Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BAPAK YANG TIDAK MENAFKAHI ANAKNYA SETELAH PERCERAIAN DI INDONESIA NIM. A21211090, MIFTAHUR ROHMAN, S.Ag
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang kebijakan hukum pidana terhadap bapak yang tidak menafkahi anaknya setelah perceraian di Indonesia. Salah satu keadaan yang perlu mendapat perhatian khusus yang secara nyata terjadi di dalam masyarakat terkait dengan masalah anak adalah â€œperceraianâ€. Terkait masalah perceraian, pemeliharaan anak maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak. Namun dalam kenyataannya, hampir setiap kasus perceraian yang terjadi di dalam masyarakat selalu berdampak negatif bagi anak-anaknya bahkan bisa terjadi penelantaran anak, diperparah lagi mantan suami selaku bapak dari anak tersebut tidak lagi memenuhi kewajibannya berupa memberi nafkah terhadap anaknya setelah perceraian itu terjadi. Memang masalah sanksi bagi bapak yang tidak memenuhi nafkah terhadap anaknya setelah perceraian tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut penulis, hal inilah yang menyebabkan seorang bapak yang telah bercerai dengan istrinya seringkali mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya sehingga membawa akibat anaknya terlantar, bahkan ada yang sampai putus sekolah. Oleh karena itu, menurut penulis diperlukan kebijakan hukum pidana berkenaan dengan bapak yang tidak menafkahi anaknya setelah perceraian di masa yang akan datang sehingga anak tidak menjadi korban penelantaran. Melalui metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dan penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini tidak mengatur masalah pemberian sanksi pidana bagi bapak yang tidak memenuhi nafkah terhadap anaknya setelah perceraian, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hal inilah yang menyebabkan bapak yang telah bercerai dengan istrinya seringkali mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya. Kebijakan hukum pidana di masa mendatang terhadap bapak yang tidak menafkahi anaknya setelah perceraian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni: (1) Dalam setiap putusan cerai yang dibuat oleh Majelis Hakim dicantumkan sanksi pidana bagi bapak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menafkahi anaknya setelah perceraian dengan dasar unsur perbuatan (daad) dan unsur kesalahan yang berakibat pada penelantaran anak. Dengan dasar unsur perbuatan (daad) dan unsur kesalahan tersebut, maka bapak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menafkahi anaknya setelah perceraian dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Sanksi pidana ini bisa mengadopsi dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara proses perceraian di Pengadilan Agama tidak hanya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan kewajiban bapak dalam memenuhi nafkah anaknya setelah perceraian; (2) Membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah unsur-unsur perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi bapak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menafkahi anaknya setelah perceraian agar anak yang menjadi korban perceraian tidak terlantar dan memperoleh perlindungan secara hukum. Di samping itu, dengan adanya pemberian sanksi pidana bagi bapak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menafkahi anaknya setelah perceraian bisa memberikan efek jera.Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Bapak, Nafkah Anak, Setelah Perceraian.Â Â Â ABSTRACTThis thesis discusses the criminal policy against a father who does not support his child after divorce in Indonesia. One of the conditions that need special attention that actually occurs in the community related to child problems is "divorce". Regarding the issue of divorce, child care and education, both must get serious attention by the parents of the child. But in reality, almost every divorce case that occurs in the community always has a negative impact on their children and even child neglect can occur, aggravated by the ex-husband as the father of the child no longer fulfills his obligations in the form of providing for his child after the divorce occurs. Indeed, the problem of sanctions for fathers who do not fulfill their livelihood after their divorce is not regulated in the laws and regulations in Indonesia. According to the author, this is what causes a father who has divorced from his wife often neglects his obligation to fulfill his livelihood so that the child is neglected, some even drop out of school. Therefore, according to the author, a criminal law policy is needed regarding the father who does not provide for his child after a divorce in the future so that the child is not a victim of neglect. Through the conceptual approach method (conceptual approach) and normative legal research, it is concluded that the current criminal policy does not regulate the issue of giving criminal sanctions to fathers who do not fulfill their livelihood after their divorce, including Law No. 1 of 1974 concerning Marriage , so this is what causes a father who has divorced from his wife often neglects his obligation to fulfill his living. A future criminal policy against a father who does not support his child after a divorce can be done in 2 (two) ways, namely: (1) In every divorce decision made by the Panel of Judges a criminal sanction is imposed on the father who does not fulfill his obligation to support his child after divorce on the basis of the element of daad and the element of error which results in neglect of the child. With the basis of the element of daad and the element of error, the father who does not fulfill his obligation to provide for his child after divorce can be held to criminal liability. These criminal sanctions can adopt from the provisions of the Child Protection Act. That is, the Panel of Judges who hear cases of divorce proceedings in the Religious Courts do not only refer to the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, but also refer to the Child Protection Law relating to the obligation of the father to fulfill his children's livelihood after divorce; (2) Making legislation that specifically regulates the issue of elements of criminal acts, criminal liability and criminal sanctions for fathers who do not fulfill their obligations in providing for their children after divorce so that children who are victims of divorce are not neglected and obtain legal protection. In addition, the existence of criminal sanctions for fathers who do not fulfill their obligations in providing for their children after divorce can provide a deterrent effect.Keywords: Criminal Policy, Father, Children's Welfare, After Divorce.

SINKRONISASI APLIKASI FUNGSI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA PONTIANAK RONALD WAHYU KERTONEGORO, S.H. A.21210027, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: â€œSinkronisasi Aplikasi Fungsi Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pontianakâ€bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak. Untuk mengetahui upaya dalam melaksanakan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak. Untuk menganalisa sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak.Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku untuk penelitian lapangan.Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan (field research).Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian.Bahwa sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian kota Pontianak dilaksanakan sesuai atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 ahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Bahwa upaya dalam melaksanakan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak adalah dengan melakukan berbagai tindakan antara lain peningkatan kerjasama dan koordinasi yang baik antara penyidik Kepolisian dan JPU, peningkatan sumber daya manusia masing-masing lembaga serta peningkatan transparansi masing-masing lembaga dalam menjalankan tugasnya. Bahwa Analisa yang diperoleh terhadap sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak selama ini belum terlaksana dengan baik karena masih sering terjadi persoalan antara penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara psikotropika antara kedua lembaga sering terjadi mis komunikasi misalnya apa yang diinginkan oleh penyidik kadang kala kurang dipahami oleh JPU begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam proses penuntutan sering kali mengecewakan salah satu pihak.Kata Kunci : Singkronisasi, Penyidikan, Penuntutan, PsikotropikaABSTRACTThesis with the title: "Synchronization Function Application Investigation and Prosecution In Law Enforcement Crime Psychotropic Substances Under the Criminal Justice System Integrated On Jurisdiction Police Pontianak City" aims to determine the synchronization application functions of investigation and prosecution in law enforcement criminal offense psychotropic by the criminal justice system of integrated in the jurisdiction of Police Pontianak. To determine synchronization efforts in carrying out the investigation and prosecution of applications function in law enforcement criminal offense psychotropic based integrated criminal justice system in Pontianak City Policejurisdiction. To analyze the application synchronization function investigation and prosecution of criminal offenses in law enforcement psychotropic based integrated criminal justice system in Pontianak City Police jurisdiction.This study is the law by using empirical juridical approach that is research done by researching library materials is a secondary data, called the research literature. Furthermore, to support and complement the existing facts, which is the norm (kaedah) for the research library of the offender to lapangan.Penelitian research is put emphasis on the study of literature, the secondary data or library materials precedence over the primary data. To support and complement the data gained through the study of literature, the author conducted field research (field research) .To it in this study was defined area (location) and the object of research.That a synchronization application functions of investigation and prosecution in law enforcement criminal offense psychotropic by the criminal justice system integrated in the jurisdiction of Police of the city of Pontianak conducted in accordance with or pursuant to Act No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings (Criminal Procedure Code) and Government Regulation No. 58 Year 2010 on Amendment to Government Regulation No. 27 of 1983 on the Implementation of the Criminal Procedure Code ear. Whereas efforts in carrying out the synchronization application functions of investigation and prosecution in law enforcement criminal offense psychotropic by the criminal justice system integrated in the jurisdiction of City Police Pontianak is to perform various actions include increased cooperation and coordination between police investigators and the prosecutor, improvement of human resources each institution as well as improving the transparency of each institution in carrying tugasnya.Bahwa analysis obtained on application synchronization functions of investigation and prosecution of criminal offenses in law enforcement psychotropic based integrated criminal justice system in Pontianak City Police jurisdiction has not been performing well since still common issue among police investigators from the Public Prosecutor for handling the case of psychotropic between the two institutions often mis communications, eg what is desired by the investigator sometimes poorly understood by the public prosecutor and vice versa. So that in the prosecution often mengecweakan one of the parties.Keywords: Synchronization, investigation, prosecution, psychotropic

KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN PIDANA TERHADAP SERTIPIKAT YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL GEDE SUJANA, SH NPM. A2021151016, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional . Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis urgensi kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada saat ini dan kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional di masa yang akan datang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa pentingnya kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dikarenakan selama ini banyak pemegang sertipikat hak atas tanah yang dirugikan sebagai akibat adanya pembatalan sertipikat hak atas tanah, tumpang tindih kepemilikan (overlapping) dan sengketa yang bersumber dari kesalahan dalam proses pengurusan hak atas tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah jenis perbuatan pidana, unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana bagi Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan dan/atau membatalkan sertipikat hak atas tanah agar bisa memberikan efek jera. Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Perbuatan Pidana, Sertipikat, Badan Pertanahan Nasional. ABSTRACT This thesis discusses the formulation policy of criminal act against the certificate issued by National Land Agency. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the urgency of the policy formulation of criminal acts against the land rights certificate issued by the National Land Agency at this time and the policy of formulation of criminal act against the certificate of land rights issued by the National Land Agency in the future that will come. Through literature study using normative juridical approach method, it is concluded that the importance of formulation policy of criminal act against certificate issued by National Land Agency is due to the fact that many holders of land titles are disadvantaged as a result of cancellation of land title certificate, overlapping of ownership and disputes stemming from errors in the process of land titling by the National Land Agency, while the National Land Agency can not be held criminally liable. Formulation policy of criminal act against certificate of land rights issued by National Land Agency in the future, can be done by making legislation regulating the problem of type of criminal act, elements of criminal act and criminal responsibility and criminal sanction for Land Agency National as State Administration Officer who issued and/or canceled the land title certificate in order to give a deterrent effect. Keywords: Formulation Policy, Criminal Acts, Certificates, National Land Agency.

KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT BEDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi Kasus Investasi Save Our Trade Di Kabupaten Mempawah). IYUSTINA, SH A.21206412, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the position of the Financial Services Authority (FSA) in Legal Protection for People Based on Article 28 of Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (Case Study Investment Save Our Trade In Mempawah District). The method used in this research is normative-sociological approach. From the results of this thesis is concluded Ivestasi illegall conducted Save Our Trade in this case dikatogorikan do pengimpunan public funds without permission from the Financial Services Authority, under Article 16 of Law No. 10 of 1998 on Banks must obtain permission Head of Bank Indonesia and switch to Financial Fervices Authority. The shift of authority permission depositor funds from Bank Indonesia to the Financial Services Authority under Article 55 of Law No. 21 Year 2011 concerning Keuangan.Otoritas Services Authority Financial Services has the authority of legal protection for people based on Articles 28, 29 and 30 of Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority to educate the public, provide facilities for customer complaints, as well as dealing with illegal investments to revoke the business license, or damages and or filed a lawsuit. The recommendation is the FSA as an authority in the handling of fund customers in the form invetasi illegal, should take preventive measures to capital investments of illegal earlier, by educating the public in the form of programming knowledge of financial products that have the potential to invest illegal and knowledge of customer complaints mechanism FSA to people in every region in Indonesia, the program created the FSA to make rules that can be applied socialization longer term in the form of public discussions and cooperation with local governments for the implementation of the program, training of product knowledge of financial services to the public to understand financial products regularly so people understand that goes into the category of illegal investments and know the customer complaints mechanism so that customers increased legal protection. Customer as the weaker party should be more active in choosing a financial investment, not get caught up in illegal capital investment License or investment permits and the right to know the permission of authorities, so as not to suffer losses.Keywords: Position Authority Financial Services , In Protection Law, to the Community.ABSTRAKTesis ini membahas kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam berita regional mengenai Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Bedasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Investasi Save Our Trade Di Kabupaten Mempawah). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Ivestasi illegall yang dilakukan Save Our Trade dalam kasus ini dikatogorikan melakukan pengimpunan dana masyarakat tanpa2izin dari Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia dan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Beralihnya kewenangan izin penghimpunan dana masyarakat dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi illegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Rekomendasi adalah OJK selaku lembaga berwenang dalam penanganan penghimpunan dana nasabah dalam bentuk invetasi illegal, hendaknya melakukan langkah pencegahan terjadinya investasi illegal lebih dini, dengan cara mengedukasi masyarakat dalam bentuk membuat program pengetahuan produk jasa keuangan yang berpotensi melakukan investasi illegal dan pengetahuan mekanisme pengaduan nasabah OJK kepada masyarakat pada setiap daerah di Indonesia, program tersebut dibuat OJK dengan membuat aturan yang dapat diterapkan sosialisasinya berjangka panjang dalam bentuk diskusi publik, kerja sama dengan pemerintah daerah untuk penerapan program tersebut, pelatihan pengetahuan produk jasa keuangan kepada masyarakat untuk memahami produk jasa keuangan secara rutin sehingga masyarakat memahami yang masuk ke dalam kategori investasi illegal dan mengetahui mekanisme pengaduan nasabah agar perlindungan hukum nasabah meningkat. Nasabah selaku pihak yang lemah harus lebih aktif dalam memilih investasi keuangan, tidak terjebak dalam investasi illegal yang bermodal SIUP atau izin penanaman modal dan berhak mengetahui izin otoritas berwenang, sehingga tidak mengalami kerugian.Kata Kunci: Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan, Dalam Perlindungan Hukum, Bagi Masyarakat.

PERAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN MENURUT PRINSIP KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi Pada DPC Partai PDI Perjuangan, DPC Partai Demokrat, dan DPC Partai Golongan Karya Kota Pontianak) TENTRI OMAMI, S.H NPM. A2021151007, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang peran pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (studi pada DPC Partai PDI Perjuangan, DPC Partai Demokrat, dan DPC Partai Golongan Karya Kota Pontianak). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak berperan secara optimal dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, serta langkah-langkah strategi yang akan dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam realitanya, peran partai politik di Kota Pontianak dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik masih tidak optimal. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak berperan secara optimal dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: (a) minimnya anggaran untuk melakukan pendidikan politik; (b) pendidikan politik lebih difokuskan pada kader-kader partai; dan (c) kurangnya kesadaran politik dari para perempuan di Kota Pontianak. Langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender adalah: (a) mengajak kaum perempuan untuk ikut serta dalam pendidikan politik yang diselenggarakan bagi kader-kader partai, sehingga bisa menghemat anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan; dan (b) menghimbau kepada kader-kader partai yang berada di wilayah kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT, RW dan dalam kegiatan keagamaan. Kata Kunci: Peran, Partai Politik, Pendidikan Politik, Perempuan, Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender. ABSTRACT This thesis discusses the role of political education for women based on the principle of justice and gender equality based on Act Number 2 Year 2008 as amended by Act Number 2 Year 2011 on Political Parties (study on DPC PDI Perjuangan Party, DPC Demokrat Party, and DPC Golkar Party in Pontianak City). In addition, it also aims to reveal and analyze the role of political parties in conducting political education for women based on the principles of justice and gender equality, the factors that cause political parties not to play an optimal role in conducting political education for women based on the principle of justice and gender equality , As well as strategic steps to be taken by political parties in optimizing political education for women based on the principles of justice and gender equality. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that in reality, the role of political party in Pontianak City in conducting political education for women based on the principle of justice and gender equality based on Act Number 2 Year 2008 as amended by Act Number 2 Year 2011 on Political Party is still not optimal. The factors that cause political parties do not play an optimal role in conducting political education for women based on the principle of justice and gender equality in Pontianak are as follows: (a) lack of budget to conduct political education; (b) political education is more focused on party cadres; and (c) lack of political awareness of women in Pontianak City. Strategic measures taken by political parties in optimizing political education for women based on the principle of justice and gender equality are: (a) to invite women to participate in political education organized for party cadres, thereby saving the budget for the provision of education Politics for women; and (b) appeal to party cadres residing in sub-districts and sub-districts to provide political education for women through meetings at RT, RW levels and in religious activities. Keywords: Role, Political Parties, Political Education, Women, Principles of Justice and Gender Equality.

PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERKAIT PERUBAHAN BANGUNAN KOMPLEK-KOMPLEK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (STUDI DI KOTA PONTIANAK) NPM. A2021161059, YESI MAYASARI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses about law enforcement by civil service police unit related to the change of building of complexes that have no building permit (Study In Pontianak City). The Civil Service Police Unit did not enforce the law against the owner of the building that changed the building without building permit in Pontianak City is the weak supervision of the existing development in the area of Pontianak city, which is influenced by several factors, namely community factors, some people of Pontianak still lack understanding the importance of knowledge of the rules of law, so that the Pontianak City government must be active in counseling-ucan effectively and efficiently. In order for the achievement of a literate society the applicable law provisions antinya can be less massive activities of society can reduce the things that conflict with the law. And Factor Culture / Habit, Culture is the norms that apply in society contains the rules that govern how should act, do, and determine the attitude for the individual if they relate to others. Community cultural norms basically contain rules on what to do and what actions are prohibited. The obstacles that caused the Civil Service Police Unit did not enforce the law against the owner of the building that changed the building without building permit in Pontianak City are as follows: Institution, Although there is an annual work program about the operational plan of guidance and enforcement of Local Regulation on the owner of the building changing buildings without building permit in Pontianak City, but in the implementation of local communities tend not to obey the rules. Human Resources: The public demand for speed of service by the apparatus, but the ability and technical skills of the operation of the building owner who changed the building without building permit in Pontianak City is not adequate. Network: Lack of cooperation with relevant agencies in the framework of enforcement of the Local Regulation on the owners of buildings that change the building without building permit in Pontianak City and the lack of regulations underlying the coordination of the Civil Service Police with other agencies. Environment that is not conducive yet: The supporting facilities and supporting infrastructure for the fostering of tranquility and order and enforcement of Regional Regulation on building owners who change the building without building permit in Pontianak city is still lacking. On the other hand there is a decrease in the level of public awareness and compliance with the prevailing regulations regarding the owners of buildings that change buildings without building permit in Pontianak City. The steps that should be done by the Civil Service Police Unit building in the complexes that change the building without permission to build a building in the city of Pontianak as the Doing Law Enforcement by the Civil Service Police Unit building in the complexes that change the building without permission to build a building in the City Pontianak, To socialize to the owners of buildings in complexes that change the building without building permit in Pontianak City. As well as efforts made by Satpol PP to overcome the violations that occurred ie the owners of buildings in the complexes that change the building without building permit in Pontianak City, Satpol PP only mongobrak-obrak perpetrators, and continue to patrol, so that such violations can be minimized. Keywords: Law Enforcement, Change, Building House, By, Satpol, Pamong Praja. ABSTRAKTesis ini membahas tentang penegakan hukum oleh satuan polisi pamong praja terkait perubahan bangunan komplek-komplek yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (Studi Di Kota Pontianak). Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan penegakan hukum terhadap pemilik bangunan yang merubah bangunan tanpa izin mendirikan bangunan di Kota Pontianak ialah Lemahnya pengawasan terhadap pembangunan yang ada di wilayah kota Pontianak, yaitu di pengaruhui beberapa faktor yaitu faktor masyarakat, Sebagian masyarakat Kota Pontianak masih kurang memahami bagaimana pentingnya pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, sehingga pemerintah Kota Pontianak harus giat dalam penyuluhanpenyuluhan dengan efektif dan efisien. Agar tercapainya suatu masyarakat yang melek akan ketentuan hukum yang berlaku yang antinya dapat sedikit besarnya aktivitas-aktifitas masyarakat dapat mengurangi hal-hal yang berbenturan dengan hukum. Dan Faktor Kebudayaan/ Kebiasaan, Kebudayaan merupakan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat berisi aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusmya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap bagi individu jika mereka berhubungan dengan orang lain. Norma-norma budaya masyarakat pada dasarnya berisi peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang. Kendala-kendala yang menyebabkan Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan penegakan hukum terhadap pemilik bangunan yang merubah bangunan tanpa izin mendirikan bangunan di Kota Pontianak adalah sebagai berikut : Kelembagaan, Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah terhadap pemilik bangunan yang merubah bangunan tanpa izin mendirikan bangunan di Kota Pontianak, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku. Sumber Daya Manusia : Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan keterampilan teknis operasi terhadap pemilik bangunan yang merubah bangunan tanpa izin mendirikan bangunan di Kota Pontianak kurang memadai. Jaringan Kerja : Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah terhadap pemilik bangunan yang merubah bangunan tanpa izin mendirikan bangunan di Kota Pontianak dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya. Lingkungan yang belum kondusif : Saranan dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah terhadap pemilik bangunan yang merubah bangunan tanpa izin mendirikan bangunan di Kota Pontianak masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku mengenai terhadap pemilik bangunan yang merubah bangunan tanpa izin mendirikan bangunan di Kota Pontianak. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bangunan di komplek-komplek yang merubah bangunan tanpa izin mendirikan bangunan di Kota Pontianak sebagai yaitu Melakukan Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja bangunan di komplek-komplek yang merubah bangunan tanpa izin mendirikan bangunan di Kota Pontianak, Melakukan sosialisasi kepada para pemilik bangunan di komplek-komplek yang merubah bangunan tanpa izin mendirikan bangunan di Kota Pontianak. Serta Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatasipelanggaran yang terjadi yaitu pemilik bangunan di komplek-komplek yang merubah bangunan tanpa izin mendirikan bangunan di Kota Pontianak, Satpol PP hanya mongobrak-obrak para pelaku, dan terus berpatroli, sehingga pelanggaran yang demikian itu dapat diminimalisir. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perubahan, Bangunan Rumah, Oleh, Satpol,PamongPraja.

PERAN INTELIJEN KEAMANAN DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS (Studi terhadap Penyelanggaraan Pilkada Di Kabupaten Ketapang tahun 2015) IMBANG SULISTYONO, SH A.2021141061, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

2015)Oleh :IMBANG SULISTYONO, SHA.2021141061ABSTRACTThis thesis discusses the role of security intelligence in conducting early detection of developmental disruption of social order (Studies on Election penyelanggaraan In Ketapang 2015). The method used in this study is a socio-juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that the Police Intelkam role in providing early detection of any shocks that may occur dimasyarkat to menggagu kamtibmas situation in the organization of the elections Ketapang, where disruption of social order can affect the development of the nation. Early detection process Intelkam Ketapang Police do not solely the product information sober but through the various stages of the processing of the data and also use in-depth analysis to produce accurate information. The information that is made in the form of intelligence products are presented to the leadership in order to provide feedback to the leadership to help define policies to be taken to anticipate the disruption of social order. The leader's policy related to the anticipation of disruption of social order is very useful for creating a conducive social order, with the detection of the early leaders can determine the appropriate policy measures, the appropriateness of the policy so that it can maintain security and order environment in accordance with the basic tasks of the national police. In the case of assignments in the area of operation, especially in areas prone to conflict elections Intelkam also not work with the maximum so its presence to restore security to be not optimal anyway. Handling problems in areas prone to conflict elections can not be done by Intel alone and police in general would be, but the need to involve the relevant authorities, so it can be done with the corresponding function of each agency in restoring security. Recommendation: in the handling of conflict-prone regions elections can restore security for both vertical and horizontal conflicts attention and involve potential existing society and work in an integrated manner between functionality and related institutions. In empowering unit Opsnal Intelikam reliable field in the implementation of the tasks need to be equipped with additional capabilities, especially in the field of knowledge Ipoleksosbudkam as well as knowledge of the crimes being developed today. Immediately establish URC Intel that can be assigned in cases kantijensi (any time up), which has the ability to high mobility of personnel intact on each perform a particular mission, because the URC is already a unit of whole personnel, facilities and infrastructure that will be assigned for special mission. URC Intelligence was formed in sequential order from level to level Police Headquarters Police Nor with the structural work and HTCK special.Keywords: Role, Security Intelligence, Conduct, Early Detection, public order and safety Disorders2ABSTRAKTesis ini membahas peran intelijen keamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gangguan kamtibmas (Studi terhadap penyelanggaraan Pilkada Di Kabupaten Ketapang tahun 2015 ). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Intelkam Polri yang berperan dalam memberikan deteksi dini terhadap setiap gejolak yang mungkin dapat terjadi dimasyarkat yang dapat menggagu situasi kamtibmas dalam penyelenggaraan Pilkada Ketapang, dimana gangguan kamtibmas dapat berpengaruh terhadap pembangunan bangsa. Proses deteksi dini intelkam polres Ketapang dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap pengolahan data-data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk-produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Kebijakan pimpinan tersebut yang berhubungan dengan antisipasi gangguan kamtibmas sangat berguna untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif, dengan diteksi dini tersebut pimpinan dapat menentukan langkah kebijakan yang tepat, dengan ketepatan kebijakan tersebut sehingga dapat terpelihara lingkungan kamtibmas sesuai dengan tugas pokok polri. Dalam hal penugasan di daerah operasi terutama di daerah Pilkada yang rawan konflik Intelkam juga belum bekerja dengan maksimal sehingga keberadaannya untuk memulihkan keamanan menjadi tidak maksimal pula. Penanganan permasalahan di daerah Pilkada yang rawan konflik tidak dapat dilakukan oleh Intel saja maupun Polri secara umum akan, tetapi perlu melibatkan instansi terkait, sehingga dapat dilakukan secara bersama sesuai fungsi masing-masing instansi dalam memulihkan keamanan. Rekomendasi : dalam penanganan daerah Pilkada yang rawan konflik untuk dapat memulihkan keamanan baik konflik vertikal maupun horizontal memperhatikan dan melibatkan potensi masyarakat yang ada serta bekerja secara terpadu baik antara fungsi maupun instansi terkait. Dalam memberdayakan unit Opsnal Intelikam yang handal dilapangan dalam pelaksanaan tugas perlu dibekali kemampuan tambahan terutama dibidang pengetahuan Ipoleksosbudkam serta pengetahuan kejahatan-kejahatan yang sedang berkembang dewasa ini. Segera membentuk URC Intel sehingga dapat ditugaskan dalam kasus-kasus kantijensi (sewaktu-waktu muncul), yang mempunyai kemampuan mobilitas tinggi dengan personil yang utuh pada setiap melakukan misi tertentu, karena URC sudah merupakan satuan yang utuh baik personil, sarana prasarana yang akan ditugaskan karena misi khusus. URC Intelijen dibentuk secara berjenjang dari tingkat Mabes sampai tingkat Polda Maupun Polres dengan struktur kerja maupun HTCK yang khusus.Kata Kunci: Peran, Intelijen Keamanan, Melakukan, Deteksi Dini, Gangguan Kamtibmas.

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS NPM. A2021141079, ROBERTUS SAPTO LEGOWO, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian dalam bentuk tesis ini hendak mencari gambaran mengenai peran dari Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sambas, dengan merumuskan dua masalah penelitian, yaitu: 1. Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sambas?; dan 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sambas? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif (dogmatik) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Peran Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencegah dan penanganan terjadinya praktek kejahatan perdagangan orang dilakukan melalui beberapa program dan kebijakan. Beberapa langkah tersebut di antaranya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan dan penguatan struktur ekonomi masyarakat serta membuat regulasi spesifik yang mengatur pencegahan dan penanganan kejahatan perdagangan orang; 2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayahnya. Kendala itu bersumber dari tiga hal, yaitu: peraturan hukum (regulasi) itu sendiri, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Kata kunci: Peran, Pencegahan, Penanganan, Perdagangan Orang. ABSTRACT The research in the form of this thesis wants to find an overview of the role of the Sambas Regency Government in preventing and handling trafficking in persons in Sambas Regency, by formulating two research problems, namely: 1. How is the role of Sambas District Government in preventing and handling trade crime people in Sambas Regency ?; and 2. What factors influence the Sambas Regency Government in preventing and handling trafficking in persons in Sambas Regency? This research is a normative (dogmatic) legal research using the approach of legislation, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is obtained through research in the field, while secondary data is obtained through library research or documentation studies. The data obtained are then analyzed qualitatively. The results obtained from this study are as follows: 1. The role of the Sambas District Government in preventing and handling the occurrence of the crime of trafficking in persons is carried out through several programs and policies. Some of these steps include strengthening the capacity of human resources (HR), improving and strengthening the economic structure of the community and making specific regulations governing the prevention and handling of trafficking in persons; 2. There are several factors that influence and become an obstacle for the Government of Sambas Regency in preventing and handling trafficking in persons in their territory. These constraints stem from three things, namely: the legal regulation (regulation) itself, law enforcement officials and the community. Keywords: Role, Prevention, Handling, Trafficking in Persons.

Jurnal Nestor - 2010 - 1 Tim Nestor, Jurnal Nestor
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 1
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

PENGATURAN PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA PADA KOP NASKAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN VICTORIANUS EDVEN, SH A.21211041, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the use of the state emblem settings on letterhead script legislation ". From the results of this thesis research we concluded that that at the level of empirical Provincial Government in the use kop state symbol in the text of Regional Regulation still use the symbol of the area due to misinterpretation of the meaning of Official scripts are written information as a means of communication for official made or issued by officials authorities at the local level that is the scope of local governments, while in substance no obligation spirit and letter of the Minister Regulation No. 54 of 2009 on the Procedures for manuscript environment local governments as the substance of Article 14 (1) the shape and arrangement of the script legal products the provincial government, consisting of: a. local regulation; b. governor regulations; c. joint regulations governor; and D. governor's decision and confirmation has actually existed in the chapter vii header of the script on the unity expressed about the kind of article 61 of the script type header in local government consists of: a. head office of the script; and b. letterhead official script device area. Then with regard to shape the content of the second part, Part Two which bernomeklatur the form and contents of Article 62 (1) Kop official script positions referred to in Article 61 letter a, for governor / deputy governor, regent / deputy regent, and mayor / deputy mayor of use : a. state emblem, the golden yellow and placed in the upper center for the official script in the form and format of legal product; Then assertion firmer again is within the Minister Regulation No. 80 Year 2015 on the Establishment of district regulations to Article 168 which states Perda districts / cities, regulation regents / mayors, the joint regulation regents / mayors, and the decision regent / mayor, the rules of Parliament, parliament's decision, the decision of the leadership of parliament, and the honor of the agency's decision districts / cities using letterhead symbol of the State on the first page. Writing province name listed on the first page after writing the names of forming local regulations referred to in paragraph (1). that the legal consequences not use letterhead state symbol normative juridical no legal punishment, but the legislation is an obligation of local government in this case represented by the Governor as the Regional Head, as in Law No. 24 Year 2009 Article 54 paragraph (1) letter I, which states: (1) the Great seal as a stamp or letterhead office referred to in Article 52 letter i is used by: Gubernr, Regent / Mayor. It is also in line with Article 59 of Law Number 23 Year 2014 (1) Each area is headed by the head of the Regional Government of the so-called head of the region. (2) The regional head as referred to in paragraph (1) to the so-called provincial governor, to the district area is called the regents, and for the town area called the mayor. Thus the governor as head of the region must implement legislation included in the Law OF the number 24 in 2009. This obligation is conformed to the contents of the oath before becoming Governor as meant in Article 61 paragraph (2) of Law No. 23 of 2004 which reads : "(2) An oath / pledge regional head as referred to in paragraph (1) are as follows:" By Allah / God, I swear / promise to fulfill my duty as the head of the area with the best and fairest, uphold the Law tHE REPUBLIC Constitution of 1945, and run all the laws and regulations with selurus-righteous and dutiful to society, homeland, and nation ". The statement "carry out all the laws and regulations in the righteous" is the key word is "the law" means juridical normative including Law No. 24 of 2009, It is more emphasized in Article 65 paragraph (1) Law No. 23 of 2014 which states explicitly the following Article 65 paragraph (1) letter e (1) the regional head of the task: e. carry out other authorities in accordance with the provisions of the legislation. Also with Law Number 12 Year 2011 Article 1 paragraph 2 clearly states that the definition of statutory regulations Regulations are regulations that contain norms binding law in general and established or designated by state institutions or officials authorized by procedures specified in the Regulations. According to Article 1 point statement "competent authority via procedures specified in the Regulations" of the Governor as the Regional Head is categorized competent authority, thereby obliged to implement legislation that would include Law No. 24 of 2009 and Regulation of the minister of Interior No 54 of 2009. the use of the coat of arms recovered in the future, is a necessity, because the position of the national emblem is a symbol of national identity and the identity of the Unitary Republic of Indonesia. The fourthsymbol is a reflection of national sovereignty in association with other countries and reflects the independence and existence of the state of Indonesia's independence, united, sovereign, just and prosperous.Keywords: Usage, State Emblem, On the Kop, Manuscript RegulationABSTRAKTesis ini membahas pengaturan penggunaan lambang negara pada kop naskah peraturan perundang-undanganâ€. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Bahwa pada tataran empirik Pemerintah Daerah Provinsi dalam penggunaan kop lambang negara dalam naskah Peraturan Daerah masih menggunakan lambang daerah disebabkan salah penafsiran terhadap makna Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah yang bersifat lingkup pemerintah daerah, sedangkan secara subtansi ada kewajiban tersirat dan tersurat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana subtansi Pasal 14 ayat (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah provinsi, terdiri atas: a. peraturan daerah; b. peraturan gubernur; c. peraturan bersama gubernur; dan d. keputusan gubernur dan penegasan sebenarnya telah ada dalam bab viikop naskah dinas pada bagian kesatu menyatakan tentang jenis pada pasal 61 jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: a. kop naskah dinas jabatan; dan b. kop naskah dinas perangkat daerah. Kemudian berkaitan dengan bentuk isi pada bagian kedua, Bagian Kedua yang bernomeklatur Bentuk dan Isi pada Pasal 62 (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menggunakan: a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; Kemudian penegasan lebih tegas lagi adalah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 168 yang menyatakan Perda kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota, peraturan bersama bupati/walikota, dan keputusan bupati/walikota, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan kabupaten/kota menggunakan kop lambang Negarapada halaman pertama. Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). bahwa akibat hukum tidak menggunakan kop lambang negara secara yuridis normative tidak ada sanksi hukum, tetapi secara peraturan perundang-undangan adalah sebuah kewajiban pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur selaku Kepala Daerah, karena didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 54 ayat (1) huruf I yang menyatakan: (1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i digunakan oleh: Gubernr, Bupati/Walikota. Hal ini juga selaras dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah (1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.Dengan demikian gubernur selaku kepala daerah wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk didalam Undang -Undang nomor 24 Tahun 2009. Kewajiban ini adalah sesuai denga isi sumpah sebelum menjabat Gubernur sebagaiman dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi : â€œ(2) Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".Pernyataan â€œmenjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnyaâ€ dimaksud kata kuncinya adalah â€œsegala undang-undangâ€ berarti secara yuridis normative termasuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Hal ini lebih dipertegas lagi pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan secara eksplisit sebagai berikut Pasal 65 ayat (1) huruf e (1) Kepala daerah mempunyai tugas:e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2 jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.Berdasarkan pasal 1 angka pernyataan â€œpejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undanganâ€ tentu Gubernur sebagai Kepala Daerah adalah termasuk kategori pejabat yang berwenang, dengan demikian wajib melaksanakanperaturan perundang-undangan yang tentunya termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2009. Pengaturan Penggunaan Lambang Negara dimasa kedepan, adalah sebuah keniscayaan, karena kedudukan lambang negara Lambang negara merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA