Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN YURIDIS PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA BIDANG PERPAJAKAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT GANDI WIJAYA, S.H NPM. A2021151072, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses about juridical criminal prosecution in case of tax crime in West Kalimantan Province. The approach method used in this research is normatifesosiologis approach. From the results of this thesis research obtained the conclusion that Criminal Acts in Criminal Cases in the Field of Taxation Consequently Can Increase Losses On State Revenue. Criminal law is an important tool in the prevention of crime. Crime prevention can be done by preventive (prevention) and repressive (action). This form of penanggulangan in the form of the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts in the field of taxation. Could be, the application of criminal sanctions taxation is the best tool available in law enforcement efforts. For cases of criminal offenses in the field of taxation, the financial loss of the State is understood in the context of potential losses, namely the existence of the amount of money that must be paid by the Taxpayer to the State.The said State Loss is a real and definite shortage of money which can be calculated as a result of the Fight Against the Law due to negligence or intent, derived from state levies that are not paid or not deposited to the State Treasury by the perpetrators of the Criminal Act in the field of Taxation. Tax Examination Authorities Which Are Less Or Not Paid By Taxpayers In Criminal Cases In The Field Of Taxation. That up to the last amendment of the Law on KUP, namely Law Number 16 Year 2009 does not stipulate on how and who is authorized to calculate the loss of the State or the loss on the income of that State. While the investigation is regulated, namely in Article 44 to Article 44B. The investigation itself is part of the law enforcement process in the field of taxation. Implementation and Implementation of Criminal Penalties to Taxpayers Based on Judgments of Courts Who Have Strength of Law. Whereas the institution authorized to carry out the Court's decision in a criminal case shall be the Prosecutor's Office through the Prosecutor as the executor, including the execution of a fine which, if paid by the convicted person, the fine shall be deposited into the State Treasury as Non-Tax State Revenue (PNBP) of the Public Prosecutor and, Shall be subjected to imprisonment as a penalty in lieu of a fine. On the other hand, the tax authorities in this case the Directorate General of Taxes also have the authority to issue SKP billing pidanadenda, if paid by the convicted (Taxpayer). Keywords: Judicial Review, Criminal Penalty, Criminal Acts, Tax Sector. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kajian yuridis pidana denda dalam perkara tindak pidana bidang perpajakan di Provinsi Kalimantan Barat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Perbuatan Pidana Dalam Perkara Pidana Di Bidang Perpajakan Akibatnya Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut berupa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bidang perpajakan. Bisa jadi, penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan alat terbaik yang tersedia dalam upaya penegakan hukum. Untuk perkara tindak pidana di bidang perpajakan, kerugian keuangan Negara tersebut difahami dalam konteks kerugian potensial, yaitu adanya sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada Negara. Kerugian Negara dimaksud adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya dapat dihitung akibat Perbuatan Melawan Hukum baik karena kelalaian maupun kesengajaan, yang berasal dari pungutan Negara yang tidak dibayar atau tidak disetor kepada kas Negara oleh pelaku Tindak Pidana di bidang Perpajakan. Wewenang Penghitungan Pajak Yang Kurang Atau Tidak Dibayar Oleh Wajib Pajak Dalam Perkara Pidana Di Bidang Perpajakan. Bahwa sampai dengan perubahan terakhir dari UU KUP, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak mengatur tentang bagaimana dan siapa yang berwenang menghitung kerugian Negara atau kerugian pada pendapatan Negara tersebut. Sedangkan tentang Penyidikan ada diatur, yaitu pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 44B. Penyidikan itu sendiri adalah bagian dari proses penegakkan hukum di bidang perpajakan. Penerapan Dan PelaksanaanPidana Denda Kepada Wajib Pajak Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Bahwa instansi yang berwenang melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Kejaksaan melalui Jaksa sebagai eksekutor, termasuk eksekusi pidana denda yang jika dibayar oleh terpidana maka uang denda disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan dan jika tidak dibayar oleh terpidana maka ia wajib menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda. Di lain pihak, instansi perpajakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak juga punya kewenangan untuk menerbitkan SKP penagihan pidanadenda, jika dibayar oleh terpidana (WajibPajak). Kata Kunci : Kajian Yuridis, Pidana Denda, Tindak Pidana, Bidang Perpajakan.

PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA NPM. A2021161028, JAHORAS SIRINGORINGO, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab aparat penegak hukum sulit untuk mengungkap korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang seharusnya. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab aparat penegak hukum sulit untuk mengungkap korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dikarenakan: (a) Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak memberikan ketentuan yang jelas kapan suatu korporasi dapat dipandang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 20 ayat (2) UUPTPK, hanya memberikan ketentuan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan â€œhubungan kerjaâ€ ataupun â€œhubungan lainâ€ itu sendiri; (b) Masih ada pendapat dari para ahli hukum yang tetap memegang teguh doktrin universitas delinquere non potest atau societas delinquere non potest (badan hukum/korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana). Menurut mereka, keberadaan korporasi dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum, sehingga unsur kesalahan (mens rea) tidak ada pada korporasi seperti pada orang perorangan. Padahal dalam suatu delik (tindak pidana) mensyaratkan adanya kesalahan (mens rea) selain adanya perbuatan (actus reus); dan (c) Dalam UUPTPK tidak mengatur mengenai prosedur penetapan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi, sehingga secara otomatis di dalam UUPTPK tidak dianut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Padahal justru tidak sedikit tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh seseorang atas nama suatu korporasi. Kondisi seperti ini tentu saja akan menyulitkan aparat penegak hukum apabila akan mengadakan penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku delik korupsi. (d) Adanya ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yang menentukan bahwa: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP hanya mengakomodir identitas orang sebagai subjek hukum dalam tindak pidana, karena tidak mungkin korporasi memiliki jenis kelamin dan agama, sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan untuk membuat tuntutan dan surat dakwaan. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPTPK serta teori pertanggungjawaban pidana, maka model pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterapkan terhadap korporasi adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus dan korporasi. Hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus yang merupakan directing mind korporasi yang memiliki actus reus dan mens rea, tidak memiliki alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi juga memberikan manfaat bagi korporasi.Â Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi.Â ABSTRACTÂ This thesis discusses the corporate responsibility in corruption in Indonesia. The purpose of this study is to disclose and analyze the causes of law enforcement officers difficult to disclose corporations in relation to criminal acts of corruption and corporate criminal liability in the criminal act of corruption that should be. Through literature study using empirical legal approach method, it is concluded that the causes of law enforcement officers are difficult to reveal corporations as legal subjects in corruption because: (a) In Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 on Corruption Eradication (UUPTPK) does not provide a clear provision when a corporation can be viewed as a criminal act of corruption. In Article 20 paragraph (2) the law to eradicate corruption, only gives provision of corruption criminal act done by corporation if the offense is done by people, either based on work relationship or based on other relationship, acting in the corporate environment either by themselves or together, but does not explain further what is meant by "working relationship" or "other relationship" itself; (b) There is still the opinion of the jurists who continue to uphold the doctrine of the university delinquere non potest or societas delinquere non potest (legal entities / corporations can not commit a crime). According to them, the existence of a corporation in criminal law is merely legal fiction, so that the element of error (mens rea) does not exist in the corporation as in the individual. Whereas in a crime requires a mistake (mens rea) in addition to the action (actus reus); and (c) In the law to eradicate corruption does not regulate the procedure of determining and imposing criminal punishment against the corporation, so automatically in the law to eradicate corruption not embraced corporate criminal liability system. Yet precisely not a little corruption is done by someone on behalf of a corporation. Conditions like this of course will complicate law enforcement officers if they will prosecute corporations as perpetrators of corruption offense. (d) The existence of the provision of Article 143 paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code, which provides that: The prosecutor makes a dated and signed indictment and contains: Full name, place of birth, age or date of birth, sex, nationality, religion and suspect work. Article 143 Paragraph (2) Sub-Paragraph a of the Criminal Procedure Code only accommodates the identity of the person as a legal subject in a criminal act, as it is unlikely that the corporation has sex and religion, so the Public Prosecutor has difficulties in making prosecutions and indictments. If it refers to the provisions of Article 20 paragraph (1) and paragraph (2) of the law to eradicate corruption and the theory of criminal liability, then the model of criminal liability that should be applied to the corporation is the imposition of criminal liability to the board and the corporation. This is because the crime is committed by the board which is the directing mind of the corporation that owns actus reus and mens rea, has no excuses and justification reasons, and the crime is done in the framework of corporate intent and purpose also gives benefit to the corporation.Â Keywords: Responsibility, Corporate, Corruption Crime.

ANALISIS TERHADAP PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENENGGELAMKAN KAPAL IKAN NELAYAN ASING DI LIHAT DARI SISI KEMANFAATAN KEPADA NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DAN POTENSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK EKA SETIAWATI, SH A2021141098, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

1ANALISIS TERHADAP PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENENGGELAMKAN KAPAL IKAN NELAYAN ASING DI LIHATDARI SISI KEMANFAATAN KEPADA NELAYANTRADISIONAL INDONESIA DAN POTENSIPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKOleh :EKA SETIAWATI, SHA2021141098Pembimbing I : Dr. Firdaus,SH.,M.SiPembimbing II : Sugeng Susila,SH.,MHABSTRACTThis thesis discusses the analysis of policy options the government to drown the foreign fishing vessels fishing in view of the benefit to the Indonesian traditional fishermen and the potential of non-tax revenue. The method used in this research is normative-sociological approach. From the results of this thesis research was concluded factors into rasiologis government policy to sink the foreign fishing vessels that enter into the territory perariran Indonesia, namely: (a) That the ship nalayan foreigners operating in the sea area Indonesia does not have operating permits for fishing by perudang rules and regulations that apply. (B) That the drownings do in the sovereign territory of Indonesia and the sovereign rights (exclusive economic zone). (C) That the act of drownings on the basis of valid legal basis, namely Article 69 paragraph (4) of Law No. 45 of 2009 on Fisheries. (D) That other countries that want to protest should understand the actions of illegal fishing by foreign vessels. Indonesia has been impaired significantly. The omission of the foreign boats fishing illegally would continue to bring greater losses for Indonesia. (E) That the sinking undertaken will pay attention to the safety of the crew. The government's policy for foreign fishermen drown fishing vessels that enter the waters of Indonesia Territory in relation to Indonesian traditional fishermen as well as non-tax revenue is that the sinking of the Program foreigners arrested is one way to show the government's sovereignty. Rules that have been around since 2009 is correct - actually implemented by the end of 2014. This is not because of the increasing number of events already illegal fishing that cause loss to the state of up to 30 trillion per year. Certainly expected drownings can be deterrent to the thieves. But the sinking of foreign fishing vessels were also commonly affects and adverse impacts on the economic development of the Republic of Indonesia .This is as a result of the capital menipiskanya government to provide jobs. With the spoils of assets in the form of foreign ships, can be used as new jobs for traditional fishermen. It can help improve people's economy and reduce unemployment. Meanwhile, in the sector of Non Tax Revenue sinking of foreign fishing vessels can increase state revenues, a growing number of foreign fishing vessels in the auction, the more revenue is obtained state.Keywords: Policy Options, the Government, the Fishing Vessel Sink, ForeignFishermen.2ABSTRAK Tesis ini membahas analisis terhadap pilihan kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing di lihat dari sisi kemanfaatan kepada nelayan tradisional indonesia dan potensi penerimaan negara bukan pajak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Faktor-faktor yang menjadi rasiologis kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perariran Indonesia yaitu : (a) Bahwa kapal nalayan asing yang beroperasional di wilayah laut indonesia tidak memiliki izin operasi untuk melakukan penangkapan ikan berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku. (b) Bahwa tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). (c) Bahwa tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. (d) Bahwa negara lain yang hendak mengajukan protes harus memahami atas tindakan pencurian ikan oleh kapal asing. Indonesia telah dirugikan secara signifikan. Pembiaran terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal akan terus membawa kerugian yang lebih besar bagi Indonesia. (e) Bahwa penenggelaman kapal yang dilakukan akan memperhatikan keselamatan dari para awak kapal. Kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing yang masuk ke Wilayah perairan Indonesia dalam kaitanya dengan nelayan tradisional Indonesia maupun penerimaan negara bukan pajak adalah bahwa Program penenggelaman kapal asing yang ditangkap merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kedaulatan pemerintah. Aturan yang telah ada sejak tahun 2009 tersebut benar â€“ benar dilaksanakan pada akhir 2014. Hal ini tidak lain karena sudah semakin banyaknya peristiwa pencurian ikan yang menimbulkan kerugian negara hingga 30 Trilyun pertahun. Tentunya diharapkan penenggelaman ini dapat menimbulkan efek jera kepada para pencuri tersebut. Akan tetapi penenggelaman kapal nalayan asing itu juga biasa berpengaruh dan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan ekonomi Republik Indonesia .Hal ini sebagai salah satu akibat dari menipiskanya modal pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Dengan adanya aset rampasan berupa kapal asing, dapat dijadikan lahan pekerjaan baru bagi nelayan tradisional . Hal itu dapat membantu meningkatkan perekonomian rakyat dan mengurangi pengangguran. Sedangkan di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak penengelaman kapal nelayan asing bisa meningkatkan pendapatan negara, semakin banyak kapal nelayan asing yang di lelang, maka semakin banyak pendapatan yang di peroleh negara.Kata Kunci: Pilihan Kebijakan, Pemerintah, Menenggelamkan Kapal Ikan, Nelayan Asing.

STRATEGI PENANGGULANGAN KOMUNITAS GAFATAR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG KONDUSIF (Studi Kasus di Kabupaten Mempawah) SUHARJIMANTORO, S.I.K NPM. A2021151081, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas masalah STRATEGI PENANGGULANGAN KOMUNITAS GAFATAR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG KONDUSIF(Studi Kasus di Kabupaten Mempawah).Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Kabupaten Mempawah (sebelumnya bernama Kabupaten Pontianak) adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mempawah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.276,90 kmÂ² dan berpenduduk sebesar kurang lebih 234.021 jiwa. Didominasi oleh penduduk: Dayak, Melayu, Cina, Bugis, Jawa, Madura, dan pendatang lainnya. Kondisi ini memunculkan adat istitadat, agama dan nilai sosial budaya yang beragam. Namun pada dasarnya masyarakat Kabupaten Mempawah bersikap terbuka dengan suku pendatang lainnya asal menghormati adat istiadat, agama dan budaya setempat. .2. Dari hasil studi lapangan terhadap penolakan kehadiran komunitas Garfatar di Kabupaten Mempawah diperoleh informasi bahwa tata kehidupan Komunitas GAFATAR dinilai oleh masyarakat setempat dan pantauan pihak kepolisian bersikap eksklusif, intoleran, radikal, anarkhis, teroris, dan makar. 3. Strategi PenanggulanganKomunitas GAFATAR dapat dilakukan melalui: a. Pendekatan Persuasif dan Preventif (soft approach) yang ditopang, pengembangan pemolisian masyarakat (Community Policing); b. Pendekatan Penegakan Hukum, Pembekuan dan Pembubaran Ormas; dan c. Pendekatan Deradikalisasi. Selanjutnya ke depan dalam konteks pengembangan dan penguatan Polmas untuk menjaga kondisi Kamtibmas dan Kamdagri yang lebih kondusif, dibutuhkan satu rangkaian kerja sama yang bersifat mengikat antara Pemda dan Polri dalam menyukseskan program Polmas. Nilai strategis yang didapat akan melapangkan jalan bagi Polri untuk kerja sama pada tataran yang lebih luas dengan Pemda. Karena itu, perlu dibangun hubungan segitiga antara Polri, Pemda dan Masyarakat. Hubungan ini dikonsepsikan sebagai hubungan Segitiga Polmas, yang mengkaitkan antara Polri, Pemda, dan Masyarakat. 2 ABSTRACT This thesis discusses the problem of GAFATAR COMMUNITY STRATEGY IN THE FRAMEWORK TO MAKE SECURITY CONDUCTIVE SECURITY (Case Study in Mempawah District). From research result using normative and sociological law research method, it is concluded that: 1. Mempawah District (formerly called Pontianak Regency) is one of the Second Level Regions in West Kalimantan Province. The capital of this district is located in Mempawah City. This district has an area of 1,276.90 kmÂ² and a population of approximately 234,021 inhabitants. Population dominated: Dayak, Malay, Chinese, Bugis, Javanese, Madurese, and other immigrants. This condition gave rise to customs of different religious, religious and social-cultural values. But basically the people of Mempawah Regency are open with other immigrants from respecting local customs, religion and culture. 2. From the results of field studies on the denial of the presence of Garfatar community in Mempawah District, it is found that GAFATAR Community's lifestyle is assessed by the local community and the monitoring of the police is exclusive, intolerant, radical, anarchist, terrorist, and treason. 3. GAFATAR Community Action Strategy can be done through: a. A sustained Persuasive and Preventive approach (soft approach), community policing development; B. Approach of Law Enforcement, Freezing and Dissolution of CSOs; C. The de-radicalization approach. Furthermore, in the context of development and strengthening of Polmas to keep Kamtibmas and Kamdagri conditions more conducive, it takes a series of binding cooperation between local government and police in the success of Polmas program. Strategic value gained will pave the way for Police for cooperation on a broader level with the local government. Therefore, it is necessary to establish a triangular relationship between the Police, the Regional Government and the Community. This relationship is conceived as a relationship between the Polmas Triangle, which links between the Police, the Regional Government, and the Community.

EVEKTIVITAS PENGAWASAN BAPENDA TERHADAP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) BERDASARKAN PERDA KABUPATEN SINTANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH (Studi Di Kabupaten Sintang) NPM. A2021161056, TUTI YANA
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTÂ This thesis discusses the Evaptivity of Bapenda Supervision on Land Acquisition Rights (BPHTB) Based on Sintang District Regulation No. 1 of 2011 on Land Acquisition Rights (Study in Sintang District). Supervision of Bapenda of Sintang Regency Against Land Acquisition of Land and Building Land Rights Is Effective Based on Sintang District Regulation No. 1 of 2011 on Land Acquisition Rights Pursuant to Article 48 states that: Implementation, empowerment, supervision and control of this Regional Regulation is assigned to regional carry out the task of collecting local taxes. Supervision Bapenda Sintang District Against Customs Acquisition of Land and Building Rights Has Been Effective Based on Sintang District Regulation No. 1 of 2011 on Land Acquisition Rights. Effective supervision here refers to the actions or activities undertaken by the community and employees or staff of data collection field Bapenda Sintang. Effective oversight must be carried out from the planning, implementation and reporting stages. The constraints faced by Bapenda Sintang District in carrying out supervision on Land Acquisition Rights of Land and Building Rights are as follows: Monitoring of BPHTB collection is conducted by re-checking on SSPD -BPHTB with field results. Monitoring BPHTB management at Sintang District Revenue Service, Monitoring is "a continuous effort to understand the development of certain areas of the implementation of the task or project being implemented". For supervision on the collection of BPHTB in Sintang District Revenue Service is still less than optimal. lack of awareness of some of the taxpayers in paying taxes BPHTB may have an effect on the outcome of BPHTB collection. And the limited human resources possessed by some officers in Sintang District Revenue Service, make the Revenue Department to make an innovation to motivate the employees or staff of Revenue Office of Sintang District in improving the personal performance and organization. Efforts to be made by Bapenda Sintang District in improving the supervision of the acquisition rights of land and building rights are as follows: Supervision based on Sintang District Regulation No. 1 of 2011 on Land Acquisition Rights. BPHTB is now legally and officially a local tax, then the result of the collection of BPHTB is Regional revenue, to increase the local revenue is a legal milestone or legal basis used by the Sintang District Revenue Service as a reference in implementing tax collection BPHTB. Effective supervision here refers to the actions or activities undertaken by the community and employees or staff field data collection Sintang Revenue Office. Effective oversight must be implemented from the planning, implementation and reporting stages. And the achievement of effectiveness of BPHTB collection in order to increase PAD can not be separated from the role of the taxpayer. Taxpayer's role as a major contributor to local revenue and also increased effectiveness of BPHTB collection in order to increase PAD of Sintang District.Â Keywords: Supervision, Bapenda, Against, Acquisition Duty, Rights, Land and Building.Â ABSTRAKÂ Tesis ini membahas Evektivitas Pengawasan Bapenda Terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Studi Di Kabupaten Sintang). Pengawasan Bapenda Kabupaten Sintang Terhadap Bea Perolehan Hak Katas Tanah Dan Bangunan Sudah Berjalan Efektif Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah berdasarkan Pasal 48 menyebutkan bahwa : Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah. Pengawasan Bapenda Kabupaten Sintang Terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan Sudah Berjalan Efektif Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah. Pengawasan yang berjalan efektif disini mengacu pada tidakan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pegawai atau staff bidang pendataan Bapenda Kabupaten Sintang. Pengawasan yang efektif harus sudah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapenda Kabupaten Sintang dalam melaksanakan pengawasan terhadap Bea Perolehan Hak Katas Tanah Dan Bangunan adalah sebagai berikut : Monitoring pemungutan BPHTB dilaksanakan dengan cara pengecekan ulang pada hitungan SSPD-BPHTB dengan hasil lapangan. Monitoring pengelolaan BPHTB di Dinas Pendapatan Kabupaten Sintang, Monitoring adalah â€œusaha secara terus menerus untuk memahami perkembangan bidang-bidang tertentu dari pelaksanaan tugas atau proyek yang sedang dilaksanakanâ€. Untuk pengawasan pada pemungutan BPHTB di Dinas Pendapatan Kabupaten Sintang masih kurang optimal. kurang adanya kesadaran dari beberapa sebagian wajib pajak dalam membayar pajak BPHTB dapat membawa pengaruh terhadap hasil dari pemungutan BPHTB. Dan Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh sebagian aparat di Dinas Pendapatan Kabupaten Sintang, membuat pihak Dinas Pendapatan untuk membuat sebuah inovasi untuk memotivasi para pegawai atau staff Dinas Pendapatan Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja personal maupun organisasinya. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sintang dalam meningkatkan pengawasan terhadap bea perolehan hak katas tanah dan bangunan adalah sebagai berikut : Pengawasan berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah. BPHTB sekarang telah sah dan resmi menjadi pajak daerah, maka hasil dari pemungutan BPHTB merupakan penerimaan Daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah merupakan tonggak hukum atau landasan hukum yang di gunakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Sintang sebagai acuan didalam melaksanakan pemungutan pajak BPHTB. Pengawasan yang efektif disini mengacu pada tidakan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pegawai atau staff bidang pendataan Dinas Pendapatan Kabupaten Sintang. Pengawasan yang efektif harus sudah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dan pencapaian keberhasilan efektivitas pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan PAD tidak lepas dari adanya peran serta wajib pajak tersebut. Peran serta wajib pajak sebagai kontributor utama bagi pendapatan daerah dan juga peningkatan efektivitas pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Sintang.Â Kata Kunci: Pengawasan, Bapenda, Terhadap, Bea Perolehan, Hak, Atas Tanah Dan Bangunan.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENYELEWENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HERI SUSANTO, SH A.2021141051, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

DESAOleh :HERI SUSANTO, SHA.2021141051ABSTRACTThis thesis discusses the transparency and accountability of government budget planning and use the village as part of efforts to prevent fraud Budget village. From the research we concluded that Policy Implementation in the Village Head of Financial Administration Management Desa Kuala Reject Matan Hilir Subdistrict North Ketapang yet fully carry out the implementation of the Transparency and Accountability Planning and Budget Usage Village Government. This can be evidenced by the involvement of Br Jakfar Ex-head of the village of Kuala Reject defined as a convict on the Ketapang District Court No. 198 // Pid.B / 2015 / PN Ktp.Undang Law No. 6 of 2014 on the village of Desa GOI require to carry out financial reporting and governance transparency akuntabilitas.Dengan the enactment of Law No. 6 of 2014 on village that the village has specialty for each village will get funding from the central government through the state budget of approximately 1 billion per year as well as the village fund allocation provision in the Act the laws of at least 10% (ten percent) of the balance funds received by District / Municipal Budget Revenue and Expenditure after deduction of Special Allocation fund. Lack of effective guidance system in the form of assistance from the government district and the district government in the implementation of the Transparency and Accountability Planning and Budget Usage Village Government in the village of Kuala Reject Northern District of Matan Hilir Regency Ketapang.Rendahnya competence and education levels from local government which is spearheading the implementation of the Transparency and Accountability Planning and Budget Usage Village Government in the village of Kuala Reject Matan Hilir Subdistrict North Ketapang.Keywords: Transparency, Accountability, Planning, Budget Usage, Village Government.ABSTRAKTesis ini membahas transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintahan desa sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang belum sepenuhnya melaksanakan penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa . Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan sdr Jakfar Eks kepala Desa Kuala Tolak ditetapkan sebagai terpidana pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 198//Pid.B/2015/PN Ktp.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa2mewajibkan Pemerinah Desa untuk dapat melaksanakan pelaporan keuangan pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas.Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa desa mempunyai keistimewaan karena tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun serta pemberian Alokasi dana Desa sebagaimana dalam Undang-undang tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kurang efektifnya sistem pembinaan dalam bentuk pendampingan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang.Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang.Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Perencanaan, Penggunaan Anggaran, Pemerintahan Desa.

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU (TRAWL) KHUSUS KAPAL DIBAWAH 5 GT (GROSS TON) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH NPM. A2021141033, RIDO PUTRA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKIndonesia yang berada pada posisi diapit oleh dua samudera menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah â€œikanâ€ yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya. Meski telah dikeluarkannya larangan pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tentang penangkapan ikan dengan menggunakan pukat trawl (pukat harimau) namun hingga saat ini masih banyak terdapat sebagian nelayan yang menggunakannya. Ironisnya aktivitas nelayan pukat trawl di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat seakan lepas dari pantauan para petugas yang berwenang dalam mengawasi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, tak ayal membuat nelayan mengambil tindakan sendiri denganÂ mengamankan dua kapal pukat trawl yang sedang beroperasi di perairan kuala Mempawah. Â Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut, masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Perairan Terhadap Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Khusus Kapal Dibawah 5 Gt (Gross Ton) Berdasarkan Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Wilayah Kabupaten Mempawah? Mengapa Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Perairan Terhadap Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Khusus Kapal Dibawah 5 Gt (Gross Ton) Berdasarkan Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Wilayah Kabupaten Mempawah belum efektif? Dan Bagaimana penegakan hukum yang efektif oleh kepolisian perairan terhadap tindak pidana Perikanan Yang Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Khusus Kapal Dibawah 5 Gt (Gross Ton) Berdasarkan Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Wilayah Kabupaten Mempawah? Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan pukat harimau dilakukan dengan cara prefentif dan represif,. Adapun hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yaitu Faktor hukum itu sendiri dimana Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Perairan Terhadap Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Khusus Kapal Dibawah 5 Gt (Gross Ton) diantaranya adanya Inpres No.15 tahun 2011 tentang perlindungan nelayan yang menyatakan bahwa nelayan penangkap ikan yang belum mengetahui ketentuan pelarangan yang berlaku dapat dilakukan pembinaan untuk mengganti alat tangkap ikan yang digunakan dengan alat tangkap yang tidak dilarang dan faktor masyarakat. Adapun upaya diantaranya Membenahi dan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia dan Menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat nelayanÂ Kata Kunci : Trawl, Nelayan dan Direktorat Polisi Perairan KalbarÂ Â ABSTRACTIndonesia, which is in a position flanked by two oceans, causes the area of the sea or waters in Indonesia to have an abundance of abundant natural resources, one of which is "fish" which is very abundant as well as various species. Although the government has issued a ban through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia, about fishing using trawl trawlers (trawlers) but until now there are still many fishermen who use it. Ironically, fishermen trawling trawlers in Mempawah District, West Kalimantan seem to be separated from the monitoring of officials authorized to supervise regulations issued by the government, no doubt making fishermen take their own actions by securing two trawl trawlers operating in kuala Mempawah waters. Starting from the description of the background, the problems to be discussed in this study are as follows: How Law Enforcement by Aquatic Police Against Fisheries Crime Using Trawls Special for Ships Below 5 Gt (Gross Ton) Based on Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries in the District of Mempawah? Why Law Enforcement by Aquatic Police Against Crime of Trawlers Using Trawls Special for Ships Below 5 Gt (Gross Ton) Based on Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries in the District of Mempawah not yet effective? And how is effective law enforcement by the water police against criminal acts of fishing using trawls specifically for vessels under 5 Gt (gross tonnes) based on Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries in Mempawah District? The implementation of law enforcement on crimes using tiger trawlers is carried out in a preventive and repressive manner. The obstacles in the implementation of law enforcement against fisheries crimes are the law itself where Law Enforcement by the Aquatic Police Against Crime of Trawlers Specifically for Ships Below 5 Gt (Gross Ton) including the Presidential Instruction No.15 of 2011 concerning protection of fishermen stating that fishing fishers who do not yet know the applicable prohibition provisions can be trained to replace fishing gear used with fishing gear that is not prohibited and community factors. The efforts include fixing and empowering the available facilities and infrastructure and establishing good cooperation with fishing communitiesÂ Keywords: Trawl, Fishermen and the West Kalimantan Police Directorate of Water

Jurnal Nestor - 2010 - 2 Tim Nestor, Jurnal Nestor
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 2
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA DIBUAT UNTUK MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN TRI MINARTI, SH A.2021141017, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTPROHIBITION OF SELLER FOR PROVIDING THE RESULTS OF COPYRIGHT INFRINGEMENT IS MADE TO REALIZE VALUE OF JUSTICEOne function of the law is to bring about justice therefore interested in testing the true authors of this provision was made to bring justice to the author / copyright holder. This thesis aims to analyze the value of justice in the prohibition provision for sellers Copyright infringing goods.This research in the realm of normative research. The research data obtained by studying Ref material, which then systemizationand then analyzed, to the conclusions to be drawn.The results showed that provision Article 10 UUHC No. 28 of 2014 on the prohibition of the managers of trading places forbidden to let sales / doubling goods resulting from infringement of copyright and / or related rights in a trade under its management are intended to be able to realize the values of justice, especially for the author / copyright holder and as an effort to secure the economic rights creator and / or copyright holder.Keywords: Business premises, Copyright Infringement, Justice Values2ABSTRAKLARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA DIBUAT UNTUK MEWUJUDKAN NILAI KEADILANSalah satu fungsi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan oleh sebab itu penulis tertarik untuk menguji benarkah ketentuan ini dibuat untuk mewujudkan keadilan bagi para pencipta/pemegang hak cipta.Tesis ini bertujuan untuk menganalisis nilai keadilan dalam ketentuan larangan penyediaan tempat bagi penjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta.Penelitian ini masuk dalam ranah penelitiab normative. Data penelitian diperoleh dengan cara mempelajari bahan pustka, yang kemudian disistimatisasi dan selanjutnya dianalisis, hingga dihasilkan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan Pasal 10 UUHC No. 28 Tahun 2014 tentang larangan para pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan/penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dimaksudkan agar dapat mewujudkan nilai keadilan terutama bagi para pencipta/pemegang hak cipta dan sebagai upaya menjamin diperolehnya hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta.Kata Kunci :Pengelola tempat, Pelanggaran Hak Cipta, Nilai Keadilan

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN OLEH POLRES LANDAK (Tinjauan Yuridis-Sosiologis). ABAS BASUNI, S.IK NPM. A21207093, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.381 KB)

ABSTRACTThis thesis addresses the issue of law enforcement against criminal acts mining without permission by the Police at the hedgehog. approach is appropriate in the formulation of the problem that has been determined. The approach chosen in this study by using sociological juridical approach. Handling of criminal case that illegal gold mining resort police porcupine is already running as it should. In the framework of the rule of law, the general handling procedures together with other common criminal case. The tindaka-action taken by the district police in combating criminal acts Hedgehog illegal gold mining which are: preventive measures (preventive) and repressive measures (penindakkan). Action refresif conducted by the Police Kuantan Singingi include: (1) investigation, (2) conduct the investigation, (3) when sufficient elements of the police to arrest the suspect, but more often catching hand (4) to make arrests, (5 ) search, (6) confiscation. The factors that inhibit the Hedgehog Police in handling the criminal case of illegal gold mining include: (1) lack of public awareness (2) of miners backed up by a person who is not responsible (3) the suspect fled. Porcupine Police efforts made in dealing with the crime of illegal gold mining may be through: (1) raise awareness of the legal community (2) improving the performance of the unit and coordinated with all relevant stakeholders (3) seek and publish the list of People Search (DPO). Recommendation: The Police, Government, and indigenous and stakeholders should sit together to create an agreement and understanding to combat illegal gold mining activities. Legal education should always be given to the people so awareness of the law in that society increases. Police must act firmly and consistently to carry out their duties as law enforcement officers.Â Keywords: Law Enforcement, Against, Crime, Mining, Without Permission.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRAKTesis ini membahas masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin oleh polres landak. metode pendekatan yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Bahwa Penanganan perkara tindak pidana penambangan emas ilegal Kepolisian Resort Landak sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindaka-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Landak dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan refresif (penindakkan). Tindakan refresif yang dilakukan oleh Polres Kuantan Singingi meliputi : (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan. Adapun yang menjadi faktor penghambat Polres Landak dalam menangani perkara tindak pidana penambangan emas ilegal meliputi : (1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat (2) pelaku penambangan di back-up oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (3) tersangka melarikan diri. Upaya yang dilakukan Polres Landak dalam menangani tindak pidana penambangan emas ilegal dapat melalui : (1) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (2) meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait (3) mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). RekomendasiÂ : Pihak Kepolisian , Pemerintah, dan para pemangku adat serta masyarakat harus duduk bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kesepahaman untuk memberantas kegiatan tambang emas ilegal tersebut. Penyuluhan hukum harus selalu diberikan kepada masyarakat agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat. Kepolisian harus bertindak tegas dan konsekuen dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.Â Kata Kunci: Penegakan Hukum, Terhadap, Tindak Pidana, Penambangan ,Tanpa Izin.Â Â Â

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA