Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA DALAM BIDANG PERTANAHAN NPM. A21210072, I NYOMAN SENA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKArtikel ini mencakup masalah sertifikat ganda yang terjadi di kabupaten kubu raya ditinjau dari pertanggungjawaban pelaku yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative sosiologis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan Sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti kepemilikan sah hak atas tanah yang ditentukan oleh Undang-undang. Dengan melihat ketentuan Pasal 19 UUPA diketahui bahwa hasil dari pendaftaran tanah yaitu dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak yang kuat. Karena itu Para pelaku yang terlibat dalam proses pengurusan sertifikat ganda Â dapat diancam dengan tindak pidana baik itu pemilik sertifikat ganda maupun pihakÂ terkaitÂ yang mengeluarkan sertifikatÂ ganda tersebut. Bahwa penetapan pasal-pasal tentang penipuan dan pemalsuan dapat diterapkan kepada pelaku pembuatan sertifikat ganda.Â Kata KunciÂ Â Â Â : Sertifikat tanah ganda, perbuatan pidana, sanksi pidanaÂ Â ABSTRACTÂ This article discuss the issue of multiple certificates that occur in the regency of Kubu Raya seen from the accountability of perpetrators who can be threatened with criminal sanctions. This study employs a research method of sociological normative law, while the approach used is field research. Certificate of land rights is a proof of legal ownership of land rights as determined by law. By looking at the provision of Article 19 of UUPA. It is known that the result of land registration are the issuance of a land certificate that serves as a proof of strong ownership of rights of the land. Therefore, the perpetrators involved in the process of managing the double certificates can be threatened with a criminal act, both the owner of a double certificates and the related parties who issue the double certificates.Â Keyword : Multiple land certificates, criminal act, criminal sanctions

APLIKASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER. UJANG TARYANA, SH NIM. A.21211096, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTesis ini adalah hasil penelitian tentang Aplikasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menurut UU No. 31 Tahun 1997 di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai :(1) Bagaimana pengaplikasian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pidana Desersi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.(2)Bagaimana merumuskan/memformulasikan aplikasi pidana Desersi di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan utama. Objek utama penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian data menggunakan metode pendekatan yaitu permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan kriminal (masalah pidana desersi). Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach). Pengaplikasian asas sederhana, cepat dan biaya ringan menurut UU No. 31 Tahun 1997 dapat diterapkan pada pelaku desersi bila cara memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana desersi, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Tindak Pidana Desersi, Undang-Undang Dasar, KUHPM.AbstractThis thesis is the result of research on Principles Applications Simple , Quick and Cost Lightweight According to Law Number 31 of 1997 in the Court of Military I- 05 Pontianak, which aims to address issues regarding :(1) How does the application of the principle is simple , fast and low cost in criminal Desertion by Law no. 31 of 1997 in the Court of Military I- 05 Pontianak .(2) How to formulate / Desertion formulate criminal applications in the future .This study uses a juridical - normative approach as the primary approach. The main object of this study is a secondary data including primary legal materials and secondary legal materials . Methods of research data using methods that approach the subject matter in this study included one of the central issues of criminal policy ( criminal desertion problem ). Therefore, the approach can not be separated from policy-oriented approach (policy - oriented approach ) . The application of the principle is simple , fast and low cost according to Law Number 31 of 1997 is applicable to desertion if the offender providing rulings on cases brought before i , where the criminal case of desertion , it is not independent of negative proof system, which in principle determine that an event or error right or deemed to have been proven , in addition to absence of evidence according to the law judge also determined that based on the belief of good moral integrity .Keywords : Law No. 31 of 1997 , the Crime of Desertion, Constitutio, KUHPM .

PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) DALAM PEMBERANTASAN MENINGKATNYA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT BASTEN SIMAMORA NPM. A2021141034, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Indonesia adalah negara hukum yang konsekuensinya merupakan tugas dan kewajiban pemerintah melalui lembaga-lambaga penegak hukum untuk menegakkan hukum, termasuk penanggulangan peredaran gelap narkotika. Narkotika merupakan sebuah zat atau obat yang berbahaya, dimana setiap orang yang berperan baik sebagai pengguna, pengedar, pengendali dan Bandar diqualifisir melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu atas dasar Undangundang tersebut dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN) baik dipusat maupun di provinsi (BNNP) seluruh Indonesia. BNN Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika termasuk penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk tidak terjerumus menyalahgunakan narkotika serta ikut serta dalam peredaran gelap narkotika. Tetapi peredaran gelap narkotika masih meningkat diwilayah Kalimantan Barat. Tidak sedikit pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika yang ditanggulangi oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat telah di proses secara hukum dan dan dikenakan pidana penajara. Masih meningkatnya peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Barat disebabkan oleh posisi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara asing sehingga rawan penyelundupan narkotika, masih banyaknya pengguna narkotika, personil bidang pemberantasan BNN Provinsi yang terbatas, termasuk sarana dan prasarana yang masih sangat kurang dikarenakan pelaku yang sudah canggih dalam melaksanakan kegiatannya dan tidak terlepas masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung BNN Provinsi Kalimantan Barat dalam memberantas peredaran gelap narkotika, kemudian faktor lain yakni belum terjalinnya kerjasama yang efektif antara BNN Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepolisian dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Kalimantan Barat. Â Penelitian ilmiah ini hadir untuk memberikan gambaran dan sudut pandang lain dalam upaya penegakan hukum oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat dalam pemberantasan meningkatnya peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Barat dengan mengungkapkan hambatan-hambatan BNN Provinsi Kalimantan Barat dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang terus semakin meningkat. Hadirnya pemikiran dari penulis untuk mengungkapkan tentang Pemberantasan meningkatnya peredaran gelap narkotika sebagai masukan bagi masyarakat dan aparat pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya bergerak di bidang Pemberantasan peredaran gelap narkotika untuk semakin memperbaiki dan melengkapi hambatan yang ada dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kata Kunci : Narkotika, Peredaran Gelap, Meningkatnya, Undang-undang 35 Tahun 2009 2 Â ABSTRACT Indonesia is a state of law. The status involves its tasks and duties through its law enforcement institutions to eradicate narcotics black market. Narcotics are addictive substances. People who involve in the whole supply chain of this illegal drug trade such as the users, the dealers, and the controllers are subjected to drug prohibition law no. 35 of 2009 about narcotics. Due to Law no. 35, 2009 and presidential regulation no. 23 of 2010, the government established National Narcotics Board and National Narcotics Board Agency in all provinces in Indonesia.Â National Narcotics Board Agency of West Kalimantan has performed its tasks well to eradicate drugs black market by giving information session of law to the public so that they will not be drug abusers of drug traffickers. However, the number of drug trafficking is still increasing in West Kalimantan. Many perpetrators in this trade have been caught by national narcotics board agency of West Kalimantan and then were proceeded by law to put in prison. There are some factors contribute to the increase of drug black market in West Kalimantan region. Location is one of the factors that make the trade flourish fast.Â Indonesia has many border areas of many countries making it is prone to drug smuggling. Also, limited numbers of resources that the agency has may hinder the agency in doing their jobs. Agency has limited numbers of the agency personnel in eradication commission and a limited number of facilities and infrastructures that may offset the increasingly sophisticated abilities of criminals. Moreover, public less awareness to support the agency and ineffective collaboration between national narcotics board agency of West Kalimantan with the police department and prison officers inhibit the process of eradication, too. The study aims to illustrate and propose a perspective in law enforcement by national narcotics board agency of West Kalimantan in eradicating the drugs black market in the region by presenting the challenges that the agency face in their effort to eradicate the increasing number of drug black markets. Â It is expected that the result of the study will give input for society and government officers who are responsible for the eradication of drug trafficking in order to improve and to complete the existing challenges faced during the eradication process. Keywords:narcotics, black market, increasingly, law no. 35 of 2009

EKSISTENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 56 AYAT (2), PASAL 57 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN PASAL 18,20,30 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 (STUDI DI KABUPATEN BENGKAYANG) THEODORA LYDIA MIATA,SH A.21212053, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKJudul tesis ini adalah Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 18,20,30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 (Studi di Kabupaten Bengkayang). Adapun latar belakangnya adalah bahwa Naskah Akademik mempunyai kedudukan yang kuat,karena dengan ditandani naskah akademik menjadi keharusan/wajib dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam pembentukan Peraturan Daerah masih belum terlalu kuat hanya bersifat fakultatif dan bisa dilengkapi dengan keterangan atau penjelasan. Urgensi naskah akademik dapat dilihat dari tujuan, kegunaannya dan isi dari naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masalahnya adalah (1) Apakah Penyertaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 terhadap rancangan Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah (eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di daerah) wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik atau hanya bersifat imperatif yang tidak wajib atau fakultatif? (2) Mengapa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang diluar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah belum seluruhnya menyertakan naskah akademik berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 bahwa rancangan Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif Pemerintah daerah (eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di daerah) ?Hasil penelitian tesis dapat disimpulkan, bahwa pertama, Penyertaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 terhadap rancangan Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif Pemerintah daerah (eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di daerah) wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik atau hanya bersifat imperatif yang tidak wajib atau fakultatif, Kedua, Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang diluar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah belum seluruhnya menyertakan naskah akademik berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 bahwa rancangan Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif Pemerintah daerah (eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di daerah) belum seluruhnya rancangan Peraturan daerah di Kabupaten Bengkayang disertai naskah akademik, hal ini karena beberapa faktor yang dapat dikemukana sebagai berikut: (a) Kedudukan naskah akademik menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 menjadi wajib bagi pembentukan Undang â€“2Undang namun dalam pembentukan Peraturan Daerah masih bersifat fakultatif dimana dengan demikian pembuatan naskah akademik boleh digantikan dengan keterangan atau penjelasan. Naskah Akademik hanya sebagai saran dan tidak diwajibkan. (b) Bahwasannya peranan Naskah Akademik sangat diperlukan keberadaannya dalam pembentukan peraturan perundang â€“ undangan di Indonesia baik Undang â€“ Undang maupun Peraturan Daerah, maka naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah juga seharusnya di wajibkan. Dengan kehadiran Naskah Akademik, maka diharapkan dapat lebih efisien, efektif, solutif, adaptif dan mampu menghindari beberapa kali perubahan yang justru akan â€žmubazirâ€Ÿ dalam hal waktu serta pembiayaannya; (c) Eksistensi Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilihat dari Naskah akademik memiliki tujuan dan kegunaan, memuat mengenai landasan dari pada pembuatan suatu aturan yang diambil dari teori-teori perundang-undangan, dalam naskah akademik juga memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari peraturan daerah yang akan dibuat yang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan tuntutan masyarakat secara luas. (d) Naskah Akademik juga memiliki urgensi dimana dalam naskah akademik memberikan ruang bagi para pengambil keputusan yang berwenang untuk membahas dan menetapkan peraturan daerah (baik pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk mempertimbangkan apakah substansi/materi yang terkandung dalam Peraturan Daerah itu layak diatur dalam bentuk peraturan daerah atau tidak, dan apakah hanya perlu satu peraturan daerah atau dimungkinkan untuk dituangkan dalam lebih dari satu peraturan (mungkin peraturan sederajat atau peraturan pelaksananya). Saran,(1) Kedudukan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah seharusnya diwajibkan sama seperti dalam ketentuan mengenai naskah akademik pembentukan undang-undang. Dengan kehadiran Naskah Akademik dalam pembentukan perda sebagai keharusan, maka diharapkan peraturan perundang â€“ undangan ditingkat daerah di seluruh Tanah Air dapat lebih efisien, efektif, solutif, adaptif dan mampu menghindari beberapa kali perubahan yang justru akan â€žmubazirâ€Ÿ dalam hal waktu serta pembiayaannya; (2) Urgensi naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah harus didukung oleh sumber daya manusia yang lebih baik lagi, prosedur yang rumit dalam pembentukan naskah akademik peraturan daeah di upayakan lebih dipermudah, biaya dalam pembuatan naskah akademik perlu ditingkatkan, dan sering terjadi kendala karena keterbatasan waktu maka setidak-tidaknya dalam pembuatan naskah akademik harus diberikan waktu yang lebih banyakKata Kunci: Naskah Akademik, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, menerbitkan peraturan daerah atau perda.ABSTRACTThe title of this thesis is The existence of the academic paper in the formation of The local regulation draf based on article 56 paragraph (2), article 57 paragraph (2) The act number 12 of 2011 and article 18,20,30 the minister of home number 1 of 2014 (Study In Bengkayang District) As for the background of the markings is that an academic paper has a strong position with academic paper became mandatory / compulsory in Formation regulatory legislation, but in the formation of Regional Regulation is still not too strong only voluntary and can be equipped with information or explanations. Urgency academic paper can be seen from the purpose, usefulness and content of academic texts in the formation of laws and regulations. The problem is (1) Does Participation Academic Paper In Formation Draft Regional Regulation outside the draft Regional Regulation About Budget and Expenditure under Article 56 paragraph (2), Article 57 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011, and Article 18, Article 20, Article 30 Regulation of the Minister of Interior Number 1 of 2014 on the draft Regional Regulations either an initiative of local government (the executive in the area) and the Parliament (the legislative area) must be accompanied by an explanation or information and / or an academic paper or simply is imperative that not mandatory or optional? (2) Why in the preparation of the Draft Regional Regulations in Bengkayang outside the draft Regional Regulation About Budget and Expenditure not yet fully include academic paper by virtue of Article 56 paragraph (2), Article 573paragraph (2) of Law Number 12 of 2011, and Article 18, Article 20, Article 30 Regulation of the Minister of Interior Number 1 of 2014 that the draft Regulation of the Regional whether an initiative of local government (the executive in the area) and the Parliament (local legislative)? Results of the research thesis can be concluded that the first, the Participation Academic Paper In Formation Draft Regional Regulation outside the draft Regional Regulation About Budget and Expenditure under Article 56 paragraph (2), Article 57 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011, and Article 18, Article 20, Article 30 Regulation of the Minister of Interior Number 1 of 2014 on the draft Regional Regulations either an initiative of local government (the executive in the area) and the Parliament (the legislative area) must be accompanied by an explanation or information and / or an academic paper or just is imperative that is not mandatory or optional, second, that the preparation of the Draft Regional Regulations in Bengkayang outside the draft Regional Regulation About Budget and Expenditure not yet fully include academic paper by virtue of Article 56 paragraph (2), Article 57 paragraph (2) of the Act Number 12 of 2011, and Article 18, Article 20, Article 30 Regulation of the Minister of Interior Number 1 of 2014 that the draft Regulation of the Regional whether an initiative of local government (the executive in the area) and Parliament (legislative in the area) are not entirely the draft Regulation of the area in Bengkayang with academic text, this is due to several factors that can mentioned as follows: (a) The position of academic texts according to Law Number 12 The year 2011 becomes mandatory for the formation of Law - Law but the establishment still voluntary Regional Regulation where thereby preparing academic papers may be replaced with a description or explanation. Academic Paper merely as suggestions and are not required. (b) Academic Paper indispensable role in the formation of its existence laws - laws in Indonesia, both Law - Law and Local Regulation, the academic paper in the formation of regional regulations should also be enjoined. With the presence of academic paper, it is expected to be more efficient, effective, solution-based, adaptive and able to avoid several amendments that it would be "redundant" in terms of timing and financing; (c) The existence of an academic paper in the formation of Regional Regulations can be seen from the manuscript of academic goals and usability, load on the foundation of the creation of a rule derived from the theories of legislation, in the academic paper also gives an overview of substance, matter and scope of regional regulations that will be made are really high quality and in accordance with the demands of society at large. (d) an academic paper also has the urgency in which the academic texts provide space for decision makers who are authorized to discuss and establish local regulations (both local government and the Council of Representatives Regional) to consider whether suabtsnasi / material contained in regulation area was decent set in the form of local regulations or not, and whether the rules need only one area or possible to poured in more than one rule (rule may equal or implementing regulations). Suggestions: (1) The position of academic texts in the formation of local regulations should be mandatory as in the provisions regarding academic paper making laws. With the presence of an academic paper on the establishment of regulations as a requirement, it is expected that laws - laws at the local level in the country can be more efficient, effective, solution-based, adaptive and able to avoid several amendments that it would be "redundant" in terms of timing and financing; (2) The urgency of an academic paper in the formation of local regulations should supported by human resources better, procedures are complicated in the formation of academic texts regulations elapsed areas in trying to do more in eases, the cost in making the academic paper needs to be improved, and the frequent obstacles due to time constraints it is at least in preparing academic papers should be given more timeKeywords: academic paper, Laws and Regulations, Regional Regulation

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA MASYARAKAT YANG MELAKUKAN KEGIATAN TANPA IZIN DI BANDAR UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 (Studi di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya) ANTONIUS, SH. NPM.A2021151009, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, faktor-faktor yang menyebabkan belum dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat aviation security bandar udara dalam proses penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa pada dasarnya penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya selama ini tidak pernah dilakukan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah adanya sikap toleransi dari aparat Aviation Security dari Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya karena mengingat warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah penduduk setempat. Selain itu, warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya hanya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat aviation security bandar udara dalam proses penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah melakukan upaya persuasif dalam bentuk penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masyarakat tidak melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, memberikan sanksi teguran dan pengusiran kepada warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, apabila warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya masih tidak mengindahkan larangan tersebut, maka baru diambil tindakan yang tegas terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin, Bandar Udara. 2 ABSTRACT This thesis discusses the enforcement of criminal law against citizens who conduct unauthorized activities at Supadio Kubu Raya International Airport based on Law Number 1 Year 2009 on Aviation. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the criminal law enforcement against citizens who perform activities without permission at Supadio International Airport Kubu Raya, the factors that cause not yet done criminal law enforcement against citizens who perform activities without permission in Bandar Supadio Kubu Raya International Airport, and countermeasures carried out by the airport aviation security apparatus in the process of law enforcement against citizens conducting unauthorized activities at Supadio Kubu Raya International Airport. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that basically criminal law enforcement against citizens who conduct unlicensed activities at Supadio Kubu Raya International Airport has not been done. As for the factors that have not done the criminal law enforcement on the citizens who conduct unauthorized activities at Supadio Kubu Raya International Airport is the attitude of tolerance of the Aviation Security apparatus of the Supadio Kubu Raya International Authority for remembering the citizens who conduct activities without Permits at Supadio Kubu Raya International Airport are locals. In addition, citizens who conduct unlicensed activities at Supadio Kubu Raya International Airport are only livelihoods as farmers and ranchers. Efforts to overcome by the airport aviation security apparatus in the process of law enforcement against citizens who conduct activities without permission at Supadio International Airport Kubu Raya is to make persuasive efforts in the form of information and legal counseling so that citizens do not conduct activities without permits around Bandar Supadio Kubu Raya International Airport, sanctioned reprimands and expulsions to citizens conducting unlicensed activities around Supadio Kubu Raya International Airport, if the community members conducting unlicensed activities around Supadio Kubu Raya International Airport still disregarded the ban, A strict action was taken against the people who undertook unauthorized activities at Supadio Kubu Raya International Airport. Keywords: Criminal Law Enforcement, Citizens Conducting Unlicensed Activities, Airports.

ANALISIS SPLITZING (PEMISAHAN PERKARA) PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Study Terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat) NPM. A2021161029, BHUDHI KUSWANTO
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Dengan mengingat banyaknya berkas perkara tindak pidana korupsi yang di-split (dipisah-pisahkan berkas perkaranya), Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang pemisahan perkara (splitsing) dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan BaratSebagai sebuah kajian sosio legal yang tidak terbatas kepada teks, namun juga pendalaman terhadap konteks, Peneliti menggunakan tehnik wawancara dan memberikan quesioner guna menemukan data primair berkaitan dengan objek penelitian.Â Kemudian data primair tersebut dihubungkan dengan data sekunder yang berupa data literasi (library research) yaitu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya (bahan-bahan hukum primer), Putusan lembaga peradilan, buku literatur hukum, dokumen atau catatan serta data elektronik dari internet yang berkaitan obyek penelitian, peneliti menganalisa pemisahan perkara (splitsing) dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam proses penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Hasil penelitian atas pemisahan perkara (splitsing) perkara tindak pidana korupsiÂ dalam proses penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dapat diambil ihtisar bahwa splitsingÂ yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat selama dalam kurun waktu tahun 2016 dan tahun 2017 adalah; (1) Splitsing dilakukan pada saat prapenuntutan, dimana Jaksa Peneliti setelah menerima Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dan atau pada penyerahan berkas tahap pertama memberi petunjuk kepada Penyidik untuk melakukan splitsing, sehingga berkas yang diterima oleh Penuntut Umum adalah berkas yang telah dipisah-pisahkan (split). (2) Argumentasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukanÂ pemisahan perkara (splitsing) adalah karena tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab berbeda sesuai dengan kewenangan dan atau kedudukan masing-masing tersangka. Di samping itu pula petunjuk dari atasan juga menjadi dasar Penuntut Umum (jaksa peneliti) dalam memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan splitsing berkas penyidikan. Dialektika bahwa (splitsing) berkaitan dengan pembuktian perkara, penggunaan saksi mahkota (kroongetuide) dan atau disparitas putusan pidana, belum menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan petunjuk tentang perlu tidaknya splitsing dilakukan. Dalam konteks splitsing (pemisahan perkara) atas tindak pidana korupsi, Peneliti menyarankan dengan mengingat kekhahasan tindak pidana korupsi yang selalu melibatkan banyak pihak, maka (1) splitsing adalah mutlak kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Penuntut Umum tidak perlu membuat berkas baru dengan memeriksa tersangka-sangka lain sebagai saksi. (2) Splitsing adalah pilihan terakhir setelah Penuntut Umum dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan tentang penggabungan perkara (Pasal 141 KUHAP) dan (3) Splitsing berkas tindak pidana korupsi dalam penuntutan dilakukan dengan membuat surat dakwaan masing-masing dengan pasal yang berbeda sesuai dengan wewenang dan atau kedudukan dari masing-masing terdakwa tersebut.Â Kata kunci; hukum acara pidana, penuntutan, pemisahan perkara (splitsing).Â ABSTRACK With regard to the number of corruption cases that are split (in terms of case files), this study aims to explain the separation of cases in the prosecution of corruption cases at the West Kalimantan High Prosecutor Office. As a socio-legal study that is not of limited to the text, but also covers the context, the mearcher used interview techniques and a questionnaire to obtain primary data related to the object of research. Then the primary data were linked with secondary data in the form of literature data (library research) that is legislation and other rules (material of primary law), decision of judiciary bodies, legal literature books, documents or notes and also electronic data from the internet related to the object of research, the researcher analyzed the splitsing in the prosecution process of corruption crime at West Kalimantan High Prosecutor Office. The results of research on the separation of corruption criminal cases in prosecution process at West Kalimantan High Prosecutor Office showed that splitsing (separation of cases) by Prosecutor of West Kalimantan High Prosecutor Office during the period of 2016 and 2017 is; (1) Splitsing (separation of cases) shall be made at the time of pre-adjudication, where the investigation attorney upon receipt of the investigation order and or at the submission of the first stage file shall instruct the Investigator to split the case, so that the file received by the Prosecutor shall be a separate (split) file. (2) The Prosecutorâ€™s Argument at the West Kalimantan Provincial High Prosecutor's Office provides guidance to the investigator for the splitting because corruption is committed by several suspects who have different duties and responsibilities in accordance with the authority and / or duty and responsibility and / or position of each suspect. In addition, the guidance from the supervisor is also the basis of the Prosecutor (investigation attorney) in providing guidance to the investigator to conduct the splitting of investigation files. The dialectic that splitsing is related to the proof of a case, the use of a crown witness (kroongetuide) and / or the disparity of a criminal verdict, has not been taken into consideration in determining the clue as to whether or not splitsing is necessary. In the context of splitsing on corruption, the researcher suggests keeping in mind the corruption abuses that always involve many parties, (1) Splitsing (separation of cases) is absoluwa the authority of the Public Prosecutor in making the prosecution by making the indictment against each defendant separately . The prosecutor does not need to create a new file by examining other suspects as witnesses. (2) Splitsing is the last option after the Prosecutor at the same time or almost simultaneously accepts several files of corruption cases not fulfilling the provisions on merger of cases (Article 141 of the Criminal Code) and (3) Splitsing of corruption crime tiles in prosecution is done by making a letter for each indictment under different sections in accordance with the authority and / or position of each defendant.Â Keywords: criminal procedure law, prosecution, Separation of Cases (splitsing)

KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DARAT ATAS PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG (Studi Di Kabupaten Melawi) KURNIAWAN, S.H NPM.A2021151077, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the Authority of the Land Transportation Service for Violation of Overloaded Goods Based on the Provincial Regulation of West Kalimantan No. 3 of 2006 on Supervision and Control of Overloaded Goods Transportation (Study In Melawi District). From the results of this thesis research obtained the conclusion of the Implementation of the Authority of the Land Transportation Service Against Violation of Traffic Administration of Driver Company of Goods Transport in Melawi District. The manifestation of the implementation of traffic administration equipment in driving a vehicle based on West Kalimantan Provincial Regulation No. 3 of 2006 on Supervision and Control Overload of Goods Transport is a law enforcement service in providing the best service to the community and for the orderly administration the implementation of traffic administration In this case as the formal leader is the Department of Transportation Section Land must be able to carry out its duties and functions in accordance with applicable provisions but in reality the implementation of the rules of the Regional Government has not been implemented properly in Melawi Regency it is seen still many violations of traffic Drivers Company Freight Goods Freight charges exceeded. That the factors become obstacles in the implementation of supervision of overloaded by the driver or public transportation company Goods In Melawi District is still a lot of levies due to the mechanism of supervision that does not run effectively and Lack of supervision on the evaluation and arrangement of the operational side of the weigh bridge By Institution Related. The efforts made by the Department of Land Transportation to overcome the problems of implementing the administrative equipment of the driver of the freight transport company in Melawi Regency in the implementation of administrative equipment, law enforcers conduct in two ways, namely: the preventive action of the Satlantas held legal counseling on traffic regulations, and refresive action Namely in the form of reprimands, strict action against violators such as direct ticket without compromise and directly forwarded to the District Court. Keywords: Department of Transportation, Violation of Overloaded Goods ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Kewenangan Dinas Perhubungan Darat Atas Pelanggaran Kelebihan Muatan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi Di Kabupaten Melawi). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Darat Terhadap Pelanggaran Administrasi Lalu Lintas Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang Di Kabupaten Melawi. Wujud dari pelaksanaan perlengkapan administrasi lalu lintas dalam mengendarai kendaraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang adalah pelayanan penegak hukum dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan untuk tertibnya administrasi tersebut pelaksanaan administrasi lalu lintas dalam hal ini sebagai pemimpin formalnya adalah Dinas Perhubungan Bagian Darat harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya pelaksanaan aturan Pemerintah Daerah tersebut belum terlaksana dengan baik di Kabupaten Melawi hal ini terlihat masih banyak pelanggaran lalu lintas Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang yang muatan barang melebihi. Bahwa faktor-faktor menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Kabupaten Melawi adalah Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif dan Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang Oleh Instansi tekait. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Darat untuk menanggulangi permasalahan pelaksanaan perlengkapan administrasi pengemudi perusahaan angkutan barang di Kabupaten Melawi dalam pelaksanaan perlengkapan administrasi maka penegak hukum melakukan dengan dua cara yaitu : tindakan preventif yaitu pihak Satlantas mengadakan penyuluhan hukum tentang peraturan lalu lintas, dan tindakan refresif yaitu berupa teguran, penindakan yang tegas terhadap pelanggar seperti tilang langsung tanpa kompromi serta langsung diteruskan ke Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Dinas Perhubungan, Pelanggaran Kelebihan Muatan Barang

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. SINAR DINAMIKA KAPUAS I BATU BUIL DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT DESA BATU BUIL NPM. A2021161053, MUHAMMAD HABI. SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Corporate Social Responsibilty (CSR) merupakan suatu kegiatan perusahaan dimana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membaktikan dirinya demi mensejahterakan masyarakat dan lingkungannya. Perkembangan cara pandang terhadap corporate social responsibility semakin kuat dari waktu kewaktu dimana konsep bentuk perbuatan yang bersifat sukarela (voluntary) telah bergeser secara perlahan-lahan menuju bentuk perbuatan atas dasar kewajiban (obligation) baik itu berbentuk kewajiban moral maupun kewajiban yuridis. Yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini adalah Mengapa kesenjangan sosial masyarakat yang berada di area kerja PT. SDK I Batu Buil Masih tinggi?, Bagaimana pelaksanaan corporate social responsibility yang di lakukan oleh PT. SDK I Batu Buil kepada masyarakat Desa Batu Buil?,Apakah kendala yang dihadapi oleh PT. SDK I Batu Buil dalam melaksanakan Program corporate social responsibility dalam tanggung jawab sosial terhadap masyarakat?,Bagaimana upaya pemerintah daerah mondorong pelaksanaan corporate social responsibility dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat?Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun Tesis ini adalah penilitan Hukum Empiris yaitu penelitian obyek kajian penelitian ini mengenai fakta-fakta empiris (kenyataan) dari interaksi antara hukum dan masyarakat. Serta menggunakan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu meneliti dan menganalisis keadaan subyek dan obyek penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitan dilakukan. Tanggungjawab perusahaan bersifat relatif tergantung dari dasar dilakukannya corporate social responsibility tersebut, pelaksanaan corporate social responsibility berdasarkan kesukarelaan tentu tidak memiliki kosekuensi apapun, namun apabila CSR dilakukan berdasarkan kesadaran akan kewajiban maka perseroan tentu memiliki batasan tanggung jawab yang jelas terlebih lagi jika kewajiban tersebut kewajiban yuridis. Hambatan yang dihadapi PT. SDK I Batu Buil dalam pelaksanaan bentuk-bentuk corporate social responsibility adalah kekurangan anggaran, Distribusi kegiatan serta penentuan target, Kurangnya Tenaga Terampil di Bidang Kegiatan Sosial. Kata Kunci : CSR, CSR PT. SDK I Batu Buil, Kegiatan Sosial Korporasi ABSTRACT Corporate Social Responsibility (CSR) is a company activity where the company has a responsibility to dedicate itself to the welfare of the community and its environment. The development of perspective on corporate social responsibility is getting stronger from time to time where the concept of voluntary forms of action has shifted slowly towards the form of action on the basis of obligation (obligation) either in the form of moral obligations or juridical obligations. The problem in this thesis is why the social gap in the community in the work area of PT. Batu Buil SDK I Is Still High ?, How is the implementation of corporate social responsibility conducted by PT. SDK I Batu Buil to the people of Batu Buil Village? What are the obstacles faced by PT. Batu Buil SDK I in implementing corporate social responsibility programs in social responsibility towards the community? How can the efforts of local governments to encourage the implementation of corporate social responsibility can have a real impact on people's welfare?The research method used in compiling this Thesis is the study of Empirical Law, namely the research object of this research study regarding the empirical facts (reality) of the interaction between law and society. And using the Descriptive Analysis approach, which examines and analyzes the state of the subject and object of research by describing the actual situation when the research was conducted.Corporate responsibility is relatively dependent on the basis of corporate social responsibility, the implementation of corporate social responsibility based on volunteerism certainly does not have any consequences, but if CSR is carried out based on awareness of obligations, the company certainly has a clear limitation of liability even more so if the obligation is juridical. The obstacles faced by PT. Batu Buil SDK I in the implementation of forms of corporate social responsibility is a lack of budget, distribution of activities and target setting, Lack of skilled personnel in the field of social activities. Keywords: CSR, CSR PT. Batu Buil SDK I, Corporate Social Activities

RELEVANSI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HUBUNGANNYA DENGAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : No.04/Pid.Sus/Tp.Korupsi/2015/PN.Ptk AMRIL DOMI WIBOWO CAESARIA, SH A.21207055, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the issue of relevance of state indemnification conjunction with consideration of the judge convict corruption (a study of Pontianak District Court No. No.04 / Pid.Sus / Tp.Korupsi / 2015 / PN.Ptk). The method used in this research using normative juridical approach. From the research we concluded that: That the relevance of the return of corruption money to the criminal sanctions imposed in the District Court ruling number Pontianak No.04 / Pid.Sus / Tp.Korupsi / 2015 / PN.Ptk to perpetrators of corruption in accordance with the rules of law which refers to article 4 of Law No. 31 Year 1999 on Corruption Eradication has a good professionalism. According to the author of the consideration of the State Court Judge Pontianak, avoid mistakes in judgment or ignore legal facts that can ensnare the accused or the parties or deliberately create favorable consideration of the defendant or the parties to prosecute a case handled. In fact the opposite verdict Pontianak Light District Court has been based on the provisions of the Criminal Procedure Code, Opinion Expert Witness and Expert opinions of leading Law. Factors that influence the judge in the District Court Pontianak light sentence perpetrators of corruption case verdict numbers: No.04 / Pid.Sus / Tp.Korupsi / 2015 / PN.Ptk is a factor which is the better judge the integrity of the integrity of judges, obedience judge against code of ethics and code of conduct of judges better the legal decisions that result. Instead the worse the integrity of judges, non-compliance with the code of ethics and code of conduct of judges, the worse it is also a legal ruling that it generates. Factors professionalism of judges that the higher the level of knowledge, legal knowledge, knowledge of professional duty judge, and the judge experience in performing the tasks keprofesiannya, the better the legal decisions that result. Conversely the superficial knowledge of jurisprudence, knowledge of professional duty judge, the worse it is also a legal ruling that it generates. Factors legislation that is increasingly both the substance of legislation referenced in the criminal justice process, the better the decision by the judges who examine, mengadi and decide a criminal case. Factors of public awareness that the higher the level of public awareness, the more minimal the potential for them to do deeds affect court rulings / Judge. Conversely the lower the level of public awareness, the greater their potential to influence the decision of the court/judge in ways that conflict with the provisions of law, morality and fatsun.Keywords: Relevance, Returns Losses Country, In Criminal Corruption.ABSTRAKTesis ini membahas masalah relevansi pengembalian kerugian negara hubungannya dengan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tindak pidana korupsi (studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : No.04/Pid.Sus/Tp.Korupsi/2015/PN.Ptk). Metode2yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Bahwa relevansi pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan nomor Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :.04/Pid.Sus/Tp.Korupsi/2015/PN.Ptk kepada pelaku tindak pidana korupsi telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku yang mengacu pada pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki profesionalitas yang baik. Menurut Penulis dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, tidak terjadi kekeliruan dalam putusan atau mengabaikan fakta-fakta hukum yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Bahkan sebaliknya Putusan Ringan Pengadilan Negeri Pontianak telah berbasis pada ketentuan Hukum Acara Pidana, Pendapat Saksi Ahli dan pendapat Ahli Hukum terkemuka. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam vonis ringan pelaku tindak pidana korupsi perkara putusan nomor : No.04/Pid.Sus/Tp.Korupsi/2015/PN.Ptk adalah faktor integritas hakim yaitu semakin baik integritas hakim, ketaatan hakim terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim semakin baik pula putusan hukum yang dihasilkannya. Sebaliknya semakin buruk integritas hakim, ketidakpatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, semakin buruk pula putusan hukum yang dihasilkannya. Faktor profesionalitas hakim yaitu semakin tinggi tingkat pengetahuan, ilmu hukum, wawasan tugas profesi hakim, dan pengalaman hakim dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, maka semakin baik pula putusan hukum yang dihasilkannya. Sebaliknya semakin dangkal pengetahuan ilmu hukum, wawasan tugas profesi hakim, semakin buruk pula putusan hukum yang dihasilkannya. Faktor peraturan perundang-undangan yaitu semakin baik substansi peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam proses peradilan pidana, semakin baik pula pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadi dan memutuskan suatu perkara pidana. Faktor kesadaran hukum masyarakat yaitu semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin minimal pula potensi mereka untuk melakukan perbuatan mempengaruhi putusan pengadilan/Hakim. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula potensi mereka untuk mempengaruhi putusan pengadilan/hakim melalui berbagai cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum, moral dan fatsun. Kata Kunci: Relevansi, Pengembalian Kerugian Negara, Dalam Pidana Tindak Pidana Korupsi.

PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT UMAT ISLAM DI INDONESIA CHUSAINUL ADIB, S.H.I. NPM.A2021141009, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya didasarkan pada syariat / hukum Islam. Selain sebagai ibadah ritual, zakat juga merupakan ibadah sosial dan memiliki dimensi politik dikaitkan dengan keterlibatan negara dalam pengelolaannya. Pengelolaan zakat telah mengarah pada struktur yang formal, kolektif, terorganisir dan permanen sejak masa Nabi Muhammad shallallahu â€žalaihi wa sallam. Seiring perkembangan wilayah kekuasaan Islam, tingkat perekonomian yang semakin maju dan struktur pemerintahan yang semakin kompleks, kebijakan pengelolaan zakat berubah secara dinamis sesuai perubahan zaman. Bentuk pengelolaan zakat dan keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat pun bermacam-macam. Pengelolaan zakat di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sedemikian rupa. Sebagai negara yang memiliki populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, persoalan zakat pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Negara Indonesia bukanlah negara agama / negara Islam, di mana syariat agama Islam dijadikan sebagai landasan konstitusi negara, melainkan negara demokrasi yang menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi. Di negara-negara yang menjadikan agama Islam sebagai landasan konstitusi negara, pelaksanaan zakat adalah suatu kewajiban. Ada pemaksaan dari negara kepada warga negara untuk membayar zakat dan terdapat sanksi atas kelalaian pembayaran zakat. Di negara-negara ini, zakat dimasukkan dalam sistem keuangan negara, bahkan bisa dikatakan sebagai pajak wajib umat Islam karena negara tersebut tidak membebankan pajak kepada pemeluk agama Islam kecuali zakat. Dalam penulisan makalah ini, penulis memfokuskan permasalahan pada rumusan masalah : â€œApa peran negara dalam pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia?â€. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa Negara tidak memaksa terhadap warga negara Indonesia dalam membayar zakat karena pembayaran zakat di Indonesia adalah bersifat sukarela. Namun, negara berperan dalam hal pengelolaan zakat karena berhubungan dengan kepentingan umum di mana dana zakat dari umat Islam dikumpulkan dan dikelola dan agar tujuan dari pengelolaan tersebut tercapai dan tidak ada hak umat Islam yang dilanggar. Dalam hal pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia, negara berperan sebagai regulator, pengelola dan pengawas. Kata kunci : Peran negara, pengelolaan zakat Â 1 Â ABSTRACT Zakat is one of the pillars of Islam that its implementation is based on sharia / Islamic law. Aside from being a ritual worship, zakat is also a social worship and has a political dimension linked to the involvement of the state in its management. Zakat management has led to a formal, collective, organized and permanent structure since the time of Prophet Muhammad peace be upon him. As the development of Islamic territory, the increasingly advanced level of the economy and the increasingly complex government structure, zakat management policies changed dynamically according to the changing times. Forms of zakat management and state involvement in the management of zakat also vary. The management of zakat in Indonesia has also developed in such a way. As a country that has the largest Muslim population in the world, the issue of zakat became inseparable from the social life of Indonesian society. The State of Indonesia is not a state of religion / Islamic state, where Islamic Shari'a is used as the foundation of the constitution of the state, but a democracy that makes religious values the foundation of the constitution. In countries which make Islam the foundation of the state constitution, the implementation of zakat is an obligation. There is coercion from the state to the citizens to pay zakat and there are sanctions for the negligence of zakat payment. In these countries, zakat is incorporated into the state's financial system, it can even be regarded as a compulsory tax for Muslims because it does not impose tax on Muslims except zakat. In writing this paper, the authors focus the problem on : "What is the role of the state in the management of Muslimsâ€Ÿ zakat in Indonesia?". Based on the results of the discussion, the authors conclude that the state does not force against the citizens of Indonesia in paying zakat because the payment of zakat in Indonesia is voluntary. However, the state plays a role in the management of zakat because it deals with the public interest in which zakat funds from Muslims are collected and managed and for the purpose of the management is achieved and no rights of Muslims are violated. In terms of Islamic zakat management in Indonesia, the state acts as regulator, manager and supervisor. Keywords: Role of state, Management of zakat

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA