Garuda - Garba Rujukan Digital

PERBANDINGAN PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mpw dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN MPW) NPM. A2021161033, DIAH PURWADANI, S.H.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSISejak tanggal 30 Juli 2014 mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut adalah mengenai Diversi. Dewasa ini, konsep Diversi dan keadilan restoratif telah banyak dikembangkan oleh sistem pemidanaan negara-negara di dunia. Konsep Diversi dan Restorative Justice yang mengutamakan penyelesaian perkara pidana melalui jalur damai yang mengutamakan pemaafan tanpa membawa perkara ke jalur peradilan konvensional dinilai memiliki banyak manfaat. Konsep ini sendiri di Indonesia telah diwujudnyatakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi pada prakteknya belum semua Hakim benar-benar dapat mengimplementasikan diversi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ada Hakim yang menerapkan diversi untuk anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun dan ada pula Hakim yang justru tidak menerapkan diversi untuk anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan dan pengrusakan yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun. Meskipun diversi ditujukan untuk melindungi anak dari stigmatisasi dan tekanan proses peradilan namun tetap terdapat syarat dan ketentuan mengenai penerapan diversi yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum khususnya Hakim, sehingga fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perbandingan penerapan diversi yang dilakukan oleh Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dengan tidak diterapkannya diversi oleh Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan ringan.Kata kunci : Diversi, Hakim, Sistem Peradilan Pidana AnakÂ Â Â ABSTRACTSince 30 July 2014, Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System has been enacted. One of the new things regulated in Law Number 11 of 2012 is related to Diversion.Today, the concept of diversion and restorative justice has been widely developed by the worldâ€™s punishment system. The concept of Diversion and Restorative Justice which prioritizes the settlement of criminal cases through peaceful channels that prioritizes forgiveness without bringing the case to the conventional court is considered to have many benefits. This concept itself in Indonesia has been manifested into the Child Criminal Justice System.However, in practice not all judges can actually implement the diversion in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012. There are Judges who apply the diversion for the juvenile sex offender who is threatened with imprisonment over 7 years and there are also Judges who do not apply diversion to child offenders of minor maltreatment and vandalism threatened with imprisonment under 7 years.Although diversion aims to protect children from stigmatization and the pressure of the judicial process, there are still conditions and provisions on the application of diversions that law enforcement officers, especially Judges, must pay attention to, so the focus of the issues raised in this study is on the comparison of the implementation of diversion by the judges on juvenile sex offenders with the absence of diversion by the Judge on the child who committed minor maltreatmentKeyword : Diversion, Judge, Child Criminal Justice System

PERANAN STAF SEKRETARIAT DPRD UNTUK MENUNJANG FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK DALAM KAITANNYA DENGAN PENGKAJIAN DAN ANALISA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD MENO TRI GUNAWAN, S.H NPM. A2021151025, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the Role of DPRD Secretariat Staff to Support the Function of Pontianak Provincial People's Representative Council In Relation With Assessment And Analysis On The Draft Local Regulation Initiative of DPRD. The approach method used in this research is normatife-sosiologis approach. From the results of this thesis research obtained conclusion the performance of Pontianak Provincial Parliamentary Secretariat staff in assisting in carrying out secretarial duties and performing the functions of the Regional House of Representatives related to the review and analysis of the DPRD Initiative Bill. Pontianak Provincial Parliament (DPRD) in carrying out its duties, it is impossible to complete and divide the task and carry out all activities within the organization without the help of others, in this case helped to complete and sort the tasks that will be done is the staff . In performing its duties and functions, DPRD Pontianak sometimes can not perform its duties and functions properly and reach its maximum goal, then in carrying out its duties and functions, Pontianak Provincial People's Representative Council is assisted by staff who is the element of service to the Regional House of Representatives. The seconded staff is a civil servant (PNS) assisting the duties and functions of the Pontianak Regional House of Representatives. Constraints faced by Pontianak Provincial Parliament staff in assisting in carrying out secretarial duties and organizing DPRD functions related to the review and analysis of the draft Local Legislative Initiative, namely Prolegda Preparation for the long term will be difficult, because it is very dependent on the Laws and Regulations Will be created at the central level. The most likely is the preparation of the revised / perfected plan of the law which did not go well or was postponed. Less optimal involving community / stake holder in the process of preparation and formation. Insufficient socialization and publication, both in the preparation and preparation process, in the discussion at the level of the institution forming the Regional Regulation, or after being passed and enacted to be implemented. Less careful in formulating problems and priority issues that must be addressed, lack of understanding of the main problems and the interests and needs of the community. The drafter / designer of the Regional Regulation tends to be oriented to the interests and needs of the Local Government, or oriented to the interests that influence it. Mechanisms of coordination, harmonization and cooperation between government agencies in the stages of the process and procedure of compilation, not based on the principle of equality and togetherness, so that not infrequent imposition of will in decision making. It does not take into account the aspects relating to the number and capabilities of Human Resources executing, operational costs, supporting facilities and infrastructure, and coordination among agencies in the field implementation. Keywords: Role, Staff of DPRD Secretariat, Regional Regulation Draft of DPRD Initiative. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Peranan Staf Sekretariat DPRD Untuk Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Dalam Kaitannya Dengan Pengkajian Dan Analisa Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Kinerja staf Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan pengkajian dan analisa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas dan melaksanakan seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan orang lain, dalam hal ini turut membantu menyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD Kota Pontianak terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Kendala-Kendala yang di hadapi oleh Staf DPRD Kota Pontianak dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi DPRD terkait dengan pengkajian dan analisa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yaitu Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat. Yang paling memungkinkan adalah penyusunan rencana revisi/penyempurnaan Perda yang tidak berjalan dengan baik atau ditunda. Kurang optimal melibatkan masyarakat/stake holder dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan. Kurang cermat dalam merumuskan masalah dan prioritas masalah yang harus diatasi, kekurangtahuan mengenai problem utama dan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah, atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya. Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan. Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan. Kata Kunci : Peranan, Staf Sekretariat DPRD, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

PENYALAH GUNAAN KARTU IDENTITAS LINTAS BATAS DALAM RANGKA PERDAGANGAN BEBAS DI ENTIKONG SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN SOSEK-MALINDO NPM. A2021161075, RAHMAD KARTONO, S.H.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKartu Identitas Lintas Batas (KILB) adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai diberikan kepada para Pelintas Batas setelah dipenuhi persyaratan tertentu berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.04/2010, Setiap masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan berhak untuk memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) sebagai intrument untuk mendapatkan fasilitas dan pembebasan bea dan cukai atas barang yang dibawanya dari masing-masing negara, bentuk perdagangan lintas batas seperti ini telah disepakati antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan Border Trade Agreement (BTA) dan biasa disebut juga dengan Kesepakatan Sosek-Malindo yang disepakati pada tahun 1970. Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Sarawak) oleh karena itu setiap warga yang memiliki Kartu Identitas Lintas batas (KILB) dapat dengan bebas keluar masuk perbatasan dan memenuhi kebutuhannya, dengan dipermudahnya perdagangan lintas batas tersebut membuka sebuah peluang bagi oknum pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengkolektifkan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yang dimiliki oleh masyarakat, Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) tersebut digunakan oknum pelaku usaha tersebut untuk membeli barang dari negara Malaysia yang kemudian diperjual belikan di Indonesia, dengan bekerja sama dengan oknum Pos Penjagaan Lintas Batas (PPLB) agar barang yang dibawa dari malasyia dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, hal ini tentu saja merugikan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, mengingat barang yang dibeli dari malaysia dilarang untuk diperjual-belikan kembali, dan telah melanggar ketentuan didalam Kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek ?Malindo). Kata Kunci: Kesepakatan Sosek-Malindo, Perdagangan Lintas Batas. Penyalah Gunaan KILB AbstractID cards were given has been no cross border ( KILB ) is a card on which are are to be issued by the office of the customs and excise office provided for all the limit after this he passer always filled with lots of a particular requirement based on the minister of finance regulation Number : 188 / PMK.04 / 2010 , the device available in every live in of border areas is entitled to have the new card has been no cross border identity ( KILB ) as intrument to get of business facilities and for the release of the customs and excise office on goods brought it from masing-masing the state of , the course of trade has been no cross border like this have been agreed upon between Indonesia and Malaysia based on Border Trade Agreement (smear) and ordinary called also an agreement was reached between Sosek-Malindo agreed on by years 1970 . Entikong as a sub-district in sanggau district is one of areas which is directly adjacent to Malaysia ( of Sarawak ) hence any on the citizens that have id cards were given has been no cross border ( KILB ) a can with free dropping in and out of the frontier and of meet their needs for, With high in cross-border trade the opened a an opportunity for the business doers that take advantage of such facility to profit by means of gather identity card cross-border ( KILB ) owned by the community, identity card cross-border ( KILB was used the business players the to purchase goods from malaysia which then resale in indonesia, working with the checkpoints cross-border ( PPLB ) order for goods brought from Malasyia can be easily entered Indonesia, this of course injurious indonesia especially in the economy sector, remember goods bought from Malaysia forbidden to resale, and in agreement Socio-economic Malaysia-Indonesia ( Sosek-Malindo ).Key Word: Sosek-Malindo Agreement , Cross Border Trade . Misusing the KILB.

PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI SINTANG NOMOR : 01/PID.PRAP/2015/PN.STG MEMENANGKAN TERMOHON YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN KUHAP DAMIANUSN DEDY SUSANTO, SH A.2021131030, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses pretrial about the arrests and detentions in relation to the rights of the accused under the Criminal Code (Studies Pretrial Sintang District Court Decision No. 01 / Pid.Prap / 2015 / PN.Stg). The method used in this research is normative juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that the function of pretrial within the scope of the jurisdiction of Sintang has been running optimally. Pretrial case that was last recorded in the District Court pretrial Sintang is the case with the Sintang District Court No. 01 / Pid.Prap / 2015 / PN.Stg. And after that there are no more cases of pretrial incoming afterwards. This shows that the implementation of the pre-trial functions has been running well in controlling horizontally between relevant law enforcement authorities such as judges, public prosecutors and the police. In addition praeradilan maximal function can also be on the performance of judges, or police as an investigator or prosecutor as a public prosecutor under examination in accordance with the procedures set out in the Act - legislation. Every action or forceful measures undertaken such as the arrest, detention, seizure, search, and others - others have been carried out in accordance with the law. But in practice often encountered effort or coercive measures that violate the provisions of the Act - legislation. This is due to the lack of information and knowledge about the existence of this pretrial institution and its function and purpose. This is exploited by elements investigators that "rogue" to take action "mischievous" as well for no apparent reason which could potentially lead to violations of the human rights tesangka or defendant. Therefore, the role of the community to assist in carrying out its functions pretrial order to run more optimally and is not expected to happen again in the future human rights violations as a result of acts or attempted forcible violation of law - Pretrial undang.Putusan Sintang District Court No. 01 / Pid.Prap /2015/PN.Stg, basically in accordance with the provisions of applicable laws or rules in the legislation. From the contents of the decision which contain the validity of detention as the rule of law in the Article 79 of the Criminal Procedure Code, as well as from consideration consideration of the judge in imposing sentence. But the trouble is the administrative process that tends pretrial examination case is not in accordance with the laws and procedures. A course on the establishment day of the trial. Under the draft, Article 82 paragraph (1) letter a, the determination of the trial which is three days after the register but in the decision only a day after the register. Sebenanya it was infringing. But with regard to the principle of justice quickly then this is understandable and is considered normal. Considering that not to register this process is time consuming and hinder the process of examination. In addition, by sulking on the rule of law stated in Article 82 paragraph (2) letter c of the Criminal Procedure Code that the decision should have dropped seven days after the case is registered, are not met. However, generally speaking appropriate as mentioned above mainly about the mere consideration of the decision and the judge in the verdict, that the Sintang District Court's Decision No. 01 / Pid.Prap / 2015 / PN.Stg, in accordance with the rule of law as set preformance legislation - law that legislation - Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure.Keywords: Pretrial, arrest and detention, the rights of suspects.2ABSTRAKTesis ini membahas praperadilan tentang penangkapan dan panahanan dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka menurut KUHP (Studi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif . Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Fungsi praperadilan dalam ruang lingkup wilayah hukum Kabupaten Sintang telah berjalan secara maksimal. Kasus praperadilan yang terakhir tercatat di Pengadilan Negeri Sintang adalah kasus praperadilan dengan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg. Dan setelah itu tidak ada lagi kasus praperadilan yang masuk setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi praperadilan tersebut telah berjalan dengan baik dalam melakukan pengawasan secara horisontal antara aparat penegak hukum yang terkait seperti hakim, jaksa maupun kepolisian. Selain itu maksimalnya fungsi praeradilan tersebut juga dapat dari kinerja hakim, atau kepolisian sebagai penyidik maupun kejaksaan selaku penuntut umum dalam tahap pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang ? undang. Setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain ? lain telah dilakukan sesuai dengan undang?undang. Namun dalam prakteknya sering dijumpai upaya atau tindakan?tindakan paksa yang melanggar ketentuan dalam undang ? undang. Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan lembaga praperadilan ini beserta fungsi dan tujuannya. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum?oknum penyidik yang ? nakal ? untuk melakukan tindakan yang?nakal?pula tanpa alasan jelas yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi tesangka atau terdakwa. Oleh sebab itu diperlukan peran serta masyarakat untuk turut membantu praperadilan dalam menjalankan fungsinya agar berjalan lebih optimal dan kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakan atau upaya paksa yang melanggar undang ? undang.Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg, pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan atau kaidah hukum yang berlaku dalam undang?undang. Dari isi putusannya yang memuat tentang sah atau tidaknya penahanan sebagaimana kaidah hukum dalam dalam Pasal 79 KUHAP, maupun dari pertimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Namun yang menjadi masalah adalah proses administrasi pemeriksaaan perkara praperadilan yang cendrung tidak sesuai dengan prosedur perundang undangan. Sebut saja tentang penetapan hari sidang. Dalam KUHAP, Pasal 82 ayat (1) huruf a, penetapan hari sidang yakni tiga hari setelah register namun dalam putusan tersebut hanya sehari setelah register. Sebenanya hal ini telah melanggar ketentuan. Tetapi dengan memperhatikan asas peradilan cepat maka hal ini dapat dimaklumi dan dianggap wajar. Dengan pertimbangan bahwa jangan sampai proses register ini memakan banyak waktu dan menghambat proses pemeriksaan. Selain itu, dengan merajuk pada kaidah hukum yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c KUHAP bahwa putusan seharusnya dijatuhkan tujuh hari setelah perkara tersebut dicatatkan, tidak terpenuhi. Namun secara garis besar sesuai yang telah dikemukakan diatas terutama tentang isi putusan dan pertimbangan perimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Stg, telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang diatur dalm undang ? undang yakni undang ? undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.Kata Kunci : Praperadilan, penangkapan dan panahanan, dengan hak-hak tersangka.

SINERGISITAS PEMERINTAH DAERAH, POLRI DAN TNI DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PENCEGAHAN DAN P ENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN GALIH WICAKSONO, SH NPM.A2021151086, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the synergy of local government, police and military in handling forest and land fire in Mempawah District of West Kalimantan Province in connection with the West Kalimantan Provincial Regulation No. 6 of 1998 on Forest Fire Prevention and Response. From the result of this thesis research, it can be concluded that the implementation of Forest and Land Fire Prevention by the Regional Government of Polri and TNI in Mempawah District of West Kalimantan Province in relation to West Kalimantan Provincial Regulation No. 6 of 1998 on Forest Fire Prevention and Response. The Implementation of Fire and Forest Fire Control by the Regional Government of Police and TNI In Mempawah District of West Kalimantan Province in relation to West Kalimantan Provincial Regulation No. 6 of 1998 on Forest Fire Prevention and Response. Governor of West Kalimantan through letter number 522/0289 / Ekon.B dated January 25, 2017 concerning Forest and Land Cutting Fire in 2017 has instructed the Bupati / Mayor to prevent and control forest and land fires in their respective areas, Emergency Standby, establishing Emergency Standby Post, Operation of Emergency Standby Post and Fire Control Team by involving elements of TNI / POLRI, SKPD related to District and District level, Manggala Agni, business actor, and Fire Concerned People. A total of 30 people consisting of elements of the TNI / Polri and work units of regional apparatus were involved in the preparation of contingency disaster management plans in Mempawah District. The compilation of contingency plans is undertaken to calculate the level of preparation and preparedness of personnel, logistics, equipment and cost estimates required in response to disasters. This strategic effort is expected to open insight and increase knowledge to deal with disaster-related issues. Keywords: Synergy of Local Government, Police And TNI, Forest Fires 2 ABSTRAK Tesis ini membahas Sinergisitas Pemerintah Daerah, Polri Dan TNI Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pelaksanaan penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Pemda Polri dan TNI Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan. Adapun Pelaksanaan penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Pemda Polri dan TNI Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan. Gubernur Kalimantan Barat melalui surat nomor 522/0289/Ekon.B tanggal 25 Januari 2017 perihal Kewaspadaan kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2017 telah memberikan instruksi kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing, persiapan penetapan Status Siaga Darurat, membentuk Posko Siaga darurat, pengoperasian Tim Posko Siaga Darurat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan melibatkan unsur TNI/POLRI, SKPD terkait tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Manggala Agni, pelaku usaha, serta Masyarakat Peduli Api. Sebanyak 30 orang terdiri atas unsur TNI/Polri dan satuan kerja perangkat daerah dilibatkan dalam penyusunan rencana kontijensi penanganan bencana di Kabupaten Mempawah. Penyusunan rencana kontijensi tersebut dilakukan guna menghitung tingkat persiapan dan kesiapan personel, logistik, peralatan, dan estimasi biaya yang diperlukan dalam merespons bencana. Ini upaya strategis yang diharapkan dapat membuka wawasan dan menambah pengetahuan untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan bencana. Kata Kunci: Sinergisitas Pemerintah Daerah, Polri Dan TNI, Kebakaran Hutan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MODEL PENETAPAN STATUS HUKUM RUMAH PELANGI DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN NPM. A2021161022, BARTOLOMEUS, S. Ag.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang model penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis dampak dari ketidakjelasan penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan model yang sesuai untuk penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dampak dari ketidakjelasan penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya mengakibatkan: ketidakpastian hukum bagi Ordo Kapusin Propinsi Pontianak dalam mengelola Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, timbulnya klaim dari Pemerintah Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya bahwa kawasan Rumah Pelangi merupakan Hutan Desa. Padahal selama ini, Pemerintah Desa Teluk Bakung tidak pernah mengelola kawasan Rumah Pelangi. Selain itu, dalam pengelolaan Rumah Pelangi yang dilakukan oleh Ordo Kapusin Propinsi Pontianak tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah, termasuk Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, serta terjadinya kerusakan ekologi dan ekosistem di kawasan Rumah Pelangi karena masuknya warga masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Rumah Pelangi yang menganggap bahwa kawasan Rumah Pelangi adalah hutan negara sehingga bisa bebas mengambil hasil hutan dan berburu satwa di dalam kawasan tersebut. Model yang sesuai untuk penetapan status hukum Rumah Pelangi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah model Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), hal ini dengan pertimbangan bahwa: (1) Pada awalnya kawasan Rumah Pelangi adalah suatu kawasan hutan, namun akibat aktivitas pembalakan kayu secara liar (illegal logging) dan ekspansi perkebunan kelapa sawit, kawasan tersebut mengalami degradasi; (2) Semenjak Ordo Fransiskan Kapusin Provinsi Pontianak yang dipimpin oleh Pastor Samuel Oton Sidin masuk ke kawasan tersebut hingga sekarang melakukan rehabilitasi di kawasan tersebut menjadi suatu kawasan hutan. Bahkan, pembiayaan untuk melakukan rehabilitasi kawasan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Ordo Fransiskan Kapusin Provinsi Pontianak tanpa adanya bantuan dari Pemerintah Desa Teluk Bakung, Pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; (3) Rumah Pelangi digunakan untuk kegiatan kepentingan religi dan budaya setempat dan penerapan teknologi tradisional (indigenous technology), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem; (4) Rumah Pelangi bukan termasuk kawasan cagar alam dan zona inti taman nasional, kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan, dan kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan; (5) Pengelolaan Rumah Pelangi selama ini tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan, tidak mengubah bentang lahan pada hutan konservasi atau hutan lindung, dan penutupan hutannya bukan berupa hutan primer; (6) Ordo Fransiskan Kapusin Provinsi Pontianak selaku pihak yang mengelola kawasan Rumah Pelangi bukan berstatus lembaga asing, tetapi merupakan lembaga keagamaan; dan (7) Pengelolaan Rumah Pelangi selama ini memang mengutamakan perlindungan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lingkungan, konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, dan rehabilitasi hutan. Kata Kunci: Model, Penetapan, Status Hukum, Rumah Pelangi, Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan. ABSTRACT This thesis discusses about the model of legal status setting of Rainbow House in Sungai Ambawang District of Kubu Raya Regency from the forestry laws of regulations. The purpose of this research is to reveal and analyze the impact of unclear determination of legal status of Rainbow House in Sungai Ambawang District of Kubu Raya Regency and suitable model for the legal status of Rainbow House in Sungai Ambawang District of Kubu Raya Regency in terms of legislation in the field of Forestry. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that the impact of unclear determination of legal status of Rainbow House in Sungai Ambawang District of Kubu Raya Regency resulted in: legal uncertainty for the Order of Capuchin of Pontianak Province in managing Rainbow House in Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency, claims from the Teluk Bakung Village Government, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency that the Rainbow House area is a Village Forest. Whereas all this time, the Village Government of Teluk Bakung never manage the area of Rainbow House. In addition, the management of Rainbow House by the Capuchin Order of Pontianak Province has never received any assistance from the Government, including the Village Government, Sub-District Government, District Government and Provincial Government, and ecological and ecosystem damage in the Rainbow House area due to the influx of residents who live around the area of Rainbow House which considers that the area of Rainbow House is state forest so it can freely take the forest products and hunt the animals in the area. Appropriate model for the legal status of Rainbow House in Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency is model of Forest with Special Purpose (KHDTK), it is with consideration that: (1) In the beginning the area of Rainbow House is a forest area, but due to logging activity illegal logging and expansion of oil palm plantations, the area is degraded; (2) Since the Franciscan Order of the Capuchin Province of Pontianak led by Pastor Samuel Oton Sidin entered the area until now rehabilitate the area into a forest area. In fact, the financing for the rehabilitation of the area is done independently by the Franciscan Order of the Capuchin of Pontianak Province without any assistance from the Teluk Bakung Village Government, the Sungai Ambawang District Government, the Government of Kubu Raya Regency and the West Kalimantan Provincial Government; (3) Rainbow House is used for local religious and cultural interest activities and the application of indigenous technology, as well as the preservation and maintenance of ecosystems; (4) The Rainbow House does not include natural reserve areas and core zones of national parks, forest areas that have been entitled to management rights by state-owned forestry enterprises, and forest areas that have been granted forest utilization permits; (5) Rainbow House Management has not changed the function of forest area, does not change landscape in conservation forest or protection forest, and forest cover is not primary forest; (6) The Franciscan Order of the Capuchins of Pontianak Province as the party managing the Rainbow House area is not a foreign institution, but a religious institution; and (7) Rainbow House Management has always prioritized forest protection to prevent and limit forest and environmental damage, forest conservation and biodiversity, and forest rehabilitation. Keywords: Model, Determination, Legal Status, Rainbow House, Forestry Laws and Regulations.

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI LIHAT DARI PERSFEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN TRI DIAN APRIL SESA, SH. NIM: A.2021141021, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis focuses on the analysis of the juridical status and legal protection of Domestic Workers in view of the perspective of the laws and regulations of the study authors ketenagakerjaan.Dari using normative juridical research method, the conclusion: 1). Whereas the field of labor laws and regulations did not provide a guarantee by the status and legal protection for domestic workers, both in the system of remuneration, Safety, Occupational Health and social security programs. Protection of Domestic Workers as stipulated in the Regulation of the Minister of Manpower No. 2 of 2015 did not have a clear legal basis and substance of discriminatory when compared with the substance inside peratauran ketenagakerjaa legislation. 2). That efforts were made to ensure the status and protection of the Workers' Households are reconstructing or revise all rules concerning employment to occur equality and equality atara Domestic Workers and other employees and memberikann authority to the Industrial Relations Court to hear the case of disputes anta Workers Households with Mmajikan as well as provide an opportunity for domestic workers to organize and assemble. Suggestion. 1). Given in the creation and establishment of laws takes quite a long time, so it's good for any local government to make local regulations regarding Domestic Workers. It is at least temporarily can give no assurance by the status and protection and supervision of the Domestic Workers.2ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada analisis yuridis kedudukan dan perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga di lihat dari persfektif peraturan perundang undangan ketenagakerjaan.Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan: 1). Bahwa peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan sama sekali tidak memberikan jaminan akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, baik dalam sistim pengupahan, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja serta progam jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta substansinya bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan substansi di dalam peratauran perundangan ketenagakerjaa. 2). Bahwa upaya-upaya yang dilakukan guna menjamin kedudukan dan perlindungan terhadap Perkerja Rumah Tangga adalah merekonstruksi ulang atau merevisi seluruh aturan yang menyangkut ketenagakerjaan agar terjadi persamaan dan kesederajatan atara Pekerja Rumah Tangga dengan pekerja lainnya dan memberikann kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili perkara perselisihan anta Pekerja Rumah Tangga dengan Mmajikan serta memberi kesempatan kepada Pekerja Rumah Tangga untuk berserikat dan berkumpul. Saran. 1). Mengingat dalam pembuatan dan pembentukan undang undang memakan cukup lama, maka ada baiknya bagi setiap pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah mengenai Pekerja Rumah Tangga. Hal ini setidak-tidaknya untuk sementara dapat memberikan kepastian akan kedudukan dan perlindungan serta pengawasan terhadap Pekerja Rumah Tangga tersebut.

KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI SEKTOR INDUSTRI KERAJINAN MENGHADAPI MEA 2015 (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) WIKNYO, S.H. NPM.A2120151014, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.38 KB)

ABSTRAK Â Lahirnya kesepakatan perdagangan bebas ASEANÂ yang populer disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tidak terlepas dari terbentuknya kerjasama organisasi perdagangan dunia yang sudah ada jauh sebelumnya, yang membawa pengaruh terhadap kerjasamaÂ atau kesepakatan-kesepakatan perdagangan diberbagai kawasan. Â Kehadiran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membawa konsekuensi yang sangat luas terhadap dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di semua negara kawasan termasuk di dalamnya Indonesia. Dengan demikian Indonesia sebagai negara besar yang berada di kawasan ASEAN harus mempersiapkan diri dengan sejumlah kebijakanÂ pemerintah guna melindungi dan mempersiapkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas, yang memiliki daya saing tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah dari negara anggota ASEAN yang lain. Â Untuk mempersiapkan dan melindungi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah kita agar bisa memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi, maka jauh sebelumnya pemerintah Repoblik Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: UndangUndang Repoblik Indonesia Nomor. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repoblik Indonesia Nomor. XVI/MPR-RI/ 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomianÂ nasional yang makin seimbang, dan berkeadilan; Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor. 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor. 44 tahun 1997 Tentang 2 Â Kemitraan; Keputusan Presiden Repoblik Indonesia Nomor 127 tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang ProgramÂ Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina LingkunganÂ Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Â Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah dalam rangka Untuk mengetahui apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah dilaksanakan secara efektif atau tidak. Â Â Untuk mengetahui apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi arus deras pasar bebas ASEAN ini sudah dilakukan secara efektive atau belum, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metodeÂ deskriptif analisis, yakni menggambarkan objek penelitian berdasarkanÂ data-data yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Untuk mendukung hal tersebut upaya yang dilakukan adalah melakukan penelitian kepustakaanÂ (library research) dan penelitian lapangan (filed research) . Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literaturliteratur dan peraturan perundangan yang berlaku serta tulisan pendapat (ilmiah) para sarjana yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini. Penelitian lapangan, dimana penulis langsung turun kelapangan untuk mengamati, mengumpulkan dan memperoleh data guna untuk mengungkapkan masalah penelitian ini. Perlu diketahui bahwa untuk memperoleh data, upaya yang dilakukan yakni dengan menggunakan tehnik komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dimana upaya yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung dengan sumber data melalui wawancara dengan subjek tertentu yang dianggap dapat mendukung penelitian tesis ini; tehnik komunikasi tidak langsung, dimana upaya yang dilakukan yakni dengan cara mengadakan komunikasi tidak langsung dengan menyebarkan angket penelitian kepada populasi maupun sampel yang menjadi objek penelitian ini. Â Â Dari hasil penelitian yang dilakukan disimulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menegahÂ di sektor industri kerajinan tradisional benda-benda seni budaya di tengah arus deras Masyarakat Ekonomi Asean (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) belum dilaksanakan secara efektive hal ini disebabkan oleh berbagai fator sbagai berikut: hukumnya sendiri; penegak hukumnya; sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan hukum; masyarakat dimana hukum itu berlaku ditetapkan dan budaya hukum masyarakat. .Â Â Â 3Â Â ABSTRACT Â The birth of the popular ASEANÂ free trade agreement called Asean Economic Community ( MEA), is inseparableÂ from the formation of cooperation of world trade orginization that already exist for that bring the influence or agreement of trade in various regions. The presence of Asean Economic Community (MEA) bring very wide consequences to the business world, especiallyÂ Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in all countries of Indonesiaâ€™s inner region. Thus Indonesia as a majar country in ASEAN prepares with a number of government policies to protect and prepare micro, smallÂ and medium enterprises in order to produce quality products, which have high competitiveness so as to compete with products produced by the business micro, small and medium enterprises from other ASEANÂ member countries. To prepare and protect high, medium and high rangking business actors who previouslyÂ exhausted government policies in the form of the legislation as the business of the Decision of the Assembly .Have competitiveness so that they can compete with member products generated micro, small and medium from other ASEAN countries. And to prepare and protect our micro, small and medium entrepreneursin order to have high capability and competitiveness, so far before Repoblik government telain policy in the form of legislation as follows law ofÂ Repoblik Indonesia Number 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs); The Decree of the peopleâ€™s consultative Assembly of the Repudiant XVI /MPR 1998 The Economicin the framework ofÂ Economic Democracy, Micro,Small and Medium Enterprises is empowered as an integral part of the peopleâ€™s economy which has the position, the role and the strategic potential to realize a more balanced and equitable national economic structure Repoblik Indonesia Number 25 year 2007. About Investment Government Regulation Repoblik Indonesia Number 32 year 1998 About Development and Development of Small Business Government Regulation Indonesia Number 44 year 1997 on Partnership; Decree of the President of Indonesia Number 127 of 2001 concerning Small Business Sized Enterprisesand open Business for large/ medium enterprises with Partnership Requirement,Regulation of the Minister of State Ownedenterprises NumberÂ Per-05 MBU/2007 Abaut Partnership Program State-owned enterprises with small business and environment development program of state minister for state owned enterprises. The importance of this research is conducted in order to find out ehether the policy made by the government has been implemented effectively or not. If not then the perfectrators of micro, small and medium enterprises we 4 Â will become victims because of not able to fix and prepare themselves to face the mark competition is so tight from other ASEAN member countries. To find outwhether the policy undertuken by the government to face the swift stream of ASEAS ree market has been done effectively or not, the outher conductedÂ using of analysis wich describes descriptive method the object of research based on data collected and looked as it is at the time of the study done. To support this matter, the effects made are conducting library research and fild research the research of literature is done by studying the opplicable literatures and laws and the opinions of scholars who save reevaluation with this research object field research, where the outhor directly down the field to observe, collect and obtainÂ data in order to reveal the problem of this research please note that is by using direct and indirect communication techniques. DirectÂ communication with data sources through interviews with certain subjecÂ that are considered to support this thesis research indirect communication tekhniques, where the effort i made by means of indirect communication by speading the research quesionnaire to the population of sample. From the results of the research, it is conclud ed that the governmentâ€™s policy to empower micro, small andÂ medium enterprises in the traditionalÂ handecraft industry of cultural arts objects in the swift steam of ASEAN Economic community (case study in Pontianak city) has not been effected by variouse couses factor as fllows his own; his low enforcemen facilities and facilities supporting the inÂ inplementation of law; the sociiety in which the law is enacted and the law of society

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM TERKAIT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT NIM. A21212059, A. FANNI PUJIASTOMO, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Ham Terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Asasi Manusia Telah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM selaku sekretariat Panitia RANHAM Provinsi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program utama RANHAM, salah satunya adalah Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). YANKOMAS merupakan jawaban atas banyaknya pengaduan atau komunikasi dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM yang mereka alami kepada pemerintah/non pemerintah atau lembaga mandiri, yang bergerak dalam penanganan HAM.Kata Kunci : Penyelesaian, Tugas Dan Fungsi, HAM ABSTRACThis thesis discusses the implementation of the Duties and Tasks of the Regional Office of the Ministry of Law and Ham related to the Application of Human Rights Issues Based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 23 of 2013 concerning Guidelines for Community Communication Services. . The research method used in this test uses normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research obtained from the investigation of the Duties and Functions of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Related to Community Communication Services in Settling Human Rights Issues In Accordance with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 23 of 2013 and Human Rights as the secretariat of the Provincial RANHAM Committee has an important role in the implementation of the main RANHAM program, one of which is the Community Communication Service (YANKOMAS). YANKOMAS is an answer to complaints or communications from the public about allegations that deny or deny human rights relating to government / non-government or independent institutions, which are engaged in handling human rights.Keywords: Settlement, Tasks and Functions, HAM

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HAK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN OLEH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KA PUJI LESTARI, SH. A.2021131012, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis yuridis pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis dasar pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, konsekuensi hukum diterbitkannya keputusan pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dan efektifitas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah. Melalui studi kepustakaan menggunakan metode pendekatan hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa dasar pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat adalah karena adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), hasil penelitian yang membuktikan adanya cacat administrasi, keterangan penyidik tentang adanya tindak pemalsuan dalam penerbitan atau peralihan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah dan surat-surat lain yang membuktikan telah terjadi cacat administrasi. Adapun konsekuensi hukum diterbitkannya Keputusan Pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan2Penanganan Kasus Pertanahan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah, yang secara teoritis pembatalan suatu keputusan dalam hal ini sertipikat hak atas tanah dapat berakibat batal (nietig), batal demi hukum (van rechtswege nietig) dan dapat dibatalkan (varniatigbaar). Dalam praktiknya, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan sangat efektif dalam penyelesaian sengketa tanah karena memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah. Namun dari aspek aturan, aparat maupun budaya hukumnya harus diperbaharui dan diperjelas lagi.Kata kunci : pembatalan â€“ hak atas tanah â€“ cacat administrasi.ABSTRACTThis thesis discusses the juridical analysis cancellation of land rights due to defective administration by Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Case Management of Land by the Regional Office of the National Land Agency of West Kalimantan Province. In addition it also has the objective is to reveal and analyze the basis of cancellation of certificate of land rights due to defective administration by Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Handling of Cases of Land by the Head Office of the National Land Agency of West Kalimantan Province , the legal consequences the publication of the decision on cancellation of certificate of land rights under Regulation Head of National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Handling of Cases of Land, and the effectiveness of the Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Management Land in the case of land dispute resolution. Through literature study using normative legal approach is concluded, that the basis of the cancellation of the certificate of land rights due to defective administration by Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Handling of Cases of Land by the Head Office of the National Land Agency Kalimantan West is due to the Court judgment which has obtained permanent legal force (inkracht), the results of studies that prove the existence of defective administration, information investigators about the existence of fraud in the issuance or transfer of a Certificate of Land and other papers that prove there has been a defect of administration , The legal consequences of the issuance of the Decree Cancellation of certificate of land rights under Regulation Head of National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Case Handling Land is to provide legal certainty over land ownership, which theoretically annulment of a decision in this regard certificate of land rights may result in void (nietig), null and void (van rechtswege nietig) and can be canceled (varniatigbaar). In practice, the Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Assessment and3Management of Land Case Handling is very effective in resolving land disputes because it provides legal certainty over land ownership. However, from the aspect of the rule, officials and legal culture should be updated and clarified.Keywords: cancellation - land rights - defective administration.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA