Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH (Studi Terhadap Kasus PT. Firs Anugrah Karya Wisata) ADHI PRADANA PUTRA, S.H. A.2021151036, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the Supervision Against the Implementation of Umrah Worship Trip (Study Against The Case of PT Firs Anugrah Karya Wisata). The approach method used in this research is the normative juridical approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that the form of supervision conducted by the government towards the implementation of umrah based on the prevailing laws and regulations in Indonesia in the supervision and control of the implementation of umrah is one of the duties of the Ministry of Religious Affairs in accordance with Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 18 of 2015 Article 20 Paragraph (1) and Paragraph (2) stated that the supervision shall be conducted by the Director General on behalf of the Minister. Supervision includes oversight of travel plans, Jemaah service operational activities, compliance and / or control over the provisions of legislation and regulations. In order to improve the supervision function of the service to Jemaah Umrah, the Ministry of Religious Affairs through the Directorate General of Hajj and Umrah Implementation regularly conduct monitoring at Soekarno Hatta airport. Every day assigned personnel from the Ministry of Religious Affairs with Airport Police to directly supervise Jemaah service activities at the airport. MoU Kemenag with Polri has been running since 2013 and always give full support. Improving the supervision of umrah. Supervision is done because of the many travel agencies that provide services Umrah in Indonesia, currently the government is more focused on the implementation of the pilgrimage so hand over Umrah through travel agencies. Meanwhile, the ministry of religion is only authorized to grant business licenses. As for the factors that led to weak supervision by the ministry of religion against the implementation of umroh worship in relation to the case of PT. Firs the blessings of the tour are Travel Permit Umroh, and the rules that have not been able to meet consumer protection.Adapun the efforts made by the ministry of religion to increase supervision over the business travel agency umroh in order to protect the congregation With its form as a limited liability company, First Travel is a legal entity, therefore a legal subject having rights and obligations. As a legal subject, First Travel has a legal liability for alleged criminal acts committed against prospective pilgrims and Umrah, responsibilities relating to the concept of legal obligations. A person is legally responsible for a particular act or that he or she assumes legal liability means that he or she is responsible for a sanction in the event of a conflicting action. From legal aspect, First Travel's legal responsibility can be seen from civil, criminal, and administrative aspects.Â Keywords: Supervision, Implementation of Travel, Umrah Worship.Â Â Â Â ABSTRAKTesis ini membahas tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Terhadap Kasus PT.Â Firs Anugrah Karya Wisata). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan umrah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan umrah merupakan salah satu tugas Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan bahwaÂ Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jemaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundangÂ-undangan. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelayanan kepada Jemaah umrah, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara rutin melakukan pemantauan di bandara Soekarno Hatta. Setiap hari menugaskan personilÂ dari Kementerian Agama bersama Polres Bandara untuk mengawasi langsung aktivitas pelayanan Jemaah di bandara. MoU Kemenag dengan Polri telah berjalan sejak tahun 2013 dan selalu memberikan dukungan penuh. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan umrah. Pengawasan ini dilakukan karena banyaknya biro travel yang menyediakan layanan umrah di indonesia, saat ini pemerintah memang lebih fokus pada penyelenggaraan ibadah haji sehingga menyerahkan penyelenggaraan umrah melalui biro travel. Sementara, kementerian agama hanya berwenang memberikan izin usaha. Adapun yang menjadikan faktor-faktor menyebabkan lemahnya pengawasan oleh kementerian agama terhadap penyelenggaraan ibadah umroh dalam kaitannya dengan kasus PT. Firs anugrah karya wisata ialah Izin Travel Umroh, dan aturan yang belum mampu untuk memenuhui perlindungan konsumen.Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh kementerian agama untuk meningkatkan pengawasan atas usaha biro perjalanan ibadah umroh dalam rangka melindungi jamaah Dengan bentuknya sebagai perseroan terbatas, First Travel merupakan badan usaha yang berbadan hukum, oleh karenanya merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagai subyek hukum, First Travel memiliki tanggung jawab hukum atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap para calon jamaah haji dan Umroh, tanggung jawab berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Dari aspek hukum, tanggung jawab hukum First Travel dapat dilihat dari aspek perdata, pidana, dan administratif.Â Kata Kunci: Pengawasan, Penyelenggaraan Perjalanan, IbadahÂ Umrah.Â Â Â Â Â

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN OLEH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK YULIANA EKAWATI, A. SH, A.2021131094, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis focuses on the legal protection of street children by the city of Pontianak in the review of Regional Regulation Pontianak Nomor 3 2014 on the Implementation of Child Protection. Author of the study using sociological obtained legal research conclusions: 1). that form the legal protection provided by the city government pontianak against street children, generally occurs when children are involved or snagged criminal matters. For instance the rehabilitation of children who are addicted to drugs, advocating for children who commit offenses or have been victims of violence either physical or psychological, or it could be also due to the sale of children under age to perform prostitution and others. However, if children are not stuck way about anything, it seems less concerned Pontianak city government. It can be seen still eksisnya street children is that every day both day and night can be seen without any supervision from the municipality ponrtianak in this case the relevant agencies. 2). that the factors that cause Pontianak city government has not been optimal in gave the legal protection of street children is Weak supervision by the relevant agencies. Lack of coordination among agencies. Lifestyle Street Children. Non-Residents Pontianak. 3). strategic steps taken by the city government is the protection of children into separate program as outlined in RPJPD and RPJMD, but the program is at the level of less implementative translated by an agency or institution that is authorized, the tasks and functions of child protection. this is because there is no action or action carried out by the agency Agency for Human Empowerment of women, Kids and Family Planning. (BPMPAKB) against street children. The suggestions are: 1). berkoordianasi supervision by the relevant agencies so that street children obtain legal protection like like a child and does not become street children lagi.2). enhance the role of non-governmental organizations that concern about the street children.2ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan oleh pemerintah kota pontianak di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis di peroleh kesimpulan : 1). bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota pontianak terhadap anak-anak jalanan, secara umum terjadi apabila anak-anak tersebut terkait atau tersangkut masalah-masalah pidana. Misalnya melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang kecanduan obat-obatan terlarang, memberikan advokasi terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau telah menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis, atau bisa jadi juga karena penjualan anak-anak dibawah umur untuk melakukan pelacuran dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika anak-anak jalan tersebut tidak tersangkut perihal apapun, tampaknya pemerintah kota pontianak kurang peduli. Hal ini dapat dilihat masih eksisnya anak-anak jalanan tersebut yang setiap hari baik siang dan malam dapat dilihat tanpa ada pengawasan dari pemerintah kota ponrtianak dalam hal ini instansi yang terkait. 2). bahwa faktor-faktor penyebab pemerintah kota Pontianak belum optimal dalam meberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan adalah Lemahnya pengawasan oleh instansi terkait. Kurangnya koordinasi antar instansi. Perilaku Hidup Anak Jalanan. Bukan Penduduk Kota Pontianak. 3). langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah kota adalah perlindungan anak menjadi program tersendiri yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD, akan tetapi program ini pada tataran implementatif kurang diterjemahkan oleh badan atau lembaga yang diberi wewenang, tugas dan fungsi mengenai perlindungan anak. hal ini disebabkan tidak ada action atau tindakan nyata yang dilakukan oleh badan yakni Badan Pemberdayaan Manusia Prempuan, Anak dan Keluarga Berencana.(BPMPAKB) terhadap anak-anak jalanan. Saran-saran adalah : 1). dilakukan pengawasan dengan berkoordianasi dengan instansi-instansi terkait agar anak-anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum bagai layaknya seorang anak dan tidak menjadi anak-anak jalan lagi.2). meningkatkan peran lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap anak-anak jalanan.

KEBIJAKAN NON PENAL PENANGANAN KORBAN PENGGUNAAN INHALEN DI KALANGAN ANAK DI KABUPATEN SANGGAU DWI HARJANA, SH. NPM. A2021151079, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kebijakan non penal penanganan korban penggunaan inhalen di kalangan anak di Kabupaten Sanggau. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab terjadinya penggunaan inhalen di kalangan anak di Kabupaten Sanggau, kebijakan penanganan korban penggunaan inhalen di kalangan anak yang selama ini sudah dilakukan di Kabupaten Sanggau, dan perumusan kebijakan penanganan korban penggunaan inhalen di kalangan anak di masa yang akan datang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab terjadinya penggunaan lem (inhalen) di kalangan anak di Kabupaten Sanggau dikarenakan faktor intern dan faktor ekstern. Adapun faktor intern, meliputi: individu dari si anak yang mentalnya masih labil sehingga mudah terpengaruh dengan teman-teman sepergaulannya. Sedangkan faktor ekstern, meliputi: lingkungan pergaulan dan faktor keluarga, di mana orang tua kurang memperhatikan kondisi anaknya. Kebijakan penanganan korban penggunaan inhalen di kalangan anak yang selama ini sudah dilakukan di Kabupaten Sanggau, meliputi: (a) Sebelum terjadinya kasus melalui upaya pencegahan dengan peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat luas dan para orang tua guna berperan serta dalam melakukan antisipasi sedini mungkin bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan lem (inhalen) melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang bahaya penggunaan lem (inhalen) di sekolah-sekolah dan di desa-desa; dan (b) Setelah terjadinya kasus melalui upaya reintegrasi, rehabilitasi sosial dan kesehatan bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan lem (inhalen), berupa interogasi, cek kesehatan untuk memastikan tingkat gangguan mental dari anak-anak tersebut. Apabila gangguan mental tidak terlalu parah, maka Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau melakukan konseling dan dikembalikan kepada orang tuanya. Namun, apabila korban sudah kehilangan akal sehatnya, maka akan ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa. Perumusan kebijakan penanganan korban penggunaan zat adiktif jenis lem (inhalen) di kalangan anak yang berorientasi pada pendekatan non penal melalui ketentuan hukum, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Pihak-pihak (institusi-institusi) yang terlibat dalam melakukan penanganan terhadap korban penggunaan zat adiktif jenis lem (inhalen); (2) Pendanaan untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (inhalen); (3) Tempat atau sarana untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (inhalen); (4) Metode dalam melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (inhalen); dan (5) Peran serta orang tua korban dalam melakukan rehabilitasi. Kata Kunci: Kebijakan Non Penal, Penanganan, Korban Anak, Inhalen. ABSTRACT This thesis discusses the non penal policy of handling the victims of inhalen use among children in Sanggau District. In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the causes of inhalen use among children in the District Sanggau, the policy of handling victims of inhalen use among children who have been done in Sanggau District, and the formulation of policies for handling victims of inhalen use among the Children in the future. Through literature study using empirical legal approach method obtained the conclusion, that the causes of the use of glue (inhalen) among children in Sanggau District due to internal factors and external factors. The internal factors, including: the individual of the child who mentality is still unstable so easily affected with friends sepergaulannya. While external factors, including: social environment and family factors, where parents are less concerned about the condition of his son. The policy of handling the victims of inhalen use among children that have been done in Sanggau District covers: (a) Prior to the case through prevention efforts with awareness raising, understanding and awareness of the wider community and parents to participate in anticipating as early as possible Children who are victims of glue abuse (inhalen) through socialization and legal counseling about the dangers of using glue (inhalen) in schools and in villages; and (b) Following the case through reintegration efforts, social and health rehabilitation for children who are victims of glue abuse (inhalen), in the form of interrogations, health checks to ascertain the level of mental disturbance of these children. If the mental disorder is not too severe, then the National Narcotics Agency (BNN) Sanggau District counseling and returned to his parents. However, if the victim has lost his common sense, it will be placed in the Mental Hospital. The formulation of the policy of handling victims of the use of addictive substance of the glue type (inhalen) among children oriented towards non penal approach through legal provisions, at least includes the following: (1) Parties (institutions) involved in handling Victims of the use of an addictive substance type of glue (inhalen); (2) Funding for rehabilitation for victims of the use of an addictive substance type of glue (inhalen); (3) Places or facilities for rehabilitation for victims of the use of an addictive substance type of glue (inhalen); (4) Method of rehabilitation for victims of the use of addictive substance of the type of glue (inhalen); and (5) Parents' participation in rehabilitation. Keywords: Non Penal Policy, Handling, Child Victim, Inhale

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 32PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI NPM. A2021164094, ENGKUS KUSNADI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Analisis Terhadap Putusan Nomor 32Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini bahwa Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk Tidak Dikenakan Terhadap Korporasi, dalam putusan tersebut yang dikenakan tanggung jawab adalah pengurus dari korporasi, mengingat dalam amar putusan tersebut hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, padahal dalam kasus tersebut terdakwa dalam melakukan perbuatannya bertindak selaku direktur utama dari PT. BORNEO TRIBUNE PRESS yang Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk Tidak Dikenakan Terhadap Korporasi. Dalam prakteknya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, para penegak hukum masih sangat jarang menyentuh kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terutama meminta pertanggungjawaban korporasi tersebut.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Korupsi. AbstractThis thesis discusses the Analysis of Decision Number 32Pid.Sus / TP.Corruption / 2014 / PN.Ptk Related to Criminal Accountability Against Corporations in Corruption. The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, Criminal Accountability in Decision Number 32 / Pid.Sus / TP. Corruption / 2014 / PN criminal against the defendant, even though in that case the defendant in his actions acted as the president director of PT. BORNEO TRIBUNE PRESS with Criminal Accountability in Decision Number 32 / Pid.Sus / TP. Corruption / 2014 / PN.Ptk Not Charged Against Corporations. In practice, law enforcement against corporations that commit corruption, law enforcers still rarely touch crimes committed by corporations, especially asking for corporate responsibility.Keywords: Criminal Accountability, Corporations, Corruption.

PERANAN PERS DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KOTA PONTIANAK DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 Ir. WERRY SYAHRIAL A.2021131082, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the question of the role of the press in the era of regional autonomy in the construction of the city of Pontianak In Review from the Perspective of Law No. 40 of 1999. From the results of research using normative juridical legal research is concluded, that Law Number 40 Year 1999 regarding the Press has implications positively to the life of the press in support of the Development in the town of Pontianak, ie the growth and development of the life of the press that gives legal protection for members of the press, the public and the government. Some indication of the implications are reflected in terms of: Press can carry out the role, namely to uphold the basic values of democracy, rule of law, and human rights and to function well as a medium of information, education, entertainment, and social control as well as economic institutions; The press is not subject to censorship and the banning or prohibition of broadcasting, so it can provide information, objective and neutral; Implementation of the rights of the press just as the right to refuse, the right of reply, and the right of correction by Media Release; Society can participate in activities to develop freedom of the press through the press monitoring agency. Efforts were made Press / media related planning and budgeting process of local development, among others: Increase insight into society in a way to socialize vision and mission development at national, regional (provincial), and local (district / city), as well as various basic policies contained in regional planning documents, Increase public awareness of the meaning and responsibilities of regional development, so as to encourage their participation in the planning / implementation / oversight of the development and maintenance of development outcomes, improve openness and transparency by disseminating information to the public regarding and the regional agenda related to the development planning process, as well as product planning and budgeting of public concern, increase the participation and contribution of people's minds through aspiration nets (pooling opinion) community with regard to regional strategic issues, people's expectations, and substansi- the substance of the regional development plan, Improving accountability planning process by publicizing the implementation of planning processes and outcomes material formulation of plans and policies for the areas scrutinized and addressed other community, Boost democratization and commitment to the reduction of regional disparities through evaluation, criticism, and the safeguarding of the issue -isu development-related interests of marginalized people and problems of the development gap, improve the rule of law through the investigation, assessment, and advocacy for public policy formulation processes and budgeting and Improve the efficiency and effectiveness of local governments in development planning and budgeting through monitoring and supervision, assessment and criticism / feedback, socialization / dissemination of information throughout the process of development planning and budgeting as well as outcomes achieved.Keywords: Role of the Press in the Era of Regional Autonomy In Pontianak City Development ABSTRAKTesis ini membahas masalah peranan pers di era otonomi daerah dalam pembangunan Kota Pontianak Di Tinjau Dari Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative diperoleh kesimpulan, bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mempunyai implikasi positif terhadap kehidupan pers dalam mendukung pembanguan di kota Pontianak, yaitu semakin tumbuh dan berkembangnya kehidupan pers yang memberikan perlindungan hukum bagi insan pers, masyarakat dan pemerintah. Beberapa indikasi implikasi tersebut tercermin dalam hal: Pers dapat melaksanakan peran, yaitu menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, supremasi hukum, dan hak azasi manusia dan menjalankan fungsinya secara baik sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta sebagai lembaga ekonomi; Pers tidak dikenakan penyensoran dan pembreidelan atau pelarangan penyiaran, sehingga dapat menyajikan informasi secara, obyektif dan netral; Terlaksananya hak pers sepertl hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi oleh Media Pers; Masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan mengembangkan kemerdekaan pers melalui lembaga pemantau pers.Upaya-upaya yang dilakukan Pers/media massa terkait proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, antara lain:Meningkatkan wawasan masyarakat dengan cara mensosialisasikan visi dan misi pembangunan baik di tingkat nasional, regional (provinsi), maupun lokal (kabupaten/kota), serta berbagai kebijakan pokok yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah,Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makna dan tanggung jawab pembangunan di daerahnya, sehingga mendorong partisipasi mereka dalam proses perencanaan/pelaksanaan/pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, Meningkatkan keterbukaan dan transparansi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai informasi dan agenda daerah berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, serta produk-produk perencanaan dan penganggaran yang menyangkut kepentingan publik, Meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemikiran masyarakat melalui kegiatan jarring aspirasi (pooling pendapat) masyarakat berkaitan dengan isu-isu strategis daerah, harapan masyarakat, dan substansi-substansi rencana pembangunan daerah, Meningkatkan akuntabilitas proses perencanaan dengan mempublikasikan pelaksanaan proses-proses perencanaan serta hasil-hasil rumusan materi rencana dan kebijakan daerah untuk dikritisi dan ditanggapi masyarakat lainnya, Meningkatkan demokratisasi dan komitmen daerah terhadap pengurangan kesenjangan melalui evaluasi, kritik, dan pengawalan terhadap isu-isu pembangunan yang terkait kepentingan masyarakat marginal dan masalah kesenjangan pembangunan, Meningkatkan supremasi hukum melalui investigasi, pengkajian, dan advokasi terhadap proses perumusan kebijakan publik dan penganggaran daerah dan Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui pemantauan dan pengawasan, kajian dan kritik/masukan, sosialisasi/penyebarluasan informasi seluruh proses perencanaan dan penganggaran pembangunan serta hasil-hasil yang dicapai.Kata Kunci: Peranan Pers Di Era Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Kota Pontianak

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMEGANG SAHAM BUMD (Studi Pada PT. Bank Kalbar Di Pontianak) MUHAMMAD GUNTUR RAMADHAN, S.H NPM.A2021151071, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham Bumd (Studi Pada PT. Bank Kalbar Di Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berisfat normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Keberadaan perusahaan daerah PT. Bank Kalbar di satu sisi masih potensial untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kalimantan Barat, karena dengan usaha yang dilakukan saat ini dan peluang usaha lain yang dapat dikembangkan di Kalimantan Barat menjadi modal bagi perusahaan PT. Bank Kalbar untuk meningkatkan kinerjanya, namun disadari bahwa masih perlu dilakukan berbagai perbaikan, baik menyangkut aspek hukumnya maupun manajemen pengelolaannya. Faktor yang menyebabkan Perusahaan Daerah PT. Bank Kalbar belum maksimal memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Barat antara lain adalah manajemen usaha yaitu perusahaan belum dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat (Good Coorporate Governance); belum ada pengembangan usaha, yaitu belum ada inovasi dalam menggali potensi usaha yang terbuka lebar di daerah Kata Kunci : Bank Kalbar, BUMD, Pemegang Saham ABSTRACT This Thesis discusses the Responsibility of Local Government of West Kalimantan Province in Running Bumd Shareholder Function (Study At PT Bank Kalbar In Pontianak). The approach method used in this research is normative. From the results of this thesis research obtained the conclusion that the existence of local company PT. Bank Kalbar on the one hand is still potential to contribute in increasing the local income of West Kalimantan, because with the current efforts and other business opportunities that can be developed in West Kalimantan to be capital for the company PT. Bank Kalbar to improve its performance, but it is realized that it still needs to be done various improvements, both concerning the legal aspects and management of its management. Factors that cause the Regional Company PT. Bank Kalbar has not maximally contributed to the increase of West Kalimantan's original revenue, among others, is business management ie the company has not managed professionally by applying the principles of good corporate governance (Good Coorporate Governance); There has been no business development, ie there has been no innovation in exploring the potential of open business in the region Keywords: Bank Kalbar, BUMD, Shareholders

DOKTRIN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORUPTOR DIKAJI DARI POLITIK KRIMINAL DAN ETIOLOGI KRIMINAL NPM. A2021161086, RUTH PRAYSCILA SIMAMORA, S.H.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Penelitian ini dilakukan untuk mendalami masalah korupsi dari perspektif pelaku tindak pidana korupsi, yaitu koruptor yang semakin merajalela di Indonesia pada era modern saat ini. Melalui analisis politik kriminal dan etiologi kriminal, definisi koruptor dapat diperoleh untuk mengkaji doktrin pertanggungjawaban pidana yang harus dianut serta implikasi terhadap pemidanaannya untuk kepentingan baik koruptor maupun bangsa dan negara Indonesia.Khusus kajian pertanggungjawaban pidana, didapatkan bahwa seorang koruptor adalah penjahat yang paling banyak menimbulkan akibat hukum, dan dalam skala yang lebih luas, kerugian di bidang moral, sosial dan ekonomi pada perkembangan bangsa dan negara, sehingga diperlukan suatu strategi dan pedoman khusus yang hidup demi memberikan rasa kemanfaatan, keadilan serta kepastian baik melalui kepastian hukum maupun undang-undang. Dalam situasi yang pelik, bahkan didapatkan bahwa diperlukannya suatu penambahan pada dasar filosofis, yuridis serta sosiologis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait tindak pidana serta kejahatan korupsi untuk meminimalisir, dan dalam jangka panjang, memberantas korupsi sampai ke akarnya.Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan campuran empiris-normatif untuk melihat fenomena korupsi serta gejala sosial dan hukum terhadap peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia selama kurang lebih 50 tahun terakhir sejak era modernisasi, yang ditandai dengan meluasnya korporasi dan pengaruh perkembangan ekonomi dan sosial di tengah-tengah negara ini.Â Kata kunci: koruptor, doktrin pertanggungjawaban pidana, politik kriminal, etiologi kriminal, korporasi.Â Â Â Â Â Â ABSTRACTÂ This research focused on Corruption problem from the perspective of the doers of corruption acts that are increasingly tyrannizing in every aspect of modern lives in Indonesia. Through the criminal policy and the criminal etiology analysis, the understanding of corruptor can be obtained to study the doctrine of criminal liabilities and the punishments for the corruptive acts for the interests of the doers as well as the nation altogether.Specifically for the study of criminal responsibilities, that is founded that a corruption doers are the most corrupt criminals which results in any legal complications and, in wider range, kills the morality, social and economic lives in this developing state, so all needed the first-class strategies and living guidelines to scope the senses of utilitarity, justice, and legal certainty via the acts and the constitutional policies. For the chaotic situations, even needed the restoration on the philosophical, juridical and sociological basis in the amendment of Constitution 1945 related to the corruption offenses for the minimizing, and forÂ longer term, eradicating corruption to its roots.In this research, writer uses the normative method with the empirical normative approach to observe the phenomenon of modern corruption and the social and economic impacts for this last fifty years since the corporation gigantically dominant in this state.Â Keywords: corruptor, criminal responsibility doctrine, criminal policy, criminal etiology, corporation

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DUDUNG SETYAWAN, SH. A.21213075, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

SAMPAHOleh :DUDUNG SETYAWAN, SH.A.21213075ABSTRACTThis thesis Pontianak Implementation Regional Regulation No. 13 Year 2005 on the First Amendment to the Regional Regulation No. 8 Year 2002 Service Fees Waste / Hygiene For Improving Waste Management. The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis research we concluded that that implementation of the Regional Regulation Pontianak Number 13 Year 2005 on the First Amendment to the Regional Regulation No. 8 of 2002 on Service Fees Waste / Hygiene on waste management in the city of Pontianak less effective, it is because the city government Pontianak less involved the role of entrepreneurs in the field of waste recovery, container / buyers of second-hand goods in tackling the problem of waste in the city of Pontianak is still very small, it is because that the activities undertaken by the business is only limited to the use of second-hand goods which can be used / recycled such as iron, aluminum, cardboard, paper, plastics materials, and other similar items. While the main problems faced by the city government is a lot of organic waste (83%) who have not been able to be transported or processed by the Department of Hygiene and in Pontianak. Factors that affect the implementation of Pontianak City Regional Regulation No. 13 Year 2005 on the First Amendment to the Regional Regulation No. 8 of 2002 on Service Fees Waste / Hygiene that businesses are not managing organic waste; The local government particularly Department of Hygiene and Pontianak City has various limitations in funding issues, making it difficult to cooperate with entrepreneurs who in principle also requires funding; and a strong desire of the Department of Hygiene and to manage their own waste as a form of responsibility in waste management. While the efforts made by local governments in tackling the problem of waste in the city of Pontianak is to improve the supporting infrastructure in order to reduce the piles of garbage, improve budgeting / finance, raising public awareness, conducting community-based management, streamline withdrawal levies and enforcing the law (enforcement ) against violations in the field of waste management. The recommendation is that the Government of Pontianak City area should further improve waste management system that is not only based on management in TPS and TPA, but also from the source sampah.Pemerintah should further empower local entrepreneurs in the collection, container, and buyers of second-hand goods in order to manage organic waste is a major issue of garbage in the city of2Pontianak, namely by managing organic waste into compost. It can be started from a small scale at the level of the Neighborhood (RT). Society needs to provide support in waste management in the city of Pontianak by conducting waste management independently of the source and comply with all the provisions in the garbage disposal, especially in TPS.Keywords: Effort, Improvement, Management, Trash.ABSTRAKTesis ini Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan terhadap pengelolaan sampah di kota Pontianak kurang efektif, hal ini dikarenakan pemerintah kota Pontianak kurang melibatkan peran pelaku usaha di bidang pengumpulan barang bekas, penampung/pembeli barang-barang bekas dalam penanggulangan masalah sampah di Kota Pontianak yang masih sangat kecil, hal tersebut dikarenakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut hanya sebatas pada pemanfaatan barang bekas yang dapat dimanfaatkan/didaurulang seperti besi, almunium, kardus, kertas, bahan palstik, dan barang sejenis lainnya. Sedangkan permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Kota Pontianak adalah banyak sampah organik (83%) yang belum mampu diangkut atau diolah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Pontianak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yaitu pelaku usaha tidak mengelola sampah organik; Pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak memiliki berbagai keterbatasan dalam masalah pendanaan, sehingga sulit bekerjasama dengan pelaku usaha yang pada prinsipnya juga memerlukan pendanaan; dan adanya keinginan yang kuat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mengelola sendiri sampah sebagai salah satu wujud tanggungjawabnya dalam pengelolaan sampah. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah sampah di Kota Pontianak adalah dengan meningkatkan sarana prasarana penunjang agar dapat mengurangi tumpukan sampah, meningkatkan penganggaran/pendanaan, meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pengelolaan berbasis masyarakat, mengefektifkan penarikan retribusi, dan melakukan penegakan hukum (penindakan) terhadap pelanggaran di bidang pengelolaan sampah. Rekomendasinya adalah bahwa Pemerintah daerah Kota Pontianak harus lebih meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berbasis pada pengelolaan di TPS dan TPA, tetapi juga mulai dari sumber sampah.Pemerintah daerah harus lebih memberdayakan pelaku usaha di bidang pengumpulan, penampung, dan pembeli barang bekas agar dapat mengelola sampah organik yang merupakan permasalahan utama sampah di Kota Pontianak, yaitu dengan mengelola sampah organik menjadi kompos. Hal ini dapat dimulai dari skala kecil di tingkat Rukun Tetangga (RT). Masyarakat perlu memberikan dukungan dalam3pengelolaan sampah di Kota Pontianak dengan cara melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dari sumbernya dan mematuhi segala ketentuan dalam pembuangan sampah terutama di TPS.Kata Kunci: Upaya, Peningkatan, Pengelolaan Sampah.

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 DI KALIMANTAN BARAT IFTRI REZEKI, S.H. NPM.A2021151032, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKBantuan hukum merupakan suatu upaya jaminan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada orang/kelompok orang miskin sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.Â Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat dan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaituÂ diperlukan beberapa upaya dalam rangka peningkatan efektifitas diantaranya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia advokat, penandatanganan komitmen/kesepakatan bersama antara aparat penegak hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum, pemberian reward and punishment secara tegas kepada Organisasi Bantuan Hukum.Â Kata kunci : Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, orang miskinÂ Â Â ABSTRACTÂ Legal assistance is an effort to guarantee legal protection provided by the government to the poor people/groups of the poor according to Law Number 16 of 2011 on Legal Aid. This paper aims to determine the implementation of legal aid provision in West Kalimantan and the efforts that need to be made to improve the effectiveness of Legal Aid Organizations in order to provide legal assistance to the poor people/groups of the poor. This legal research is a normative and empirical legal research with a descriptive approach. The result of this research is needed some efforts in order to increase the effectiveness such as through the improvement of the quality of human resources advocate, signing of commitment/mutual agreement between law enforcement officers about the implementation of legal aid, giving reward and punishment firmly to Legal Aid Organization.Â Key word : Legal Aid, Legal Aid Organization, Poor PeopleÂ

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCHING TERHADAP PEMUTUSAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PENGUSAHA (STUDI KASUS PERKARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 21/Pid.Sus-PHI/2016/PN.PTK) NPM. A2021161062, DESI HERAWATI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPengertian outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang isinya menyatakan bahwaÂ outsourcingÂ adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Diperjelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang Sistem Penyerahaan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Â Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah kontrak kerja yang dilakukan tenaga kerja outsourching memenuhi syarat dan sesuai dengan Undang â€“ Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?, Bagaimanakah tanggung jawab pengusaha penyalur terhadap tenaga kerja outsourching yang di putus Hubungan Kerjanya secara sepihak oleh pengusaha pemberi kerja? dan Bagaimanakah seharusnya tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourching akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh pengusaha pemberi kerja? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis., yaitu Penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (law in action). Dalam hal ini dilakukan studi kasus perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak NomorÂ : 21/Pid.Sus-PHI/2016/PN.PTK. Dimana pada praktiknya pengusaha mengabaikan peraturan yang telah ada. sehingga pekerja merasa dirugikan secara ekonomi dan sosial, merasa diperlakukan tidak adil serta tidak manusiawi.Â Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga kerja outsourcing, Pemutusan Hubungan KerjaÂ Â Â Â

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA