Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG NILAI GUGATANNYA DI BAWAH Rp. 150.000.000,- DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK REZA SANDIA DAMANIK, S.H. NPM. A2021151094, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses about the execution of the decision of Industrial Relations Court which the value of his lawsuit under Rp. 150,000,000, - in the Pontianak District Court. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the factors that impede the execution of the decision of the Industrial Relations Court which the value of his lawsuit under Rp. 150.000.000, - and efforts to overcome the factors that hinder the execution of the decision of the Industrial Relations Court which the value of his lawsuit under Rp. 150,000,000, - in the Pontianak District Court. Through literature study using empirical legal approach method obtained the conclusion, that the execution of the decision of Industrial Relations Court which the value of his lawsuit under Rp. 150.000.000, - in the Pontianak District Court in reality can not be implemented in accordance with the provisions of Law Number 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. The factors that hinder the execution of the decision of the Industrial Relations Court which the value of his lawsuit is below Rp. 150,000,000 as the budget from the government has not yet come down to finance the execution and there is uncertainty over the period when the execution fee will be disbursed. Efforts to overcome the factors that hinder the execution of the decision of the Industrial Relations Court which the value of his lawsuit is below Rp. 150.000.000, - in the Pontianak District Court is proposing a reappraisal to the Supreme Court in order to immediately realize the disbursement of execution fees that had been proposed. Indeed, the proposal by the Pontianak District Court to the Supreme Court has not been able to guarantee when the execution period will be executed, but at least there is good intention from the Pontianak District Court to assist the execution applicants.Â Â Â Â Â Keywords: Execution, Decision, Industrial Relations Court.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRAKTesis ini membahas tentang pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- di Pengadilan Negeri Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- dan upaya mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- di Pengadilan Negeri Pontianak. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- di Pengadilan Negeri Pontianak dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000 dikarenakan anggaran dari pemerintah belum turun untuk membiayai eksekusi dan adanya ketidakpastian jangka waktu kapan biaya eksekusi akan dicairkan. Upaya mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- di Pengadilan Negeri Pontianak adalah mengusulkan permohonan kembali kepada Mahkamah Agung agar segera merealisasikan pencairan biaya eksekusi yang pernah diusulkan. Memang usulan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pontianak kepada Mahkamah Agung belum bisa memberikan jaminan kapan jangka waktu pelaksanaan eksekusi akan dilakukan, tetapi setidaknya sudah ada niat baik dari Pengadilan Negeri Pontianak untuk membantu para pemohon eksekusi.Â Â Â Â Kata Kunci : Eksekusi, Putusan, Pengadilan Hubungan Industrial. Â

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK GANDA (OVERLAPPING) (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak) NPM. A2021141081, I KETUT SUNARTA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang tanggung jawab perdata Badan Pertanahan Nasional terhadap penerbitan sertipikat hak milik ganda dengan studi kasus di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis tanggung jawab secara perdata Kantor Pertanahan Kota Pontianak atas terjadinya penerbitan sertipikat hak milik ganda dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak terkait kerugian para pihak sehubungan dengan penerbitan sertipikat hak milik ganda. Melalui metode penelitian hukum empiris diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Pontianak secara perdata atas terjadinya penerbitan sertipikat hak milik ganda adalah hanya sebatas membatalkan sertipikat yang dianggap cacat administrasi maupun berdasarkan putusan pengadilan dan memberikan ganti rugi. Namun ganti rugi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak dibebankan kepada negara dan nilai ganti ruginya tidak sesuai dengan harapan bagi pihak yang sertipikatnya dibatalkan. Dalam prakteknya, Kantor Pertanahan Kota Pontianak belum bertanggung jawab secara perdata atas terjadinya penerbitan sertipikat hak milik ganda karena apabila pihak yang dibatalkan sertipikatnya ingin menuntut tanggung jawab Kantor Pertanahan secara perdata dalam hal ganti rugi, maka harus mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan nilai ganti rugi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan (yang dibebankan kepada negara) tidak sesuai dengan harapan pihak yang sertipikatnya dibatalkan. Dalam kasus terjadinya sertipikat hak milik ganda di Kota Pontianak, maka upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak terkait kerugian para pihak sehubungan dengan penerbitan sertipikat hak milik ganda dilakukan dengan cara mediasi terlebih dahulu, walaupun pada akhirnya para pihak menempuh jalur pengadilan. Proses mediasi yang dilangsungkan diÂ Kantor Pertanahan Kota Pontianak berpedomanÂ pada PeraturanÂ Menteri Agraria Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.Kata Kunci: Â Â Â Tanggung Jawab Perdata, Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat Hak Milik Ganda.Â ABSTRACTThis thesis discusses the National Land Agency civil responsibility for the issuance of multiple land ownership certificates with case studies at the Pontianak City Land Office. The purpose of this research is to reveal and analyze the civil responsibility of Pontianak City Land Office for the issuance of multiple land ownership certificates and settlement efforts made by the Pontianak City Land Office regarding the loss of the parties with regard to the issuance of multiple land ownership certificates. Through empirical legal research method, it can be concluded that Pontianak City Land Office regarding to the issuance of multiple land ownership certificates is limited to canceling certificates which were considered administrative defect or based on court decisions and provided compensation. But the compensation provided by the Pontianak City Land Office is charged to the state and the compensation is not in accordance with the expectations of the party whose certificate was canceled. In practice, Pontianak City Land Office has not been civilly responsible for the issuance of multiple land ownership certificates because if the parties whose certificate was canceled wanted to sue the Land Office in a civil case regarding the compensation, then they must file a civil suit in the District Court and the compensation value provided by the Land Office (which is charged to the state) is not in accordance with the expectations of the party whose certificate was canceled. In the case of multiple land ownership certificates in Pontianak City, the settlement efforts made by the Pontianak City Land Office related to the loss of the parties in connection with the issuance of multiple land certificates is done in the form of mediation first, even though in the end, the parties take the case to the court. The mediation process held at the Pontianak City Land Office is based on the Regulation of the Minister of Agrarian, Spatial Planning and the National Land of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Case.Keywords: Â Civil Responsibility, National Land Agency, Multiple Ownership Certificate.

KOORDINASI DAN PENGAWASAN PENYIDIK POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI POLDA KALIMANTAN BARAT DWI BUDI MURTIONO,S.Ik A.21212004, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas masalah koordinasi dan pengawasan penyidik polri terhadap proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik pegawai negeri sipil di polda kalimantan barat. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa Dalam penulisan tesis ini telah ditunjukkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (dalam hal ini Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar) terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS yang terjadi selama ini di daerah hukum Polda Kalbar, Instansi Pemerintah di daerah hukum Polda Kalbar yang para PPNS nya melaksanakan penyidikan tidak sesuai ketentuan dan faktor penyebabnya serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS belum sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHAP, Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang undang yang menjadi dasar hukum PPNS masing-masing, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Jadi pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan di daerah hukum Polda Kalbar, ada penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang ada, meskipun proses penyidikan dapat berjalan sampai ke proses pemeriksaan di sidang pengadilan.Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di daerah hukum Polda Kalbar masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang berlaku. Rekomendasi nya adalah ; Bahwa Perlu adanya pembentukan tim khusus terdiri atas Pejabat Polri (Bareskrim Polri), Para Pejabat Kementerian/ Non Kementerian yang membawahi PPNS (diwakili Direktur Jenderal), dan Kejaksaan Agung untuk menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan oleh PPNS, lalu dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Kapolri, Para Pejabat kementerian/ Lembaga Non Kementerian yang membawahi PPNS, dan Kejaksaan Agung agar dalam pelaksanaan penyidikan tidak terjadi tumpang tindih dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan. Perlunya Keputusan Bersama antara Kapolda Kalbar, Kajati Kalbar, danGubernur Kalbar sebagai atasan Kepala Badan/ Dinas di Pemerintah Provinsi Kalbar yang membawahi PPNS, serta Kepala Kanwil / Instansi Pemerintah Pusat yang memiliki PPNS yang berada di daerah hukum Polda Kalbar tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Poses Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara penyidik Polri yang bertugas di Seksi korwas PPNS dan Instansi yang membawahi PPNS, melalui2penunjukkan seorang penghubung di masing-masing Instansi.Perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang sanksi terhadap aparat penegak hukum yang tidak melakukan ketentuan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan.Pelaksanaan penyidikan memerlukan spesialisasi dan harus dipisahkan daripekerjaan lain, sehingga PNS yang sudah diangkat sebagai PPNS melalui Keputusan Menkum dan Ham RI, seharusnya ditugaskan di fungsi penyidikan dan tidak diberi tugas di luar fungsi penyidikan, sehingga di instansi tersebut sangat perlu ada jabatan struktural khusus mewadahi PPNS.ABSTRACTThis thesis addresses the issue of coordination and supervision of the national police investigators to process criminal investigations by investigators civil servants in West Kalimantan regional police. From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion, that in this thesis has shown coordination and supervision of police investigators (in this case Section Korwas PPNS Dit Reskrimsus Police West Kalimantan) on the process of investigation of criminal offenses committed by investigators that occurred during the The law in the area of West Kalimantan Police, Government Agencies in the area of law that the West Kalimantan Police investigators carry out their investigation and not in accordance with the causes and efforts should be made to improve the coordination and supervision of the investigation conducted by PPNS.Pelaksanaan coordination and supervision Section korwas PPNS Dit Reskrimsus Police West Kalimantan on the investigation conducted by investigators is not appropriate regulations, as stipulated in the provisions of the Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 on the Police, the Constitution Act which forms the legal basis PPNS respectively, and Regulation Chief of Police No. 6 of 2010 on Management Investigations by investigators, as well as the Police Regulation No. 20 of 2010 on the coordination, supervision and guidance of Investigation for investigators. So the coordination and supervision of the investigation in the area of police law ordinance, there is a deviation from the provisions of the existing legislation, although the investigation process can be run up to the inspection process in the trial pengadilan.Pelaksanaan coordination and supervision Section Korwas PPNS West Kalimantan Regional Police Directorate Reskrimsus to the investigation process criminal offenses committed by investigators in the area of West Kalimantan Police law is still not in accordance with the provisions of the applicable laws and crustaceans. Her recommendations were; That should be the establishment of a special team consisting of officials Police (Criminal Investigation Police), Officials of the Ministry / Non ministry in charge of investigators (represented by the Director-General), and the Attorney General to draft technical guidance, coordination and supervision in the process of investigation by the investigators, then poured in a joint decree between the National Police, the officials of ministries / Institutions Non ministry in charge of investigators, and the Attorney General for the implementation of investigation there is no overlap and coordination and monitoring can proceed smoothly in accordance with provisions. The need for joint decree between the police chief of West Kalimantan, Kajati ordinance, danGubernur West Kalimantan as supervisor Head of Agency / Department in the Government of West Kalimantan province in charge of investigators, as well as the Head of Regional Office / Central Government which has investigators in the area of law Polda West Kalimantan on the Implementation Coordination and Supervision of Poses Investigation conducted by investigators. Improve communication and working relationship between police investigators assigned in Section korwas investigators and institutions in charge of investigators, through the appointment of a liaison in each Instansi.Perlu the Government Regulation on sanctions against law enforcement officers who do not carry out the provisions3of the coordination and supervision in the investigation process .Pelaksanaan investigation requires specialization and must be separated ofjob another, so that civil servants who have been appointed as investigators through Decision Menkum and Ham RI, should be assigned in the function of the investigation and were not given the task outside the functions of investigation, so that the agency is very necessary to have a special structural positions to accommodate PPNS.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS KEHILANGAN BENDA SITAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK "Responsibility Criminal Prosecution Over Loss of Confiscated Objects In the process of the Criminal Justi LEDY DAIYANA, SH. A2021131039, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThesis with the title: "Responsibility Criminal Prosecution Over Loss of Confiscated Objects In the process of the Criminal Justice (Case Study in Pontianak State Attorney)" aims to identify and analyze accountability to the Public Prosecutor for lost objects confiscated in the criminal justice process. To analyze the regulation concerning the conditions or rules governing sanctions for the Prosecution responsible for eliminating the confiscated objects.This study is the law by using empirical juridical approach that is research done by researching library materials is a secondary data, called the research literature. Furthermore, to support and complement the existing facts, which is the norm (kaedah) for the research library of the offender to lapangan.Penelitian research is put emphasis on the study of literature, the secondary data or library materials precedence over the primary data. To support and complement the data gained through the study of literature, the author conducted field research (field research) .To it in this study was defined area (location) and the object of research.Based on the findings of research TIN information that the claimant parties Sales manager responsible differences Loss of Goods confiscated Yang made of Evidence At the confiscated goods has indicated to the prosecutor Submitted Sales manager From the Investigator. Accountability Against Loss of confiscated objects hearts Process Criminal justice is the responsibility of parties which at that time held the role of. WITH OR related sanctions against parties legal encumbrances That eliminates Goods Was Adjusted Severity Errors And WHAT OPTIONS punishment That will be done by the relevant agencies. Items related encumbrances OR WITH eliminate Evidence based on Article 221 of the Criminal Code of Evidence ABOUT Efforts to eliminate with a maximum penalty of 9 months Prison And Penal Code Article 365 ABOUT pencurian.Bahwa based analysis settings Regarding Certain Rules regulate TERMS OR ON sanctions For The parties responsible eliminating Benda encumbrances Neither ITU nor Police Chief Regulation Code of Criminal Procedure of the Republic of Indonesia Number 10 Year 2010 ABOUT Procedures for the Management of evidence in Environmental Police of the Republic of Indonesia, as well as Attorney General Regulation No. PER-036 / A / JA / 09/2011 ON Standard Operating Procedure (SOP) General Crime Case Management, NOTHING SPECIAL ABOUT Operating That set of sanctions For parties seized Yang Yang eliminate objects made of evidence. Appropriate sanctions imposed WITH their respective agency policies OR BECAUSE IF loss confiscated objects deliberate From Third Party OR society, Then The action removes the confiscated objects will be penalized * According to the Criminal Justice Act.. Keywords: Criminal Liability Attorney, Confiscated ObjectsABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: â€œPertanggung Jawaban Pidana Jaksa Penuntut Umum Atas Kehilangan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pontianak)â€bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban terhadap Jaksa Penuntut Umum atas kehilangan benda sitaan dalam proses peradilan pidana. Untuk menganalisa pengaturan mengenai ketentuan atau aturan yang mengatur tentang sanksi bagi pihak Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab menghilangkan benda sitaan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku untuk penelitian lapangan.Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan (field research).Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pihak penuntut umum bertanggung jawab atas kehilangan barang sitaan yang dijadikan barang bukti saat barang sitaan telah diserahkan kepada penuntut umum dari penyidik. Pertanggungjawaban terhadap kehilangan benda sitaan dalam proses peradilan pidana merupakan tanggung jawab pihak yang pada saat itu memegang peranan. Berkaitan dengan sanksi atau hukum terhadap pihak yang menghilangkan barang sitaan adalah disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan dan pilihan hukuman apa yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Berkaitan dengan menghilangkan barang sitaan atau barang bukti berdasarkan Pasal 221 KUHP tentang upaya menghilangkan barang bukti dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara serta Pasal 365 KUHP tentang pencurian.Bahwa berdasarkan analisa pengaturan mengenai ketentuan atau aturan yang mengatur tentang sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab menghilangkan benda sitaan baik itu KUHAP maupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang sanksi bagi pihak yang menghilangkan benda sitaan yang dijadikan barang bukti. Sanksi diberikan sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing atau jika hilangnya benda sitaan karena kesengajaan dari pihak ketiga atau masyarakat, maka yang melakukan tindakan menghilangkan benda sitaan akan dikenakan sanksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Jaksa, Benda Sitaan

KEBERADAAN GO JEK SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI ONLINE DITINJAU DARI SISTEM PERIZINAN (Studi Kota Pontianak) NPM. A2021141019, YOUNG HENDRIYANA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the aspect of permission and efforts of Pontianak City Government to the existence of Go-Jek Online which is not only located in big Indonesia but also in various cities throughout Indonesia, including in Pontianak city, beginning of 2017 until now the ojek user online has been perceived by community as an online service user, various reasons and arguments presented by the positive community, in addition to easily accessible, low cost, and fast, it also provides a solution in the field of transportation. Behind the positive community response there is another issue, by the policy makers in this case the Pontianak Municipal Government that requires regulation of the arrangement of Go-Jek-based grants online dipontianak, "Go-Jek does not currently coordinate with the Department of Transportation in terms of the city .. The efforts made by the Pontianak government towards Go-Jek prevailing in the Pontianak region, also to suppress the conflict between conventional transportation and `online` as in Jakarta," Head of Transportation Department of Communications Pontianak City, will formulate regulations that are not appropriate form of the Head of Region to initiate the formation of a law regulating the activities of Online Ojek in Pontianak. "This project is actually not excluding public transportation, but the individual transportation and goods in accordance with the capacity of motorcycles, but now has begun to grow," One of the managers of this Gojek must have ID Card guide to provide a sense of security, and comfortable for people who use . Never impact both transport service providers. Keywords: Authority, Online Transportation, Licensing.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA JALAN YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMPERBAIKI JALAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Analisis Terhadap Pasal 273 (2) Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan) NIM. A2021161021, ANTON SATRIADI, SIK,SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Tesis ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Dengan Sengaja Tidak Memperbaiki Jalan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Terhadap Pasal 273 (2) Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh Bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bentuk pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan atas kecelakaan yang terjadi berakibat timbulnya korban berupa sanksi pidana. Penyelenggara jalan terdiri atas dinas-dinas yang terdiri dari para ahli di bidangnya dalam hal ini bidang kualifikasi jalan. Sebagai suatu organisasi kedinasan, maka merupakan suatu korporasi, dan pada perkembangan berikutnya korporasi diakui sebagai subyek hukum, sehingga apabila melakukan tindak pidana maka korporasi dapat dimintakan pertanggungÂjawaban dari segi hukum pidana, apabila kecelakaan karena rusaknya jalan.Kata Kunci :Penyelenggara Jalan, Pertanggungjawaban Pidana, Luka Berat.Â ABSTRACTÂ This thesis discusses the Criminal Liability of Road Operators Who Deliberately Didn't Repair Roads That Caused Severe Injuries (Analysis of Article 273 (2) of Law 22 of 2009 concerning Road Traffic). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it is obtained that the form of criminal liability towards road operators based on Article 273 of Law 22 of 2009 concerning Road Traffic, the form of criminal liability of road operators for accidents that occur results in the emergence of victims in the form of criminal sanctions. The road operator consists of offices consisting of experts in their fields, in this case the field of road qualifications. As an official organization, it is a corporation, and in subsequent developments the corporation is recognized as a subject of law, so that if it commits a crime the corporation can be held liable in terms of criminal law, if an accident is due to road damage.Keywords: Road Operator, Criminal Liability, Severe Injuries.Â

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ABRAHAM VAN VOLLEN HOVEN GINTING, SH. A.2021131017, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.088 KB)

ABSTRACTThis thesis discusses the juridical analysis of the constitutional court's decision number 34 / PUU-XI / 2013 about judicial review of law number 08 of 1981 on criminal procedure law to the constitution of the republic Indonesia in 1945. From the research we concluded that: Urgency request reconsideration of a decision can only be performed one time is for the sake of legal certainty as the purpose of the law itself, with hope when kepatian law has been achieved, in the certainty that there will be justice. On the other hand these provisions are also compatible with the principles of criminal justice quick, simple and inexpensive and can technically improve the quality of decisions, Supreme Court mapping facilitate legal proceedings and reduce the number of cases in the Supreme Court, which means reducing the workload of the Constitutional Court's decision Supreme Court.Implikasi No. 34 / PUUÂ¬XI / 2013 against the principle of legal certainty is the granting of a legal remedy reconsideration may be performed more than once does not lead to a blurring of legal certainty because of a court decision if they have permanent legal force already have legal certainty. Subsequent to the decision of the Constitutional Court Number 34 / PUU-XI / 2013 on legal remedies Reconsideration of the justice system in Indonesia is the creation of rules technicalities regarding the submission of new evidence (Novum) and also the deadline for filing legal remedy reconsideration necessary to make a regulation concrete that parties who wish to apply for judicial review should not be confused because the Constitutional Court Decision Nomor34 / PUU-XI / 2013 and also SEMA No. 7 of 2014. Recommendation: To forming undangÂ¬ Act should be amended pasalÂ¬ the articles in the Criminal Code that have been carried out judicial review by the Constitutional Court and thus creating clarity in systematic KUHAP.Kepada forming undangÂ¬ legislation should make a clear regulation regarding evidence new (novum) what kind of judicial review may be filed more than one kali.Pengajuan remedy reconsideration should have to set restrictions on the number of times allowed to file a legal action to review and be given time to file for a legal remedy reconsideration (in this case to convict dead) in order to create legal certainty, fairness and expediency.Keywords: juridical analysis, of the ruling, the constitutional court.ABSTRAKTesis ini membahas analisis yuridis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian undang-undang nomor 08 tahun 1981 tentang hukum acara pidana terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya bisa dilakukan satu kali adalah demi tegaknya kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, dengan harapan ketika kepatian hukum sudah tercapai maka dalam kepastian itu akan ada keadilan. Disisi lain ketentuan tersebut juga sesuai dengan asas peradilan pidana cepat, sederhana dan biaya ringan dan secara teknis dapat meningkatkan kualitas putusan, memudahkan MA melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja MA.Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap prinsip kepastian hukum adalah dengan dikabulkannya upaya hukum peninjauan kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali tidak mengakibatkan kaburnya kepastian hukum karena putusan pengadilan apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap sudah memiliki kepastian hukum.Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan di Indonesia adalah pembuatan aturan yang teknis mengenai pengajuan bukti baru (novum) dan juga tenggang waktu pengajuan upaya hukum peninjauan kembali perlu dibuat suatu regulasi yang konkrit agar pihak-pihak yang ingin mengajukan peninjauan kembali tersebut tidak dibingungkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor34/PUU-XI/2013 dan juga SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut. Rekomendasi : Kepada pembentuk undang-undang hendaknya melakukan amandemen terhadap pasal-pasal yang ada di dalam KUHAP yang telah dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sehingga terciptanya kejelasan dalam sistematis KUHAP.Kepada pembentuk undang-undang hendaknya membuat suatu regulasi yang jelas mengenai bukti baru (novum) yang seperti apa yang dapat diajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali.Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali hendaknya perlu ditetapkan pembatasan berapa kali dibolehkan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan diberikan tenggang waktu untuk mengajuan upaya hukum peninjauan kembali (dalam hal ini untuk terpidana mati) agar terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.Kata Kunci: analisis yuridis, terhadap putusan, mahkamah konstitusi.

EFEKTIVITAS REGULASI DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Stasiun PSDKP Pontianak) SUMONO DARWINTO, S.Pi A2021141003, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses issues Regulatory Effectiveness and Implementation of Fisheries Resources Monitoring (Study on Technical Implementation Unit PSDKP station Pontianak). From the results of research using normative legal research methods, we concluded that: 1. Assessed from the perspective of regulation, regulatory oversight of fishery resources in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries can be said is quite effective because it was based on a constitutional basis NRI 1945 Constitution and conventions of international law related to. As a property control, surveillance of fishery resources is done through law enforcement approach (surveillance), which is integrated with the system dilkukan Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS). At the concept level, normatifisasi and supervision activities of fishery resources daam formulated to four (4) main dimensions, namely: supervision before engaging in fishing activities (before fishing); supervision during fishing activities (while fishing); control when landing fish catches (during landing); and Supervision after landing catches (post landing). 2. The scope of monitoring of Fisheries Resources in the region of Technical Implementation Unit Pontianak stations include: Supervision of Fishing Vessels; Regional Monitoring and Line Fishing; Control of Fishing Equipment; and Monitoring Fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone. 3. Constraints Dominant Implementation Monitoring of Fisheries in the region of Pontianak PSDKP stations include: The limited number of supervisory personnel; Data integration system is not integrated; and limited funds and operational time. 4. Improving Future Fisheries Monitoring can be done by: Improving facilities, infrastructure, human resources, and financial resources, supervision in the fishing sector by fisheries inspectors who are under the auspices of the Directorate General of Marine Resources and Fisheries Ministry of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia; Improving coordination with institutions / bodies / agencies; Cooperate with other countries (international supervision). For overseas cooperation; and Conduct regulation fisheries surveillance more effective in the future. Further recommended to the front so that the law firm and organization in the scope of the ministry of maritime affairs and fisheries, is expected to be more pro-actively implement the task of coordinating and facilitating the preparation of legislation with piahak-related parties in the executive and legislative environment. Efforts must be taken so that legislation can be run in accordance with the provisions of the legislation is to create a program, set a target completion, to test the public (before, after,2and during the process), and involve others if these regulations have an impact on society.Keword : Effectiveness, regulation, supervision, Law EnforcementABSTRAKTesis ini membahas masalah Efektivitas Regulasi dan Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Stasiun PSDKP Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Dikaji melalui media berita regional dan ditinjau dari perspektif pengaturannya, regulasi pengawasan sumber daya perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dikatakan sudah cukup efektif karena sudah berbasis pada landasan konstitusional UUD NRI 1945 dan konvensi-konvensi hukum internasional yang berkaitan. Sebagai pengawasan property, maka pengawasan sumberdaya perikanan dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum (surveillance), yang dilkukan terintegrasi dengan sistem Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS). Pada tataran konsep, normatifisasi dan kegiatannya pengawasan sumberdaya perikanan diformulasikan ke daam 4 (empat) dimensi utama, yaitu : pengawasan sebelum melakukan penangkapan ikan (before fishing); pengawasan selama melakukan penangkapan ikan (while fishing) ; pengawasan ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (during landing); dan Pengawasan setelah pendaratan tangkapan ikan (post landing). 2. Lingkup pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pontianak meliputi: Pengawasan Terhadap Kapal Perikanan; Pengawasan Wilayah dan Jalur Penangkapan Ikan;Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan; dan Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 3. Kendala Dominan Pelaksanaan Pengawasan Perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak meliputi: Keterbatasan jumlah personil pengawas; Sistem integrasi data belum terintegrasi; dan Keterbatasan dana dan waktu operasional. 4. Upaya Peningkatan Pengawasan Perikanan Ke Depan dapat dilakukan dengan cara : Meningkatkan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan, pengawasan di sektor penangkapan ikan oleh pengawas perikanan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; Meningkatkan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi terkait; Melakukan kerja sama dengan negara lain (pengawasan internasional). Untuk kerja sama luar negeri; dan Melakukan regulasi pengawasan perikanan yang lebih efektif ke depan. Selanjutnya direkomendasikan ke depan agar biro hukum dan organisasi di lingkup kementerian kelautan dan perikanan, diharapkan dapat lebih pro aktif melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dengan piahak-pihak terkait di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Upaya yang harus ditempuh agar peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan adalah dengan membuat program legislasi, mengatur target penyelesaian, melakukan uji publik (sebelum, sesudah, dan selama proses) dan melibatkan pihak lain jika peraturan tersebut berdampak pada masyarakat.Kata Kunci : Efektivitas, Regulasi, pengawasan, Penegakan Hukum

KEDUDUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KAITANYA DENGAN OPTIMALISASI PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Di Kalimantan Barat) UTAMI DEWI, S.H NPM. A2021151057, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

BSTRACT This thesis discusses the position of BPKP in determining the element of financial loss of the state in relation to the optimal supervision of local financial management (Case Study In West Kalimantan). From the result of this thesis research, it is concluded that the position of BPKP in determining the element of state financial loss in relation to the supervision of regional financial management according to the prevailing laws and regulation that the existence of supervision of development and development conducted by BPKP as the internal supervisory institution of government has function Which are still required by other internal oversight bodies. The roles currently prescribed by BPKP are as the government's internal oversight, overseeing certain activities which include cross-sectoral activities, supervisors of general state treasury activities based on the determination by the Minister of Finance as BUN, and other activities based on presidential orders. Determination of elements of state financial losses conducted by BPKP in relation to the case of Procurement of Goods and Services in the work of Capital Expenditures and Machine of Health Equipment of Kubu Raya District Health Office Fiscal year 2013 is to conduct investigative audit, audit of State Financial Losses and giving expert statement where the audit In the framework of Audit with a specific purpose intended to express an opinion on the value of financial losses of the State arising from a case of irregularities and used to support litigation actions, Audit results in the calculation of State Financial Losses in the form of BPKP auditor's opinion on the amount of financial loss State is an expert opinion of professional auditors (LHPKKN), As a result of the opinion, LHPKKN is signed by the Audit Team and the Head of Work Unit as Expert and LHPKKN submitted to the head of Investigation Agency Who requested, carried out by an Introduction Letter (SP) encoded SR (Secret Mail) signed by the work unit. Where in the case of corruption in the procurement of health equipment at the Health Office of Kubu Raya Regency for Budget Year 2013 by the Panel of Judges of the Court of Corruption at the Pontianak District Court handling the case recognizes and uses the results of an audit conducted by the BPKP of West Kalimantan Province in the context of calculating financial losses State Number: SR-522 / PW14 / 5/2015 dated November 17, 2015 as legally proven and convincing determinant of the element of "financial loss of the State". From the results of research that has been done, researchers found obstacles in financial supervision and development experienced by BPKP, namely human resources, budget for supervision, facilities and infrastructure used to conduct monitoring, working methods in supervision, negative perceptions of supervision, and The dominance of external regulatory agencies. Keywords: Position BPKP, Dalam, Determining Elements, State Financial Losses. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kedudukan BPKP dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara dalam kaitanya dengan optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Barat). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Bahwa kedudukan BPKP dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara dalam kaitannya dengan pengawasan pengelolaan keuangan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa eksistensi pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilakukan oleh BPKP sebagai lembaga pengawas internal pemerintah memiliki fungsi yang masih diperlukan oleh lembaga-lembaga pengawas internal lainnya. Peran yang saat ini dijalankan oleh BPKP adalah sebagai pengawas internal pemerintah, mengawasi kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, pengawas kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menkeu selaku BUN, dan kegiatan lain berdasarkan perintah presiden. Penentuan unsur kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP terkait dengan perkara Pengadaan Barang dan Jasa pada pekerjaan Belanja Modal dan Mesin Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun anggaran 2013 adalah dengan melakukan audit investigative, audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli dimana audit tersebut dalam rangka Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi, Hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan Negara merupakan pendapat keahlian professional auditor yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), Sebagai hasil dari pendapat, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli dan LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat Pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja. Dimana dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menangani perkara tersebut mengakui dan menggunakan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Kalimantan Barat dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara Nomor : SR-522/PW14/5/2015 tanggal 17 November 2015 sebagai penentu terbuktinya secara sah dan meyakinkan unsur â€œkerugian keuangan Negaraâ€. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan hambatan dalam pengawasan keuangan dan pembangunan yang dialami oleh BPKP, yaitu SDM, anggaran untuk melakukan pengawasan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengawasan, metode kerja dalam pengawasan, persepsi negatif terhadap pengawasan, dan dominannya lembaga pengawas eksternal. Kata Kunci : Kedudukan BPKP, Dalam, Penentuan Unsur, Kerugian Keuangan Negara.

TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN KUASA MUTLAK SEBAGAI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM UPAYA MEMBERIKAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH NPM. A2021141071, ANA GUSVIA, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakÂ Â Tesis ini membahas Tinjauan Hukum Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah Dalam Upaya Memberikan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah. Yang sering terjadi . beberapa akta peralihan hak atas tanah yang di buat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalamnegeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian normative dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Surat kuasa adalah bukan hal yang baru dalam tata hukum Indonesia, sejak berkembangnya dan bertambahnya kebutuhan hukum di indonesia. Surat kuasa mutlak merupakan suatu perikatan yang muncul dari perjanjian berdasarka Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata yang mengakui adanya kebebasan berkontrak dengan pembatasan bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus didasari dengan itikad baik. Oleh karena itu pemberian kuasa mutlak di batasi dengan Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah dan larang pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pemberian kuasa mutlak dalam proses peralihan hak atas tanah dapat memberikan kerugian pemberi kuasa,Â pemberian kuasa pada dasarnya untuk kepentingan penerima kuasa, akan tetapi lebih sering disalah gunakan oleh penerima kuasa karena untuk kepentingan pribadi danÂ kewajiban-kewajiban penerima kuasa tidak dilaksanakan. Apabila surat kuasa mutlak ini dipergunakan dan ada dasar hukumnya maka tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku maka surat kuasa mutlak ini dapat bermanfaat bagi masyrakat Indonesia.Â Kata Kunci: Penggunaan Kuasa Mutlak, Hak Atas Tanah.Â Â AbstractÂ This thesis discusses a review of the Law on the Use of Absolute Power as the Transfer of Land Rights in an Effort to Provide Legal Protection for Land Rights Holders. Which often happens. some transfer of land rights deed made by the Official of the Land Deed in contradiction with the Instruction of the Minister of Internal Affairs No. 14 of 1982 concerning the prohibition on the use of absolute power as the transfer of land rights. In this study researchers used normative and sociological research. From the results of this thesis, the conclusion is that the power of attorney is not new in the Indonesian legal system, since its development and the increasing legal requirements in Indonesia. An absolute power of attorney is an agreement that arises from an agreement based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code which acknowledges the existence of freedom to contract with the limitation that the agreement must not conflict with the laws and regulations and must be based in good faith. Therefore the absolute power of attorney is limited by the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power as the Transfer of Rights to Land and also prohibited in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The granting of absolute power in the process of transferring land rights can give a power of attorney, power of attorney basically for the benefit of the power of attorney, but more often misused by the recipient of the power of attorney because the personal interests and obligations of the proxy are not implemented. If this absolute power of attorney is used and there is a legal basis, it does not conflict with the laws and the applicable law, this absolute power of attorney can be beneficial for the Indonesian people.Â Keywords: Use of Absolute Power, Land Rights.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA