Garuda - Garba Rujukan Digital

BUDAYA HUKUM DAN KEPATUHAN ORANG ASING TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (STUDI DI KABUPATEN SAMBAS) ABDULLAH, SH NPM.A2021151075, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the legal culture and compliance of foreigners against Law No. 6 of 2011 on Immigration in relation to non-tax state revenues (Studies in Sambas District). From the results of this thesis research obtained the conclusion that With the issuance of Law Number 12 years 2006 About Citizenship The Republic of Indonesia has generated motivation for foreigners to apply for the status of Citizenship of the Republic of Indonesia. The growing motivation of foreigners is Individual because it is a positive response to fulfill the desire to become Indonesian citizen. In addition to the individual motivation, Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia has made it easy for foreigners to submit an Application to obtain status as an Indonesian Citizen. This is in accordance with the ideals of the Republic of Indonesia which based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia guarantees the potential, the dignity and the dignity of each person in accordance with human rights, including the treatment of foreigners who wish to become Indonesian citizens. That citizens are one of the essential elements and principal of the Republic of Indonesia which have rights and obligations that must be protected and guaranteed to be implemented, hence Law Number 12 Year 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia has realized the implementation of rights and obligations for citizens, Foreigners who become Indonesian citizens. Foreigners' compliance with Law No. 12 of 2006 on the Citizenship of the Republic of Indonesia is demonstrated by the enforcement of this Citizenship Law by obeying it. Obedience and compliance in implementing the Law of the Republic of Indonesia by foreigners is motivated by the culture of law and the growth of legal awareness, because the Law on Citizenship is in accordance with the values adopted. Thus the legal culture has backed up or underlies the compliance shown by foreigners in implementing the Law of Citizenship of the Republic of Indonesia. Whereas prior to the issuance of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, it has obligation to fulfill the requirements which have been determined by paying the Non-Tax State Revenue / PNBP fee as a form of support to the development of the Nation and the State of the Republic of Indonesia, since the Non- A source of State revenue intended for the development of the Republic of Indonesia. Keywords: Legal Culture, Foreigner, Relation With, State Revenue, Non-Tax. 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang budaya hukum dan kepatuhan orang asing terhadap UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam kaitannya dengan penerimaan negara bukan pajak (Studi di Kabupaten Sambas).Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menumbuhkan motivasi bagi orang asing untuk mengajukan permohonan memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Motivasi yang tumbuh dari orang asing bersifat Individual karena merupakan respon positif untuk memenuhi keinginan menjadi Warga Negara Indonesia. Selain motivasi yang bersifat individual tersebut, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memberikan kemudahan bagi orang asing mengajukan Permohonan untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia, termasuk perlakuan terhadap orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia.Mengingat bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan pokok dari negara Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya, maka UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi warga negara, termasuk bagi orang asing yang menjadi Warga Negara Indonesia. Kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ditunjukkan dengan dilaksanakannya Undang-Undang Kewargangaraan ini dengan mentaatinya. Ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh orang asing dilatarbelakangi oleh budaya hukum dan tumbuhnya kesadaran hukum, karena UndangUndang Kewarganegaraan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Dengan demikian budaya hukum telah memback-up atau melatarbelakangi kepatuhan yang ditunjukkan oleh orang asing dalam melaksanakan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan salah satunya dengan membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak / PNBP sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, karena Pungutan Negara Bukan Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang diperuntukkan bagi pembIayaan pembanguan Negara Republik Indonesia. Kata Kunci : Budaya Hukum, Orang Asing, Kaitannya Dengan, Penerimaan Negara, Bukan Pajak.

PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG NPM. A2021161045, ANDI TRI SAPUTRO,SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 TentangÂ Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh Bahwa Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Penanggulangan masalah kejahatan pedofilia maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah pedofilia.Kata Kunci : Kebiri Kimia, Pedofilia, Pidana Tambahan.Â AbstractThis thesis discusses the Additional Criminal Implementation in the Form of Chemistry Against Pedophilia Actors Viewed from Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law -Dream. The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. Based on the results of this thesis research, it was found that the prosecutor as executor in the criminal implementation is additional in the form of chemical castration of pedophilia crime based on Law No. 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of the Year 2002 concerning Child Protection Becomes Law. Overcoming pedophilia crime problems requires an approach that is oriented towards criminal law. The mitigation policy with criminal law is a rational effort in order to overcome crime. As a rational policy, the policy must be related to the applicative policy, namely the policy for how to operationalize the criminal law legislation in force at this time in order to deal with pedophilia.Keywords: Castration Chemistry, Pedophilia, Additional Crimes.

MASA GESTASI DALAM HUBUNGAN LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI MENURUT TINJAUAN NORMATIF HERNIWATI, SH. A. 2021131026, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis yang berjudul ? MASA GESTASI DALAM HUBUNGAN LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN PERTURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI MENURUT TINJAUAN NORMATIF ?, dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak korbanperkosaan dan meminimalisir tindakan aborsi secara ilegal, namun hal ini bertentangan dengan hak asasi janin sehingga menimbulkan dilema bagi para praktisi dalam penerapannya. Adanya kebijakan tersebut disebabkan tingginya kejahatan perkosaan yang mengakibatkan banyaknya korban perkosaan yang menderita secara fisik, mental dan sosial, terlebih jika korbannya hamil akibat perkosaan tersebut, banyak diantaranya yang menginginkan aborsi.Permasalahandalam penulisan Tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut; Pertama,bagaimana pengaturan hukum aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.Kedua, bagaimana tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Ketiga, bagaimana masa gestasi mengenai tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.Metode penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, tulisan, dokumen resmi, laporan hasil penelitian, dan data pendukung berupa wawancara dengan para informan terkait.Dari penulisan Tesis ini maka dapat diketahui bahwa; Pertama, pengaturanhukum aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan terdapat dalam KUHP yang melarang segala bentuk tindakan aborsi dengan alasan apapun, terdapatpengecualian pelaksanaan aborsi dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kedua,tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan jika dikaitkan dengan HAM mencakup hak janin dan hak perempuan korban perkosaan yang tidak dapatdikesampingkan.Pertama, hendaknya pengaturan hukum tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dapat disosialisasikan dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan aturan ini kelak dapat semakin efektif. Kedua, sebaiknya pemerintah membuat suatu undang-undang tentang tata cara penanganan bayi-bayi yang lahirdari kehamilan akibat perkosaan. Ketiga, hendaknya ada pengkajian ulang terhadap peraturan tersebut mengenai pengecualian pelaksanaan aborsi.Kata kunci : ABORSI

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PONTIANAK) JUMALIA, S.H NPM.A2021151092, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the role of the Government in the fulfillment of the right of prisoners to obtain the appropriate health services based on the Government Regulation of Nmor 32 Year 1999 (Study on Prisons of Class IIa Pontianak) ". The method used in this research is the Sociological Juridical approach. The conclusion of this thesis is that the factors that cause the right of prisoners to obtain appropriate health services based on Government Regulation Number 32 Year 1999 in Prison Class IIa Pontianak has not materialized is the Right Factor of HealthSuper commonly known existence of two basic human rights, that is basic right Social and individual rights. From the existence of this basic social rights emerged the most prominent right namely the right to health care (the right to health care) which then gave rise to other rights that are individual in the form of right to medical service (the right to medical service). And Human Rights Factors Human rights are regarded as the basic rights owned by every human being who can not be inviolable by any party (anyone).Human Rights are granted by the State to every citizen. In the international world, involving countries in the world, a rule or instrument that regulates human rights is created. Obtained health care of Class II A Pontianak based on Government Regulation No. 32/1999 on Health Service Rights of Established Citizens. The efforts undertaken by the Government in fulfilling the right of prisoners to obtain adequate Health Services in Prisons Class IIa Pontianak is the health services provided to prisoners Class II A Pontianak Prison as usual in accordance with the health service programs that have been set in prisons. In order to smooth the implementation of health service program in Prisons Class II A Pontianak, it is necessary to provide: Manpower, Equipment, Health Service Room, Drug Medicine, Service Scope. Facilities and Infrastructure Special Services. In addition to public health services, Minimum Service (SPM) Health and Food Services for Prisoners at Penitentiary Class II A Pontianak, Fulfillment of the Right to Get Health Service and Food Worthy for Prisoners Class II A Pontianak, Fulfill Rights Health Services For Prisoners In Class II A Pontianak Correctional Institution, Fulfillment of the Right to Obtain Health Services for Prisoners of Pregnant Women in Women Prison Class IIA Pontianak. Recommendations to socialize Government Regulation Number 32 of 1999 on the Right to Health Service of Established Citizens. In the effort to fulfill health as a human right, the government has duty and authority to welfare its citizens including prisoners In Penitentiary Class II A Pontianak. One form of implementation is the government's obligation to provide adequate budget for health development and involving the wider community in health development. Key Words: The Role of Government, Providing, Health Services, Prisoners. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Narapidana untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nmor 32 Tahun 1999 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Pontianak)?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaha pendekatan Yuridis Sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini ada bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Pontianak belum terwujud ialah Faktor Hak Atas KesehatanSecara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu the right to health care (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (the right to medical service). Dan Faktor Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia dianggap sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun (siapa pun). Hak Asasi Manusia diberikan oleh Negara kepada setiap warga negaranya. Dalam dunia internasional, yang melibatkan negara-negara di dunia, dibuat suatu aturan atau instrumen yang mengatur tentang HAM. Mendapatkan pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memenuhi hak narapidana untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Pontianak ialah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, diperlukan tersedianya : Ketenagaan, Peralatan, Tempat/ruang pelayanan kesehatan, Obatobatan, Ruang lingkup pelayanan.Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan, Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Lapas Klas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Pontianak. Rekomendasi mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan warga negaranya termasuk narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan dan melibatkan masyarakat luas dalam pembangunan kesehatan. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Memberikan, Pelayanan Kesehatan, Narapidana.

DIFERENSIASI PENETAPAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA (Studi Di Kabupaten Sanggau) NPM. A2021161098, KONSTANTINUS, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Â Tesis ini membahas tentang diferensiasi (perbedaan) penetapan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sanggau sebagai akibat pengalihan PBB-P2 ke daerah (kabupaten/kota). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan untuk analisisnya menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan, bahwa prinsip dan acuan yang digunakan oleh KPP Pratama Sanggau dalam menetapkan piutang PBB-P2 untuk Kabupaten Sanggau adalah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah, serta perhitungan piutang PBB-P2 dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 yang diambil dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP). Sedangkan prinsip dan acuan yang digunakan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Barat berdasarkan perhitungan piutang PBB-P2 dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 (masa 17 tahun). Saldo piutangÂ PBB-P2 tersebut berasal dari nilai piutang bruto PBB-P2 dalam aplikasi SISMIOP. Adanya diferensiasi (perbedaan) penetapan piutang PBB-P2 antara BPK dan KPP Pratama Sanggau menimbulkan konsekuensi dan akibat hukum terjadi ketidakpastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menyelesaikan permasalahan piutang PBB-P2 tersebut. Adapun sikap Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap adanya diferensiasi (perbedaan) penetapan piutang PBB-P2 antara BPK dan KPP Pratama Sanggau adalah melakukan langkah-langkah: mengajukan keberatan terhadap penetapan piutang PBB-P2 yang dikenakan BPK, meminta data rincian piutang PBB-P2 kepada KPP Pratama Sanggau dan BPK agar ada kejelasan, melakukan pemutakhiran database PBB-P2, dan melakukan validitas dan akurasi data piutang PBB-P2 Kabupaten Sanggau, serta melakukan pengelolaan piutang dan penagihan PBB-P2.Kata Kunci:Â Â Â Diferensiasi, Penetapan Piutang, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).Â ABSTRACTÂ This thesis discusses the differentiation receivables arrangement, land tax and rural and urban buildings (PBB-P2) receivable between Supreme Audit Board (BPK) and Tax Office (KPP) of Pratama Sanggau as a result of the transfer of PBB-P2 to the region (regency/ municipality) ). The research method used is empirical law research and for its analysis using qualitative research method. Based on the result of research and discussion, it can be concluded that the principle and reference used by KPP Pratama Sanggau in assigning the PBB-P2 receivable for Sanggau Regency is based on Joint Regulation of Minister of Finance and Minister of Home Affairs Number 15/ PMK.07/2014 and Number 10 Year 2014 on the Stages of Preparation for the Transfer of PBB-P2 into Local Taxes, as well as the calculation of PBB-P2 receivables from 2003 to 2013 drawn from the application of the Object Management Information System (SISMIOP). While the principles and references used by the BPK Representative of West Kalimantan based on UN-P2 accounts receivable from 1996 to 2013 (17 years). The balance of PBB-P2 receivables is derived from the gross amount of PBB-P2 in the SISMIOP application. The existence of differentiation between UN-P2 receivable between BPK and KPP Pratama Sanggau has consequences and legal effect of legal uncertainty for Sanggau District Government to solve the problem of PBB-P2 receivable. The Sanggau District Government's attitude toward the differentiation of UN-P2 receivable between BPK and KPP Pratama Sanggau is to take the following steps: to file an objection against the stipulation of PBB-P2 receivables imposed by BPK, to request details data of UN-P2 receivable to KPP Pratama Sanggau and BPK for clarity, updating UN-P2 database, and validating and accurate data of UN-P2 Sanggau receivable accounts, and managing receivables and billing of PBB-P2.Keywords: Â Â Â Â Â Â Â Â Differentiation, Receivables Arrangement, Land Tax and Rural and Urban Buildings (PBB-P2).

PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO.6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBINAAN NARA POLYCARPUS BAGUS WIDIHARSO SANTOSO, SH A.2021141030, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of disciplinary punishment against inmates who violate the order based on the Minister of Justice and Human Rights of 6 Year 2013 About the Penitentiary Code and State Prison Inmates In Relation With Development (Study In Penitentiary Class II A Pontianak). The method used in this research is juridical - sociological. From the results of this thesis can be concluded that administrative sanctions for Citizens Patronage of Corrections in violation of Article 4 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 6 of 2013, namely the offense in the form of minor violations, violations of moderate and severe abuses. Enacted to all prisoners who are in prison, with the purpose of disciplinary punishment as a form of administrative sanction to improve and educate prisoners who commit disciplinary offenses. Law enforcement is needed in the handling of violations of disciplinary rules Patronage Citizen Pemasyarakatan.Dalam implementation, implementation procedure of administrative sanctions for prisoners are appropriately focused on correctional officers should be required to re-examine the prisoners in accordance with the flow mechanism disciplinary offense, with the aim of know the offense that has been done. In this case, the sense of justice and security in the cell correctional preferred, if the prisoners had done the previous violation, then the officer would sanction proportionate and of course the sanction to be more severe than disciplinary punishment ever meted out to him, but they can only sentenced to one sentence only. Factors - factors that affect the prisoners so that legal violations of discipline by inmates at the Correctional Institution Class II A Pontianak is an external factor which is the capacity lockup inadequate to the limited space for prisoners, resulting in the instability of the emotions of the prisoners. Internal factors, namely individual issue, in the form of public or private matter that makes the mind of prisoners, so that has always been overshadowed by a sense of annoyance, saturated and demeanor that kept emotions. The lack of positive activities more varied for female prisoners who want to distribute their creative ideas, but because so much free time but not implemented well, the women prisoners are also experiencing saturation so the effect on the state of mind of a tahanan.Upaya Prison Class IIA Pontianak to prevent violations of discipline by inmates unified security monitoring in all rooms and places where prisoners perform everyday activities for 1x24 hours. In addition, each block is guarded by a picket public. Piket general in charge of guarding prisoners and ensure that no disturbances in Penitentiary.2ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis - sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yaitu pelanggarannya berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, dengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.Dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini, rasa keadilan dan keamanan di dalam sel pemasyarakatan lebih diutamakan, jika warga binaan pemasyarakatan pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, maka petugas akan memberikan sanksi yang setimpal dan pastinya sanksi yang diberikan akan lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya, namun hanya dapat dijatuhi satu hukuman saja. Faktor ? faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak adalah Faktor eksternal yakni kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan. Faktor internal yakni Masalah individu, yang berupa masalah umum maupun pribadi yang menjadikan beban pikiran tahanan, sehingga selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi. Kurangnya kegiatan positif yang lebih bervariatif bagi tahanan wanita yang ingin menyalurkan ide kreatif mereka, selain karena waktu luang yang begitu banyak namun tak terimplementasi dengan baik, para tahanan wanita juga mengalami kejenuhan sehingga berpengaruh pada kondisi jiwa seorang tahanan.Upaya Lapas Kelas IIA Pontianak untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin oleh narapidana kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat- tempat tahanan melakukan kegiatan sehari- hari selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan.Kata Kunci: Pelaksanaan, Hukuman Disiplin, Terhadap Narapidana, Yang Melanggar Tata tertib.

STUDI KOMPARATIF TERHADAP KEWENANGAN OBJEK PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM (STUDI KASUS BEBERAPA PERMOHONAN PRAPERADILAN TERKAIT PENETAPAN TERSANGKA MASUK OBJEK PRAPERADILAN ) ADI RAHMANTO, S.H. NPM. A2121151076, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Bahwa untuk penetapan tersangka sendiri harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 14 KUHAP dan pasal 17 KUHAP, namun didalam pasal-pasal tersebut baik didalam penjelasan pasalnya tidak disinggung atau tidak diuraikan secara lengkap apa-apa saja yang dimaksud ?bukti permulaan yang cukup?, kemudian dalam rangka penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan yang dalam pelaksanaannya sekarang terjadi inskonsistensi dari pengadilan menerima atau memutuskan gugatan praperadilan tersebut bukan hanya berdasarkan ?bukti permulaan yang cukup? tetapi meluas tanpa batasan, seperti sampai ke legalitas penegak hukum yang melakukan penyidikan tersebut dipertanyakan, seperti permohonan praperadilan yang dilakukan oleh Hadi Purnomo, kemudian juga terjadi dalam permohonan praperadilan La Nyalla Mattalitti dan masih banyak permasalahan yang terjadi akibat perubahan dari objek praperadilan itu sendiri yang diajukan oleh beberapa tersangka lainnya yang akan dibahas oleh penulis pada bab-bab selanjutnya, dan yang menarik dari kesemuanya contoh permohonan praperadilan yang akan dibahas, kesemuanya terkait dengan perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan dengan ditetapkannya para pemohon tersebut sebagai tersangka mempunyai dampak/kepentingan lain selain dampak/kepentingan penegakan hukum, seperti dampak/kepentingan politis dan kepentingan lain yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan praperadilan di Indonesia setelah penetapan tersangka masuk kedalam objek permohonan praperadilan ? (2) Bagaimana perbandingan atau pelaksanaan permohonan praperadilan di negara-negara lain ? Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris1.penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu 1Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, cet. 2. Jakarta, sinar Grafika. 2007. Hal 13 2 kepada norma hukum praperadilan yang terdapa dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji pasal tentang praperadilan. Dalam perkembangannya dan kenyataan yang terjadi di Indonesia untuk proses pelaksanaan praperadilan, dengan ditambahnya objek praperadilan seperti penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, kemudian dikaitkan lagi dengan perbandingan praperadilan di Indonesia dengan negara-negara tersebut diatas yang berangkat dari satu sumber/konsep lembaga praperadilan yaitu habeas corpus, sehingga dengan dimasukkannya objek baru dalam praperadilan tersebut karena KUHAP yang lama tidak lagi sesuai dan mengakomodir untuk melindungi hak ? hak masyarakat dan konsep kenapa diadakan lembaga praperadilan tersebut. Dengan kata lain, praperadilan sebenarnya merupakan forum perbaikan terhadap proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk dapat menghormati hak asasi manusia dan putusan praperadilan bukan akhir perjuangan penyidik untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa pidana. Inti dari praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia terhadap siapa saja yang berhadapan dengan hukum pidana indonesia, karena dalam hukum pidana terdapat upaya paksa dalam pelaksanaannya yang dikenal sebagai ultimum remedium. Hal tersebut sesuai dengan asas atau prinsip yang dianut oleh KUHAP sendiri yang berusaha melindungi hak asasi manusia lebih dari HIR sehingga setiap perbuatan / tindakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam melaksanakan / menegakkan hukum pidana yang mempunyai upaya paksa bisa dilakukan usaha / tindakan praperadilan jika dirasa tidak sesuai aturan terlepas dari upaya paksa yang sudah diatur dan bisa dilakukan upaya praperadilan. Kata kunci:Praperadilan, penetapan tersangka, keadilan 3 ABSTRACT Whereas for the determination of the suspects themselves shall be based on sufficient preliminary evidence as provided for in article 1 paragraph 14 of the Criminal Procedure Code and Article 17 of the Criminal Procedure Code, but in those articles either in the explanation of the article is not mentioned or not described in full what is meant by 'evidence A sufficient beginning ', then in the framework of the determination of the suspect entered into the pretrial object which in the present implementation occurs the inconsistency of the court accepting or declaring the pre-trial suit not only on the basis of' sufficient preliminary evidence 'but widespread without limitation, such as to the legality of law enforcement Such investigations are questioned, such as pre-trial pleas done by Hadi Purnomo, then also occurred in the preliminary appeals of La Nyalla Mattalitti and there are still many problems that arise as a result of a change from the pre-trial object itself filed by some other suspects Ng will be discussed by the author in subsequent chapters, and interesting from all examples of pretrial requests to be discussed, all of which are related to cases of corruption committed by state officials and with the stipulation of the applicants as suspects having other interests other than impacts Law enforcement, such as political impacts and other interests that interest the people of Indonesia. The problems of this study are (1) How is the implementation of pretrial in Indonesia after the determination of the suspect entered into the object of pre-trial request? (2) How is the comparison or implementation of pre-trial applications in other countries? The type of research used in the writing of this thesis is normative legal research or normative juridical research and empirical juridical research. Normative juridical research is a study that refers to the legal norms of pretrial justice in Law no. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code and the decision of the Constitutional Court which examines the articles on pre-trial. 4 In its development and the facts that occurred in Indonesia for the process of pretrial execution, with the addition of pretrial objects such as the determination of suspects, searches and seizures, and then linked again with the pretrial comparison in Indonesia with the countries mentioned above that depart from one source / concept of pretrial institutions namely habeas Corpus, so that with the inclusion of new objects in the pretrial because the old Criminal Procedure Code is no longer appropriate and accommodate to protect the rights of the community and the concept of why such pretrial institutions are held. In other words, pre-trial is actually a forum for improvement of the investigation process by law enforcement officials to be able to respect human rights and pretrial decisions not the end of the investigator's struggle to prove the occurrence of a criminal incident. The essence of pretrial justice is protecting human rights against anyone who is dealing with Indonesian criminal law, because in criminal law there is a forced effort in its implementation known as ultimum remedium. This is in accordance with the principle or principle adopted by the KUHAP itself which seeks to protect human rights more than the HIR so that any legal actions carried out by law enforcers in implementing / enforcing the criminal law that has a forced effort can be done business / pretrial action if deemed Not in accordance with the rules regardless of the prescribed forced measures and pre-trial efforts. Keywords: Pre - trial, determination of the suspect , justice

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) YANG MEWAKILI PEMERINTAH MAUPUN BUMN UNTUK BERTINDAK SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS (SKK) (Study Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat) NPM. A21212050, IRINA OKTATIANI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Â Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, â€œkejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahâ€. Kejaksaan dalam hal ini dapat menjalankan tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara (JPN) guna menjaga kewibawaan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya adanya jaksa pengacara negara ini, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah, (BUMN) dan (BUMD) guna membela kepentingannya dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara disebabkan karena ketentuan penggunaan jasa dari pengacara negara ini masih bersifat menganjurkan belum dilakukan penerapan ketentuan sanksi serta masih kurangnya kepercayaan kepada lembaga kejaksaan. Kondisi ini selanjutnya berakibat tidak terlaksananya ketentuan mengenai tugas dan fungsi jaksa pengacara negara dan berpengaruh pada nama baik dan wibawa pemerintah serta mengurangi minat Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara datun. Konsekwensi hukum terhadap badan/instansi pemerintah yang tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara tidak ada sama sekali karena tidak ada satupun ketentuan sanksi yang mengaturnya. Terhadap badan/instansi pemerintah tersebut tidak patuh pada ketentuan yang berlaku dan apabila menggunakan jasa pengacara atau advokad hanya berpengaruh pada anggaran yang digunakan untuk membiayai suatu perkara yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara serta nama baik dan wibawa pemerintah.Â Kata Kunci : Kewenangan Jaksa, BUMN,Â Surat Kuasa KhususÂ Â Â Â ABSTRACTÂ Â Article 30 (2) of the Act Number 16, 2004 regarding the Public Prosecution Office of the Republic of Indonesia states that in the field of civil and administrative state, the prosecution ofice by a special mandate that might act either inside or outside a court for and in the name of the governmentâ€. The prosecution office might run its duties and functions in the field of civil and administrative states as the state attorney in terms of keeping the honour of the government. However, in its implementation there are prosecutors who are not fully used by the government istitutions, Stateâ€™s Owned Companies, Regional Owned Companies in order to defend those interes in the civil and administrative states. The research shows that the reasons of government isntitutions for not providing special mandate for the prosecution office in handling civil and administrative state cases caused by lack of trust to the institutions of the prosecution office. The condition is then resulting in lacking the interest of the state attorney hence it is not optimal in settling civil and administrative state cases, the perception that the attorney is lack of capacity, and the cases are not relevant to other fileds and the function and duties of the Attorney has not been eminent amongs stakeholders and community generally. There is no consequences of law towards institutions of government that are not providing mandate to the prosecution office in handling the civil and administrative state cases as there is no legislation on sanction regulting it. Towards institutions of the government that are not obeying the existing rules and if using the state attorney or satateâ€™s lawyer is only depending on budget that is not used to fund a case relevant to civil and administrative state and honour and the government pride.Â Keywords: Attorney's Authority, State Owned Enterprises, Special power of attorney

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PIMPINAN PERUSAHAAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PEYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) RABUANDI, SE A.2021141018, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis addresses the issue of juridical analysis of the Regional Corporate Leadership Appointment linked to the Implementation of the Government's Good (Good Governance). Of Results Using Normative Legal Research Methods conclusion In this study it can be concluded that the removal of the leadership of a local company (PDAM) Mempawah district does not comply with the legislation with the issuance of Decree of the Regent. A decree is contrary to the mandate of legislation governing the management of regional companies, should have been in terms of the formation, merger and changes in local companies must have a legal basis. "Article 177 of Law No. 32 of 2004 has been very clear that all of the process of formation owned companies or local companies must be through legislation, because it taps Mempawah been established by the Local Government Level II Pontianak via Regulation No. 11 of 1977 and is in accordance with the mandate of Law No. 5 of 1962 about Local Company. "It means that there is given a name PDAM Tirta Dharma not PDAM Tirta Galaherang. And means that the result of analysis in this study with the issuance of Decree No. 191 of this issue is constantly questioned by the public.PDAM Mempawah managed by the principles of corporate governance good (good corporate govermance), namely professional, efficient, transparent, independent, accountable, worthy / fair and orderly administration, in this study that the removal of the head of the company Regions (PDAM) District Mempawah not running good because it keeps the standing criticism by experts or activists party politicians within the scope of the district legislature Mempawah, basically no laws on the management of regional companies compiled or approved during the year 2010, shows that government officials are not orderly in the administration of governance PDAM Director SK governance issues. is about finding SK drafting error means that government officials in the administration are not orderly governance. Decree No. 191 is contrary to Law No. 32 of 2004 on Regional Government and Law No. 5 of 1962 on regional companies, that is to say, the legal basis in SK inauguration is not in accordance with the applicable rules means that the inauguration was null and void, so the unfortunate in the implementation process of the application of the principles of good governancecan not function as it should in this case the principle of Rule of Law, principle State implementation Code, principle Public Interest Disclosure principles, principle of Proportionality, principle of Professionalism, do not walk according to the will.keywords: Appointment of Regional Corporate Leadership, Good GovernanceABSTRAKTesis ini membahas masalah Analisis yuridis terhadap Pengangkatan Pimpinan Perusahaan Daerah dihubungkan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (Good Governance). Dari Hasil Penelitian Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif diperoleh kesimpulan Dalam Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengangkatan pimpinan perusahaan daerah (PDAM) kabupaten mempawah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan terbitnya SK Bupati tersebut. Surat Keputusan Bupati itu bertentangan dengan amanah perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan perusahaan daerah, Seharusnya dalam hal pembentukan, penggabungan dan perubahan perusahaan daerah harus memiliki landasan hukum. ?Pasal 177 UU No 32 Tahun 2004 telah jelas mengatur bahwa semua proses pembentukan BUMD atau perusahaan daerah harus melalui Perda, karena PDAM Mempawah telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah TK II Pontianak melalui Perda No 11 Tahun 1977 dan ini sesuai dengan amanah UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. ?Artinya PDAM yang ada diberi Nama PDAM Tirta Dharma bukan PDAM Tirta Galaherang. Dan Artinya Hasil analisa dalam penelitian ini dengan terbitnya SK No 191 ini permasalahan ini terus dipersoalkan publik.PDAM Kabupaten Mempawah dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (good corporate govermance), yakni professional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, patut/wajar, dan tertib administrasi, dalam penelitian ini bahwa pengangkatan Pimpinan perusahaan Daerah (PDAM) Kabupaten mempawah tidaklah berjalan baik karena terus dituai kritik oleh para pakar atau aktivis politikus partai dalam ruang lingkup DPRD kabupaten mempawah, Pada dasarnya tidak ada produk hukum tentang pengelolaan perusahaan daerah yang disusun atau disahkan selama tahun 2010, terlihat bahwa aparatur pemerintah tidak tertib dalam pengadministrasian tata kelola pemerintahan permasalahan SK Direktur PDAM. adalah tentang temuan kesalahan penyusunan SK Artinya aparatur pemerintah tidak tertib dalam pengadministrasian tata kelola pemerintahan. SK Nomor 191 itu bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, artinya, dasar hukum dalam SK pelantikan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku artinya bahwa pelantikan itu batal demi hukum, sehingga patut disayangkan dalam proses pelaksanaan penerapan asas-asas good governance tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam hal ini Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, tidak berjalan sesuai kehendak.Kata Kunci : Pengangkatan Pimpinan Perusahaan Daerah, Good Governance

KEBIJAKAN REFORMULASI PIDANA PENGGANTI DENDA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK RASTRA PRASETYO ADITIYONO,S.H. NPM.A2021151039, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Kebijakan Reformulasi Pidana Pengganti Denda Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Pengadilan Negeri Pontianak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Kinerja staf Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan pengkajian dan analisa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas dan melaksanakan seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan orang lain, dalam hal ini turut membantu menyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD Kota Pontianak terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.Kendala-Kendala yang di hadapi oleh Staf DPRD Kota Pontianak dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi DPRD terkait dengan pengkajian dan analisa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yaitu Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat. Yang paling memungkinkan adalah penyusunan rencana revisi/penyempurnaan Perda yang tidak berjalan dengan baik atau ditunda. Kurang optimal melibatkan masyarakat/stake holder dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan. Kurang cermat dalam merumuskan masalah dan prioritas masalah yang harus diatasi, kekurangtahuan mengenai problem utama dan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah, atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya. Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan. Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan.Â Â Kata Kunci : Pidana Pengganti Denda, Narkotika.Â Â 2Â Â Â Â ABSTRACT This thesis discusses the Policy of Criminal Reformulation Substitute Fine in Overcoming Narcotics Crime Based on Law Number 35 Year 2009 In Pontianak District Court. The approach method used in this research is normative law research. From the result of this thesis research, it can be concluded that the performance of the staff of the Secretariat of DPRD Pontianak in assisting in carrying out secretarial duties and performing the function of the Regional House of Representative related to the study and analysis on the draft Local Regulation Initiative of DPRD. The Pontianak Regional House of Representatives (DPRD) in carrying out its duties, is unlikely to be able to complete and divide the tasks and carry out all activities within the organization without the help of others, in this case helping to complete and sort the tasks that will be done is the staff . In performing its duties and functions, DPRD Pontianak sometimes can not perform its duties and functions properly and reach its maximum goal, then in carrying out its duties and functions, Pontianak Provincial People's Representative Council is assisted by staff who are the element of service to the Regional House of Representatives. The seconded staff is a civil servant (PNS) assisting the duties and functions of the Pontianak Regional House of Representatives. The constraints faced by Pontianak City DPRD staff in assisting in the holding of secretarial duties and organizing DPRD functions related to the assessment and analysis of the Design Local Regulation of DPRD Initiative that is the preparation of Prolegda for the long term will be difficult, because it is very dependent on the legislation that will be made at the central level. The most likely is the preparation of the revised / perfected plan of the law which did not go well or was postponed. Less optimal involving community / stake holder in the process of preparation and formation. Insufficient socialization and publication, both in the preparation and preparation process, in the discussion at the level of the institution forming the Regional Regulation, or after being passed and enacted to be implemented. Less careful in formulating problems and priority issues that must be addressed, lack of understanding of the main problems and the interests and needs of the community. The drafter / designer of the Regional Regulation tends to be oriented to the interests and needs of the Local Government, or oriented to the interests that influence it. Mechanisms of coordination, harmonization and cooperation between government agencies in the stages of the process and procedure of compilation, not based on the principle of equality and togetherness, so that not infrequent imposition of will in decision making. It does not take into account the aspects relating to the number and capabilities of Human Resources executing, operational costs, supporting facilities and infrastructure, and coordination among agencies in the field implementation. Â Keywords: Substitute Criminal Penalty, Narcotics.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA