Garuda - Garba Rujukan Digital

KEABSAHAN PENGGUNAAN â€œSURAT PERNYATAAN PENOLAKAN DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUMâ€Ÿâ€Ÿ PADA TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA NARKOBA DIPOLRESTA PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 56 KUHAP BAGUS SUBEKTI,SH. A.21211061, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis study aimed to examinate on legality of the Statement Letter of legal advocation refusal (for further will be abrreviated as SP2DPH) of the narcotics crime suspect and/or accused at the state police resort in Pontianak city. The study was started from the observation results at the preliminary stage that within three years between 2012 -2014, almost all of the suspects and/or accused were not accompanied by a lawyer when they were investigated by the police. Narcotics offense is an extra ordinary crime which could be threatened with more than five years punishment in prison or death penalty, therefore become a regulated matter under Article 56 section (1) of Formal Criminal Act Number 8 year 1981 (henceforth will be abreviated as KUHAP), so that the suspects and/or accused are obligatory to be accompanied by a lawyer. In fact that obligation were not exxecuted instead of SP2DPH came true. This phenomenon is really important to be examinated because its effect could cause more than five years punishment or death penalty to unguilty people. Based on that empirical evidence, the problem statement of this study could be formulated as the following: (1) How is the legality of SP2DPH and its effect to the suspect and/or accused of narcotics crime at the Resort State Police in Pontianak city?; (2) Is the implementation of formal2criminal law (KUHAP) at Resort State Police in Pontianak city meets the legal certainty, justice and utility principle?; (3) How is the ideal concept of equitable legal aid awarding for the suspect of narcotics crime with more than five years punisment threat? This study is a qualitative legal research with a socio legal approach by which the happening phenomenon not merely examinated from legal view point only, but also highlighted on its relationship with the other non legal factors as politics, social and culture. Socio legal research was choosen because it could reveal the non legal factors those induce the occurence of the observed pnenomenon or empirical reality. The study used primary data that obtainable from observation and interviewed the selected informant. The collected data was processed, analyzed and interpreted by using triangulation tehnique. The analysis process was performed descriptively in order to expose the relationship between the related factors, and prescriptively for interpreting the concluded subjective reality in order to give a solution for the research problem. The results of this study shows: (1) The using of SP2DPH is illegal because theris no legal basis for its legality for aborting the legal officer obligation, therefore all of the investigation should be avowed as illegal or null and void; (2) The implementation of formal criminal law at the Resort State Police in Pontianak city is not meets the certainty, justice and utility principles; (3) Conceptual model of equitable legal aid awarding is triangle functional model of relationship between the organic legal enforcement institution (the police , the attorney and the court), legal aid institution, and the Supreme Court as a functional integrator. Based on the conclusions of the result, some of suggestions could be recommended as the following: (1) The Resort State Police in Pontianak city shold not use SP2DPH anymore as the substitution of their obligation for appointing a lawyer, and increasing the performance of formal criminal law implementation; (2) The President and the House of Representative (DPR) construct the renewal of Penal policy, endorse the drafts of substantial and formal criminal law to become the new Acts, forming the independent legal aid institution, and functionalizing the Supreme Court as an functional integrator. Keywords: Legal Certainty, Justice, Utility, Legal Aid, Lawyer, Refusal, Suspect, Accused ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengkaji tentang keabsahan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum (selanjutnya disngkat SP2DPH) dari tersangka atau terdakwa perkara kejahatan narkotika di Polres Kota Pontianak. Penelitian bertolak dari hasil pengamatan pra penelitian bahwa selama tiga tahun antara tahun 2012 â€“ 2014, hampir semua tersangka dan/atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada saat diperiksa oleh polisi. Kejahatan narkotika adalah kejahatan luar biasa yang diancam dengan hukuman berat lebih dari lima tahun dan/atau hukuman mati sehingga menjadi objek yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUNo. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), sehingga tersangka atau terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum. Pada kenyataannya kewajiban itu3tidak dilaksanakan dan sebagai gantinya adalah munculnya SP2DPH. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena dapat menimbulkan akibat menghukum orang tidak bersalah dengan hukuman lima tahun atau lebih atau hukuman mati. Berdasarkan pada bukti empiris tersebut dirumuskan pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana keabsahan dari SP2DPH serta akibat hukumnya bagi tersangka tindak pidana narkotika di Polres Kota Pontianak; (2) Apakah pelaksanaan hukum acara formil atau KUHAP di Polres Pontianak sudah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan?; (3) Bagaimana konsep ideal pemberian bantuan hukum yang adil bagi tersangka perkara narkotika yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih? Studi ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan sosio legal, dengan mana fenomena hukum yang terjadi tidak hanya dikaji dari sudut pandang hukum saja, tetapi juga disoroti dari segi hubungannya dengan dengan faktor-faktor non hukum seperti politik, sosial dan budaya. Kajian sosio legal dipilih karena dapat mengungkap faktor-faktor non hukum yang menyebabkan terjadinya fenomena atau realitas empiris yang diamati. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan terpilih. Data yang terkumpul kemudian diproses, dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan teknik triangulasi. Proses analisis dilakukan secara deskriptif yaitu memaparkan fakta secara apa adanya dengan melihat hubungan di antara faktor-faktor terkait, dan secara preskriptif dengan cara menginterpretasikan realitas subjektif yang tersimpul dan sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penggunaan SP2DPH adalah tidak sah karena tidak ada dasar hukum yang sah untuk menggugurkan kewajiban aparat penegak hukum, oleh karenanya pemeriksaan yang telah dilakukan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; (2) Pelaksanaan hukum acara pidana di Polres Kota Pontianak tidak memenuhi asas legalitas, asas keadilan dan asas kemanfaatan; (3) Model konseptual pemberian bantuan hukum yang adil adalah Model segi tiga hubungan fungsional antara Lembaga penegak hukum organik (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), Lembaga Bantuan Hukum Independen, dan Mahkamah Agung sebagai integrator fungsional. Berdasarkan simpulan hasil penelitian dapat direkomendasikan saran-saran: (1) Polres Kota Pontianak tidak lagi menggunakan SP2DPH sebagai pengganti kewajiban menunjuk penasihat hukum dan meningkatkan kinerja pelaksanaan hukum acara pidana; (2) Presiden dan DPR menyusun pembaharuan politik hukum pidana, mengesahkan rancangan undang-undang hukum pidana dan rancangan undang-undang hukum acara pidana menjadi undang-undang baru, membentulk lembaga bantuan hukum independen, serta memfungsikan Mahkamah Agung sebagai integrator fungsional. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Bantuan Hukum, Penasihat hukum, Penolakan, Tersangka, Terdakwa

RATIFIKASI KERANGKA KERJA PENGENDALIAN TEMBAKAU (FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL) DALAM HUBUNGANNYA INDUSTRI KRETEK DI INDONESIA DELLY FANAYITSHA, S.H. NPM.A21211032, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini menitik beratkan pada ratifikasi kerangka kerja pengendalian tembakau (framework convention on tobacco control) dalam hubungannya dengan industri kretekÂ di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di peroleh kesimpulan. 1. Kerangka kerja pengendalian tembakau (Framework Convention On Tobacco Control) merupakan suatu perjanjian internasional yang mewadahi negara-negara untuk membatasi penggunaan tembakau untuk tujuan kesehatan. Indonesia belum meratifikasi FCTC hingga sekarang terkait berbagai alasan, antara lain alasan ekonomi, tenaga kerja dan lapangan pekerjaan serta alasan budaya dan sejarah. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 yang merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia, dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar menjelaskan bagaimana setiap warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Kebijakan yang harus ditempuh Indonesia adalah kebijakan untuk menanggulangi Dampak negatif produk tembakau bagi kesehatan yaitu dengan menerbitkanÂ Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi kesehatan yang merupakan turunan dari UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang mengakomodir dampak negatif belum diratifikasi FCTC yakni rendahnya perlindungan terhadap hak atas kesehatan, dengan tetap mengakomodasi kepentingan industri kretek. Penulis memberikan solusi agar pemerintah Indonesia tetap tidak meratifikasi FCTC dan memaksimalkan aturan nasional yang telah ada untuk pengendalian tembak.Kata Kunci : Ratifikasi, FCTC, Industri KretekÂ Â ABSTRACTÂ This thesis focuses on the ratification of the framework convention on tobacco control in relation with kretek industry in Indonesia. Authors use normative juridical research methods, in obtaining conclusions. 1. The Framework Convention on Tobacco Control is an international treaty that places countries to restrict tobacco use for health purposes. Indonesia has not ratified the FCTC until now related to various reasons, including economic reasons, manpower and employment and, cultural and historical reasons. The Preamble and Articles of the 1945 Constitution which are the source of the whole Indonesian national legal politics, in Article 28A of the Constitution explains how every citizen has the right to live and sustain his life. 2. The policy that must be taken by Indonesia is the policy to overcome the negative impact of tobacco products for health by issuing Government Regulation No. 109 of 2012 on the Security of Addictive Substance Ingredients in the form of Tobacco Products for health which is derived from Health Act No. 36 of 2009 that accommodate the negative impact of not ratified FCTC; the low protection of the right to health, while still accommodating the interests of the kretek industry. The authors provide a solution for the Indonesian government to not to ratify the FCTC and to maximize existing national rules for tobacco control.Keynote : Ratification, FCTC, Kretek IndustryÂ Â

PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TIDAK MENGHAPUSKAN HAK UNTUK MENUNTUT KERUGIAN TERHADAP KEUANGAN NEGARA AMIRUDIN, SH. A.2021131029, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.044 KB)

ABSTRACTCorruption that occurred during this time in addition to financial harm and thecountry's economy also inhibits the growth and sustainability of nationaldevelopment, may hinder the stability and national security, corruption is a complexcrime and social implications to others because it concerns the rights of others toobtain the same prosperity. Even corruption can be termed as a social sin which asin or a crime committed and the impact for many people, the value of sinfulness fargreater than the sin of personal nature. One element in corruption in Article 2paragraph (1) and Article 3 of Law No. 31 of 1999. On Combating Corruption is thefinancial loss the country / economy of the country is done unlawfully. tate loss canoccur because of a violation of law or negligence of state officials or public servantsinstead of treasurer in the framework of the implementation of the administrativeauthority or by the treasurer in the framework of the implementation of the treasuryauthority. Completion of state losses needs to be done to restore the country's wealthis lost or reduced, and increase discipline and responsibility of civil servants / officialsof the state in general, and financial managers in particular.Against the acquittal orescape from any such lawsuits based on the provisions of Article 32 paragraph (2) ofLaw No. 31 of 1999. as amended by Act No. 20 of 2001 on Corruption Eradicationsaid: "acquittal in criminal corruption does not abolish the right to demand financialloss to the state ".The method in this research-based approach to the normativejurisprudence, where the approach to the problem is done by reviewing the variousaspects of the law, in terms of statutory provisions in force concerning penalprovisions for compensation against the acquittal in corruption cases linked with thepurpose of punishment.2Keywords: Corruption, compensation and acquittalABSTRAKTindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan danperekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsunganpembangunan nasional, dapat menghambat stabilitas dan kemanan nasional,korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lainkarena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama.Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial dimana sebuah dosa ataukejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi banyak orang, nilai kedosaan jauhlebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal. Salah satu unsur dalam tindakpidana korupsi di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya kerugiankeuangan negara/perekonomian negara yang dilakukan secara melawan hukum.Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabatnegara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaankewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaankewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukanuntuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang sertameningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara padaumumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya Terhadap putusan bebasatau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menyebutkan : ?Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidakmenghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara? Metodependekatan dalam penelitian ini berbasis kepada ilmu hukum normatif, dimanapendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspekhukum, dari segi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketentuanpidana pembayaran uang pengganti terhadap putusan bebas dalam perkara tindakpidana korupsi dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, ganti kerugian dan putusan bebas

STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN FESTIVAL TAHUNAN CAP GO MEH DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN KAMTIBMAS YANG PRIMA (Studi Di Polres Kabupten Sambas) EKO MARDIANTO, S.I.K NPM. A2021151082, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses about Police Strategy in Securing Captain Meh Annual Festival in Achieving Prime Kamtibmas Service (Study At Resort Police Kabupten Sambas). This research uses normative legal research method, through literature study and sociological research method. From the results of this thesis research, it is concluded that the dominant factor affecting the implementation of the security of Cap Go Meh Annual Festival in relation to the excellent security and public order service by Sambas Police towards tourism Captain Meh Annual Festival in the effort of tourism development in Sambas Regency is in the implementation of potential development Tourism in Sambas Regency there are some things that become supporting factors and inhibiting factors. Driving factors in the development of tourism potential is a strong commitment, the structure of government agencies, the potential and diversity of Natural Resources and cultural diversity. Inhibiting factors are the quality of human resources of tourism actors is still low, the exploitation of natural resources that have not been controlled, and the influence of outside culture. That the Polres is in charge of carrying out the basic duties of the Police in maintaining security and public order, upholding the law, and providing protection, protection and service to the community and carrying out other Polri duties within the police area, in accordance with the provisions of the law Keywords: Cap Go Meh, Kamtibmas Service 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Strategi Kepolisian Dalam Pengamanan Festival Tahunan Cap Go Meh Dalam Mewujudkan Pelayanan Kamtibmas Yang Prima (Studi Di Polres Kabupten Sambas). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan dan metode penelitian sosiologis.. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan pengamanan Festival Tahunan Cap Go Meh dalam kaitannya dengan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima oleh Polres Sambas terhadap kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go Meh dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Sambas yaitu dalam pelaksanaan pembangunan potensi wisata di Kabupaten Sambas terdapat beberapa hal yang menjadi factor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendorong dalam pengembangan potensi wisata yaitu adanya komitmen yang kuat, struktur lembaga pemerintah, potensi dan keanekaragaman Sumber Daya Alam dan keanekaragaman budaya. Faktor penghambat yaitu kualitas SDM pelaku pariwisata masih rendah, eksploitasi SDA yang belum terkendali, dan pengaruh budaya luar. bahwa Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Cap Go Meh, Bidang, Pelayanan Kamtibmas.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MANIPULASI PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA KOTA PONTIANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi Terhadap Penerapan Prinsip dan Azaz-Azaz Hukum Pidana) NPM. A2021161089, GUNAWAN, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Manipulasi Pajak Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Kota Pontianak Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Kalimantan Barat (Studi Terhadap Penerapan Prinsip dan Azaz-Azaz Hukum Pidana). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh Peraturan Manipulasi Pajak Sehingga Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi, adapun unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan cara melawan hukum, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dari uraian Pasal demi Pasal olehÂ Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus diatas dapat dipahami bahwa dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan keuangan negara, didalam kedua undang-undang tersebut mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara . Kata Kunci : Manipulasi Pajak, Pengusaha, Korupsi.Â AbstractThis thesis discusses Juridical Analysis of Tax Manipulation Done by Pontianak City Entrepreneurs as Corruption Crimes in West Kalimantan Province (Study of the Application of Principles and Azaz-Azaz Criminal Law). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research obtained Regulation of Tax Manipulation That Can Be Qualified As a Corruption Crime, as for the elements that can be said to be a crime of corruption based on Article 2 paragraph (1) of the Corruption Act, namely "everyone, enrich themselves, other people or a corporation, by way of violating the law, and can harm the state's finances or the country's economy ". The elements in Article 3 of the Corruption Act are "every person, with the aim of benefiting themselves or another person, or a corporation, misusing their authority, opportunity or means, which is due to their position or position and can harm the state's finances or the country's economy ". From Article for Article's description by the Law on KUP and the Act on Corruption on the above case it can be understood that in the case of criminal acts in the field of taxation which raises state finances, in both laws it has the authority to settle criminal acts in the field of taxation which causes state financial losses.Keywords: Tax Manipulation, Entrepreneurs, Corruption.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERHADAP SISTEM LISTRIK PRA BAYAR (PRE PAID) DI PT. PLN (Persero) AREA PONTIANAK SHINTA JAYANTI PERMATASARI, SH A.2021141001, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakSistem pelayanan listrik oleh PT.PLN (Persero) ada dua sistem yaitu sistem pasca bayar dan pra bayar, meskipun PT. PLN (Persero) memberlakukan dua sistem tersebut sekaligus, akan tetapi bagi calon pelanggan baru, pihak PT. PLN (Persero) tidak memberikan kedua alternatif sistem kepada calon pelanggan khususnya pemasangan daya volt ampere dalam skala menengah ke bawah, ada kecenderungan calon pelanggan diarahkan kepada satu sistem saja yakni sistem pra bayar.Metode penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan hukum sosiologis yaitu mengkaji dari perundang-undangan dan aturan hukum yang disesuaikan dengan praktek dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang penarikan kesimpulannya deduktif.Dari sisi perlindungan terdapat hak-hak konsumen yang dilanggar, konsumen berhak untuk memilih dan mendapatkan informasi yang jelas atas penerapan sistem pra bayar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sikap tersebut jelas merugikan calon pelanggan.Penerapan sistem pelayanan kepada konsumen harus memperhatikan asas keseimbangan, asas kesamaan hak, asas manfaat, dan asas keterbukaan atas informasi, Sehingga meminimalkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Sistem Listrik Pra Bayar PT. PLN (Persero) , Hak-hak Konsumen.CONSUMER PROTECTION AGAINST ENACMENT OF ELECTRICAL PRE PAID SYSTEM AT PT. PLN ( Persero ) AREA PONTIANAK AbstractElectrical service system by PT PLN (Persero) have two systems: postpaid system and prepaid system, though PT. PLN (Persero) enforces these two systems at once, but to new customers, the PT. PLN (Persero) do not give alternative system to potential customers, especially the installation of power volt ampere below medium scale, there is likelihood of a prospective customer is directed to one system that is pre-paid system.The research method, that researcher using is the normative approach to the study of the sociological law legislation and the rule of law is tailored to the practices and phenomena that occur in society. The researcher use primary data there is directly taken from field interviews and secondary data such as literature study. The analyzes used were descriptive, qualitative conclusions deductively withdrawal.In terms of protection are the rights of consumers were infringed, the consumer has the right to choose and obtain clear information on the application of the system of prepaid, as stated in Article 4 letter b and c of Law Number 8, year 1999 regarding to Consumer Protection Law, the policy detrimental to prospective members.The implementation of service to consumers should observe the principle of balance, the principle of equality of rights, the principle of utility, and the principle of transparency of information, so to minimize the violation of consumer rights.Key words : Consumer Protection, Electrical Systems Pre-Paid by PT . PLN (Persero ) , Consumer Rights.

KEWENANGAN ANTARA SATPOL PP DAN POLRI DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT RACHMAD SUPRAYETNO, S.H NPM. A 2021151069, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : bagaimana batas kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data dan mengkaji batas kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Satpol PP adalah sebagai penegak peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat sedangkan Polri menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tumpang tindih kewenangan tersebut diakibatkan karena definisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan yang tidak dijelaskan secara tegas. Ketika Satpol PP melakukan penegakan Peraturan Daerah seringkali terjadi benturan di lapangan hingga proses pro yustisi di pengadilan dimana pada saat PPNS penegak Peraturan Daerah menaikkan berkas perkara pelanggaran peraturan daerah pada saat itu pula institusi Polri melakukan hal yang sama dengan menggunakan dasar Peraturan Daerah. Kata Kunci : tumpang tindih; kewenangan; ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 2 ABSTRACT The problems studied in this research are : how the boundaries of law enforcement authority between Satpol PP and Polri in creating public order and public peace in the perspective of Law Number 23 year 2014 on Regional Government. The purpose of this research is to obtain data and examine the limits of law enforcement authority between Satpol PP and Polri in creating order and public peace. This study is a normative juridical study with literature research, good books, legislation, papers, previous research results, documents, and so forth. Based on this research, it is obtained that in accordance with the mandate of Law No. 23 of 2014 on Regional Government firmly states that the authority possessed by Satpol PP is as an enforcer of local regulations, creating public order and peace and protection of the people while the Police according to Law Number 2 of 2002 on the Police has the function of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, shelter, and service to the public. The overlapping of authority is due to the definition of public order and public peace contained in legislation which is not explicitly stated. When the Satpol PP enforces the Regional Regulation, there is often a clash in the field up to the pro justisi process in the court where at the time PPNS enforcer of the Regional Regulation raises the file of case violation of the regional regulation at the same time the Police institution do the same by using the basic of Local Regulation. Keywords: overlap; authority; Public order and public peace.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI SUNGAI MANDOR KABUPATEN LANDAK NPM. A2021161093, SAMSUL BAKRI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Mandor Kabupaten Landak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Illegal Di Sungai Mandor Kabupaten Landak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) memang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah Kabupaten Landak khususnya dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya maupun masyarakat yang secara lansung terkena dampak PETI berupa kerusakan lingkungan, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak dalam Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Illegal Di Sungai Mandor Kabupaten Landak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak dalam Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Illegal Di Sungai Mandor Kabupaten Landak Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Liar Tanpa Izin (PETI) yang bertugas untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelaku dan kegiatan PETI yang ada diseluruh Kabupaten Landak dengan kedudukan Tim Terpadu.Kata Kunci : Kerusakan Lingkungan, Penambang Emas IlegalÂ AbstractThis thesis discusses the Role of Local Governments in Controlling Environmental Damage Due to Illegal Gold Mining in Mandor River, Landak Regency. The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it was concluded that the implementation of Environmental Damage Control as a Result of Illegal Gold Mining in the Mandor River, Landak Regency, Permit Gold Mining (PETI) is now a threat to all parties, both from the Landak Regency government and the West Kalimantan Provincial Government Generally, the people directly affected by PETI in the form of environmental damage, the Government of the Landak District Authority in the Implementation of Environmental Damage Control as a Result of Illegal Gold Mining in the Mandor River, Landak Regency is regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Authority of Landak District Government in Environmental Damage Control As a Result of Illegal Gold Mining in the Mandor River Landak Regency Regarding the Establishment of an Integrated Team for Control of Unlicensed Wild Gold Mining (PETI) in charge of controlling asan the perpetrators and activities of PETI that exist throughout the Landak District with the position of the Integrated Team.Keywords: Environmental Damage, Illegal Gold Miners

ANALISIS YUIRIDIS MATERI MUATAN NORMA YANG TERMUAT DALAM PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK FERRY HAIRADI. SH, NIM: A2021141020, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis focuses on the analysis of the substance of the juridical norms contained in the regulations of the Regional Representatives Council Pontianak City No. 1 Year 2014 About Rules Legislative Council Pontianak. By using the method of normative legal research conclusion: 1). Pontianak City Council that Regulation No. 1 Year 2014 About Pontianak City Council Standing Orders are not in accordance with the establishment of laws and regulations. it can be seen from the juridical basis is not appropriate, especially concerning the procedure or the procedure of its formation, which in the discussion of harmonization and synchronization between chapters done improperly. With that, the Regulation DPRD Pontianak City No. 1 of 2014 did not follow the principle of "Establishment of Legislation invitation" and "Principle of Material Content Laws Invite as mandated in Law No. 12 of 2011 Concerning the Establishment of Laws Invitation particularly on the" principle can implemented "," principles of usability and kehasilgunaan and "clarity formulation" and "the principle of legal certainty". In addition, the City Council Regulation No. 1 Year 2014 Pontianak article of manufacture is not followed as required under 77, 78, 251, 271 and 272 of Annex II of Law No. 12 of 2011. 2). Pontianak City Council that Regulation No. 1 Year 2014 About the Rules of Conduct of DPRD Pontianak is invalid because it did not meet the cumulative elements of the validity of a regulation perundanga invitation as regulated in Law No. 12 of 2011. Thus Pontianak City Council Regulation No. 1 2014 also does not have the binding force mewskipun has been promulgated in the Regional News Pontianak city. It disebakan is Substantive clauses or the substance of the norms contained Pontianak City Council Regulation No. 1 of 2014 conflicts withth enorm. Suggestion. 1). Institutions Pontianak City Council immediately revoke and replace Pontianak City Council Regulation No. 1 Year 2014 About Code Pontianak City Council, because it is loaded with conflicts of norms. 2). In preparing the draft regulation Pontianak City Council, both in his own apartment by the local legislative bodies or handed over to third parties compile, then in pembahasaannya must apply the principle of harmonization and synchronization, so that does not happen again clauses are not appropriate in formation.2ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada analisis yuridis materi muatan norma yang termuat dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan : 1). Bahwa Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pontianak tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang undangan. hal ini dapat diketahui dari landasan yuridis yang tidak tepat khususnya mengenai tata cara atau prosedur pembentukannya, dimana dalam pembahasannya harmonisasi dan sinkronisasi antara pasal dilakukan secara tidak cermat. Dengan dasar tersebut, maka Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 tidak mengikuti asas â€œ Pembentukan Peraturan Perundangan undangan â€œ dan â€œasas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan khususnya pada â€œ asas dapat dilaksanakanâ€, â€œasas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan â€ kejelasan rumusanâ€ serta â€œ asas kepastian hukumâ€. Selain itu, Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 pembuatan pasalnya tidak mengikuti sebagai yang dipersyaratkan dalam 77, 78, 251, 271 dan 272 Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. 2). Bahwa Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pontianak adalah tidak sah, karena tidak memenuhi secara komulatif unsur-unsur sahnya suatu peraturan perundanga undangan sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 juga tidak mempunyai kekuatan mengikat mewskipun telah diundangkan dalam Berita Daerah kota Pontianak. Hal ini disebakan secara Substantif pasal-pasal atau materi muatan norma yang terdapat Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 terjadi konflik antar norma.Saran. 1). Lembaga DPRD Kota Pontianak segera mencabut dan menggantikan Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pontianak, karena sarat dengan konflik norma . 2). Dalam penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kota Pontianak, baik yang di susun sendiri oleh lembaga DPRD atau diserahkan kepada pihak ketiga menyusunnya, maka dalam pembahasaannya harus diterapkan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi, agar tidak terjadi lagi pasal-pasal yang tidak tepat dalam pembentukannya.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK AGUNAN YANG MENGGUNAKAN SURAT KUASA MENJUAL APABILA PEMBERI KUASA MENINGGAL DUNIA MARGARETHA HARINA, S.H. NPM.A2021151020, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenggunaan surat kuasa menjual sebagai pengikatan atas objek agunan kredit hendaknya mempunyai perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur walaupun pengikatan agunan tersebut bukan melalui lembaga jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pemberi kuasa meninggal dunia dengan kondisi kredit mengalami cidera janji surat kuasa menjual semestinya bisa digunakan kreditur untuk menjual objek agunan atas kekuasaan sendiri serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut untuk mendapatkan pemenuhan atas pelunasan kredit debitur.Pengaturan mengenai surat kuasa menjual terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai (1)Kekuatan hukum dari surat kuasa menjual apabila pemberi kuasa meninggal dunia. (2) Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek agunan yang pemberi kuasanya meninggal dunia apabila debitur cidera janji. (3) Upaya hukum yang dilakukan kreditur untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas pelunasan utang debitur apabila pemberi kuasa terhadap objek agunan meninggal dunia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif yakni bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang diperoleh selama melakukan penelitian.Dari penelitian menunjukkan bahwa surat kuasa menjual tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara kreditur dan debitur walaupun pemberi kuasa meninggal dunia, karena terjadinya pemberian surat kuasa menjual didasarkan adanya unsur perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan perjanjian assecoir dari perjanjian kredit. Perlindungan Hukum bagi kreditur atas penggunaan surat kuasa menjual yang pemberi kuasanya meninggal dunia apabila debitur cidera janji adalah bank sebagai kreditur dapat menjual objek agunan kredit setelah adanya penyerahan suka rela oleh pihak ahli waris, namun apabila terjadi bantahan surat kuasa menjual baik secara bawah tangan ataupun dalam bentuk akta notaril dapat menjadi alat pembuktian telah terjadinya cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Upaya hukum yang dilakukan kreditur untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas pelunasan utang debitur apabila pemberi kuasa terhadap objek agunan meninggal dunia adalah dengan melakukan upaya penyelesaian dengan mengeksekusi objek agunan kredit agar dapat segera mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat cidera janji yang dilakukan debitur. Hal ini dilakukan apabila upaya penyelamatan tidak dapat terlaksana.Â Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kreditur, Objek Agunan, Surat Kuasa Menjual, Pemberi KuasaÂ Â Â ABSTRAKThe use of power of attorney selling as a binding on the object of credit collateral shall have legal protection for the creditor and debtor even though the binding of the collateral is not through the guarantee institution in accordance with the applicable provisions. Event that the power of attorney dies with a credit condition suffered an injunction, the pledge of the power of attorney to sell should be used by the creditor to sell the collateral object on his own powers and to take out his receivable from the proceeds to obtain the fulfillment of the debtor's repayment.The regulation on power of attorney selling is contained in the Civil Code, Law No.10 of 1998 concerning amendment to Act No.7 of 1992 concerning Banking, and Law no. 4 of 1996 on the Deposit Rights. This study aims to know and explain about (1) The legal power of the power of attorney sell when the authorizer dies. (2) The form of legal protection for the creditor against the object of the collateral whose attorney is dying if the debtor breaches the pledge. (3) The legal effort by a creditor to obtain the fulfillment of his / her right to repay the debtor's debt if the authorizer of the collateral object dies.This study uses normative research methods by analyzing the legal materials as well as legislation that has relevance to the problem in this research comprehensively namely primary legal material, secondary law material, and tertiary legal material obtained during the research.From the research indicates that the power of attorney sell still has a binding legal force between the creditor and debtor even though the authorizer dies, because the giving of power of attorney sell based on the element of agreement which has been agreed by both parties and is assecoir agreement from credit agreement. Legal Protection for the creditor on the use of power of attorney selling the attorney dying if the debtor breaches the pledge as a creditor can sell the object of credit collateral after the voluntary surrender by the heirs, but if there is a refutation of the power of attorney sell either under the hand or in The form of notarial deed may be a means of proving that there has been a breach of promise / wanprestasi done by the debtor. The legal effort by the creditor to obtain the fulfillment of his / her right to repay the debtor's debt if the authorizer of the collateral object dies is to make settlement effort by executing the object of credit collateral in order to immediately reduce the loss caused by the debtor's injury. This is done if the rescue effort can not be done.Keywords: Legal Protection, Creditor, Collateral Object, Power of Attorney Sell, Authorizer

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA