforcement will be done by PPNS Kehutanan SPORC. For smoothly investigation process, the function of coordination with the police and prosecutors must be improved so that the case can be resolved up to P-21.2Keywords: Criminal Law Enforcement, Illegal Logging, SPORC, Civil Servant Investigators Forestry (PPNS Kehutanan).ABSTRAKTindak pidana illegal logging merupakan salah satu kejahatan luar biasa dibidang kehutanan, Hutan yang seharusnya menjadi sistem penyangga kehidupan manusia terancam oleh aktifitas illegal logging yang dilakukan oleh manusia. Salah satu daerah di Indonesia yang marak akan aktifitas illegal logging adalah Propinsi Kalimantan Barat, yang memang kaya akan mempunyai sumber daya alam dan hutannya. Salah satu upaya perlindungan hutan dari segala gangguan keamanan kawasan hutan, maka pada tahun 2005, Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) membentuk Satuan Tugas Khusus dalam lingkup Polisi Kehutanan yang diberi nama Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), dan PPNS Kehutanan SPORC dengan kewenangan yang dimilikinya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendapatkan data informasi dan menganalisis tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC terhadap tindak pidana illegal logging di Kalimantan Barat menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam penelitian ini dibahas juga kendala yang menghambat proses penyidikan serta upaya optimalisasi yang dilakukan.Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian menggunakan teknik non-probability sampling, dan keseluruhan data-data yang terkait akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif, kemudian data tersebut akan dijabarkan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC di Kalimantan Barat telah berjalan dengan cukup optimal, hal ini diketahui bahwa terdapat 81 kasus, 68 kasus yang sudah P-21, 12 kasus masih dalam proses penyidikan, 93 orang tersangka dan 13 jenis barang bukti yang merupakan hasil dari suatu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging dalam kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2016. Dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak berlakunya Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terhadap 11 kasus yang masih dalam proses penyidikan akan terkendala, disisi lain PPNS Kehutanan3SPORC tetap menggunakan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam proses penyidikan terhadap 11 kasus tersebut. Adanya multi tafsir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 dan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat menjadi hambatan tersendiri dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC. Demi lancarnya proses penyidikan maka fungsi koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Penuntut Umum harus lebih ditingkatkan sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan sampai dengan P-21.Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Illegal Logging, SPORC, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN JENIS PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) SAVITRIA, S.H. NIM. A2021141050, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis ada atau tidaknya pertentangan sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan tujuan pemidanaan dan jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kebijakan pidana yang dilakukan agar sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan sanksi pidana kebiri kimia hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual dan sanksi pidana kebiri kimia tidak termasuk di dalam pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai pidana pokok, tambahan maupun pemberatan, namun termasuk dalam pidana tindakan (treatment). Kebijakan pidana yang dilakukan agar sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan maupun membuat keputusan harus berlandaskan pada asas-asas hukum pidana dan tujuan pemidanaan. Selain itu, Pemerintah perlu melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti kalangan akademisi, pihak kedokteran dan kalangan pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak menimbulkan pro dan kontra setelah diundangkan.Â Â Kata Kunci: Â Â Â Â Kebiri Kimia, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tujuan Pemidanaan, Jenis Pidana.Â Â Â ABSTRACTThis thesis discusses chemical hazard criminal sanctions for perpetrators of crimes of sexual violence against children in terms of criminal prosecution and criminal sanction in the Criminal Code. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the presence or absence of contradictions of chemical hazard criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children with the purpose of criminal punishment and criminal type in the Criminal Code and criminal policies conducted in order for sanctions chemical hazard criminal penalty for perpetrators of sexual violence against children does not conflict with the purpose of criminal punishment and criminal type in the Criminal Code (Penal Code). Through the literature study using normative legal approach approach, it is concluded that the chemical hazard penalty sanction for perpetrators of sexual violence against children is against the purpose of criminal punishment and the criminal type in the Criminal Code (Penal Code). This is because the chemical hazard criminal sanction is merely an act of retaliation from the government without the attempt to improve the person of the perpetrator of sexual violence and chemical hazard criminal sanction is not included in the main criminal and additional criminal sanctions as contained in Article 10 of the Criminal Code. The position of chemical hazard criminal penalty sanction in the punishment system in Indonesia is not as the main punishment, addition or weighting, but is included in the criminal action (treatment). The criminal policy that sanction of chemical hazard criminal sanction for perpetrators of sexual violence against children is not contrary to the purpose of criminal punishment and the criminal type in the Criminal Code is by making laws and making decisions must be based on the principles of criminal law, the principle of criminal law and the purpose of crime. In addition, the Government needs to involve related parties, such as academics, medical parties and human rights groups to avoid pro and contra after being enacted.Â Â Key Words: Â Â Â Chemical Hazard, Crime of Sexual Violence, Purpose of Penalty, Criminal Type.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK NIM. A2021151017, INTAN SEPTIANA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKMasalah Penelitian adalah 1. Faktor Apa yang Menyebabkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pontianak, 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami, 3. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya memberikanÂ perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami ?Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan informan diperoleh dari Aparat Kepolisian pada Polresta Pontianak, Kerabat Keluarga dari Pihak Suami, Kerabat Keluarga dari Pihak Istri, korban.Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui :1.Bahwa Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luarÂ pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau â€œAlternative Dispute Resolutionâ€, ada pula yang menyebutnya â€œApro-priateÂ Dispute Resolutionâ€). ADRÂ pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. 2.Bahwa penyelesaian secara mediasi belum dapat menjamin memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekersan dalam rumah tangga, karena dalam penyelesaian secara mediasi pelaku tidak dikenakan sanksi sehingga ada efek jera terhadap pelaku sehingga tidak ada jaminan pelaku tidak mengulangi kembali kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada korban. 3.Bahwa pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai â€œdiskresiâ€ aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga permaafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya). PraktekÂ penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehinggaÂ seringÂ terjadiÂ suatu kasusÂ yang secaraÂ informalÂ telahÂ adaÂ penyelesaian damaiÂ (walaupunÂ melaluiÂ mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.Â 4.Bahwa dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasiÂ pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana, seperti penyelesaian kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, Perlindungan hukumABSTRACTResearch Problems are 1. What Factors Cause Cases of Domestic Violence in Pontianak City, 2. What is the form of legal protection for wives who are victims of acts of husband violence, 3. What are the obstacles faced in efforts to provide legal protection for wives who are victims of actions husband's violence?This study uses normative legal methods, normative research conducted through the study of literature and informants obtained from Police Officers at Pontianak Police, Family Relatives from Husband, Family Relatives from Wives, Victims.Based on the results of the study, it can be seen: 1. That reasoning mediation is an alternative form of dispute resolution outside the court (commonly known as ADR or "Alternative Dispute Resolution", some are calling it "Apro-priate Dispute Resolution"). ADR is generally used in civil cases, not for criminal cases. 2. That mediation settlement cannot guarantee legal protection for victims of violence in the household, because in the mediation settlement the perpetrator is not subject to sanctions so that there is a deterrent effect on the perpetrator so that there is no guarantee that the perpetrator does not repeat the violence in the household to the victim. 3. Whereas in general, outside dispute resolution only exists in civil disputes, but in practice criminal cases are often resolved outside the court through various "discretionary" law enforcement agencies or through mechanisms of deliberation / peace or forgiveness institutions that exist within the community (family meetings, village meetings, customary meetings and so on). The practice of settling criminal cases outside the court so far has no formal legal basis, so there is often a case where there has been a peaceful settlement informally (even though through a customary legal mechanism), but still proceed to court according to applicable law. 4. Whereas in the development of theoretical discourse and the development of renewal of criminal law in various countries, there is a strong tendency to use criminal / reasoning mediation as an alternative solution to problems in the field of criminal law, such as resolving cases relating to criminal acts of domestic violence Keywords: Domestic violence, Legal protection

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SANGGAU YANTO. E.P. SITORUS, SH. A.2021131014, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKrisis perekonomian yang terjadi di Indonesia berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan menyempitnya lapangan pekerjaan, sedangkan pada sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan menjadi persoalan yang sangat rumit dipecahkan. Dampak dari hal tersebut menjadikan faktor kriminogen timbulnya berbagai macam kejahatan antara lain kejahatan terhadap nyawa, tubuh, harta benda, dan kesusilaan. Salah satu bentuk kejahatan yang timbul berkaitan persoalan ketenagakerjaan adalah tertipunya tenaga kerja Indonesia di luar negeri.Kegiatan perdagangan orang di Kalimantan Barat sudah pada tingkat yang sangat memprihatinkan dengan korban sebagian besar perempuan dan anak yang tereksploitasi melalui ketenagakerjaan maupun perkawinan, sehingga memerlukan jaminan perlindungan dengan melakukan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban.Berdasarkan data-data pra penelitian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sanggau yang terdata di Polres Sanggau pada tahun 2011 terjadi 4 kasus, tahun 2012 terjadi 5 kasus, tahun 2013 terjadi 8 kasus tahun 2014 terjadi 3 kasus dan tahun 2015 terjadi 2 kasus.Dalam kenyataannya, walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan terhadap korban tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana2diberikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih jauh dari harapan. Salah satu yang tampak di permukaan lemahnya undang-undang adalah pada umumnya korban tindak pidana perdagangan orang tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan melibatkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundangundangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder.Kata kunci : Perlindungan Hukum Korban, Perdagangan Orang dan SanggauABSTRACT The economic crisis that occurred in Indonesia have an impact on economic growth and narrowing inhibition of jobs, while on the other side of the labor force continues to increase. Increased labor force is not matched by employment becomes a very complicated problem to solve. The impact of these factors make kriminogen incidence of various crimes include crimes against life, body, property, and decency. One form of crime-related employment issues that arise are deluded Indonesian workers abroad.Trafficking activities in West Kalimantan are already at a very alarming with the victims mostly women and children exploited through employment or marriage, so it requires a guarantee of protection to prevention, care, rehabilitation and social reintegration of victims.Based on the data pre-study of the Crime of Trafficking in Sanggau recorded at the police station Sanggau in 2011 occurred in 4 cases, in 2012 occurred in 5 cases, 8 cases occurred in 2013, 2014 occurred in 3 cases and 2015 occured in 2 cases..In fact, although there has been Act No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons, the protection of victims of criminal acts of trafficking as provided in Act No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons is3still far from expectations. One that looked at the surface of the weakness of this legislation is generally victims of the crime of trafficking in persons do not want to complain because the case involves family relationships and maintain the family name.The method used in this research is the method of juridical and sociological. Juridical approach is an approach that uses rules and legislation relating to the problems examined, while the sociological approach is an approach that uses primary data with secondary data support.Keywords: Legal Protection of Victims of Trafficking in Persons and Sanggau

IMPLEMENTASI KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL KEGIATAN PERTAMBANGAN BAUKSIT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 17 TAHUN 2012 (Studi di PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang) FRANSMINI ORA RUDINI, SH. NPM. A2021151001, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the implementation of community involvement in the Environmental Impact Analysis (EIA) process of bauxite mining activities of PT. Harita in Air Upas Sub-District Ketapang District based on the State Minister of Environment Regulation Number 17 of 2012 on Guidelines for Community Involvement in the Environmental Impact Analysis and Environmental Permit Process. In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the constraints that affect the implementation of community involvement in the Environmental Impact Analysis (EIA) process of mining activities bauxite PT. Harita in Air Upas Sub-District Ketapang District and efforts to overcome the obstacles that affect the implementation of community involvement in the EIA process of bauxite mining activities of PT. Harita in Air Upas Sub-District Ketapang District. Through literature study using empirical legal approach method, it is concluded that community involvement in EIA process of bauxite mining activities of PT. Harita in Air Upas Sub-District Ketapang District has not been implemented in accordance with the provisions of the State Minister of Environment Regulation Number 17 of 2012 on Guidelines for Community Involvement in the Environmental Impact Analysis and Environmental Permit Process. The constraints that affect the implementation of community involvement in the EIA process of bauxite mining activities of PT. Harita in Air Upas Sub-District Ketapang District, among others: (a) the low Human Resource (HR) of affected people; (B) lack of knowledge and understanding of affected people about the importance of their involvement in the EIA drafting process; And (c) lack of socialization carried out by the Ketapang District Environmental Office (EO), Head of Air Upas Subdistrict and all Village Heads in Air Upas Sub-District Ketapang District to the community affected by the bauxite mining activities. Efforts to overcome the obstacles that affect the implementation of community involvement in the Sub-District process of bauxite mining activities of PT. Harita in Air Upas Sub-District Ketapang District by increasing the frequency of socialization in the form of counseling and legal information related to the involvement of the community in the Sub-District process conducted by the Environment Office (EO) Ketapang District, Air Upas Sub-District and all Village Heads in Air Upas Sub-District Ketapang District to Community members affected by bauxite mining activities PT. The Harita. Keywords: Implementation, Community Involvement, EIA. 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang dan upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang belum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, antara lain: (a) rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari warga masyarakat yang terkena dampak; (b) kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari warga masyarakat yang terkena dampak mengenai pentingnya keterlibatan mereka di dalam proses penyusunan AMDAL; dan (c) kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Ketapang, Camat Air Upas dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang kepada warga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan bauksit tersebut. Upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang dengan cara meningkatkan frekuensi sosialisasi berupa penyuluhan dan penerangan hukum berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Ketapang, Camat Air Upas dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang kepada warga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita tersebut. Kata Kunci : Implementasi, Keterlibatan Masyarakat, AMDAL.

PENGATURAN BATAS WAKTU PENYEDIAAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA DALAM KAITANNYA DENGAN UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENCARI KEADILAN NPM. A2021161042, HENDRA AZWAR, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini berjudul â€œPengaturan Batas Waktu Penyediaan Salinan Putusan Perkara Perdata Dalam Kaitannya Dengan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pencari Keadilanâ€. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif diperoleh kesimpulan, Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya keterlambatan penyediaan salinan putusan perkara perdata yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan bagi pencari keadilan yang ingin melakukan upaya hukum adalah tidak adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum. Sanksi yang seharusnya diberikan atas adanya keterlambatan penyediaan salinan putusan perkara perdata yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut adalah sanksi penundaan kenaikan pangkat dan golongan, pemotongan tunjangan dan pemberian skorsing untuk menangani perkara dalam jangka waktu tertentu. Hal ini untuk memberikan efek jera atau shock therapy agar penyediaan salinan putusan perkara perdata yang tidak lewat dari batas waktu yang telah ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, dan tindakan yang seharusnya dilakukan agar salinan putusan perkara perdata dapat disediakan tepat waktu sehingga tidak menghambat pencari keadilan dalam melakukan upaya hukum adalah dengan cara penyampaian salinan putusan kepada para pihak yang berperkara sesaat setelah putusan diucapkan. Khusus dalam perkara verstek, bagi salah satu pihak yang tidak hadir, salinan putusan disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan isi putusan oleh juru sita/juru sita pengganti Pengadilan Negeri. Sedangkan mengenai pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas salinan putusan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, dapat ditaksir dan dibayarkan dalam panjar biaya perkara. Tindakan ini tentunya hanya dapat dilaksanakan jika saat pengucapan putusan, putusan dalam bentuk cetak (print out) telah benar-benar siap. Untuk mendukung hal ini, tentunya Majelis Hakim dituntut untuk mengubah kebiasaan agenda persidangan yang ada. Jika biasanya putusan diucapkan tanpa menunggu selesainya putusan tertulis, maka demi tercapainya batas waktu 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri ini, agenda persidangan diubah menjadi pasca agenda kesimpulan para pihak, Majelis Hakim menunda sidang untuk musyawarah Majelis. Kesempatan inilah yang digunakan untuk musyawarah dan penyelesaian putusan tertulis, sehingga pada sidang pengucapan putusan, putusan dalam bentuk tertulis benar-benar siap dan salinan putusannya pun sudah siap disampaikan kepada para pihak.Â Kata Kunci : Pengaturan, Batas Waktu, Penyediaan, Salinan Putusan. ABSTRACTÂ This thesis entitled "Regulation of Deadline for Provision of Civil Custody Decision in Relation to Legal Efforts by Justice Finder". Through literature study using normative legal approach method, it can be concluded that the effect of the law resulting from the delay of providing copies of civil court rulings exceeding the time limit set for justice seekers seeking legal effort is the lack of legal certainty for justice seekers to make efforts law. Sanctions that should be granted for delays in the provision of copies of civil court decisions beyond the time limit set for the Panel of Judges handling the case are sanctions for postponement of promotion and class, deduction of allowances and suspension to handle cases within a certain period of time. This is to provide a deterrent effect or shock therapy in order to provide a copy of a civil case ruling that does not pass from the prescribed time limit and has a sense of responsibility in carrying out its duties, and the action that should be done so that copies of the decision of civil cases can be provided on time so as not to impede seekers of justice in making the remedies is by way of delivering a copy of the verdict to the litigants immediately after the verdict is pronounced. Particularly in the case of verstek, for one of the absent parties, a copy of the decision shall be made in conjunction with a notification of the decision by the bailiff/substitute bailiff of the District Court. Whereas regarding the collection of Non-Tax State Revenue (PNBP) on a copy of the decision stipulated in Government Regulation Number 53 Year 2008 regarding Types and Tariffs of Non-Tax State Revenues Applicable to the Supreme Court and the Subordinate Judicial Body, can be assessed and paid in down payment. This action is of course only applicable when the pronunciation of the verdict, the print-in verdict is fully prepared. To support this, of course, the Panel of Judges is required to change the custom of the existing trial agenda. If the decision is usually made without waiting for the completion of the written decision, then for the sake of reaching a deadline of 14 (fourteen) days to submit a copy of the decision of this District Court, the agenda of the trial is changed to post the agenda of the conclusion of the parties, the Panel of Judges adjourned the session for the assembly. This opportunity is used for deliberation and settlement of written decision, so that in the court of pronouncement of decision, the decision in written form is really ready and the copy of the decision is ready to be submitted to the parties.Â Keywords: Regulation, Deadline, Provisioning, Copy of Decision.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA