cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal NESTOR Magister Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 535 Documents
 35   36   37   38   39 
EFEKTIVITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM RANGKA MENWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN (STUDI BPSK KOTA PONTIANAK) HASANI, SE A.2021141047, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPeranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak. Konsetrasi Hukum Bisnis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi kondisi tidak seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan suatu potensi yang sangat besar menimbulkan persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha. Untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dimungkinkan diselesaikan diluar pengadilan.Metode penelitian adalah metode pendekatan hukum normatif dan didukung dengan penelitian hukum empiris yang bersifat kuantitatif. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas BPSK Kota Pontianak dalam melakukan perlindungan hak-hak konsumen Kota Pontianak dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Kota Pontianak belum mampu berperan dalam perlindungan terhadap hak-hak konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagimana yang diatur pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya BPSK Kota Pontianak dihadapkan pada berbagai hambatan.Hambatan utama yang dihadapi adalah faktor sumber daya manusia. Walaupun secara pendidikan formal seluruh Anggota memiliki kualitas yang baik, akan tetapi secara teknis dan fungsional Anggota BPSK Kota Pontianak belum memiliki kualitas yang memadai, sebab hampir 50% dari Anggota bukan berlatar belakang Sarjana Hukum, Faktor sumber daya perangkat kerja dan pembiayaan juga menjadi faktor penghambat yang dihadapi BPSK Kota Pontianak. Sangat kecilnya alokasi anggaran dan sangat minimnya asset yang dimiliki oleh BPSK Kota Pontianak menyebabkan rendahnya kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pontianak. Masih minimnya pengetahuan lembaga lainnya yang menganggap bahwa BPSK Kota Pontianak tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen.Kata Kunci : 1. Efektivitas2. Penyelesaian Sengketa3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS (RUSUS) APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU NPM. A2021161097, JOKO PROBOWINARTO, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Kebijakan Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) Aparatur Sipil Negara Di Daerah Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai aparatur sipil negara di daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, ada 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Daerah Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun keempat faktor tersebut yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition ) dan struktur birokrasi (bureaucratic Structure).Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan Rumah, Aparatur Sipil Negara AbstractThis thesis discusses the Policy on the Development of Special Houses (Rusus) of Civil Servants in the Border Regions of Kapuas Hulu Regency. The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research found that the policy of housing development for civil servants in the border region of Kapuas Hulu Regency, there are 4 (four) factors that influence the implementation of housing development policies for civil servants in the Kapuas Hulu Regency Border Region. The four factors are communication, resources, disposition and bureaucratic structure.Keywords: Policy, House Construction, State Civil Apparatus
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI SEKTOR PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH HENDRI RIVAI, SE.,SH A.21212062, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKIndonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satu sumber daya alamnya yang melimpah adalah sektor kelautan dan perikanan. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar adalah Provinsi Kalimantan Barat. Luas areal perairan Kalbar sampai Laut Cina Selatan seluas 26.000 km persegi, meliputi 2.004.000 hektare perairan umum, 26.700 hektare perairan budi daya tambak, dan 15.500 hektare laut. Dengan luasnya perairan umum itu potensi ikan di wilayah Kalbar mencapai 1 juta ton setiap tahun . Garis pantai tersebut melewati beberapa kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar.Propinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan yang sangat besar untuk menjadi salah satu pemasok hasil perikanan dunia. Potensi tersebut mencakup letak geografis yang relatif dekat dengan pasar dunia dan ketersediaan lahan yang luas dalam pengembangan industri perikanan, yang mana diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat, yaitu dalam hal kesehatan dan kesejahteraannya. Sektor perikanan ini hendaknya mendapat perhatian lebih, terutama dalam menjaga dan meningkatkan mutu hasil perikanan yang dihasilkan, agar potensi sektor ini dapat dimaksimalkan sesuai harapan. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan sektor perikanan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu cara/prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Penelitian didukung dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian data sekunder.Kata kunci : Pendapatan asli daerah, Sektor Perikanan dan Provinsi Kalimantan Barat2ABSTRACTIndonesia is an archipelago with a lot of potential natural resources. One of the natural resources is abundant marine and fisheries sector. One of the provinces in Indonesia which has the potential of marine fisheries are quite large in the provinces of West Kalimantan. The area of West Kalimantan waters to the South China Sea an area of 26,000 square km, covering 2.004 million hectares of public waters, waters 26,700 hectares farmed, and 15,500 hectares of sea. With the breadth of the potential fish public waters in West Kalimantan reached 1 million tons each year. The coast line passing through several districts in West Kalimantan which has the potential of marine resources and fisheries were great.West Kalimantan Province has the potential of marine and fishery sector is very likely to be one of the suppliers of world fisheries. That potential includes geographical location relatively close to the world market and the availability of vast land in the development of the fishing industry, which is expected to drive economic growth in communities in West Kalimantan, namely in terms of health and welfare. The fisheries sector should receive more attention, especially in maintaining and improving the quality of fishery products are produced, so that the potential of this sector can be maximized according to expectations. Policies implemented by the Government of West Kalimantan Province in developing the fisheries sector as an effort to increase revenue.The method used in this study is empirical juridical approach, the method / procedure used to solve research problems by examining secondary data first and then proceed to conduct research in the field of primary data. The research was supported by the research literature that secondary data research.Keywords: Revenue, Fishery and West Kalimantan Province
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN BISNIS INVESTASI MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) VERIS SEPTIANSYAH, SH.,S.I.K.,M.Si NPM. A2021151018, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tesis ini membahas masalah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perdagangan Barang Dan Bisnis Investasi Melalui Transaksi Elektronik (ECommerce).Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa : Terjadinya Kasus Wanprestasi Dalam Perdagangan Barang dan Bisnis Investasi Melalui Transaksi Elektronik adalah karena adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan e-commerce ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia  bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan  pranata e-commerce. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investasi, Elektronik    ABSTRACT This thesis discusses the problem of Legal Protection Against Consumers in the Trade of Goods and Business Investment Through Electronic Transactions (E-Commerce). From the results of research using normative and sociological legal research methods obtained the conclusion that: The occurrence of Default Cases in the Trade of Goods and Business Investment Through Electronic Transactions is Because of the various obstacles faced in the development of e-commerce is like the limitations of infrastructure, lack of legislation, security of transactions and especially human resources can be attempted at the same time with the e-commerce development process. The act of wanprestation brings consequences to the adversity of the aggrieved party to prosecute the defaulting party to indemnify, so that by law it is expected that no one will be harmed by the default. Keywords: Legal Protection, Investment, Electronic
IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN DANPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 (STUDI DI KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA) NPM. A2021161050, RENDYARTA HANAFI, ST
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ilmiah ini dibuat bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Penyelesaian Tanah Sistem Lengkap (PTSL) berdasarkan Penetapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya tidak dapat dilakukan secara optimal. Untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan oleh ATR / BPN Kubu Raya untuk Mempercepat Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya agar dapat dilaksanakan secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: Dimana sebagai pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Lengkap Lengkap Sistem (PTSL) berdasarkan Pembentukan Menteri Agraria dan Penataan Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum Di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan hambatan baik dari sisi internal maupun eksternal yang perlu mendapat perhatian cepat untuk keberlangsungan kegiatan PTSL ini. Bahwa faktor-faktor penyebab Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum dapat dilakukan secara optimal karena ada beberapa kendala baik terkait dengan pengumpulan yang sangat sulit untuk diajak bepergian, kesulitan fasilitas telekomunikasi, sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan kurangnya kejelasan masyarakat adalah penarikan biaya administrasi oleh aparat desa yang digunakan untuk biaya operasional di desa.  Kata Kunci: Program Akselerasi Pendaftaran Tanah, Kepastian, Perlindungan Hukum  ABSTRACT Scientific writing is made aiming to know the implementation of the Program of Complete Complete System Land Registration (PTSL) based on the Establishment of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning of the Head of National Land Agency Number 35 of 2016 in order to provide certainty and legal protection in Batu Ampar Sub-district of Kubu Raya Regency. To know what factors caused the Program of Complete Acceleration of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Batu Ampar Sub-district of Kubu Raya Regency can not be done optimally. To know what efforts should be done by ATR / BPN Kubu Raya to Accelerate Implementation Program of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Batu Ampar Sub-district of Kubu Raya Regency to be implemented optimally. This research is a legal research by using sociological juridical approach that is research done by researching library materials which is secondary data, called library research. Based on the research, the following results are obtained: Where as the implementation of the Program of Complete Complete Land System Registration (PTSL) based on the Formation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning of the Head of the National Land Agency Number 35 of 2016 in order to provide certainty and legal protection In Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya obstacles and obstacles both from the internal and external sides that need to get attention quickly for the sustainability of this PTSL activities. That the factors causing the Program of Acceleration of Complete Systematic Land Registration (PTSL) have not been able to be done optimally because there are some obstacles both related to the collation which is very difficult to travel, the difficulty of telecommunication facilities, insufficient human resources and the lack of clarity of the community will be the withdrawal of administrative costs by village officials who are used for operational costs in the village. Keywords: Acceleration Program of Land Registration, Certainty, Legal Protection 
EFEKTIVITAS ALOKASI DANA ASPIRASI DALAM KETERWAKILAN POLITIK (Studi Fungsi Keterwakilan Politik Anggota DPRD Kota Singkawang Periode 2009-2014) MUHAMMADIN, SE. NIM. A21213097, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis effectiveness of the allocation of funds aspirations in political representation (Study of Political Representation Function Assembly Members Singkawang Period 2009-2014). From the results of this thesis research we concluded that that the role of Parliament is basically a community itself, where people become a part of his net bias existing government. The role of Parliament Singkawang in building and increasing public participation in the patterns of aspiration of society is used for this, not only refers to the rules / rules of law that apply, but many use a variety of ways that is effective, is to make it easier for members parliament in getting or obtaining aspirations of the people from all walks of life. This means that the role of Parliament should always put the interests of the wider community, where people not only as objects but the subjects or actors of government ada.Dapat assessed in general that the efforts that have been made in absorbing Singkawang City Council, accommodating and following up aspirations of the people already optimal. This is evident from the efforts taken in providing a space for people to express their aspirations and participate already optimak. In addition to aspirations and working visits are formally committed DPRD Singkawang in people's aspirations, also performed aspiration communities with informal ways in which it mostly is the initiative of each every member of Parliament, among others, through a working visit informally, through each party activities, dialogue with non-governmental organizations or educational institutions as well as local community cultural approach. Recommendations from this thesis is Need for socialization programs / activities performed well in their respective fields Singkawang City Council committee intensively to the community, so that people know both legal mechanisms and administrative follow-up to the aspirations masyarakat.Perlu Council examined the possibility entitles the same budgeting between local governments and legislators, as these two agencies is a fiduciary and have the same position in local governance. RPKD a result Musrenbang and results of the recess must consistently be the basis or followed in the preparation of budgets / budget in accordance with the provisions of the legislation.ABSTRAKTesis ini efektivitas alokasi dana aspirasi dalam keterwakilan politik (Studi Fungsi Keterwakilan Politik Anggota DPRD Kota Singkawang Periode 2009-2014). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa bahwa peran DPRD pada dasarnya menyangkut masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat bias menjadi bagian dari jalanya pemerintahan yang ada. Peran DPRD Kota Singkawang dalam membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pola-pola penyerapan aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini, tidak hanya mengacu pada aturan-aturan/kaidah hokum yang berlaku,2namun banyak menggunakan berbagai cara yang dinilai cukup efektif, ini untuk lebih memudahkan anggota DPRD dalam mendapatkan ataupun memperoleh aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Artinya bahwa peran DPRD haruslah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat luas, dimana masyarakat tidak hanya sebagai obyek melainkan subyek atau pelaku dari pemerintah yang ada.Dapat dinilai secara umum bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan DPRD Kota Singkawang dalam menyerap, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat sudah optimal. Ini terlihat dari upaya-upaya yang ditempuh dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan berpartisipasi sudah optimak. Selain penjaringan aspirasi dan kunjungan kerja secara formal yang dilakukan DPRD Kota Singkawang dalam menyerap aspirasi masyarakat, juga dilakukan penyerapan aspirasi masyarakat dengan cara-cara informal dimana hal ini kebanyakan adalah inisiatif dari masing-masing tiap anggota DPRD antara lain yaitu melalui kunjungan kerja informal, melalui kegiatan masing-masing partai, dialog dengan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pendidikan serta pendekatan cultural masyarakat setempat. Rekomendasi dari tesis ini adalah Perlunya kegiatan sosialisasi program-program/kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga di bidang masing-masing komisi DPRD Kota Singkawang kepada masyarakat secara intensif, sehingga masyarakat mengetahui mekanisme baik hokum maupun administratif tindak lanjut DPRD terhadap aspirasi masyarakat.Perlu dikaji kemungkinan memberikan hak budgeting yang sama antara pemerintah daerah dan DPRD, karena kedua lembaga tersebut merupakan pemegang amanah dan memiliki kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD yang merupakan hasil Musrenbang dan hasil reses harus secara konsisten dijadikan dasar atau dipedomani dalam penyusunan RAPBD/APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Efektivitas Alokasi Dana Aspirasi Dalam Keterwakilan Politik
PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL A2021151006, RUSADI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTidak adanya pertanggung jawaban dan upaya penyelesaian kekerasan yang terjadi terhadap etnis rohingya di myanmar, sehingga persoalan – persoalan tersebut tentunya dapat dikaji dalam perspektif hukum pidana internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, dan menganalisis pengaturan hukum pidana internasional terhadap kekerasan yang terjadi terhadap etnis rohingya dimyanmar itu apakah dapat atau tidak dikategorikan sebagai kejahatan internasional, dan mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat terhadap etnis rohingya di Myanmar berdasarkan hukum pidana internasional. Penelitian dilakukan dengan metode normatif. Pada hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap etnis rohingya adalah kejahatan internasional yang tergolong kedalaman kejahatan serius yang menjadi juridiksi mahkamah pidana internasional yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM berat maka negara mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya. Berdasarkan pada pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa negara Myanmar seharusnya melakukan langkah awal yaitu dengan cara diplomasi terlebih dahulu menyelesaikan pertikaian yang terjadi dinegaranya langsung membawa kasus yang terjadi di negaranya. Upaya diplomasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan mediasi dimana Myanmar dapat meminta bantuan kepada PBB sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Jika masih belum berhasil upaya tersebut, negara myanmar dapat mengdailili pelaku kejahatan serius itu untuk kemudian diadili dinegaranya. namun karena negara myanmar tidak mau ( unwilling ) mengadili pelaku kejahatan serius tersebut, maka kasus yang terjadi dapat diadili di mahkamah pidana internasional ( International Criminal Court) dan karena Negara Myanmar bukan anggota statuta roma maka kasus tersebut melalui rekomensasi Perserikatan bangsa­bangsa ( PBB ) dapat diajukan ke mahkamah pidana internasional dan dapat dijatuhi hukuman yang sesuai berdasarkan hukum pidana internasional.Kata Kunci : Penyelesaian Kekerasan, Etnis Rohingya, Hukum Pidana Internasional                                                  ABSTRACThe absence of accountability and efforts to resolve the violence that occurred against the ethnic Rohingya in Myanmar, so that the problems - of course, can be studied in the perspective of international criminal law. This study aims to describe, and analyze the regulation of international criminal law against the violence that occurred against the Rohingya ethnic in Dimyanmar whether it can or is not categorized as an international crime, and knows and analyzes the efforts that can be made in resolving gross human rights violations against Rohingya in Myanmar based on international criminal law. The study was conducted by normative methods. In the results of the study it can be seen that violence against Rohingya is an international crime that is classified as the depth of serious crime which is the jurisdiction of the international criminal court, namely crimes against humanity. As a form of accountability for the occurrence of gross human rights violations, the state has the responsibility to resolve cases that occur in the country. Based on article 33 of the Charter of the United Nations, the Myanmar state should take the first step, namely by means of diplomacy first resolving the dispute that took place in his country, immediately bringing the case that occurred in his country. Diplomatic efforts can be made by using mediation where Myanmar can request assistance from the United Nations as a third party to help resolve the case. If the effort is still unsuccessful, Myanmar can negotiate the perpetrators of serious crimes to be tried in his country. but because the state of Myanmar does not want (unwilling) to try the perpetrators of serious crimes, the cases that occur can be tried in the international criminal court (International Criminal Court) and because the State of Myanmar is not a member of the Rome statute then the case is through United Nations (UN) recomination may be submitted to the international criminal court and can be sentenced according to international criminal law.Keywords: Violence Settlement, Rohingya Ethnicity, International Criminal Law
Jurnal Nestor - 2015 - 1 Tim Nestor, Jurnal Nestor
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 8, No 1 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 1
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini berjudul ―konsep Penyidikan restorative justice‖ yaitu penelitian yang mengkaji hakekat restorative justice sebagai suatu konsep pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana. tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang konstruksi konsep penyidikan restorative justice dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normative, menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan metode analisis menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa prnisip restorative justice banyak dikaji dalam pemahaman sebagai metode penyelesaian masalah pidana, dengan memposisikan diluar sistem peradilan pidana. Salah satu unsur yang menjadi kunci dalam penerapan prinsip restorative justice adalah proses konferensi atau mediasi antar pihak yang bersengketa. Secara faktual ternyata proses konferensi atau mediasi ini tidak mudah mendudukkan perkaranya, dan menempatkan orang-orang yang dilibatkan dalam proses mediasi. Proses mediasi tidak cukup hanya dengan pengakuan, karena akan menabrak berbagai asas dan norma lain seperti hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan proses investigasi ilmiah untuk menentukan status orang-orang yang terlibat dalam suatu perkara, serta mendudukkan perkaranya. Bersarakan pandangan ini, maka prinsip restorative justice idealnya diterapkan dalam sistem peradilan pidana. prinsip restorative justice dikonstruksi mulai pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi.Kata Kunci : Restorative justice, Penyidikan, Mediasi, sistem peradilan pidana.AbstractThis research entitled "Investigation concept of restorative justice" the study examines the essence of restorative justice as an approach to solving criminal cases. The purposes of this research to provide an overview of the construction of the investigation concept of restorative justice in the investigation of criminal law enforcement in Indonesia. The research was done by normative study, primary legal materials, secondary and tertiary, with the method of s deductive reasoning analysi. The results of this research, authors has indicated that the restorative justice principal had been almost studied in the understanding as a criminal problem-solving method, so it has done by the position outside the criminal justice system. One element that is a key in the application of the principles of restorative justice is a conference or mediation process between the parties to the dispute. Factually, it turns out the conference or mediation process is not easy to position the case, and put the people who are involved in the mediation process. The mediation process is not enough has just to recognition, because it will broke a variety of other such as principles and norms of human rights. Therefore, the necessary process of scientific investigation to determine status of those involved in a case, and position the case. Based on this view, the principle of restorative justice should ideally be applied in the criminal justice system. principles of restorative justice began to be constructed in the pre adjudication, adjudication and post-adjudication.Keywords: Restorative justice, investigation, mediation, criminal justice system.
Diskriminasi Pertanggungjawaban Pidana Korupsi MTQ XXII Tahun 2008 (Studi Kasus di Kota Singkawang) Discrimination Criminal Liability In Case of Corruption MTQ XXII Year 2008 (Case Study in Singkawang) TJHIN JIU SIU NIM. A.2021131077, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas masalah Diskriminasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Korupsi MTQ XXII Tahun 2008 (Studi Kasus di Singkawang) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Perkara Nomor: 44 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2014 / PN.PTK. Dalam kasus ini Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta dan terjadi diskriminasi menetapkan terdakwa hanya satu orang sedangkan perbuatan yang didakwakan itu melibatkan beberapa orang. Menurut teori pertanggungjawaban pidana dan penyertaan dalam tindak pidana, hubungan hukum antara mereka harus dicari untuk menentukan pelaku-pelaku yang dapat dikenakan hukuman. Selain itu, pertimbangan hakim lebih memihak jaksa penuntut umum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan serta pembelaan terdakwa. Berdasarkan hasil analisis putusan perkara Korupsi MTQ XXII tahun 2008 diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi terdakwa dalam kasus ini tidak hanya Dra.Hj.Lies Indari tetapi ada orang lain dan telah ada diskriminasi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan tidak menyelidiki lebih lanjut pembelaan terdakwa sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana.Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana.ABSTRACTThis study addresses the issue of Discrimination Criminal Liability In Case of Corruption MTQ XXII Year 2008 (Case Study in Singkawang) Corruption Court ruling in Pontianak District Court Case Number: 44 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2014 / PN.PTK. Prosecution indictment is not based on facts and discrimination assign only one person while the defendants indicted act that involves several people. According to the theory of criminal responsibility and participation in a criminal act, the legal relationship between them should be sought to determine the perpetrators to be punished. In addition, more favorable consideration of the judgeand the public prosecutor did not consider the facts in the trial and the defense of the accused.Based on the analysis of Corruption case verdict MTQ XXII in 2008 we concluded that should the accused in this case not only Dra.Hj.Lies Indari but there are others and there has been discrimination in the indictment Public Prosecutor. The judge did not consider the facts at the hearing and did not investigate further the defense of the accused before determining criminal liability.Keywords: Corruption, Criminal Liability.
KEBIJAKAN KEMENAG TERHADAP PENDAFTARAN CALON JEMA’AH HAJI (Studi Kasus di Kemenag Kab. Kapuas Hulu) SUWARTO DWI SETIAWAN, S.H.I. NPM.A21211019, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu persyaratan pendaftaran jema’ah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ialah melampirkan KTP sesuai domisili calon jema’ah haji. Ini tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jema’ah Haji. Pada dataran implementasinya, terdapat pasangan suami isteri yang menunaikan haji pada tahun 2012 tetapi berdomisili di Kota Pontianak. Inilah yang dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Ada dua hasil dalam penelitian ini. Pertama, kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu terhadap calon jamaah haji yang memiliki KTP Kabupaten Kapuas Hulu dan tidak berdomisili di Kabupaten Kapuas Hulu ialah bagi jamaah haji yang bersangkutan diberikan kelonggaran untuk tetap memilih keberangkatan dari Kabupaten Kapuas Hulu atau memilih pindah/mutasi keberangkatan dari daerah berdomisili saat ini. Kedua, Sampai saat ini, belum ada sanksi yang diberikan kepada para calon jamaah haji tersebut dan hanya ada sanksi sosial atau secara moral, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik, karena mengambil jatah dari kouta di setiap kabupaten atau kota yang seharusnya bukan miliknya. Kata Kunci: Kebijakan, Kemenag Kab. Kapuas Hulu, Pendaftaran, Jema’ah Haji ABSTRACTOne of the requirements for registration of pilgrims in the Office of the Ministry of Religious Affairs of the Regency/City is to attach the identity card according to the domicile of the candidate for Hajj pilgrimage. This is stated in Article 2 paragraph (1) Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 6 of 2010 on Procedures and Requirements for the Registration of Jema'ah Haji. At the level of implementation, there are married couples who perform Hajj in 2012 but domiciled in the city of Pontianak. This is what is discussed in this research by using the type of field research. There are two results in this study. First, policies undertaken by Kemenag Kab. Kapuas Hulu to prospective pilgrims who have identity cards Kab. Kapuas Hulu and not domiciled in Kab. Kapuas Hulu is for the pilgrims concerned given the allowance to keep choosing the departure from Kab. Kapuas Hulu or choose to move/transfer the departure from the current domiciled area. Secondly, no sanctions have been given to the pilgrims and there is only social or morally sanctioned, because the act is deemed a bad deed, since it takes a share of kouta in every district or city that should not belong to it. Keyword: Policy, Kemenag Kab. Kapuas Hulu, Registration, Hajj Pilgrims 

Page 37 of 54 | Total Record : 535

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2009 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 9, No 2 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 2 Vol 8, No 1 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 1 Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 8, No 1 (2012): Jurnal Nestor - 2012 - 1 Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 2 Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 1 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 2 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 1 More Issue